SlideShare a Scribd company logo

Korupsi di Kementan berkedok bantuan pertanian ke Afrika

•
•
Noeh Nemen
Noeh Nemen

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat indikasi penyelewengan dana hibah pertanian Indonesia ke beberapa negara Afrika senilai Rp4 miliar yang disalurkan melalui proyek pemberian 85 unit alat pertanian. Kontraktor diduga dibayar penuh meskipun pekerjaan belum selesai, serta adanya manipulasi harga dan pengadaan secara elektronik meskipun lebih mahal.

News & Politics
1 of 24
Download to read offline
Ketua DPD Partai Demokrat prov sulbar suhardi Ketua DPD Partai Demokrat Kab Polewali- mandar Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
SUSUNAN REDAKSI 03Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 www.skornews.com DKI: M. Alfi Yasin¦Nur Ashari¦Ratis¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan ¦ Sitor Siringoringo Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Wito¦Sunaryo¦Yudi. Jawa Barat: Yandi Arifiandi¦Sigit Hermawan. Bekasi:Saskia¦Erwin Bogor: Yakub¦Jajang¦Yadi. Sukabumi: Endang Raes¦Dicky. Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko¦A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes) Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara). Riau: Rahman Sumsel: Alex Kosasi¦Suhendry Zulkarnaen¦ M. Rizky Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian. Sulsel/Sulteng: Sudirman Umar¦Ashal Amin¦Heriyanto,SE¦Jasman¦Cemmang Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Harun, SH (Polman) Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki (Koordinator Wilayah)¦Arham Licin Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Kepala Biro)¦Asdar (Korlip)¦Masjidin¦Suparman¦ M.Bahris¦M. Rizal.¦Yulin Antonie¦Azhar¦Andi Baso, SH¦JM Irwandar. Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Samsul¦Indri¦Suryadi Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan¦Mario M. Siwtiory Papua Barat: Soleman Mate¦Zaidi Rafideso Adelina Kondologit¦Selvina Sawor. Papua: Decky¦Hasanuddin Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: H. Syahrir Hamdani H. Thamrin P. Abd Kadir Abdi Hadiansyah Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Noehroji Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Pemimpin Produksi: Nuhroji Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Zubair, S.Ag Sekretaris: Yudi Kerta Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Marketing: ADI Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit: PT Sulawesi Utama Persada Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn SK Menkumham; Nomor: AHU-23232.AH.01.01.Tahun 2013 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat anggal 17 Agustus 2014, Kemerdekaan RI genap 69 tahun. Di saat yang sama, 69 tahun lalu pekik kemerdekaan dikuman- dangkan rakyat Indonesia. Lantas, apa perbedaan nuansa Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan HUT RI tahun ini...? Indonesia hingga kini masih dijajah oleh kaum im- perialis yang mengenakan ‘jubah’ koruptor. Mereka inilah yang merusak sistem pemerintahan, sehingga negara belum mampu melunasi janji-janji para pendiri bangsa ini. ‘Janji Kemerdekaan’ itu hingga kini belum terbayar lunas oleh pemerintah. Meski telah melewati tiga masa pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru dan Orde Refor- masi), namun pemerintah belum mampu melunasi jan- jinya, untuk memerdekakan seluruh rakyat Indonesia. Apa janji itu? Janji itu ialah memberikan kesejahter- aan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya, upaya mensejahterakan rakyat bu- kan pekerjaan mudah. Ada saja hambatannya, baik di sistem pemerintahan maupun oknum aparatur pemer- intahannya sendiri. Penyebab utama gagalnya pemerintah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Walau- pun istilah KKN kini lebih disederhanakan menjadi ‘korupsi’, namun bukan berarti kasus-kasus kolusi sep- erti ‘main mata’ pada lelang proyek dianggap bukan korupsi. ‘Main mata’ atau istilah apapun yang intinya kolusi, sama saja dengan korupsi. Dan kita harus sepa- kat, korupsi adalah musuh bersama. Sejak zaman Orde Baru, masyarakat merasakan be- tapa sedihnya menjadi rakyat kecil. Beruntung, dengan kekuatan mahasiswa di era 1998, orde baru akhirnya runtuh. Di era Reformasi ini, bukan berarti korupsi su- dah dipastikan lenyap oleh kinerja aparat penegak hu- kum, seperti KPK. Pemberantasan korupsi harus dikawal. Jangan biar- kan mafia-mafia berbulu domba merayu aparat. Para penggoda di sekitar aparat penegak hukum juga harus ditindak. Pepatah orangtua bilang, “Tak Mungkin Me- nyapu Dengan Sapu Yang Kotor”. Maka, sapu ini harus dibersihkan! Jika di KPK ada oknum yang kotor, ya segera bersi- hkan! Demikian juga di lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan hingga Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga ini harus bersih dari orang-orang korup. Akibat korupsi, negeri ini sangat sulit maju. Korupsi telah menciptakan jurang pemisah antara kejujuran dan kemunafikan. Dan masyarakat luas menjadi korbannya. Yang korup semakin kaya, dan yang miskin semakin mis- kin. Koruptor sebagai musuh atau penjajah baru harus diperangi dan ditaklukan, setelah Proklamasi Kemerde- kaan 69 tahun lalu. Karena, korupsilah kini yang meng- gerogoti kehidupan dan kemerdekaan bangsa dan neg- ara kita. Mari jadikan momen 17 Agustus 2014 sebagai tong- gak perjuangan baru melawan koruptor. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-69 Korupsi……! Korupsi kini kian merajalela, mulai dari oknum-oknum di pucuk pimpinan sampai ke lapisan birokrasi paling bawah. Bahkan dari institusi negara sampai ke lembaga keagamaan. Tidak ada lagi rasa malu, sungkan dan beban moril ketika melakukannya, karena toh hukum di negeri ini juga sudah korup.
04Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 erdasarkan data dan infor- masi yang dimiliki Tabloid Skor, terdapat penggu- naan dana operasional sebesar Rp. 16 miliar lebih yang telah digunakan, namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya. Hingga kuat dugaan adanya penyele- wengan uang negara. Realisasi dana operasional itu di- gunakan pada masa transisi kurun waktu tahun anggaran 2010-2012 yang diduga masih dilakukan oleh manajemen lama warisan BP LIP. Kuat dugaan timbulnya masalah pada masa peralihan status kelem- bagaan dari BP LIP menjadi UPK PPUMKMP Pulogadung pada tahun 2009 itu, karena perubahan status kelembagaan tidak disertai dengan pergantian pejabat dan pegawai eks BP LIP Pulogadung. Perubahan status kelembagaan BP LIP Pulogadung menjadi UPK PPUM- KMP Pulogadung sendiri berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Ja- karta Nomor 91 Tahun 2009 tertang- gal 3 Juni 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPK PPUM- KMP Pulogadung. Berdasarkan Pergub tersebut, UPK PPUMKMP Pulogadung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pusat pengembangan UMKM serta pemukiman Pulogadung. UPK PPUMKMP Pulogadung men- erapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara penuh berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Ja- karta Nomor 959/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penerapan PPK BLUD pada UPK PPUMKMP Pulogadung. Sementara pengangkatan peja- bat UPK PPUMKMP baru dilakukan di tahun 2011 berdasarkan Keputu- san Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 170/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang pengangkatan pejabat baru sebagai Kepala UPK PPUMKMP Pulogadung. Namun Keputusan Gubernur terse- but, lagi lagi menimbulkan masalah karena tidak diikuti dengan pember- hentian pejabat eks BP LIP, hingga ter- jadi dualisme kepemimpinan. Atas masalah dualisme kepepimpi- nan itu, kemudian terbit Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pelaksanaan Masa Transisi peralihan BP LIP Pulogadung menjadi UPK PPUMKMP Pulogadung menetap- kan penyelesaian status kepegawa- ian, keuangan, aset dan dokumen ser- ta ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga, paling lambat tanggal 31 Agustus 2011. Operasional UPK PPUMKMP Pu- logadung masih dilakukan oleh peja- bat dan pegawai eks BP LIP, termasuk pengelolaan keuangan, sampai den- gan dilakukan serah terima pengelo- laan dari Eks Kepala BP LIP Puloga- dung kepada Kepala Dinas KUMKMP tanggal 20 April 2012. Terkait hal itu, Skor telah men- girim surat permintaan klarifikasi ke- pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta, namun hingga berita ini ditulis, Skor belum menerima jawa- ban dari pihak Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu pihak yang bertangung jawab terkait dugaan penyelewengan dana operasional itu sebagai kepala SKPD Pembina UPK PPUMKMP. AY18/S-02 Skor, Jakarta Perubahan status kelembagaan dari Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BP LIP) Pulogadung menjadi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta ternyata menyisakan masalah penggunaan anggaran yang berindikasi korupsi.
05 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 alam rangka membina dan mem- pererat hubungan tersebut, Pemer- intah Indonesia telah meberikan berupa 85 unit alat pertanian (hand tractor) untuk 9 negara sahabat di Afrika (Kenya, Zimbabwe, Zenegal, Ethiopia, Fiji, Vanuatu, Tanzania, Gambia, Vanuatu, Mo- zambique). Kementerian Pertanian melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri (KLN), pada ta- hun 2013 lalu melaksanakan pengadaan dan pendistribusian dengan anggaran Rp 4 Milar lebih. PT Multiss sebagai pelaksana kegiatan den- gan kontrak No. 947/KL.420.A.6.4/PPK/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 selama 85 hari hingga akhir desember 2013. Dari penelusuran SKOR, sesuai SP2D 320048H/139/110 pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Bank garansi No. 0339.17.13.0315 pelaksana telah dibayar lu- nas padahal pekerjaan belum selesai. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga di- duga memanipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya pelatihan operasional, harga komponen dan biaya distribusi. PPK juga diduga memaksakan pen- gadaan melalui elektronik pro- curement padahal harga SKOR, Jakarta Hubungan bilateral antara Indonesia - Afrika tampak semakin menggembirakan bila diukur dari hasil pencapaian penjajakan kerjasama di berbagai hal khususnya di bidang ekonomi, pertanian dan perdagangan. Indonesia pun telah membentuk komisi bersama dengan Mozambique dan Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya untuk melakukan kerjasama. hand traktor tersebut telah tersedia dalam e- katalog LKPP yang seharusnya melaksanakan elektronik purchasing kepada PT Rutan seba- gai produsen. Sebagaimana telah diketahui bahwa LKPP Pemerintah dengan PT Rutan telah menan- datangani kontrak kerjasama tentang pen- gadaan alat pertanian termasuk hand traktor dengan merek dan tipe yang sama dengan yang diadakan oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementan tersebut. Seorang pengajar pengadaan barang dan jasa yang meminta namanya tidak disebutkan saat ditemui SKOR mengatakan, “berdasar- kan dokumen harga katalog untuk 85 unit hand traktor dengan spesifikasi yang sama termasuk biaya distribusi dan PPN adalah berkisar Rp 3.7 Miliar,” katanya merincikan. Surat konfirmasi SKOR yang ditujukan ke- pada Kepala Bidang Multilateral Pusat Ker- jasama Luar Negeri pada tanggal 23 Juni 2014 lalu, hingga pemberitaan ke-dua ini dimuat belum mendapat tanggapan dari pihak Ke- mentan. Alfi/S-05
06 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Jakarta Indonesia melalui fasilitasi Kementerian Kop- erasi dan UKM akan segera menerapkan delapan hasil kajian International Labour Organization (ILO) soal Koperasi dan UKM (KUKM). Terkait dengan rencana tersebut, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Kop- erasi dan UKM, Meliadi Sembiring menuturkan, Organisasi Buruh Internasional mengajak kami bekerja sama untuk menerapkan delapan kajiannya terkait KUKM di beberapa daerah di Indonesia. Delapan kajian itu, yakni soal Guesthouse, Mar- ket Vendor, Homestay dan Aspiring Entrepreneurs, Restaurant dan Destination Management, Small Famers Supplying Tourism, Handicraft, Transport Companies, dan Tour Operators, tambahnya, di Ja- karta, Senin (11/8) lalu. Kesemua kajian itu, ungkapnya, akan diujicoba- kan di lokasi proyek percontohan yang melibatkan para pelaku KUKM. Bahkan beberapa di antaranya telah berjalan di sejumlah daerah. "Untuk proyek percontohan guesthouse sudah 100 persen dilak- sanakan di Tabanan Bali, mulai 5 Juni 2014," ka- tanya. Jika proyek percontohan itu berhasil, ungkap- nya, ILO rencananya akan melakukan hal serupa di negara ASEAN lain. “Untuk market vendor sendiri sedang diujicoba- enurut hasil peneli- tian dan diungkap- kan dalam tesisnya oleh seorang maha- siswa S2 di Suraba- ya, TrioMacan 2000 atau yang saat ini bernama TM2000Back sebagai whistle blower yang setara dengan Julian Assange dengan Wikileaks dan Edward Snowden mantan pen- gawai NSA. Seperti dilansir VOAI. Dalam era peperangan asimetris ini, TM2000 mewakili media non mainstream yang selama ini dipan- dang sebelah mata dibanding media besar yang beroplah jutaan eksem- plar dan atau masuk 10 besar rang- king online nasional. Pasca gebrakan yang dilaku- kan TM2000 yang pasca dibredel berubah menjadi TM2000Back ini berhasil menggugah ketenangan pemberitaan nasional, maka tidak sedikit publik Indonesia yang mu- lai meragukan akurasi fakta media massa besar. Publik banyak yang merasa dikibuli dan dieksploitasi oleh media mapan sebagai kon- sumen berita palsu. TM2000 mampu menyerang langsungkejantungpersoalan:may- oritas media atau pers besar telah menggadaikan idealismenya demi uang, akibat telah menjadi pelacur Skor, Jakarta Rupanya ulah TrioMa- can 2000 atau yang saat ini bernama TM2000Back di media sosial twitter yang beberapa tahun be- lakangan banyak membuat para petinggi Negara gerah atas kicuannya, bukan hanya mendapat perha- tian masyarakat Indonesia semata. Karena ternyata, kicauan TM2000 yang mampu menyerang lang- sung ke jantung persoalan mendapat perhatian media internasional dan bahkan menempatkan posisinya sebagai whistle blower. informasi yang mer- ekayasa fakta dan bisa menyulap opini menjadi berita nyata. TM2000 tidak ragu untuk me- nyebut reputasi gelap media sekelas Kompas Gramedia dan Tempo, se- lain itu Jawa Pos, Detik.Com, Trans Group, MetroTV, Merdeka, Rakyat Merdeka atau lainnya yang selama ini kita anggap berpijak pada ideal- isme jurnalistik. Tak tahunya mer- eka bagai media bodrek yang mem- bebek cukong atau pembayarnya. Tidak hanya menyebut nama me- dia, TM2000 ini juga merinci modus penyimpangannya dan menyebut nama pelakunya. “Pelacur Media- lah yang membuat koruptor merasa nyaman merampok triliunan uang negara,” kata TM2000. TM2000 berani membongkar (du- gaan)kejahatanyangtidaktersentuh media besar, konspirasi elit dan aib banyak pejabat tinggi, kasus-kasus sensitif menteri kabinet, jejak hitam para ring-1 istana, cacat moral para jenderal dan elit polisi, kebobrokan petinggi kejaksaan, ulah bejat para pengusaha hitam, tranckrecord para ketua parpol, reputasi kelam para pemilik/elit media massa, kotornya beberapa elit KPK/MK, blunder LSM dan mufakat jahat antara kartel Narkoba dengan aparat penegak hukum. Voai/A1/S-10 kan di Pasar TanahAbang, Jakarta Pusat, mulai awal Agustus 2014 yang melibatkan koperasi pedagang pasar Tanah Abang, selain juga akan diterapkan di Bali dan Luang Prabang Laos dalam waktu dekat,” jelasnya. Sawahlunto, Sumatera Barat, juga akan menjadi lokasi pengembangan proyek percontohan untuk konsep homestay oleh ILO mulai awalAgustus 2014 sebelum proyek percontohan serupa di Filipina. "Konsep dan kajian soal restoran akan diterapkan di Bali mulai Oktober 2014. ILO juga akan melaku- kannya di Phnom Penh, Kamboja," kata Meliadi. Sementara konsep destination management akan mulai diujicobakan di Pandesikek, Sumatera Barat, pada September 2014. Di samping juga kon- sep aspiring entrepreneurs yang juga dilaksanakan di Tanah Datar Pandaisikek. "Kami akan usulkan ka- jian Small Famers supplying tourism untuk di Bali mulai Oktober dan handicraft kemungkinan di Yog- yakarta," katanya. Sedangkan untuk konsep transport companies pihaknya mengajukan Berastagi, Sumatera Utara, sebagai lokasi untuk proyek percontohan ILO. "Kami berharap kajian ini bisa diterapkan dan ber- jalan baik di Indonesia," kata Meliadi Sembiring. ANT/A1/S-10
07 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 elain pelayanan yang masih buruk, TransJakarta juga belum menjadi wu- jud dari kewajiban dan tanggung jawab pemerin- tah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat (public service). Tran- sJakarta masih berorientasi kepada kepentingan bisnis, yang harus mengejar profit. “Transportasi massal adalah wu- jud pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Secara prin- sip, sektor publik mengutamakan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tan- pa memberatkan dengan biaya yang tinggi demi mengejar profit atau ke- untungan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (12/8) lalu. Menurut Edison, terselenggaranya angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, serta terjangkau adalah tang- gung jawab pemerintah, baik di pusat dan daerah. Secara umum, transpor- tasi angkutan umum yang baik harus SKOR, Jakarta artu Jakarta Pintar yang diduga masih menuai permasalahan di DKI belum juga dapat di- tuntaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pasal- nya, Lasro Marbun Kadisdik Prov. DKI Ja- karta yang diketahui akan mengundur- kan diri dari jabatannya tersebut terdengar sampai ke telinga orang no- mor dua di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau bisa disapa Ahok. Terkait keinginan Lasro itu, Ahok mengatakan, Lasro tidak dapat mengun- durkan diri sebagai Kadisdik DKI Jakarta, jika persoalan KJP di DKI belum dituntas- kan. keputusan persetujuan mundurnya Kepala Dinas merupakan hak prerogatif kepala daerah, “Makanya saya bilang sama Pak Lasro, kalau dia enggak sia- pin (KJP), enggak boleh keluar dulu dari Dinas Pendidikan,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014). Sebelumnya diketahui, Badan Pen- gelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta memberitahukan, KJP segera dicairkan dari total Rp 799 miliar yang dianggarkan, untuk tahap awal baru dicairkan sebesar Rp 670 miliar. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah penerima KJP tahun ini yang telah sele- sai diverifikasi. Lebih lanjut kepala BPKD DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, pada ta- hap awal siswa akan menerima dana KJP untuk semester pertama. Untuk semes- ter kedua, akan dilakukan setelah penge- sahan APBD Perubahan 2014. “Pasalnya, anggaran tambahan sedang diajukan da- lam APBD Perubahan” tambahnya. Ahok menerangkan, persoalan ten- tang KJP di DKI yang belum terselesaikan yang salah satunya tentang penerapan sistem transaksi non tunai dalam peny- aluran dan penggunaan KJP. Ahok ber- harap KJP disalurkan lewat transfer dan bisa dipakai autodebet untuk beli makan atau buku di kantin sekolah. Sedangkan untuk transaksi tarik tu- nai para penerima KJP akan dibatasi, misalnya hanya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per minggu. Dengan demikian se- mua transksi penggunaan KJP akan bisa terekam dengan baik di Bank DKI untuk mengurangi penyimpangan. Lebih lanjut Ahok menegaskan, agar Kadisdik DKI Jakarta, tidak mungudur- kan diri dari jabatannya sebelum tuntas persoalan KJP. Selain itu, orang nomor dua di DKI ini, juga meminta Lasro membereskan temuan BPK soal penyimpangan pe- nyaluran KJP. BPK menemukan adanya 9.006 nama penerima ganda yang men- imbulkan indikasi kerugian daerah Rp 13,34 miliar. “Pokoknya soal KJP ini saya minta dia selesaikan. Dia bilang September mulai bisa jalan. Tapi itu kan gampang ngomong, prakteknya dong. Kalau lang- sung keluar enggak mau tanggung jawab namanya,” tukasnya. Net/AY18/S-10 memenuhi ketepatan dan kepastian waktu tunggu, kecepatan dan keteru- kuran waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di dalam sistem, serta kemudahan mengguna- kan dan biayanya harus terjangkau masyarakat. “Untuk itu, pemerintah harus berupaya mengoptimalkan infrastruk- tur sarana dan prasarana. Dengan de- mikian, masyarakat menjatuhkan pi- lihan untuk menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi,” tambahnya. ITW justru menyayangkan, pen- gelola TransJakarta yang justru se- lalu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. “Trans Jakarta itu bukan soal untung atau rugi, tapi bentuk pe- layanan. Faktanya, para pengelolanya masih memiliki pola pikir bisnis, hing- ga mereka selalu berusaha bagaimana supaya untung, akhirnya masyarakat dikorbankan,” tukas Edison. Ia mengungkapkan, pihak pen- gelola kurang peduli dengan kelu- han masyarakat, seperti penarikan tarif dobel atau dua kali oleh awak bus Angkutan Perbatasan Terinte- grasi Busway (APTB). Padahal, sebel- umnya, penumpang sudah membeli tiket di halte busway. Namun, saat menggunakan bus APTB, penumpang diwajibkan membayar kepada awak bus APTB yang juga melintas di jalur khusus TransJakarta. “Bagaimana bisa terjadi penumpang membayar dua kali dengan tujuan yang sama, hanya karena bus yang digunakan berbeda merek,” tegasnya. Edison menambahkan, pengelola Trans Jakarta tidak memiliki pro- gram kerja yang jelas, sebab urusan tiket saja masih membingungkan masyarakat. Padahal, TransJakarta sudah berlangsung 10 tahun, tapi penggunaan sistim e-ticket baru bisa dilakukan sekarang, itup un menuai keluhan karena harus dibeli calon penumpang seharga Rp 20 ribu. KPK Didesak Ambil Kasus Transjakarta Sebelumnya Aliansi Badan Ekse- kutif Mahasiswa (Aliansi BEM) se- Jakarta Raya dalam demonya men- desak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta. Mereka menganggap, kasus tersebut perlu diambil alih dari Kejaksaan Agung, karena bisa jadi ikut melibatkan Gu- bernur DKI Jakarta, Joko Widodo. "KPK harus mengambil alis kasus korupsi bus TranJakarta. KPK jangan tebang pilih, harus segera tangani kasus pengadaan TransJakarta," kata Sirojudin, koordinator massa, saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kamis 7 Agustus 2014 lalu. Kasus penggelembungan dana pengadaan bus TransJakarta membe- lit mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprovi DKI Jakarta, Udar Pristono yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya Udar, ada tiga orang lain yang juga menjadi ter- sangka. Setelah diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus KejaksaanAgung, Udar mengaku, semua pekerjaan yang di- lakukannya terkait pengadaan Tran- sJakarta diketahui oleh Jokowi. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono men- gatakan, hingga saat ini belum ada keterkaitan Jokowi dalam kasus Udar. A1/AY18/S-10
Skor, Jakarta M engenang tragedi pada Februari 1947 silam, pembantaian "Panya­ puang" rakyat sipil di Galung Lom- bok, Kabupaten Polmas (kini, Pol- man) Provinsi Sulawesi Selatan (kini, Sulawesi Barat). Kerumunan ratusan warga suku man- dar ditembak “membabi buta” tanpa sasaran oleh ten- tara Belanda yang dipimpin Vaul Raymond Westerling. Peringatan korban 40 ribu jiwa di taman makam pahlawan Galung Lombok, Sabtu (1/2/14) lalu. Saat ini masih menyisakan persoalan di kalangan panitia pelak- sana. Pasalnya, sumber skor mengatakan bahwa saat ini panitia pelaksana masih berutang puluhan juta ru- piah. Penelusuran Skor lebih lanjut menemukan bahwa sebagai bentuk partisipasi dan apresiasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan pada saat itu memberikan bantuan sebesar Rp 200 Juta, na- mun Panitia yang ditemui Skor mengaku, hanya men- erima Rp 48 Juta. Hal tersebut juga di iyakan Ketua KKMSB yang juga merupakan anggota DPR RI, Mayjen (Purn) Salim S Mengga saat ditemui Skor di rumah di- nasnya, Kalibata Jakarta Selatan (15/8). 08 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 amun lembaga anti rasuah ini berdalih masih harus melakukan pendalaman pe- nyidikan kasus sebelum menahan Ketum PPP itu. “Masih memerlukan pendalaman, sebelum melakukan itu (penahanan). Pen- dalaman tergantung situasi dan tingkat kesulitan- nya,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, Se- lasa (12/8). Jubir KPK Johan Budi menambahkan, sudah men- jadi prosedur di KPK, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pasti ditahan. Penahanan dilakukan sebe- lum tersangka dibawa ke proses persidangan. “Se- lama ini tersangka di KPK selalu ditahan,” tambah Johan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Suryadharma belum pernah diperiksa KPK terkait dengan status hukum tersebut. KPK menetapkan Menag Suryadharma Ali seba- gai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaran haji 2012-2013. Ketum PPP ini dijerat dengan pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain dan peny- alahgunaan wewenang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Modus yang diduga dipakai mantan Menag Sury- adharma Ali, antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji untuk membayari pejabat Ke- menterian Agama dan keluarganya pergi berhaji. Di antara keluarga yang diduga diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama. Laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga memperlihatkan Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. Skor, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Jumat (15/8/) tidak be- rani menahan tersangka korupsi penyelenggaran haji, Suryadarma Ali. Padahal, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji pada 22 Mei 2014 lalu, karena diduga menyalahgunakan wewenang atau perbuatan mela- wan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. KPK menduga pula ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan trans- portasi jemaah haji. Lembaga antikoru- psi ini masih menghi- tung kerugian negara dari program yang memakan biaya lebih dari Rp 1 triliun terse- but. Ada dua jenis dana yang terlibat dalam penye- l e n g - garan haji ini, yakni ABPN dan biaya dari calon jamaah. Korupsi pada penyelenggaraan haji bermodus penggelembungan anggaran negara dan pungutan terhadap calon haji, terjadi di berbagai sektor antara lain pemondokan, katering (makanan) dan pengadaan transportasi. Sedangkan untuk dana Biaya Pe- nyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ada yang diselewengkan untuk membi- ayai sejumlah pejabat Kemenag, ke- luarga dan pihak-pihak lain untuk menunaikan ibadah haji. Modus korupsi lain adalah pada penetapan biaya vaksinasi dan suap menyuap pada penentuan porsi haji. GN/Skor-10 Hari ini (17/8), Redaksi Skor telah berusaha men- ghubungi Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulbar mela- lui telepon untuk meminta klarifikasi, namun hingga berita ini ditulis Kadisdik, Drs. Mulyadi Bintaha, M.Pd belum memberikan res­pon. Ketua panitia peringatan, Thalib Banru saat dikon- firmasi skor, pada (18/8) melalui telepon selulernya mengatakan, “pertama kami menerima uang tunai Rp 23 Juta kemudian Rp 25 Juta trus ada baju 1500 lembar namun tidak digunakan karena penulisan nama galung lombok salah (tertulis, galang lombok), terangnya. Ditambahkan Thalib Banru, kegiatan itu adalah hajat Pemprov makanya Gubenur yang tandatangan dalam surat undangan sebagai pihak yang mengundang. Saat ini panitia masih berutang sekitar Rp 30 juta belum termasuk biaya-biaya yang digunakan panitia di lokasi pada saat persiapan yang juga tercatat sebagai utang misalnya konsumsi teman-teman yang bekerja serta warga setempat yang ikut membantu. “kami sudah sampaikan ke pihak Disdik dan Kebudayaan Provinsi dan katanya anggarannya telah dicairkan namun hing- ga kini belum ada realisasinya” ungkap Thalib Banru. Doel
09 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Manado idak selamanya Perjan- jian Kerjasama yang dilaksanakan pihak pemerintah dan swasta yang guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ber- jalan seperti yang diharapkan. Contoh nyata dari kasus semacam ini terjadi dalam Perjanjian Kerjasama Pemerin- tah Kota Manado, PDAM Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi (BVTS), sebuah anak Perusahaan yang ter- gabung dalam kelompok usaha NV Waterleiding Maatschahappij Dren- the (WMD), berkantor pusat di Belan- da. Pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani tanggal 22 Oktober 2005, tentang Pendirian Perusahaan Joint Venture (Patungan) yang berg- erak di bidang suplai air yang diberi nama PT Air Manado. Pendirian PT Air Manado berdasar- kan Akta Notaris Bandung ERNI KEN- CANAWATI, SH, NO. 9 Tahun 2006 & Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM SK. NO. C-19546 HT. 01.01. TH. 2006. Perjanjian berlangsung selama 16 (enam belas) tahun terhitung sejak 22 Oktober 2005 hingga 22 Oktober 2021. Perjanjian tersebut mengatur, komposisi modal selama perjanjian No Pembayaran Jumlah (Rp) 1 5 Maret 2008 1.100.000.000 2 5 Januari 2010 1.200.000.000 3 25 Februari 2010 1.300.000.000 4 21 Desember 2011 400.000.000 5 22 Desember 2011 400.000.000 6 20 Maret 2013 1.700.000.000 7 25 Maret 2013 1.350.000.000 Total 7.450.000.000 Sisa belum dibayar 3.050.000.000 Kontribusi Yang Telah Dibayar Selama 5 Tahun inas Kebersihan Kota Medanmelakukanpeme- sanan melalui surat pe- sanan, pemesanan di- lakukan oleh pengguna anggaran yakni Kepala Dinas. Surat pe- sanan yang disampaikan kepada Kuasa Usaha diantaranya menyebutkan bah- wa BBM premium/solar dititipkan di SPBU 14.201.1150 dan sewaktu-waktu dapat diambil/dipakai oleh Dinas Ke- bersihan. Kepala Dinas Kebersihan menun- juk pegawainya untuk bertugas seba- gai Pembagi BBM dan Operator BBM. Pembagi bertanggung jawab mendis- tribusikan voucher sedangkan Operator ditempatkan di SPBU 14.201.1150 untuk melakukan pengawasan terhadap kend- araan Dinas Kebersihan yang menukar voucher solar. Operator BBM mencatat penukaran voucher solar setiap hari ke dalam Laporan Pemakaian Harian BBM solar berdasarkan voucher yang telah ditukar dan rekapitulasi penukaran pihak SPBU. Laporan tersebut berisi nama pengemudi, nomor polisi kend- araan, jumlah solar yang ditukar dan tanda tangan pengemudi. Kuasa Usaha memberikan voucher yang merupakan alat tukar BBM di SPBU kepada Petugas Pembagi BBM Di- nas Kebersihan Kota Medan. Pembagi BBM adalah pegawai yang ditugaskan melalui keputusan kepala dinas, yang bertugas membagikan voucher baik premium dan solar kepada pejabat/ pegawai dan pengemudi kendaraan sampah Dinas Kebersihan. Pemberian voucher kepada Pembagi BBM dilampiri tanda terima voucher yang menyata- kan jumlah blok dan nomor seri vouch- er. Pembagi BBM akan mencocokkan jumlah voucher yang diterima dengan surat pesanan. Pemerintah Kota Medan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni PT “DA” nomor kontrak (027/01/SPP/BBM- AB/DKKM/I/2013) Tanggal, 10 Januari 2013 untuk pengadaan solar industri. Penelusuran SKOR lebih lanjut, sela- ma tahun anggaran 2013, diduga telah terjadi manipulasi pencatatan operator BBM Dinas Kebersiahan Pemkot Medan karena berbeda dengan catatan pihak SPBU. Jumlah voucher solar yang te- lah ditukarkan ke SPBU adalah se- banyak 2.469.414 liter seharga Rp SKOR, Medan-Sumatera Utara Pada Tahun 2013 lalu, Dinas Kebersihan Kota Med- an menganggarkan belanja barang dan jasa untuk pen- gadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar sebesar Rp 26.9 Miliar lebih. 12.198.734.000 sedangkan berdasarkan rekapitulasi voucher dari SPBU, jumlah voucher solar yang telah ditukarkan adalah sebanyak 1.358.172,00 liter se- nilai Rp 6.754.546.000 sehingga terda- pat selisih sebanyak 1.111.242 liter se- nilai lebih dari Rp 5 Miliar. Hotman kerjasama berlaku adalah PDAM (49)% dan BVTS (51%), hingga Pemer- intah Kota dalam hal ini diwakili oleh PDAM Kota Manado menjadi peme- gang saham minoritas. Ternyata belakangan banyak men- cuat masalah terkait dengan masalah operasional dan lainnya dari PT Air Manado. Di antaranya, cakupan pe- layanan per 30 Juni 2013 hanya 36%, hingga mengakibatkan penduduk kota Manado sebanyak 290.048 jiwa belum mendapatkan pelayanan air bersih. Tingkat kehilangan air me- lebihi batas toleransi sebesar 63,51% atau kehilangan potensi pendapatan senilai Rp60.098.719.250,80. Ditambah kualitas air PTAir Mana- do belum seluruhnya memenuhi standar kesehatan. PT Air Manado tidak disetujui untuk mengikuti pro- gram restrukturisasi utang Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD), hingga penyelesaian utang belum tuntas dengan saldo per 30 Juni 2013 senilai Rp99.665.996.731,02. Dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi tidak menguntungkan masyarakat dan dana kontribusi dari BV Tirta Sulawesi kurang disetorkan kepada Pemerintah Kota Manado senilai Rp3.050.000.000,00. Terkait dengan tunggakan setoran Dana Kontribusi PT Air Manado, ter- tuang pada salah satu klausul da- lam perjanjian kerjasama menya- takan, PT Air Manado mempunyai kewajiban untuk membayar kontribu- si ke Pemerintah Kota Manado sebe- sar Rp2.100.000.000,00 setiap tahun selama periode lima tahun pertama setelah perjanjian berlaku. Hingga dari tahun 2007 s.d 2011 diharapkan ada kontribusi yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp10.500.000.000,00 (Rp2.100.000.000,00 x 5 tahun). Namun berdasarkan dokumen yang dimiliki Tabloid Skor, terkait bukti setor yang disampaikan Depar- temen Keuangan dan Akuntan PT Air Manado per 2013 (Semester I) dike- Tunggu penelusuran lebih jauh seputar seluk beluk permasalahan terkait kerjasama yang tidak menguntungkan antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi yang melahirkan PT Air Manado pada Tabloid Skor edisi mendatang. tahui jumlah yang sudah dibayarkan sebesar Rp7.450.000.000,00, hingga masih ada tunggakan dana kontribusi sebesar Rp3.050.000.000,00,. Tim/Skor-10
10 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Jakarta toritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar masyarakat mewas- padai tawaran investasi atau penghimpunan dana dengan imbal hasil yang menggiurkan, misalnya lebih dari 10 persen. Seperti yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini, yakni tawaran investasi bernama Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) atau triple M yang menawarkan imbal hasil sebesar 30 persen per bulan dari investasi yang diberikan melalui internet. MMM menjalankan pengelolaan investasi keuangan tanpa melakukan usa- ha apapun. Sistemnya, setiap anggota membuat akun di situs MMM dengan paket dana sesuai keinginan, yakni minimal Rp1 juta dan maksimal Rp10 juta. Dalam waktu tiga hingga lima hari setelah mendaftar, anggota diminta men- transfer uang sesuai paket yang dipilih dan satu bulan kemudian, pendaftar dijanjikan mendapat imbal hasil 30 persen dari uang yang diinvestasikan. Terkait hal ini, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlind- ungan Konsumen OJK Kusumaningtitu S Soetiono menegaskan, MMM adalah aktivitas investasi yang tidak memperoleh izin resmi dari OJK. "Jadi MMM ini bukan lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK," katanya, Selasa (12/8). Karena MMM bukan merupakan lembaga keuangan, maka ketika terjadi masalah akan diselesaikan oleh Satgas Waspada Investasi. "Di dalamnya ber- gabung instansi atau regulator lain yang terkait seperti Kementerian Komu- nikasi dan Informatika yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melacak atau melakukan tindakan atas kegiatan-tindakan yang menggunakan teknologi informasi," paparnya. Karena itu, Titu menegaskan, masyarakat perlu hati-hati, karena MMM me- nawarkan keuntungan sampai 30%. Besaran itu dinilai tidak masuk akal. "Tawaran imbal hasil 30%,” menurut Titu, “Kurang wajar dan tidak laz- im, sebagaimana tawaran investasi pada umumnya. Karena itu, hendaknya masyarakat yang akan bergabung perlu berhati-hati, agar tidak terjebak den- gan ‘investasi bodong’ tersebut," tandas Titu. Lebih jauh Titu menuturkan, MMM bukanlah lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, karena OJK hanya memberikan izin kepada lembaga keuan- gan berupa perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, sekuritas dan pegadaian. "Ketika ingin menginvestasikan dananya, masyarakat perlu paham terlebih dahulu dengan tawaran produknya, apalagi dengan imbal hasil diluar kewajaran. Jangan karena tamak dan ingin investasi yang instan, kemudian langsung percaya begitu saja," kata Titu. Titu meminta masyarakat agar mengkonfirmasi dan melaporkan praktik- praktik penawaran investasi yang diduga mencurigakan ke pusat layanan kon- sumen OJK dengan menghubungi (021) 500655. Awas! Investasi Bodong MMM Investasi bodong kerap merugikan masyarakat. Karena itu, masyarakat di- himbau waspada terhadap investasi bodong ala Mavrodi Mondial Moneybox di internet. Agar tidak merugikan masyarakat yang belum terkena rayuan in- vestasi bodong ala Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) di internet, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempolisikan lembaga tersebut ke satgas waspada investasi. "Bagus itu dilaporkan ke satgas investasi ," ujar analis pasar modal dari PT Trust Securities, Reza Priyambada di Jakarta, Minggu (10/8). Menurut Reza, pelaporan OJK terhadap Mavrodi Mondial Moneybox ke sat- gas investasi untuk membuat efek jera. Hal ini mengingatkan lembaga lain agar tidak mengikuti jejak Mavrodi melakukan penawaran investasi bodong. "Agar pihak-pihak atau oknum-oknum enggak sembarangan melakukan bis- nis yang berhubungan dengan penggalangan dana di masyarakat," katanya. Sebelumnya, OJK Laporkan MMM ke Satgas Waspada Investasi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan 126 pengaduan dan informasi terkait ta- waran investasi dengan imbal hasil 30 persen melalui internet oleh Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Net/S-01 lmu kesehatan modern dan konvensional telah sepakat, delapan jam adalah durasi tidur yang ideal. Tidur kurang dari enam jam atau lebih dari sembilan jam sehari, adalah durasi yang bisa menimbul- kan masalah. Beberapa penelitian menegaskan, tidur lebih dari sembilan jam bisa meningkatkan risiko penyakit jantung sampai 38% dan 50% risiko diabe- tes. Terlebih lagi, orang dewasa yang biasa tidur lebih dari sembilan jam setiap malam berisiko mengalami nyeri dada, penyakit arteri koroner, dan obesitas. Tidur yang berlebihan juga terkait dengan depresi dan memang orang yang depresi akan cenderung tidur lebih lama, ditambah lagi orang yang tidur terlalu lama akan kurang terkena cahaya matahari yang juga meru- pakan faktor penyebab depresi dan kekurangan vitamin D. Yang mengejutkan, tidur terlalu lama juga bisa membuat Anda lelah. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah “mabuk tidur”, yang jika berlang- sung terus-menerus bisa menyebabkan grogi atau gugup. terbaik mengatasi hal ini adalah memaksa diri Anda untuk bangun lebih awal daripada biasanya. Agar irama tidur Anda kembali ke pola yang normal. Memang, kelebihan tidur tak seberbahaya kekurangan tidur dan tak langsung menimbulkan masalah kesehatan. Namun, bagaimanapun, du- rasi tidur yang terlalu lama sering merupakan pertanda dari masalah kes- ehatan yang lebih besar, baik itu masalah kesehatan maupun tidak menda- patkan istirahat yang cukup dan berkualitas setiap malam. Jadi, jika Anda orang dewasa yang tidur lebih dari sembilan jam setiap hari, tapi Anda masih merasa lelah atau merasa durasi tidur Anda kurang, sebaiknya Anda menyelidiki apa penyebab tidur Anda yang berlebihan tersebut atau Anda bisa pergi ke dokter yang biasa menangani permasala- han seperti itu. DL/A1/Skor-10 Semua orang tahu, tidak cukup tidur bisa mengganggu kesehatan dalam banyak hal. Namun, tidak semua orang tahu, jika ternyata tidur yang terlalu lama juga bisa berbahaya.
11 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Kolaka-Sultra urikulum 2013 yang diber- lakukan secara berta- hap mulai tahun ajaran 2013/2014 membawa harapan baru bagi guru pada semua jenjang, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Harapan baru yang membawa guru memiliki kesempatan yang lebih be- sar dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas dan memberikan ha- sil belajar yang maximal bagi peserta didik. Pada Kurikulum 2013 Pemerintah telahmenyiapkanbeberapaperangkat yaitu: Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Silabus dan Buku Pedoman guru, buku Siswa dan serangkaian Permendikbud yang terkait den- gan implementasi Kurikulum 2013. Perangkat tersebut sangat membantu guru dalam menjalankan tugas uta- manya sebagai guru. Tugas utama guru, yaitu merencanakan pembelaja- ran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan Evaluasi Pembelajaran. Untuk memperoleh Perangkat Kurikulum 2013, guru bisa memper- oleh melalui kegiatan diklat kuriku- lum 2013, melalui Wakasek kurikulum di sekolah yang bersangkutan atau mengunduh langsung dari berbagai situs di Internet tentang Kurikulum Skor, Bitung-Sulut Citra Dinas Pendidikan Kota Bitung yang selama ini dianggap cukup baik, belakangan ini tercoreng dengan ulah tidak terpuji oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bitung, Dra Yunita Rahamis, akibat sudah setahun menunggak utang pembelian atribut siswanya. Sudah setahun SMP Negeri 8 Bitung belum melunasi sisa pembelian atribut siswa baru tahun ajaran 2013/2014 lalu. Menurut Rayhan, pemilik usaha yang dirugikan Kepsek Dra Yunita Rahamis, sudah setahun Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bitung hanya selalu berjanji akan melunasi utang- nya, namun sampai tahun ajaran baru ini masih belum juga diselesaikan. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Dra. Yunita Rahamis saat dikonfirmasi Tabloid Skor melalui telpon seluler, tidak pernah menang- gapinya. Bahkan yang bersangkutan terkesan menghindar. Masalah ini, sebenarnya pernah mendapat perhatian Kadispora saat masih dijabat oleh Drs.Herman Rompis yang mencoba memfasilitasi masalah utang piutang tersebut. Namun ternyata tidak juga kunjung se- lesai. Bahkan ketika itu, Rompis sempat mengatakan, jika mengurus proyek kecil saja KepSek tersebut tidak becus. “Bagaimana jika diberi proyek yang lebih besar, sudah dapat dipastikan hasilnya akan amburadul,” tegasnya. Bahkan sekolah tersebut harus terus dipantau realisasi penggunaan dana BOS dan DAK, apakah sesuai dan tepat sasaran atau terjadi kecuran- gan, tambahnya. Sampai pergantian Kadis Pendidikan dari Drs.Herman Rompis kepada Ferdinand Tangkudung kewajiban tersebut belum juga ada realisasi dan penyelesaian dari pihak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Dra. Yunita Rahamis, yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu. Kejadian ini tentu saja menjadi "tamparan" kecil buat Dinas Pendidikan yang selama ini sudah begitu sering menjadi sorotan cukup baik. Harapan besar perbaikan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pe- muda dan OlahRaga Kota Bitung terutama kinerja beberapa Kepala Seko- lah ada di pundak Ferdinand Tangkudung sebagai Kadis yang baru meng- gantikan Herman Rompis. Arham Licin/S-10 sambutannya mengatakan, pada ta- hun ajaran ini, implementasi kuriku- lum 2013 wajid dilaksanakan. Meski diakuinya terlambat dilaksanakan, karena adanya libur Lebaran. Namun hal itu tidak menjadi kendala untuk tidak melaksanakan kegiatan terse- but. Mustari Muhammad juga mene- kankan kepada siswa, agar benar- benar menyimak secara seksama pemaparan tentang implementasi kurikulum 2013, karena kurikulum merupakan jantungnya pembelajaran serta kurikulum yang terakhir ini te- lah diramu sedemikian rupa, hingga Skor, Bitung-Sulut Guna pemantapan dan memberi bekal kepada para Kepala Sekolah dalam upaya menerapkan Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara berta- hap mulai tahun ajaran 2013/2014, Di- nas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung melaksanakan Workshop Koordinasi Pendampingan Kurikulum 2013 bersama perwakilan Kabupaten/ Kota se Sulawesi Utara. Workshop yang dilaksanakan se- lama 5 hari, di Hotel Novotel Grand Kawanua Manado ini diikuti 17 Kepala Sekolah SD yang berasal dari sekolah inti dan sasaran di Kota Bi- tung. Mereka mengikuti workshop koordinasi pendampingan kurikulum 2013 bersama perwakilan Kabupaten/ Kota se Sulut. Kepala Sekolah SD Inpres 7/83 Girian Weru Dua, Maria Siby SPd MPd yang sempat ditemui Tabloid Skor, pe- kan lalu menuturkan, selama 5 hari kami bergelut dengan materi yang padat dengan penuh semangat, demi mendapatkan hasil yang maksimal. “Agar kami bisa menerapkan Kuriku- lun 2013 kepada guru-guru di sekolah masing-masing,” jelas Siby. Lebih lanjut Siby menegaskan, jika kurikulum 2006 ditikberatkan pada pengetahuan, maka pada kurikulum 2013 ini agama dan akhlak yang akan dibenahi terlebih dulu. “Baru keter- ampilan dan pengetahuan lainnya menyusul,” tandasnya. Sayangnya hingga berita naik cetak, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung belum bisa dimintai ket- erangan terkait penerapan kurikulum 2013 dan ide apa saja yang akan Kadis cetuskan dalam pemantapan pelaksa- naan Kurikulum-2013 ke depannya. Adapun Kepsek SD Kota Bitung yang mengikuti workshop ialah: 1) Lili A.Sasela SPd; 2) Catotje W Paath SPd; 3) Johana M Worotikan SPd; 4) Lusila Sukirman SPd; 5) Maria Siby SPd MPd; 6) Winarti SPd; 7) Adellifde Mongi SPd MPd; 8) Revellyn Ch.Rapar SPd MMPd; 9) Meylinda Salindeho SPd; 10) Debby L.M Tangkudung A MPd; 11) Noch Tu- lung SPd MMPd; 12) Antje Lele SPd; 13) Rita Altje Kaluwara SPd; 14) Julien Atara SPd; 15) Monna H Sumilat SPd; 16) Stans Lenny Slat SPd; dan 17) Al- pander Makahiking SPd. Arham Licin/S-10 2013. Berdasarkan beberapa perangkat tersebut, guru tinggal menyusun Ren- cana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian melaksanakan pembelaja- ran di dalam kelas dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Beban guru menjadi berkurang dibandingkan kurikulum KTSP 2006. Karena dalam KTSP 2006 guru han- ya diberikan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, sedang guru masih dibebani dengan mencari ma- teri ajar yang sesuai dengan SK dan KD, menyusun silabus, mencari dan menentukan buku yang sesuai den- gan SK dan KD. Di Kabupaten Kolaka, beberapa SMK telah melaksanakan implemen- tasi kurikulum 2013 terhadap siswa, seperti SMK Negeri 1 Baula Kabu- paten Kolaka telah melaksanakan kegiatan yang bertajuk implementasi kurikulum 2013 berlangsung selama 2 (dua) hari. Kegiatan yang berlang- sung di aula SMK Negeri 1 Baula dan diikuti sekitar 360 siswa yang terdi- ri dari kelas X dan XI, yang terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bau- la, Mustari Muhammad SPd dalam diyakini merupakan yang terbaik dari kurikulum yang sudah ada sebelum- nya. Hingga ini sangat penting untuk diketahui oleh siswa. Selain itu, Mustari juga meng- harapkan kepada guru-guru agar melakukan perubahan terhadap cara- cara mengajarnya, sebab kurikulum 2013 ini jauh berbeda dengan kuri- kulum sebelumnya. “Intinya, pelaksa- naan implementasi kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di negara kita, terkhusus pada SMK Negeri 1 Baula sendiri,” tandasnya. Asdar/S-10
Dugaan adanya “penggelapan” keuangan negara pada Perum Perumnas yang berasal dari beberapa proyek kerjasama, diantaranya kerjasama pengelolaan lahan dengan Pihak PPK Kemayoran dan proyek Pengadaan pembangunan rumah susun sederhana program BL BUMN Peduli tahun 2012 yang diduga rugikan negara puluhan miliar membuat geram Lembaga Informant Korupsi (LIK). Lembaga pemerhati korupsi itu berencana me- laporkan Perum Perumnas ke aparat penegak hukum. etua Umum Lembaga In- formant Korupsi, Maskur Husain, SH berjanji pihaknya akan mengaw- al dugaan korupsi di Pe- rum Perumnas itu agar semua pihak yang diduga terkait mendapat ganja- ran hukum yang setimpal. “Kasus Pe- rumnas ini akan kita dorong ke KPK, biar KPK yang akan melakukan pe- nyelidikan lebih lanjut” tegasnya, “yang pasti kasus ini akan kita kawal sampai tuntas” tambah Maskur kepa- da Skor beberapa waktu lalu. Dia mengharapkan kasus Perum Perumnas ini dapat ditangani secara cepat oleh aparat penegak hukum karena dugaan kerugian negara su- dah sangat terang benderang, apalagi pada kerjasama pengelolaan lahan dengan Pihak PPK Kemayoran itu su- dah menjadi temuan Badan Pemer- iksa Keuangan “ini kan sudah menjadi temuan BPK, temuan BPK itu bisa dijadikan pi- jakan awal untuk melakukan penye- lidikan lebih lanjut” pungkasnya. Sebagaimana diketahui beberapa edisi Skor sebelumnya telah diberita- kan dugaan kerugian negara akibat Perum Perumnas belum menyerah- kan uang pengganti kompensasi nilai jual tanah yang telah dijual Perum Pe- rumnas kepada pihak lain. Pada proyek kerjasama pengelo- laan lahan antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPK Kemayor- an). Berdasarkan data dan informasi www.skornews.com 12Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 yang Skor miliki diketahui pada tahun 1988 Pihak Pengelola Komplek Kemay- oran menjalin kerjasama pengelolaan lahan/tanah dengan pihak Perum Pe- rumnas yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) Hak Pengelo- laan di Komplek Kemayoran No. 01/BPKK/PJ/8/1988 dan Nomor DIRUT/32999/VIII/88 tanggal 23 Agustus 1988. Dari kerjasama itu, Pihak Perum Perumnas memperoleh lahan dari Pengelola Komplek Kemayoran sebagai pemegang sertifikat Hak pengelolaan Lahan (HPL) seluas 156.000 m² dari ren- cana 300.000 m² yang disepakati dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kemudian pada ta- hun 2005 Pengelola komplek kemay- oran menyerahkan sisa lahan seluas 144.000 m² kepada Perum Perumnas. Tanah atau lahan yang diserahkan ke Perum Perumnas itu terletak di Kelu- rahan Kebon Kosong Kecamatan Ke- mayoran Jakarta Pusat. Dalam perjalanan pengelolaan lah- an yang diterima pada tahap pertama itu, ternyata pihak Perum Perumnas melakukan penjualan lahan pada ta- hun 2000 seluas 17.680 m² kepada PT. PSU dengan harga Rp. 1.200.000,-per m² dimana harga tersebut dibawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat itu yakni Rp 2.176.000,00 per m². Atas penjualan lahan itu, mesti- nya pihak Perum Perumnas memba- yarkan uang pengganti kompensasi harga tanah ke PPK Kemayoran yang apabila dihitung sesuai dengan NJOP sebesar 17.680 m² x Rp 2.176.000,00 per m² atau sama dengan Rp. 38.471.680.000,00, akan tetapi hingga saat ini pihak Perum Perumnas belum menyelesaikan kewajiban itu. Selain kewajiban Rp. 38 miliar leb- ih itu, Perum Perumnas juga belum menyerahkan uang kompensasi nilai pengganti tanah kepada PPK Kemay- oran sebesar Rp. 143 miliar lebih dari pengelolaan tanah seluas 144.000 m² yang merupakan tanah yang diterima dari PPK kemayoran pada penyerahan tahap kedua tahun 2005. PPK Kemayoran melalui suratnya kepada Skor nomor B-568/Kemset- neg/PPKK/Dirut/05/2004 menyebut- kan adanya potensi pendapatan PPK transaksi terse- but sudah menjadi temuan BPK RI dan sudah ditagihkan kepada Perum Peumnas sejumlah Rp. 38.436.320.000,00 namun belum ada jawaban” ungkap Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie da- lam suratnya. Disebutkan juga potensi kerugian negara pada pengelolaan tanah sel- uas 144.000 m² sebesar Rp. 143 miliar lebih belum disepakati pihak Perum- nas. “Sesuai dengan temuan BPK RI ten- tang potensi kekurangan penerimaan dari penyerahan tanah sebesar Rp. 143.712.000.000,00 belum ada kese- pahaman dengan Perum Perumnas sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi antara PPK Kemayoran dengan Perum Perum- nas” lanjut tabrie. Selain pada kerjasama dengan PPK Kemayoran, Perum Perumnas juga di- duga menimbulkan kerugian keuan- gan negara pada proyek Pengadaan pembangunan rumah susun sederha- na program Bina Lingkungan BUMN Peduli tahun 2012. Proyek senilai Rp 151 miliar itu di- duga dimanipulasi oleh pihak terkait termasuk Perum Perumnas. Dugaan itu didasari tidak adanya Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atas Per- janjian Kerjasama Konstruksi antara PT HK dengan Perum Perumnas seh- ingga tidak dapat diketahui rincian perhitungan atas pekerjaan konstruk- si yang dilaksanakan. Selain itu adanya dana proyek yang didepositokan secara sepihak oleh Perum Perumnas sebesar Rp 125 Miliar atas perintah Direktur Utama tanpa sepengetahuan Pemerintah da- lam hal ini Kementerian BUMN yang ditengarai tidak sesuai dengan pera- turan yang berlaku. Pihak Skor telah mengirimkan su- rat konfirmasi kepada Perum Perum- nas, namun hingga berita ini ditulis, Skor belum menerima jawaban dari pihak Perum Perumnas. Skor 02 Kemayoran yang belum diteri- ma dari Perum Perumnas atas pengikatan jual beli dengan PT. PSU. “Pengikatan jual beli dilaku- kan oleh Perum Perumnas kepada PT. PSU, sedangkan potensi pendapatan PPK Ke- mayoran atas
www.skornews.com 13Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 SKOR, Jakarta Rombongan Komisi 1 DPRD Sulbar yang dip- impin Wakil Ketua, H. Hasan Sulur didampingi Kepala Kantor penghubung Prov. Sulbar di Jakar- ta, H. Muh Hamzi, MM mendatangi Kemendagri, selasa (12/8/2014) lalu guna meminta penjelasan terkait lepasnya wilayah Sulbar, Pulau Lerekler- ekan ke dalam wilayah Administratif Prov. Kalim- antan Selatan. ihak Kemendagri yang terkesan tidak welcome dengan kedatangan rom- bongan DPRD Sul- bar, memicu kemarahan mantan Aktivis kampus era tahun 1990-an, Muh Hamzi (eMHa) untuk secara spontan berorasi memprotes pihak Kemendagri "kalian telah me- rendahkan harga diri orang mandar" kata Orator ulung itu dengan lantang menant- ang. Hamzi kembali menunjuk- kan bukti loyalitas dan peng- abdian serta rasa cintanya yang besar pada Sulawesi Ba- rat. Aksi spontannya “menga- muk” di Kemendagri menarik perhatian sejumlah pejabat kementerian dalam negeri karena gayanya yang kritis, “Saya PNS dan Kepala SKPD Prov. Sulbar, saya siap mem- pertaruhkannya demi daerah saya sekiranya apa yang saya lakukan ini akan mendapat sank- si,” kata Hamzi saat ditemui skor usai orasi. Rombongan DPRD Sulbar akh- irnya diterima pihak kemendagri setelah melakukan orasi di hala- man Gedung B bidang hukum Ke- mendagri, sejumlah pejabat ke- mendagri mendapat hujan protes dari DPRD Sulbar dalam dialog yang berlangsung alot tersebut, pada se- lasa (12/8). Terkait Permendagri nomor 43 tahun 2011 tentang pulau ler- eklerekan (Larilariang) bahwa ke- mendagri membenarkan berdasar- kan fakta sejarah, letak geografis, etnis setempat, situasi dan kondisi pada saat ini. Letak wilayah pulau lereklerekan berada di kewilayahan Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 24 Juli 2013 mela- lui fatwa Mahkamah Agung RI, no- mor : 15/Tuaka.TUN/VII/2013 men- egaskan kepada Kemendagri untuk melakukan eksekutif review, bahwa pulau lereklerekan masuk kedalam wilayah kabupaten majene, Su- lawesi Barat. “Namun Kemendagri melanggar fatwa yang sudah di- jelaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat permendagri 53 tahun 2014 tentang pembubaran permendagri nomor 43 tahun 2011.” Ungkap Hasan Sulur. Setelah pertemuan tanggal 12 September 2013 lalu tidak meng- hasilkan kesepakatan, Dirjen PUM Kemendagri, Saut Situmorang ber- janji akan mempertemukan masing- masing Gubernur, Bupati dan ketua DPRD dari kedua Provinsi untuk membahas lebih lanjut terkait pe- nyelesaian sengketa pulau lerekler- ekan. Namun hingga terbitnya per- mendagri No.53 tahun 2014, Pem- rov. Sulbar tidak pernah diundang terkait ditetapkannya pulau lerekler- ekan kedalam wilayah administratif kabupaten kotabaru, Prov Kalsel. Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Hasan Sulur mengatakan "kami akan tetap menuntut hak kami melalui jalur hukum bahwa pulau Lereklerekan sebagaimana fakta sejarah, geografis dan etnis adalah wilayah administratif Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Barat" ka- tanya. Alfi/Asda
14 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 epala Bagian Agraria Tata Pemerintah- an Provinsi Sulawesi Barat, Sofyan SSos MSi kepada Skor, pekan lalu menuturkan, pada program pemban- gunan jalan arteri itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap memperhatikan ke- pentingan masyarakat, di antaranya terkait dengan pembebasan tanah warga. “Kerangka dasar pembangunan di Sulawesi Barat bertumpuh pada kepentingan masyarakat, termasuk program kerja Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang sedang dilaksanakan pada Tahun Angga- ran 2014 adalah pembebasan tanah lahan masyarakat untuk pembangunan jalan arteri,” jelas Sofyan. Sofyan mengakui, pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah menggelontorkan dana 7 miliar lebih yang digunakan untuk pembebasan tanah masyarakat sekitar 4 hektar lebih yang dilalui jalan arteri itu.. “Kita akan memperhatikan kepentingan masyarakat pada program pembangunan jalan arteri ini, kita sudah menghabiskan anggaran Rp. 7,6 miliar dengan lahan seluas 4,2 Hektar,” tambahnya. Meski telah melakukan pembebasan lahan, na- mun Sofyan menyebutkan dari 10 orang pemilik lahan hanya 6 orang yang bersedia menerima pembayarannya, sementara yang 4 orang lainnya belum dibayarkan, karena belum adanya kesepakatan terkait harga yang ditetapkan pemerintah provinsi. “Warga yang belum menerima dititip di Pengadi- lan Negeri Mamuju, nanti setelah ada kesepakatan yang 4 orang tersebut, baru dibayarkan oleh Penga- dilan Negeri Mamuju,” ujarnya. Lebih lanjut Sofyan menambahkan, saat ini pem- bangunan di daerah Sulawesi Barat terlihat jelas di segala sektor, dan wajah Sulbar jauh berbeda diband- ingkan tahun sebelumnya. Hal itu, ujar Sofyan, ber- kat kerja keras Gubernur Sulbar serta dukungan dari semua komponen masyarakat Sulbar dalam melak- sanakan pembangunan di segala sektor. Sofyan juga mengharapkan dukungan dari semua eleman masyarakat agar proyek pembangunan ar- teri terlaksana sebagaimana yang diharapkan, sebab program pembangunan jalan arteri itu menjadi skala prioritas Pemprov Sulbar. “Dukungan dari semua komponen masyarakat sangat dibutuhkan, demi suksesnya pembangunan jalan arteri ini,” pintanya. Sulbar-01/Skor-02 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memacu pembangunan sektor infrastruktur, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, pembangunan jalan arteri yang menghubungkan kota Mamuju Ibukota Provinsi Sulawesi Barat menuju Bandar Udara Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat. Skor, Kolaka Timur-Sultra kibat banyaknya Su- rat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang tidak diketahui Nama pemiliknya, hampir setiap Kepala Desa (Kades) di Kolaka Timur mendapat kendala saat penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) warganya. Hingga demi menutupi target Pemkab Kolaka Timur, para Kades terpaksa nombok membayar PBB tak bernama tersebut. Seperti disampaikan Kepala Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabu- paten Kolaka Timur, H Ali saat ditemui Tabloid Skor di Kantornya, pekan lalu. Menurutnya, demi tanggung jawab sebagai Kepala Desa setiap tahunnya saya harus nombok membayar PBB yang tak ada nama pemiliknya, hingga mencapai Rp. 2.000.000 (dua jutaan ru- piah), dan hampir semua Kepala Desa di Kab. Kolaka Timur mengalami nasib yang sama. Padahal, ungkap Ali, setiap ada pertemuan di kecamatan sering saya diskusikan dengan pak Camat Tinondo, dan bahkan hal ini telah kami laporkan sampai di Tingkat Kabupaten. “Namun hingga kini Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur belum juga memberikan tanggapan,” tambahnya. ”Padahal,” tegas Ali, “Sangatlah per- lu dilakukan peninjauan kembali demi tertibnya administrasi, agar data SPPT PBB, di kabupaten Kolaka Timur ini bisa lebih rapih dan akurat.” Karena, tegasnya, jika tidak segera diprogramkan guna penertiban kem- bali SPPT- PBB tersebut, kami selaku Kepala Pemerintah Desa yang dirugi- kan, sebab terpaksa harus merogoh uang pribadi guna menutupi pajak dimaksud. “Kepala Pemerintah Kabu- paten tidak mau tahu dengan kendala yang dihadapi Kepala Desa di lapangan, sementara kami selalu dituntut harus melunasi 100 Persen, tagihan PBB terse- but,“ tandasnya. Terkait dengan ini,Ali berharap, agar ada perhatian dari Pemerintah Pusat dan dapat dijadikan bahan pertimban- gan untuk memberikan penekanan dari pemerintah Pusat kepada Daerah, agar ada penertiban kembali terkait SPPT PBB ini. Azhar/S-10
15 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Kolaka-Sultra Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Teng- gara. Potensi pengembangan usaha tani padi sangat besar ditinjau dari luas wilayah dan kesenjangan hasil produksi padi. Berbagai masalah dihadapi petani berkaitan dengan penerapan teknologi dalam usaha tani padi, hingga produktivitasnya masih tergolong rendah. Padahal, sesungguhnya padi sawah merupakan komoditi pangan utama pada hampir se- mua Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Data pada Dinas Perta- nian dan Peternakan Sultra tahun 2013 menunjukkan, luas panen padi adalah 118.698 hektar den- gan produksi 487.511 ton. Artin- ya, produktivitas rata-rata hanya sekitar 4,11 ton/ha. Capaian terse- but masih rendah, karena ber- dasarkan hasil kajian BPTP Sultra, produktivitas mampu mencapai 6-7 ton/ha. Kesenjangan tersebut antara lain akibat masih rendahnya pen- erapan teknologi dan hambatan iklim serta kendala sumberdaya lahan. Tak hanya itu, kurangnya produktivitas juga diakibatkan karena banyaknya lahan yang terendam air ketika musim hu- jan tiba. Sedikitnya, 3.000 hektar sawah yang ada di Kecamatan Tinondo dan Kecamatan Lalolae yang terendam air saat musim hujan tiba. Hal ini disebabkan tidak adan- ya sungai pembuangan yang menghubungkan antara Kec. Tinondo dengan Kec. Lalolae. Serta masih terdapat 14.000 Hek- tar sawah yang masih berstatus rawa-rawa atau belum pernah dikelola masyarakat. Meskipun sangat luas, namun masyarakat enggan untuk mengelola lahan tersebut akibat selalu terendam air. Menurut Kepala Desa Talodo Kec. Lalolae, Sautiah saat ditemui wartawan Skor membenarkan, adanya keluhan warganya. Pada- hal, di wilayahnya terdapat 250 Hektar lahan yang dapat dikelola, namun pada kenyataannya han- ya 30 Hektar yang telah berhasil dikelola oleh masyarakat. “Itu baru di Desa Talodo, belum lagi lokasi persawahan di desa lain di kawasan Kec. Lalolae,” tambah- nya. Hal senada juga diungkapkan Bahar N, Kepala Desa Tawa-Ta- waro Kec. Tinondo yang menga- takan, hal tersebut seakan-akan menjadi persoalan yang tidak akan terpecahkan, hingga penda- patan petani yang ada Kec. Ti- nondo, khususnya di Desa Tawa- Tawaro tidak dapat meningkat. “Kami hanya bisa berharap agar dapat kiranya pemerintah memberikan perhatian yang lebih atau dapat mengucurkan anggaran untuk pembuatan sun- gai pembuangan hingga tidak ada lagi lahan yang tidur akibat genangan air. Jika pemerintahtu- run tangan, dapat dipastikan se- mua lahan dapat dikelola dengan baik, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan petani,” pungkasnya. Azhar/Asdar/Skor-10 Sangat mendapat perhatian dari Ka. Satker Pembangunan Ka- wasan Pedesaan Dinas Pekerjaan Umum (PKP DPU) Provinsi Sulawe- si Barat, Abd. Rahman. ST. Karena, sebagai Penanggungjawab Pro- gram Kebijakan Pembangunan Ka- wasan Pedesaan maka diperlukan upaya koordinasi Satker PKP DPU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengguna anggaran den- gan unsur terkait. Menurut Kasatker Rahman, set- iap bulan pihaknya, PPK, Konsultan dan Kontraktor melakukan rapat koordinasi, membahas Kebijakan Pembangunan Kawasan Pedesaan yang sudah terprogram untuk Ta- hun Anggaran 2014, di mana yang kita bangun Tahun ini adalah jalan untuk kawasan di pedesaaan. Kepada Tabloid Skor yang me- nemuinya baru-baru ini, Rahman menegaskan, untuk berfungsi den- gan baik maka program proyek pembangunan pedesaan di PKP DPU Sulbar, harus dilaksanakan se- suai dengan petunjuk teknis peng- gunaan anggaran APBN maupun APBN P. Satker PKP DPU Sulbar juga di- tuntut bekerja secara maksimal, agar pembangunan yang dicapai baik Pemprov Sulbar dan Pemerin- tah Pusat, dapat berlangsung den- gan sukses. Selain itu, juga perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, agar semua program yang dilaksanakan juga diketahui dan dipahami masyarakat Sulbar. Masyarakat perlu tahu apa yang sudah dilaksanakan Pemerintah, dengan anggaran yang dikucurkan melalui Dirjen Cipta Karya, hingga Satker PKP DPU Sulbar harus tetap bersinergi melaksanakan proyek pembangunan kawasan pede- saan, demi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Lebih jauh Abd. Rahman ST me- nambahkan, kami selalu terbuka menyampaikan informasi kegiatan di Satker PKP DPU Sulbar terkait kebijakan program dan pemban- gunan, baik itu Tahun anggaran 2013 dan 2014. “Hal ini bertujuan agar ada kesamaan visi misi dan presepsi antara Masyarakat dan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Menanggapi pemberitaan Skor edisi 23 Tahun 2014, berjudul “Pembangunan Jalan Lapen Desa Bonda Menyalahi Bestek”, diakui jika dirinya sudah baca dan akan memberikan tanggapan. Menurut Rahman, sesuai no- mor kontrak 02-03/SP/PKP-SB/ IX-542-Tanggal 3/09/2013, dan volume pekerjaan panjang 1.200 meter lebar 4 meter dan ketebal- an aspal 7 cm dengan anggaran Rp.1.000.000.000,00 APBN.P 2013, sudah sesuai Pepres 70 tentang pelaksanaan Barang dan Jasa. “Kar- ena itu, Kontraktor yang melak- sanakan pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak kerja yang ditanda- tangani bersama Satker PKP, PPK, Konsultan Pengawas, hingga tentu kita bayarkan 100%,” jelasnya. Kasatker PKP DPU Sulbar, Abd. Rahman berharap, dengan pro- gram pemukiman dan kawasan pedesaan yang kita laksanakan sekarang ini, tentunya Masyarakat dan Pemerintah akan mampu me- nampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan program Pemerintah. “Hingga ke depannya akan terjadi dinamisasi di daerah ini,” pung- kasnya. Sulbar-01/Skor-10 Skor, Sulbar Upaya Koordinasi (coordination) yang merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk meng- hasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
16 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 ksi damai K-SBSI Kota Bi- tung itu, mulai di Polres Kota Bitung dengan melaku- kan orasi yang mendesak pihak kepolisian untuk membasmi pre- manisme yang semakin marak, terutama di pasar Pinasungkulan Sagerat. Aksi demo kemudian berlanjut di kantor PLN Bitung, yang mem- pertanyakan kinerja PLN yang san- gat buruk di mana hampir setiap hari melakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Manager PLN Bitung yang menerima pengunjuk rasa men- gatakan, jika pemadaman yang terjadi karena adanya perbaikan dan gangguan alam yang memang tidak dapat dihindari. Namun, pihak pengunjuk rasa tidak puas dengan jawaban dari Manager PLN tersebut, lalu mem- berikan pernyataan sikap dari masyarakat dalam bentuk tertulis, yang isinya meminta PLN Bitung untuk segera mengakhiri pem- adaman yang sangat merugikan masyarakat tersebut. Rocky Oroh yang memimpin aksi damai tersebut saat pen- gunjuk rasa tiba di depan kan- tor Walikota Bitung yang dijaga ketat aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja mengatakan, Walikota harus mencopot Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tena- ga Kerja dan Transmigrasi, kar- ena tidak bisa mengawasi sistem ketenagakerjaan serta lebih ber- pihak kepada perusahaan,seperti yang terjadi pada kasus PT.MNS yang tidak membayar THR dan memecat karyawan yang keta- huan hamil serta tidak memberi izin karyawan untuk melaksana- kan sholat Jum'at. Menurut Rocky, Disnakertrans melalui Kabid Pengawasan Harry Tania sudah menandatangani kes- epakatan dengan karyawan dan pihak perusahaan MNS, Namun hingga kini tidak ada satupun kes- epakatan tersebut yang dilaksana- kan oleh pihak perusahaan MNS. Jadi, ungkapnya, kami meminta ketegasan Walikota Bitung un- tuk mencopot Kabid Pengawasan Disnakertrans dan meminta agar PT.MNS mengangkat seluruh karyawannya menjadi karyawan tetap. Aksi damai tersebut berakhir di depan kantor Walikota Bitung dan para pengunjuk rasa yang meru- pakan anggota K-SBSI tersebut membubarkan diri. Arham Licin/S-10 Skor, Bitung-Sulut Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Kota Bitung, Selasa (12/08) lalu melakukan aksi damai dengan mendatangi beberapa instansi yang menurut mereka memi- liki kinerja sangat buruk. Salah satunya dapat disaksikan di Puskesmas Kec.Wolo yang dip- impin oleh Haerun SKM. Selain memi- liki Ruang IGD yang pelayanannya 24 jam, juga selalu menanamkan kedi- siplinan dan keramahan dalam me- layani masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya binaan kepada masyarakat, hingga masyarakat lebih dekat dengan puskesmas. Salah satu program Puskesmas Wolo ialah Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) agar tidak cacat, yang dilak- sanakan setiap tahun dan pengoba- tannya minimal selama 5 Tahun, yang (Empat) lainnya Posyandu Lansia. Kegiatan yang kami lakukan si- fatnya benar-benar dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat bawah, sesuai Anjuran dan Program Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka di Sulawesi Tenggara. “Ter- masuk di sekolah-sekolah, baik ting- kat SLTP-SLTA atau sederajat kami akan lakukan Sosialisasi pemeriksaan /pencegahan demi terhindarnya pu- tra putri kita dari HIV/AIDS. Karena mereka merupakan Regenasi penerus kita nantinya,“ tambah Haerun. Adapun kekurangan yang masih belum lengkap di puskesmas Kecama- tan Wolo ini adalah merupakan Bahan Evaluasi kami ke depan. Karena kami masih belum punya Tim Dokter spe- sialis Anak dan Internis serta Obgin. Harapan saya ke depan sesuatu yang menjadi kekurangan saat ini, semoga obatnya pun GRATIS. Puskesmas Wolo juga memiliki Ruang Rawat Inap yang Bersih, hingga memberikan rasa nyaman bagi pasiennya. Seperti diakui Sarman (45), pasien yang menjalani rawat inap, saya merasa puas dan nyaman dirawat di puskesmas ini, karena mendapat pe- layanan yang sangat baik walaupun hanya melalui Kesehatan geratis/Jam- kesda. Namun saya mendapatkan pe- layanan yang cukup, ini adalah suatu kesan yang menakjubkan buat kami. Jarang saya mendapatkan pelayanan yang baik seperti di puskesmas ini. “Sangatlah layak kalau Puskesmas Wolo ini dijadikan percontohan bagi Puskesmas lainya,” tandasnya. Kepala Puskesmas Wolo Haerun, SKM, kepada Tabloid Skor pekan lalu menuturkan, selain memberikan pe- layanan di Puskesmas, kami juga ser- ing terjun langsung ke masyarakat guna melakukan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di Masyarakat seperti di posyandu. Karena kami di Puskesmas Wolo untuk sementara ini menaungi 17 (tujuh belas) Posyandu, di 14 Desa sekecamatan Wolo dan 4 Skor, Kolaka-Sultra Kehadiran puskesmas saat ini tidaklah dapat di- pandang sebelah mata, hal ini dapat disaksikan di ber- bagai puskesmas, khusus- nya di Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara. Semuanya terli- hat banyak perubahan dari sarana dan prasarana serta pelayanannya menunjukkan pelayanan yang modern. Puskesmas yang saya pimpin saat ini bisa lebih maju dan jauh lebih sem- purna untuk masa akan datang. Kami juga selalu membuka ruang untuk menerima kritik dan sumbang saran, baik dari awak Media ataupun LSM. Karena kritikan dan saran san- gatlah dibutuhkan agar kami juga dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan pelayanan kami kepada masyarakat. “Pada dasarnya, kritik atau saran adalah hal yang positif dan sifatnya membangun,” tambahnya. Dan saya akan kerja semaksimal mungkin untuk membangun dan memberikan pelayanan yang lebih lagi kepada pasien, hingga Puskesmas di Kecamatan Wolo ini bisa dijadikan Pusat Pelayanan Kesehatan terbaik dan professional dalam segala hal,“ imbuhnya. ABD RAHIM
17 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Kolaka Utara Seiring dengan kian meningkat- nya tantangan perubahan zaman, per- an dan tanggungjawab selaku Kepala Desa akan semakin berat. Kepala Desa harus bisa menjadi figur yang baik dalam sikap, tutur kata dan tinda- kan agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, sebagai pemimpin ad- ministrasi pemerintahan di tingkat desa, Kepala Desa dituntut harus mampu menjadi pemimpin bagi selu- ruh perangkat desa dalam menyeleng- garakan fungsi-fungsi pemerintahan. Salah satu Kepala Desa yang bisa dijadikan contoh ada di Desa Ba- tunong Kecamatan Batunong Kab.Ko- laka Utara Sulawesi Tenggara. Dalam rangka menggerakkan potensi desa, mewujudkan desa sebagi pusat ekono- mi, Pemerintah Desa Batunong yang dinahkodai Mahyuddin BA (52), secara bertahap terus membangun infrastruk- tur desa yang ada di masing-masing blok dan berkomitmen untuk mem- bangun infrastuktur desa guna men- ingkatkan akselerasi di desa hingga dapat meningkatkan pelayanan yang adil dan merata demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dilak- sanakan Mahyuddin, pembagian Beras Raskin (beras untuk rakyat miskin), te- lah disalurkan secara merata dengan harga yang sesuai yang telah ditetap- kan oleh pemerintah Pusat Rp.24.000 + Rp.10.000 termasuk biaya angkut, per 15 kg, untuk setiap KK rakyat mis- kin. Hal ini diakui Tahang (35), ia sangat bersyukur memiliki Kades seperti seka- rang ini, karena Mahyuddin, orangnya jujur dan transparan. “Dia sangat bi- jaksana dalam memimpin desa kami, selain itu juga mengutamakan pem- bangunan infrastuktur jalan, irigasi, program air bersih bagi masyarakat," tegasnya. Kepala Desa Batunong Mahyuddin kepada Skor, pekan lalu menuturkan, seperti bapak saksikan, begitulah kon- disinya. Kami akan selalu berupaya meingkatkan roda perekonian warga desa serta berupaya memberikan pe- layanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan infrastuktur desa, dengan melaksanakan program kerja yang sudah tersusun, yaitu mengop- timalkan kerja perangkat desa, men- goptimalkan potensi desa dan sumber daya manusia, meningkatkan kese- jahteraan masyarakat melalui perbai- kan inprastuktur desa, penataan tata ruang lingkungan. "Perlu diketahui, setiap ada keg- iatan Dirgahayu Kemerdekaan RI ting- kat Kecamatan, Desa kami yang selalu menjadi tuan rumah kegiatan itu," jelasnya. Pada masa kepemimpinan Udin, sa- paan akrabnya, telah banyak berbuat baik dalam membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan ban- tuan pipanisasi dan pengembangan lembaga keuangan seperti BUMDes LKM dan Simpan Pinjam untuk Perem- puan (SPP) oleh PNPM ataupun pem- bangunan infrstruktur melalui ang- garan pemerintah, PNPM dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan yang dikelola oleh rekanan, yaitu pemban- gunan irigasi untuk pertanian. Kendati sudah banyak yang dilaku- kan, namun Udin dengan rendah hati mengaku belum banyak bisa berbuat untuk kemakmuran masyarakat. ”Saya bertugas sebagai PJ Kepala Desa, tentu masih banyak PR yang harus diker- jakan. Insya Allah dengan dukungan masyarakat, semua rencana pemban- gunan itu akan dapat terwujud,” tam- bahnya. AR/Andi Baso/S-10 nggaran perjalanan di- nas pada bagian umum sekretariat Kota Medan adalah Rp 7.919.186.500, sebagaimana diketahui bahwa dokumen pertanggungjawa- ban perjalanan dinas adalah SPT (In- stansi asal), SPPD (instansi tujuan), tiket, boarding pass, airport tax dan bill hotel. Dari data dan informasi serta hasil investigasi SKOR, puluhan perjalanan dinas senilai Rp 141.554.900 tidak terdaftar pada laporan manifest pen- umpang yakni 18 tiket pergi dan 10 tiket kembali Garuda Airlines. Demiki- an pula 16 tiket pergi dan 28 tiket kembali yang tidak tercatat di Mani- fest Penumpang Lion Air. hal sama juga terjadi pada Sekre- tariat DPRD Kota Medan yang meng- ganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 28.743.817.200 pada Tahun 2013 lalu. Diduga seban- SKOR, Medan - Sumut Pemkot Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pns dan Ptt di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Peraturan tersebut mengatur uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota. yak 24 perjalanan dinas dengan biaya Rp 238.946.300 berindikasi tidak di- laksanakan dan terdapat kelebihan pembayaran uang harian, biaya hotel dan uang representasi senilai Rp 1,6 Miliar. Bahwa seluruh tiket pada 24 perjalanan tidak sesuai dengan nama pelaksana perjalanan dinas saba- gaimana terdapat di SPT dan SPPD. TIM
18 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Bitung Para aparat pemerintah di jajaran bawah, seperti Lurah sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan bantuan dana dan proyek dari instansi terkait di atasnya saja. Karena memang tidak sela- manya bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan dapat segera terwu- jud. Hingga memang dibutuhkan upaya terobosan dari Lurah yang melibatkan masyarakat dalam menanggulangi per- masalah masyarakat. Seperti perbaikan jalan-jalan rusak, yang sangat mendesak dilaksanakan demi untuk menghindari timbulnya kecalakaan bagi pengguna jalan. Salah satu upaya terobosan yang ban- yak jadi perbincangan di Kota Bitung, dilakukan Lurah Manembo Nembo Atas, Rommy Kaloh. Akibat aksi perbaikan jalan-jalan rusak di lingkungan kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matu- ari Kota Bitung. Rupanya, ketidakpedulian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung terhadap infrastruktur jalan yang selama berta- hun-tahun dibiarkan rusak tanpa pernah tersentuh ini, membuat Kaloh turun tan- gan mengerahkan Kepala Lingkungan serta Ketua RT untuk memperbaiki be- berapa ruas jalan yang selama ini sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan. Menurut Kaloh, kegiatan ini dilaku- kan dengan menggunakan dana swadaya masyarakat serta bantuan dari pengguna jalan yang melintas di tempat tersebut. Menurut salah seorang warga yang tidak ingin namanya diungkap, aksi Lurah Kaloh ini, seharusnya menjadi tamparan keras buat Kadis Pekerjaan Umum Kota Bi- tung, yang selama tidak peduli atau tutup mata atas kebutuhan masyarakat. Padahal, ungkapnya, Ini jalan utama yang menghubungkan beberapa Kelura- haan di Kota Bitung, namun tidak pernah tersentuh proyek pelebaran dan perbai- kan. Sementara di sisi lain, banyak jalan yang dibuat lebar dan dihotmix, namun tidak jelas tujuan pelebaran dan perbai- kan jalan tersebut berhubung jalan itu tidak menjadi akses utama masyarakat. Arham Licin/S-10 Skor, Bitung apat Paripurna Is- timewa DPRD Kota Bitung dengan agen- da pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Bitung peri- ode 2014-2019 dipimpjn oleh Ket- ua DPRD Santy Gerald Luntungan,Wakil Ketua DPRD Ir Maurits Mantiri dan Baby Palar. Rapat Paripurna tersebut tidak dihadiri oleh 9 anggota DPRD Kota Bitung. Sumpah dan janji ang- gota DPRD Kota Bitung Periode 2014-2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Selesai pengambilan sumpah dan janji anggota Dewan Kota Bi- tung Periode 2014-2019, langsung diangkat pimpinan sementara DPRD Kota Bitung. Laurensius Su- pit dan Hengky Honandar men- jadi pimpinan sementara sampai pimpinan definitif terpilih. Saat diwawancarai oleh SKOR, Supit mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan kepadan- ya sampai saat ini.”Saya berharap terus mendapat dukungan untuk menjalankan tugas sebagai ang- gota DPRD selama 5 tahun ke de- pan,” katanya penuh harap. Sementara itu, Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam sambutan- nya mengucapkan, terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada anggota De- wan periode 2009-2014 yang te- lah bekerja dan mengabdi selama masa tugas mereka. "Saya ucap- kan apresiasi kepada bapak ibu semua," ujar Sondakh. Sedang untuk anggota dewan yangbarusajadilantikdandiambil sumpah dan janjinya, semoga bisa bekerja dengan mengedepankan kepentingan rakyat, tambah wa- likota menutup pembicaraan den- gan wartawan SKOR. Arham Licin/Skor-10
19 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Jakarta aat ini, banyak kend- araan pribadi yang menggunakan logo TNI berlalulalang di jalanan ibu kota Jakarta. Diduga, sebagian orang menggunakan logo TNI itu secara illegal. Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, penggunaan semua logo TNI di kendaraan harus mengikuti aturan yang ada. Karena itu, ia akan menindak tegas pelaku penyalahgu- naan logo TNI, "Pasti kalau sembaran- gan, ya tentunya akan kita tindak.Ada yang tertangkap dia sembarangan pakai mobil tentara, ya kita cabut. Kalau melanggar lagi, masuk penjara nanti," tegas Moeldoko, (11/8). Moeldoko menegaskan, sudah ada aturan baku tentang pihak yang Skor, Sambas-Kalbar anglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko mene- gaskan institusinya berkomitmen akan membangun daerah perbatasan di Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kaliman- tan Barat. “Kita telah bahas rencana pembangunan Pangkalan Militer. Baik itu laut, darat, dan udara yang propor- sional bersama Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sambas di Jakarta, Sabtu (9/8) lalu. Panglima TNI menegaskan, keda- tangannya di Temajuk untuk dua ala- san. Pertama, TNI ingin menguatkan apa yang akan dibangun di Kabupaten Sambas. Kedua, TNI ingin memban- gun kemajuan ekonomi masyarakat. “Kehadiran TNI dapat membantu kes- ejahteraan masyarakat, baik mem- buat sekolah, tempat ibadah, maupun infrastruktur melalui program sosial,” ungkapnya. Sambas, merupakan daerah yang strategis. Karena itu, TNI akan mem- bangun Pangkalan Militer, “Saya sudah melintas dari udara, Sambas sangat strategis dan TNI akan mem- bangun Bandara Liku seluas 750 Meter menjadi 2.500 Meter, hingga masyarakat Kabupaten Sambas tidak lagi jauh untuk lintas udara,” ujar Panglima TNI yang disambut tepuk tangan masyarakat. Terkait pancang suar yang diban- gun Malaysia di perairan Indonesia, hingga saat ini sudah dua kali ada pertemuan antara Indonesia dan Ma- laysia. “Saya tegaskan, jika Malaysia tidak mau bongkar, maka kami TNI yang akan membongkarnya,” tegas Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Untuk pembangunan pendidikan, “Kita akan liat sekolah apa yang akan dibangun. Anggarannya dari Kemen- terian Pendidikan. TNI akan mem- bantu kemajuan pendidikan, hingga daerah tersebut berkembang,” tam- bahnya. “Berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Pendidikan, pada kurikulum baru TNI khususnya akan memberi- kan pendidikan untuk disesuaikan, makanya pada kunjungan ini kami mengikut sertakan Dirjen Pendidi- kan,” jelasnya. Pimpinan TNI akan menempat- kan personilnya yang telah menye- lesaikan pendidikan di perbatasan. Tujuannya agar mereka bisa lebih baik, tambahnya, “Jika ada anak-anak kita yang ingin menjadi TNI, silahkan menghubungi Babinsa atau Kapolsek, ajarkan bagaimana cara untuk masuk TNI, begitu juga ingin masuk Polri kar- ena tujuan kita ingin mencari anak In- donesia yang lebih baik dan kita akan memprioritaskan masyarakat setem- pat,” tegas Panglima TNI. Skor-10 diperbolehkan menggunakan mobil berlogo TNI. Dari jajaran TNI, kata Moeldoko, terdapat dua pihak yang bisa memakai logo, yaitu personel di struktural dan nonstruktural. Yang non-struktural contohnya di Lemham- nas dan Kementerian Polhukam. “Ke- luarga TNI,” kata dia, “Tak bisa semba- rangan memakai kendaraan berpelat khusus.” "Semua yang memiliki kendaraan dinas, di lingkungan TNI dibenarkan. Ada juga karena keterbatasan sarana yang diberikan Negara, maka ada yang pakai mobil pribadi. Biasanya itu minta izin, minta nomor dinas. Tentu- nya akan kita berikan selama mobil itu standar, punya cat sesuai dengan aturan," tandas Moeldoko. AY/S-10
20 www.skornews.comEdisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014 Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
www.skornews.com 21Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014 Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
22 www.skornews.com Nama : .................................................................. Alamat Pengiriman : ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Telepon : .................................................................................. Email : .................................................................................. Saya berminat untuk berlangganan Untuk berlangganan atau memesan Tabloid SKOR dapat meng­hubungi kami di : Kantor Redaksi Jalan SMA 14, No. 16 Cawang, Jakarta Timur 13630 Phone : 021 - 2409 - 5520 Phone/sms : 0853-1116-6156 Pin : 75a131ac Email : redaksi@skornews.com Segala bentuk pembayaran atau dana kepada Redaksi SKOR dapat di transfer ke nomor rekening Bank dibawah ini : Bank BRI Rek No. 6769.01006897.536 A/n Sri Winingsih (Bendahara) Ket : * harga tersebut untuk 6 edisi @1 Eksemplar * harga sudah termasuk ongkos kirim * Bukti Pembayaran/Transfer kirim via Email atau sms (Nama) spasi (jumlah) Spasi (Alamat) HARGA LANGGANAN : - Jakarta Rp. 150.000,-/6 Edisi - Bodetabek Rp. 200.000,-/6 Edisi - Jawa-Madura-Bali-Lampung Rp. 300.000,-/6 Edisi - Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi Rp. 350.000,-/6 Edisi - Maluku, NTB-NTT, dan Papua Rp. 450.000,-/6 Edisi Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014
Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014

Recommended

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Epaper Surya 2 September 2013
Epaper Surya 2 September 2013Epaper Surya 2 September 2013
Epaper Surya 2 September 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 19 Februari 2014
Suara Merdeka 19 Februari 2014Suara Merdeka 19 Februari 2014
Suara Merdeka 19 Februari 2014hastapurnama
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Halaman 10
Halaman 10Halaman 10
Halaman 10https://wartaviral.com/
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
WARTA NASIONAL
WARTA NASIONALWARTA NASIONAL
WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 

Recommended

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Epaper Surya 2 September 2013
Epaper Surya 2 September 2013Epaper Surya 2 September 2013
Epaper Surya 2 September 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 19 Februari 2014
Suara Merdeka 19 Februari 2014Suara Merdeka 19 Februari 2014
Suara Merdeka 19 Februari 2014hastapurnama
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Halaman 10
Halaman 10Halaman 10
Halaman 10https://wartaviral.com/
 
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu Ekspress
3 Calon Sekdaprov di Tangan Gubernur – Bengkulu EkspressNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
WARTA NASIONAL
WARTA NASIONALWARTA NASIONAL
WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabayaSurabaya Post
 
Kediri
KediriKediri
KediriPry Supriyadi
 
Kediri
KediriKediri
KediriSurabaya Post
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Portal Surya
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasionalPry Supriyadi
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.comhttps://wartaviral.com/
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23skor productions
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025Noeh Nemen
 
Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]Noeh Nemen
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Produksi Skor
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
Suara media nasional edisi 113
Suara media nasional edisi 113Suara media nasional edisi 113
Suara media nasional edisi 113Agung Budiarto
 
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014hastapurnama
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]Noeh Nemen
 

More Related Content

What's hot

Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025Noeh Nemen
 
Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014hastapurnama
 

What's hot (12)

11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabaya
 
Kediri
KediriKediri
Kediri
 
Kediri
KediriKediri
Kediri
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasional
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025
 
Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014Media Indonesia 1 Maret 2014
Media Indonesia 1 Maret 2014
 

Similar to Korupsi di Kementan berkedok bantuan pertanian ke Afrika

Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]Noeh Nemen
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Produksi Skor
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
Suara media nasional edisi 113
Suara media nasional edisi 113Suara media nasional edisi 113
Suara media nasional edisi 113Agung Budiarto
 
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]Noeh Nemen
 
Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Portal Surya
 
Suara media nasional edisi 111
Suara media nasional edisi 111Suara media nasional edisi 111
Suara media nasional edisi 111Agung Budiarto
 
Ironi cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakauIroni cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakauBonyeq Sn
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8ALI YASIN
 
Surya epaper 18 oktober 2013
Surya epaper 18 oktober 2013Surya epaper 18 oktober 2013
Surya epaper 18 oktober 2013Portal Surya
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 

Similar to Korupsi di Kementan berkedok bantuan pertanian ke Afrika (20)

Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 17 Maret 2014
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026
 
Suara media nasional edisi 113
Suara media nasional edisi 113Suara media nasional edisi 113
Suara media nasional edisi 113
 
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Februari 2014
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama ok
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013
 
Suara media nasional edisi 111
Suara media nasional edisi 111Suara media nasional edisi 111
Suara media nasional edisi 111
 
Ironi cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakauIroni cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakau
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8Buletin swadesa edisi-8
Buletin swadesa edisi-8
 
Surya epaper 18 oktober 2013
Surya epaper 18 oktober 2013Surya epaper 18 oktober 2013
Surya epaper 18 oktober 2013
 
Kediri
KediriKediri
Kediri
 
Kediri
KediriKediri
Kediri
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 

More from Noeh Nemen

SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]Noeh Nemen
 

More from Noeh Nemen (8)

SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]
 
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
 
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
 
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
 
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
 

Korupsi di Kementan berkedok bantuan pertanian ke Afrika

  • 1.
  • 2. Ketua DPD Partai Demokrat prov sulbar suhardi Ketua DPD Partai Demokrat Kab Polewali- mandar Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
  • 3. SUSUNAN REDAKSI 03Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 www.skornews.com DKI: M. Alfi Yasin¦Nur Ashari¦Ratis¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan ¦ Sitor Siringoringo Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Wito¦Sunaryo¦Yudi. Jawa Barat: Yandi Arifiandi¦Sigit Hermawan. Bekasi:Saskia¦Erwin Bogor: Yakub¦Jajang¦Yadi. Sukabumi: Endang Raes¦Dicky. Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko¦A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes) Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara). Riau: Rahman Sumsel: Alex Kosasi¦Suhendry Zulkarnaen¦ M. Rizky Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian. Sulsel/Sulteng: Sudirman Umar¦Ashal Amin¦Heriyanto,SE¦Jasman¦Cemmang Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Harun, SH (Polman) Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki (Koordinator Wilayah)¦Arham Licin Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Kepala Biro)¦Asdar (Korlip)¦Masjidin¦Suparman¦ M.Bahris¦M. Rizal.¦Yulin Antonie¦Azhar¦Andi Baso, SH¦JM Irwandar. Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Samsul¦Indri¦Suryadi Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan¦Mario M. Siwtiory Papua Barat: Soleman Mate¦Zaidi Rafideso Adelina Kondologit¦Selvina Sawor. Papua: Decky¦Hasanuddin Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: H. Syahrir Hamdani H. Thamrin P. Abd Kadir Abdi Hadiansyah Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Noehroji Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Pemimpin Produksi: Nuhroji Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Zubair, S.Ag Sekretaris: Yudi Kerta Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Marketing: ADI Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit: PT Sulawesi Utama Persada Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn SK Menkumham; Nomor: AHU-23232.AH.01.01.Tahun 2013 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat anggal 17 Agustus 2014, Kemerdekaan RI genap 69 tahun. Di saat yang sama, 69 tahun lalu pekik kemerdekaan dikuman- dangkan rakyat Indonesia. Lantas, apa perbedaan nuansa Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan HUT RI tahun ini...? Indonesia hingga kini masih dijajah oleh kaum im- perialis yang mengenakan ‘jubah’ koruptor. Mereka inilah yang merusak sistem pemerintahan, sehingga negara belum mampu melunasi janji-janji para pendiri bangsa ini. ‘Janji Kemerdekaan’ itu hingga kini belum terbayar lunas oleh pemerintah. Meski telah melewati tiga masa pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru dan Orde Refor- masi), namun pemerintah belum mampu melunasi jan- jinya, untuk memerdekakan seluruh rakyat Indonesia. Apa janji itu? Janji itu ialah memberikan kesejahter- aan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya, upaya mensejahterakan rakyat bu- kan pekerjaan mudah. Ada saja hambatannya, baik di sistem pemerintahan maupun oknum aparatur pemer- intahannya sendiri. Penyebab utama gagalnya pemerintah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Walau- pun istilah KKN kini lebih disederhanakan menjadi ‘korupsi’, namun bukan berarti kasus-kasus kolusi sep- erti ‘main mata’ pada lelang proyek dianggap bukan korupsi. ‘Main mata’ atau istilah apapun yang intinya kolusi, sama saja dengan korupsi. Dan kita harus sepa- kat, korupsi adalah musuh bersama. Sejak zaman Orde Baru, masyarakat merasakan be- tapa sedihnya menjadi rakyat kecil. Beruntung, dengan kekuatan mahasiswa di era 1998, orde baru akhirnya runtuh. Di era Reformasi ini, bukan berarti korupsi su- dah dipastikan lenyap oleh kinerja aparat penegak hu- kum, seperti KPK. Pemberantasan korupsi harus dikawal. Jangan biar- kan mafia-mafia berbulu domba merayu aparat. Para penggoda di sekitar aparat penegak hukum juga harus ditindak. Pepatah orangtua bilang, “Tak Mungkin Me- nyapu Dengan Sapu Yang Kotor”. Maka, sapu ini harus dibersihkan! Jika di KPK ada oknum yang kotor, ya segera bersi- hkan! Demikian juga di lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan hingga Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga ini harus bersih dari orang-orang korup. Akibat korupsi, negeri ini sangat sulit maju. Korupsi telah menciptakan jurang pemisah antara kejujuran dan kemunafikan. Dan masyarakat luas menjadi korbannya. Yang korup semakin kaya, dan yang miskin semakin mis- kin. Koruptor sebagai musuh atau penjajah baru harus diperangi dan ditaklukan, setelah Proklamasi Kemerde- kaan 69 tahun lalu. Karena, korupsilah kini yang meng- gerogoti kehidupan dan kemerdekaan bangsa dan neg- ara kita. Mari jadikan momen 17 Agustus 2014 sebagai tong- gak perjuangan baru melawan koruptor. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-69 Korupsi……! Korupsi kini kian merajalela, mulai dari oknum-oknum di pucuk pimpinan sampai ke lapisan birokrasi paling bawah. Bahkan dari institusi negara sampai ke lembaga keagamaan. Tidak ada lagi rasa malu, sungkan dan beban moril ketika melakukannya, karena toh hukum di negeri ini juga sudah korup.
  • 4. 04Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 erdasarkan data dan infor- masi yang dimiliki Tabloid Skor, terdapat penggu- naan dana operasional sebesar Rp. 16 miliar lebih yang telah digunakan, namun tidak ada bukti pertanggungjawabannya. Hingga kuat dugaan adanya penyele- wengan uang negara. Realisasi dana operasional itu di- gunakan pada masa transisi kurun waktu tahun anggaran 2010-2012 yang diduga masih dilakukan oleh manajemen lama warisan BP LIP. Kuat dugaan timbulnya masalah pada masa peralihan status kelem- bagaan dari BP LIP menjadi UPK PPUMKMP Pulogadung pada tahun 2009 itu, karena perubahan status kelembagaan tidak disertai dengan pergantian pejabat dan pegawai eks BP LIP Pulogadung. Perubahan status kelembagaan BP LIP Pulogadung menjadi UPK PPUM- KMP Pulogadung sendiri berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Ja- karta Nomor 91 Tahun 2009 tertang- gal 3 Juni 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPK PPUM- KMP Pulogadung. Berdasarkan Pergub tersebut, UPK PPUMKMP Pulogadung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pusat pengembangan UMKM serta pemukiman Pulogadung. UPK PPUMKMP Pulogadung men- erapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara penuh berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Ja- karta Nomor 959/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penerapan PPK BLUD pada UPK PPUMKMP Pulogadung. Sementara pengangkatan peja- bat UPK PPUMKMP baru dilakukan di tahun 2011 berdasarkan Keputu- san Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 170/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang pengangkatan pejabat baru sebagai Kepala UPK PPUMKMP Pulogadung. Namun Keputusan Gubernur terse- but, lagi lagi menimbulkan masalah karena tidak diikuti dengan pember- hentian pejabat eks BP LIP, hingga ter- jadi dualisme kepemimpinan. Atas masalah dualisme kepepimpi- nan itu, kemudian terbit Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pelaksanaan Masa Transisi peralihan BP LIP Pulogadung menjadi UPK PPUMKMP Pulogadung menetap- kan penyelesaian status kepegawa- ian, keuangan, aset dan dokumen ser- ta ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga, paling lambat tanggal 31 Agustus 2011. Operasional UPK PPUMKMP Pu- logadung masih dilakukan oleh peja- bat dan pegawai eks BP LIP, termasuk pengelolaan keuangan, sampai den- gan dilakukan serah terima pengelo- laan dari Eks Kepala BP LIP Puloga- dung kepada Kepala Dinas KUMKMP tanggal 20 April 2012. Terkait hal itu, Skor telah men- girim surat permintaan klarifikasi ke- pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta, namun hingga berita ini ditulis, Skor belum menerima jawa- ban dari pihak Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu pihak yang bertangung jawab terkait dugaan penyelewengan dana operasional itu sebagai kepala SKPD Pembina UPK PPUMKMP. AY18/S-02 Skor, Jakarta Perubahan status kelembagaan dari Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BP LIP) Pulogadung menjadi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta ternyata menyisakan masalah penggunaan anggaran yang berindikasi korupsi.
  • 5. 05 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 alam rangka membina dan mem- pererat hubungan tersebut, Pemer- intah Indonesia telah meberikan berupa 85 unit alat pertanian (hand tractor) untuk 9 negara sahabat di Afrika (Kenya, Zimbabwe, Zenegal, Ethiopia, Fiji, Vanuatu, Tanzania, Gambia, Vanuatu, Mo- zambique). Kementerian Pertanian melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri (KLN), pada ta- hun 2013 lalu melaksanakan pengadaan dan pendistribusian dengan anggaran Rp 4 Milar lebih. PT Multiss sebagai pelaksana kegiatan den- gan kontrak No. 947/KL.420.A.6.4/PPK/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 selama 85 hari hingga akhir desember 2013. Dari penelusuran SKOR, sesuai SP2D 320048H/139/110 pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Bank garansi No. 0339.17.13.0315 pelaksana telah dibayar lu- nas padahal pekerjaan belum selesai. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga di- duga memanipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya pelatihan operasional, harga komponen dan biaya distribusi. PPK juga diduga memaksakan pen- gadaan melalui elektronik pro- curement padahal harga SKOR, Jakarta Hubungan bilateral antara Indonesia - Afrika tampak semakin menggembirakan bila diukur dari hasil pencapaian penjajakan kerjasama di berbagai hal khususnya di bidang ekonomi, pertanian dan perdagangan. Indonesia pun telah membentuk komisi bersama dengan Mozambique dan Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya untuk melakukan kerjasama. hand traktor tersebut telah tersedia dalam e- katalog LKPP yang seharusnya melaksanakan elektronik purchasing kepada PT Rutan seba- gai produsen. Sebagaimana telah diketahui bahwa LKPP Pemerintah dengan PT Rutan telah menan- datangani kontrak kerjasama tentang pen- gadaan alat pertanian termasuk hand traktor dengan merek dan tipe yang sama dengan yang diadakan oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementan tersebut. Seorang pengajar pengadaan barang dan jasa yang meminta namanya tidak disebutkan saat ditemui SKOR mengatakan, “berdasar- kan dokumen harga katalog untuk 85 unit hand traktor dengan spesifikasi yang sama termasuk biaya distribusi dan PPN adalah berkisar Rp 3.7 Miliar,” katanya merincikan. Surat konfirmasi SKOR yang ditujukan ke- pada Kepala Bidang Multilateral Pusat Ker- jasama Luar Negeri pada tanggal 23 Juni 2014 lalu, hingga pemberitaan ke-dua ini dimuat belum mendapat tanggapan dari pihak Ke- mentan. Alfi/S-05
  • 6. 06 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Jakarta Indonesia melalui fasilitasi Kementerian Kop- erasi dan UKM akan segera menerapkan delapan hasil kajian International Labour Organization (ILO) soal Koperasi dan UKM (KUKM). Terkait dengan rencana tersebut, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Kop- erasi dan UKM, Meliadi Sembiring menuturkan, Organisasi Buruh Internasional mengajak kami bekerja sama untuk menerapkan delapan kajiannya terkait KUKM di beberapa daerah di Indonesia. Delapan kajian itu, yakni soal Guesthouse, Mar- ket Vendor, Homestay dan Aspiring Entrepreneurs, Restaurant dan Destination Management, Small Famers Supplying Tourism, Handicraft, Transport Companies, dan Tour Operators, tambahnya, di Ja- karta, Senin (11/8) lalu. Kesemua kajian itu, ungkapnya, akan diujicoba- kan di lokasi proyek percontohan yang melibatkan para pelaku KUKM. Bahkan beberapa di antaranya telah berjalan di sejumlah daerah. "Untuk proyek percontohan guesthouse sudah 100 persen dilak- sanakan di Tabanan Bali, mulai 5 Juni 2014," ka- tanya. Jika proyek percontohan itu berhasil, ungkap- nya, ILO rencananya akan melakukan hal serupa di negara ASEAN lain. “Untuk market vendor sendiri sedang diujicoba- enurut hasil peneli- tian dan diungkap- kan dalam tesisnya oleh seorang maha- siswa S2 di Suraba- ya, TrioMacan 2000 atau yang saat ini bernama TM2000Back sebagai whistle blower yang setara dengan Julian Assange dengan Wikileaks dan Edward Snowden mantan pen- gawai NSA. Seperti dilansir VOAI. Dalam era peperangan asimetris ini, TM2000 mewakili media non mainstream yang selama ini dipan- dang sebelah mata dibanding media besar yang beroplah jutaan eksem- plar dan atau masuk 10 besar rang- king online nasional. Pasca gebrakan yang dilaku- kan TM2000 yang pasca dibredel berubah menjadi TM2000Back ini berhasil menggugah ketenangan pemberitaan nasional, maka tidak sedikit publik Indonesia yang mu- lai meragukan akurasi fakta media massa besar. Publik banyak yang merasa dikibuli dan dieksploitasi oleh media mapan sebagai kon- sumen berita palsu. TM2000 mampu menyerang langsungkejantungpersoalan:may- oritas media atau pers besar telah menggadaikan idealismenya demi uang, akibat telah menjadi pelacur Skor, Jakarta Rupanya ulah TrioMa- can 2000 atau yang saat ini bernama TM2000Back di media sosial twitter yang beberapa tahun be- lakangan banyak membuat para petinggi Negara gerah atas kicuannya, bukan hanya mendapat perha- tian masyarakat Indonesia semata. Karena ternyata, kicauan TM2000 yang mampu menyerang lang- sung ke jantung persoalan mendapat perhatian media internasional dan bahkan menempatkan posisinya sebagai whistle blower. informasi yang mer- ekayasa fakta dan bisa menyulap opini menjadi berita nyata. TM2000 tidak ragu untuk me- nyebut reputasi gelap media sekelas Kompas Gramedia dan Tempo, se- lain itu Jawa Pos, Detik.Com, Trans Group, MetroTV, Merdeka, Rakyat Merdeka atau lainnya yang selama ini kita anggap berpijak pada ideal- isme jurnalistik. Tak tahunya mer- eka bagai media bodrek yang mem- bebek cukong atau pembayarnya. Tidak hanya menyebut nama me- dia, TM2000 ini juga merinci modus penyimpangannya dan menyebut nama pelakunya. “Pelacur Media- lah yang membuat koruptor merasa nyaman merampok triliunan uang negara,” kata TM2000. TM2000 berani membongkar (du- gaan)kejahatanyangtidaktersentuh media besar, konspirasi elit dan aib banyak pejabat tinggi, kasus-kasus sensitif menteri kabinet, jejak hitam para ring-1 istana, cacat moral para jenderal dan elit polisi, kebobrokan petinggi kejaksaan, ulah bejat para pengusaha hitam, tranckrecord para ketua parpol, reputasi kelam para pemilik/elit media massa, kotornya beberapa elit KPK/MK, blunder LSM dan mufakat jahat antara kartel Narkoba dengan aparat penegak hukum. Voai/A1/S-10 kan di Pasar TanahAbang, Jakarta Pusat, mulai awal Agustus 2014 yang melibatkan koperasi pedagang pasar Tanah Abang, selain juga akan diterapkan di Bali dan Luang Prabang Laos dalam waktu dekat,” jelasnya. Sawahlunto, Sumatera Barat, juga akan menjadi lokasi pengembangan proyek percontohan untuk konsep homestay oleh ILO mulai awalAgustus 2014 sebelum proyek percontohan serupa di Filipina. "Konsep dan kajian soal restoran akan diterapkan di Bali mulai Oktober 2014. ILO juga akan melaku- kannya di Phnom Penh, Kamboja," kata Meliadi. Sementara konsep destination management akan mulai diujicobakan di Pandesikek, Sumatera Barat, pada September 2014. Di samping juga kon- sep aspiring entrepreneurs yang juga dilaksanakan di Tanah Datar Pandaisikek. "Kami akan usulkan ka- jian Small Famers supplying tourism untuk di Bali mulai Oktober dan handicraft kemungkinan di Yog- yakarta," katanya. Sedangkan untuk konsep transport companies pihaknya mengajukan Berastagi, Sumatera Utara, sebagai lokasi untuk proyek percontohan ILO. "Kami berharap kajian ini bisa diterapkan dan ber- jalan baik di Indonesia," kata Meliadi Sembiring. ANT/A1/S-10
  • 7. 07 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 elain pelayanan yang masih buruk, TransJakarta juga belum menjadi wu- jud dari kewajiban dan tanggung jawab pemerin- tah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat (public service). Tran- sJakarta masih berorientasi kepada kepentingan bisnis, yang harus mengejar profit. “Transportasi massal adalah wu- jud pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Secara prin- sip, sektor publik mengutamakan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tan- pa memberatkan dengan biaya yang tinggi demi mengejar profit atau ke- untungan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (12/8) lalu. Menurut Edison, terselenggaranya angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, serta terjangkau adalah tang- gung jawab pemerintah, baik di pusat dan daerah. Secara umum, transpor- tasi angkutan umum yang baik harus SKOR, Jakarta artu Jakarta Pintar yang diduga masih menuai permasalahan di DKI belum juga dapat di- tuntaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pasal- nya, Lasro Marbun Kadisdik Prov. DKI Ja- karta yang diketahui akan mengundur- kan diri dari jabatannya tersebut terdengar sampai ke telinga orang no- mor dua di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau bisa disapa Ahok. Terkait keinginan Lasro itu, Ahok mengatakan, Lasro tidak dapat mengun- durkan diri sebagai Kadisdik DKI Jakarta, jika persoalan KJP di DKI belum dituntas- kan. keputusan persetujuan mundurnya Kepala Dinas merupakan hak prerogatif kepala daerah, “Makanya saya bilang sama Pak Lasro, kalau dia enggak sia- pin (KJP), enggak boleh keluar dulu dari Dinas Pendidikan,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014). Sebelumnya diketahui, Badan Pen- gelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta memberitahukan, KJP segera dicairkan dari total Rp 799 miliar yang dianggarkan, untuk tahap awal baru dicairkan sebesar Rp 670 miliar. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah penerima KJP tahun ini yang telah sele- sai diverifikasi. Lebih lanjut kepala BPKD DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, pada ta- hap awal siswa akan menerima dana KJP untuk semester pertama. Untuk semes- ter kedua, akan dilakukan setelah penge- sahan APBD Perubahan 2014. “Pasalnya, anggaran tambahan sedang diajukan da- lam APBD Perubahan” tambahnya. Ahok menerangkan, persoalan ten- tang KJP di DKI yang belum terselesaikan yang salah satunya tentang penerapan sistem transaksi non tunai dalam peny- aluran dan penggunaan KJP. Ahok ber- harap KJP disalurkan lewat transfer dan bisa dipakai autodebet untuk beli makan atau buku di kantin sekolah. Sedangkan untuk transaksi tarik tu- nai para penerima KJP akan dibatasi, misalnya hanya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per minggu. Dengan demikian se- mua transksi penggunaan KJP akan bisa terekam dengan baik di Bank DKI untuk mengurangi penyimpangan. Lebih lanjut Ahok menegaskan, agar Kadisdik DKI Jakarta, tidak mungudur- kan diri dari jabatannya sebelum tuntas persoalan KJP. Selain itu, orang nomor dua di DKI ini, juga meminta Lasro membereskan temuan BPK soal penyimpangan pe- nyaluran KJP. BPK menemukan adanya 9.006 nama penerima ganda yang men- imbulkan indikasi kerugian daerah Rp 13,34 miliar. “Pokoknya soal KJP ini saya minta dia selesaikan. Dia bilang September mulai bisa jalan. Tapi itu kan gampang ngomong, prakteknya dong. Kalau lang- sung keluar enggak mau tanggung jawab namanya,” tukasnya. Net/AY18/S-10 memenuhi ketepatan dan kepastian waktu tunggu, kecepatan dan keteru- kuran waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di dalam sistem, serta kemudahan mengguna- kan dan biayanya harus terjangkau masyarakat. “Untuk itu, pemerintah harus berupaya mengoptimalkan infrastruk- tur sarana dan prasarana. Dengan de- mikian, masyarakat menjatuhkan pi- lihan untuk menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi,” tambahnya. ITW justru menyayangkan, pen- gelola TransJakarta yang justru se- lalu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. “Trans Jakarta itu bukan soal untung atau rugi, tapi bentuk pe- layanan. Faktanya, para pengelolanya masih memiliki pola pikir bisnis, hing- ga mereka selalu berusaha bagaimana supaya untung, akhirnya masyarakat dikorbankan,” tukas Edison. Ia mengungkapkan, pihak pen- gelola kurang peduli dengan kelu- han masyarakat, seperti penarikan tarif dobel atau dua kali oleh awak bus Angkutan Perbatasan Terinte- grasi Busway (APTB). Padahal, sebel- umnya, penumpang sudah membeli tiket di halte busway. Namun, saat menggunakan bus APTB, penumpang diwajibkan membayar kepada awak bus APTB yang juga melintas di jalur khusus TransJakarta. “Bagaimana bisa terjadi penumpang membayar dua kali dengan tujuan yang sama, hanya karena bus yang digunakan berbeda merek,” tegasnya. Edison menambahkan, pengelola Trans Jakarta tidak memiliki pro- gram kerja yang jelas, sebab urusan tiket saja masih membingungkan masyarakat. Padahal, TransJakarta sudah berlangsung 10 tahun, tapi penggunaan sistim e-ticket baru bisa dilakukan sekarang, itup un menuai keluhan karena harus dibeli calon penumpang seharga Rp 20 ribu. KPK Didesak Ambil Kasus Transjakarta Sebelumnya Aliansi Badan Ekse- kutif Mahasiswa (Aliansi BEM) se- Jakarta Raya dalam demonya men- desak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta. Mereka menganggap, kasus tersebut perlu diambil alih dari Kejaksaan Agung, karena bisa jadi ikut melibatkan Gu- bernur DKI Jakarta, Joko Widodo. "KPK harus mengambil alis kasus korupsi bus TranJakarta. KPK jangan tebang pilih, harus segera tangani kasus pengadaan TransJakarta," kata Sirojudin, koordinator massa, saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kamis 7 Agustus 2014 lalu. Kasus penggelembungan dana pengadaan bus TransJakarta membe- lit mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprovi DKI Jakarta, Udar Pristono yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya Udar, ada tiga orang lain yang juga menjadi ter- sangka. Setelah diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus KejaksaanAgung, Udar mengaku, semua pekerjaan yang di- lakukannya terkait pengadaan Tran- sJakarta diketahui oleh Jokowi. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono men- gatakan, hingga saat ini belum ada keterkaitan Jokowi dalam kasus Udar. A1/AY18/S-10
  • 8. Skor, Jakarta M engenang tragedi pada Februari 1947 silam, pembantaian "Panya­ puang" rakyat sipil di Galung Lom- bok, Kabupaten Polmas (kini, Pol- man) Provinsi Sulawesi Selatan (kini, Sulawesi Barat). Kerumunan ratusan warga suku man- dar ditembak “membabi buta” tanpa sasaran oleh ten- tara Belanda yang dipimpin Vaul Raymond Westerling. Peringatan korban 40 ribu jiwa di taman makam pahlawan Galung Lombok, Sabtu (1/2/14) lalu. Saat ini masih menyisakan persoalan di kalangan panitia pelak- sana. Pasalnya, sumber skor mengatakan bahwa saat ini panitia pelaksana masih berutang puluhan juta ru- piah. Penelusuran Skor lebih lanjut menemukan bahwa sebagai bentuk partisipasi dan apresiasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan pada saat itu memberikan bantuan sebesar Rp 200 Juta, na- mun Panitia yang ditemui Skor mengaku, hanya men- erima Rp 48 Juta. Hal tersebut juga di iyakan Ketua KKMSB yang juga merupakan anggota DPR RI, Mayjen (Purn) Salim S Mengga saat ditemui Skor di rumah di- nasnya, Kalibata Jakarta Selatan (15/8). 08 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 amun lembaga anti rasuah ini berdalih masih harus melakukan pendalaman pe- nyidikan kasus sebelum menahan Ketum PPP itu. “Masih memerlukan pendalaman, sebelum melakukan itu (penahanan). Pen- dalaman tergantung situasi dan tingkat kesulitan- nya,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, Se- lasa (12/8). Jubir KPK Johan Budi menambahkan, sudah men- jadi prosedur di KPK, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pasti ditahan. Penahanan dilakukan sebe- lum tersangka dibawa ke proses persidangan. “Se- lama ini tersangka di KPK selalu ditahan,” tambah Johan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Suryadharma belum pernah diperiksa KPK terkait dengan status hukum tersebut. KPK menetapkan Menag Suryadharma Ali seba- gai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaran haji 2012-2013. Ketum PPP ini dijerat dengan pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain dan peny- alahgunaan wewenang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Modus yang diduga dipakai mantan Menag Sury- adharma Ali, antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji untuk membayari pejabat Ke- menterian Agama dan keluarganya pergi berhaji. Di antara keluarga yang diduga diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama. Laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga memperlihatkan Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. Skor, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Jumat (15/8/) tidak be- rani menahan tersangka korupsi penyelenggaran haji, Suryadarma Ali. Padahal, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji pada 22 Mei 2014 lalu, karena diduga menyalahgunakan wewenang atau perbuatan mela- wan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. KPK menduga pula ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan trans- portasi jemaah haji. Lembaga antikoru- psi ini masih menghi- tung kerugian negara dari program yang memakan biaya lebih dari Rp 1 triliun terse- but. Ada dua jenis dana yang terlibat dalam penye- l e n g - garan haji ini, yakni ABPN dan biaya dari calon jamaah. Korupsi pada penyelenggaraan haji bermodus penggelembungan anggaran negara dan pungutan terhadap calon haji, terjadi di berbagai sektor antara lain pemondokan, katering (makanan) dan pengadaan transportasi. Sedangkan untuk dana Biaya Pe- nyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ada yang diselewengkan untuk membi- ayai sejumlah pejabat Kemenag, ke- luarga dan pihak-pihak lain untuk menunaikan ibadah haji. Modus korupsi lain adalah pada penetapan biaya vaksinasi dan suap menyuap pada penentuan porsi haji. GN/Skor-10 Hari ini (17/8), Redaksi Skor telah berusaha men- ghubungi Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulbar mela- lui telepon untuk meminta klarifikasi, namun hingga berita ini ditulis Kadisdik, Drs. Mulyadi Bintaha, M.Pd belum memberikan res­pon. Ketua panitia peringatan, Thalib Banru saat dikon- firmasi skor, pada (18/8) melalui telepon selulernya mengatakan, “pertama kami menerima uang tunai Rp 23 Juta kemudian Rp 25 Juta trus ada baju 1500 lembar namun tidak digunakan karena penulisan nama galung lombok salah (tertulis, galang lombok), terangnya. Ditambahkan Thalib Banru, kegiatan itu adalah hajat Pemprov makanya Gubenur yang tandatangan dalam surat undangan sebagai pihak yang mengundang. Saat ini panitia masih berutang sekitar Rp 30 juta belum termasuk biaya-biaya yang digunakan panitia di lokasi pada saat persiapan yang juga tercatat sebagai utang misalnya konsumsi teman-teman yang bekerja serta warga setempat yang ikut membantu. “kami sudah sampaikan ke pihak Disdik dan Kebudayaan Provinsi dan katanya anggarannya telah dicairkan namun hing- ga kini belum ada realisasinya” ungkap Thalib Banru. Doel
  • 9. 09 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Manado idak selamanya Perjan- jian Kerjasama yang dilaksanakan pihak pemerintah dan swasta yang guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ber- jalan seperti yang diharapkan. Contoh nyata dari kasus semacam ini terjadi dalam Perjanjian Kerjasama Pemerin- tah Kota Manado, PDAM Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi (BVTS), sebuah anak Perusahaan yang ter- gabung dalam kelompok usaha NV Waterleiding Maatschahappij Dren- the (WMD), berkantor pusat di Belan- da. Pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani tanggal 22 Oktober 2005, tentang Pendirian Perusahaan Joint Venture (Patungan) yang berg- erak di bidang suplai air yang diberi nama PT Air Manado. Pendirian PT Air Manado berdasar- kan Akta Notaris Bandung ERNI KEN- CANAWATI, SH, NO. 9 Tahun 2006 & Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM SK. NO. C-19546 HT. 01.01. TH. 2006. Perjanjian berlangsung selama 16 (enam belas) tahun terhitung sejak 22 Oktober 2005 hingga 22 Oktober 2021. Perjanjian tersebut mengatur, komposisi modal selama perjanjian No Pembayaran Jumlah (Rp) 1 5 Maret 2008 1.100.000.000 2 5 Januari 2010 1.200.000.000 3 25 Februari 2010 1.300.000.000 4 21 Desember 2011 400.000.000 5 22 Desember 2011 400.000.000 6 20 Maret 2013 1.700.000.000 7 25 Maret 2013 1.350.000.000 Total 7.450.000.000 Sisa belum dibayar 3.050.000.000 Kontribusi Yang Telah Dibayar Selama 5 Tahun inas Kebersihan Kota Medanmelakukanpeme- sanan melalui surat pe- sanan, pemesanan di- lakukan oleh pengguna anggaran yakni Kepala Dinas. Surat pe- sanan yang disampaikan kepada Kuasa Usaha diantaranya menyebutkan bah- wa BBM premium/solar dititipkan di SPBU 14.201.1150 dan sewaktu-waktu dapat diambil/dipakai oleh Dinas Ke- bersihan. Kepala Dinas Kebersihan menun- juk pegawainya untuk bertugas seba- gai Pembagi BBM dan Operator BBM. Pembagi bertanggung jawab mendis- tribusikan voucher sedangkan Operator ditempatkan di SPBU 14.201.1150 untuk melakukan pengawasan terhadap kend- araan Dinas Kebersihan yang menukar voucher solar. Operator BBM mencatat penukaran voucher solar setiap hari ke dalam Laporan Pemakaian Harian BBM solar berdasarkan voucher yang telah ditukar dan rekapitulasi penukaran pihak SPBU. Laporan tersebut berisi nama pengemudi, nomor polisi kend- araan, jumlah solar yang ditukar dan tanda tangan pengemudi. Kuasa Usaha memberikan voucher yang merupakan alat tukar BBM di SPBU kepada Petugas Pembagi BBM Di- nas Kebersihan Kota Medan. Pembagi BBM adalah pegawai yang ditugaskan melalui keputusan kepala dinas, yang bertugas membagikan voucher baik premium dan solar kepada pejabat/ pegawai dan pengemudi kendaraan sampah Dinas Kebersihan. Pemberian voucher kepada Pembagi BBM dilampiri tanda terima voucher yang menyata- kan jumlah blok dan nomor seri vouch- er. Pembagi BBM akan mencocokkan jumlah voucher yang diterima dengan surat pesanan. Pemerintah Kota Medan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni PT “DA” nomor kontrak (027/01/SPP/BBM- AB/DKKM/I/2013) Tanggal, 10 Januari 2013 untuk pengadaan solar industri. Penelusuran SKOR lebih lanjut, sela- ma tahun anggaran 2013, diduga telah terjadi manipulasi pencatatan operator BBM Dinas Kebersiahan Pemkot Medan karena berbeda dengan catatan pihak SPBU. Jumlah voucher solar yang te- lah ditukarkan ke SPBU adalah se- banyak 2.469.414 liter seharga Rp SKOR, Medan-Sumatera Utara Pada Tahun 2013 lalu, Dinas Kebersihan Kota Med- an menganggarkan belanja barang dan jasa untuk pen- gadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar sebesar Rp 26.9 Miliar lebih. 12.198.734.000 sedangkan berdasarkan rekapitulasi voucher dari SPBU, jumlah voucher solar yang telah ditukarkan adalah sebanyak 1.358.172,00 liter se- nilai Rp 6.754.546.000 sehingga terda- pat selisih sebanyak 1.111.242 liter se- nilai lebih dari Rp 5 Miliar. Hotman kerjasama berlaku adalah PDAM (49)% dan BVTS (51%), hingga Pemer- intah Kota dalam hal ini diwakili oleh PDAM Kota Manado menjadi peme- gang saham minoritas. Ternyata belakangan banyak men- cuat masalah terkait dengan masalah operasional dan lainnya dari PT Air Manado. Di antaranya, cakupan pe- layanan per 30 Juni 2013 hanya 36%, hingga mengakibatkan penduduk kota Manado sebanyak 290.048 jiwa belum mendapatkan pelayanan air bersih. Tingkat kehilangan air me- lebihi batas toleransi sebesar 63,51% atau kehilangan potensi pendapatan senilai Rp60.098.719.250,80. Ditambah kualitas air PTAir Mana- do belum seluruhnya memenuhi standar kesehatan. PT Air Manado tidak disetujui untuk mengikuti pro- gram restrukturisasi utang Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD), hingga penyelesaian utang belum tuntas dengan saldo per 30 Juni 2013 senilai Rp99.665.996.731,02. Dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi tidak menguntungkan masyarakat dan dana kontribusi dari BV Tirta Sulawesi kurang disetorkan kepada Pemerintah Kota Manado senilai Rp3.050.000.000,00. Terkait dengan tunggakan setoran Dana Kontribusi PT Air Manado, ter- tuang pada salah satu klausul da- lam perjanjian kerjasama menya- takan, PT Air Manado mempunyai kewajiban untuk membayar kontribu- si ke Pemerintah Kota Manado sebe- sar Rp2.100.000.000,00 setiap tahun selama periode lima tahun pertama setelah perjanjian berlaku. Hingga dari tahun 2007 s.d 2011 diharapkan ada kontribusi yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp10.500.000.000,00 (Rp2.100.000.000,00 x 5 tahun). Namun berdasarkan dokumen yang dimiliki Tabloid Skor, terkait bukti setor yang disampaikan Depar- temen Keuangan dan Akuntan PT Air Manado per 2013 (Semester I) dike- Tunggu penelusuran lebih jauh seputar seluk beluk permasalahan terkait kerjasama yang tidak menguntungkan antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi yang melahirkan PT Air Manado pada Tabloid Skor edisi mendatang. tahui jumlah yang sudah dibayarkan sebesar Rp7.450.000.000,00, hingga masih ada tunggakan dana kontribusi sebesar Rp3.050.000.000,00,. Tim/Skor-10
  • 10. 10 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Jakarta toritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar masyarakat mewas- padai tawaran investasi atau penghimpunan dana dengan imbal hasil yang menggiurkan, misalnya lebih dari 10 persen. Seperti yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini, yakni tawaran investasi bernama Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) atau triple M yang menawarkan imbal hasil sebesar 30 persen per bulan dari investasi yang diberikan melalui internet. MMM menjalankan pengelolaan investasi keuangan tanpa melakukan usa- ha apapun. Sistemnya, setiap anggota membuat akun di situs MMM dengan paket dana sesuai keinginan, yakni minimal Rp1 juta dan maksimal Rp10 juta. Dalam waktu tiga hingga lima hari setelah mendaftar, anggota diminta men- transfer uang sesuai paket yang dipilih dan satu bulan kemudian, pendaftar dijanjikan mendapat imbal hasil 30 persen dari uang yang diinvestasikan. Terkait hal ini, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlind- ungan Konsumen OJK Kusumaningtitu S Soetiono menegaskan, MMM adalah aktivitas investasi yang tidak memperoleh izin resmi dari OJK. "Jadi MMM ini bukan lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK," katanya, Selasa (12/8). Karena MMM bukan merupakan lembaga keuangan, maka ketika terjadi masalah akan diselesaikan oleh Satgas Waspada Investasi. "Di dalamnya ber- gabung instansi atau regulator lain yang terkait seperti Kementerian Komu- nikasi dan Informatika yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melacak atau melakukan tindakan atas kegiatan-tindakan yang menggunakan teknologi informasi," paparnya. Karena itu, Titu menegaskan, masyarakat perlu hati-hati, karena MMM me- nawarkan keuntungan sampai 30%. Besaran itu dinilai tidak masuk akal. "Tawaran imbal hasil 30%,” menurut Titu, “Kurang wajar dan tidak laz- im, sebagaimana tawaran investasi pada umumnya. Karena itu, hendaknya masyarakat yang akan bergabung perlu berhati-hati, agar tidak terjebak den- gan ‘investasi bodong’ tersebut," tandas Titu. Lebih jauh Titu menuturkan, MMM bukanlah lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, karena OJK hanya memberikan izin kepada lembaga keuan- gan berupa perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, sekuritas dan pegadaian. "Ketika ingin menginvestasikan dananya, masyarakat perlu paham terlebih dahulu dengan tawaran produknya, apalagi dengan imbal hasil diluar kewajaran. Jangan karena tamak dan ingin investasi yang instan, kemudian langsung percaya begitu saja," kata Titu. Titu meminta masyarakat agar mengkonfirmasi dan melaporkan praktik- praktik penawaran investasi yang diduga mencurigakan ke pusat layanan kon- sumen OJK dengan menghubungi (021) 500655. Awas! Investasi Bodong MMM Investasi bodong kerap merugikan masyarakat. Karena itu, masyarakat di- himbau waspada terhadap investasi bodong ala Mavrodi Mondial Moneybox di internet. Agar tidak merugikan masyarakat yang belum terkena rayuan in- vestasi bodong ala Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) di internet, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempolisikan lembaga tersebut ke satgas waspada investasi. "Bagus itu dilaporkan ke satgas investasi ," ujar analis pasar modal dari PT Trust Securities, Reza Priyambada di Jakarta, Minggu (10/8). Menurut Reza, pelaporan OJK terhadap Mavrodi Mondial Moneybox ke sat- gas investasi untuk membuat efek jera. Hal ini mengingatkan lembaga lain agar tidak mengikuti jejak Mavrodi melakukan penawaran investasi bodong. "Agar pihak-pihak atau oknum-oknum enggak sembarangan melakukan bis- nis yang berhubungan dengan penggalangan dana di masyarakat," katanya. Sebelumnya, OJK Laporkan MMM ke Satgas Waspada Investasi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan 126 pengaduan dan informasi terkait ta- waran investasi dengan imbal hasil 30 persen melalui internet oleh Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Net/S-01 lmu kesehatan modern dan konvensional telah sepakat, delapan jam adalah durasi tidur yang ideal. Tidur kurang dari enam jam atau lebih dari sembilan jam sehari, adalah durasi yang bisa menimbul- kan masalah. Beberapa penelitian menegaskan, tidur lebih dari sembilan jam bisa meningkatkan risiko penyakit jantung sampai 38% dan 50% risiko diabe- tes. Terlebih lagi, orang dewasa yang biasa tidur lebih dari sembilan jam setiap malam berisiko mengalami nyeri dada, penyakit arteri koroner, dan obesitas. Tidur yang berlebihan juga terkait dengan depresi dan memang orang yang depresi akan cenderung tidur lebih lama, ditambah lagi orang yang tidur terlalu lama akan kurang terkena cahaya matahari yang juga meru- pakan faktor penyebab depresi dan kekurangan vitamin D. Yang mengejutkan, tidur terlalu lama juga bisa membuat Anda lelah. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah “mabuk tidur”, yang jika berlang- sung terus-menerus bisa menyebabkan grogi atau gugup. terbaik mengatasi hal ini adalah memaksa diri Anda untuk bangun lebih awal daripada biasanya. Agar irama tidur Anda kembali ke pola yang normal. Memang, kelebihan tidur tak seberbahaya kekurangan tidur dan tak langsung menimbulkan masalah kesehatan. Namun, bagaimanapun, du- rasi tidur yang terlalu lama sering merupakan pertanda dari masalah kes- ehatan yang lebih besar, baik itu masalah kesehatan maupun tidak menda- patkan istirahat yang cukup dan berkualitas setiap malam. Jadi, jika Anda orang dewasa yang tidur lebih dari sembilan jam setiap hari, tapi Anda masih merasa lelah atau merasa durasi tidur Anda kurang, sebaiknya Anda menyelidiki apa penyebab tidur Anda yang berlebihan tersebut atau Anda bisa pergi ke dokter yang biasa menangani permasala- han seperti itu. DL/A1/Skor-10 Semua orang tahu, tidak cukup tidur bisa mengganggu kesehatan dalam banyak hal. Namun, tidak semua orang tahu, jika ternyata tidur yang terlalu lama juga bisa berbahaya.
  • 11. 11 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Kolaka-Sultra urikulum 2013 yang diber- lakukan secara berta- hap mulai tahun ajaran 2013/2014 membawa harapan baru bagi guru pada semua jenjang, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Harapan baru yang membawa guru memiliki kesempatan yang lebih be- sar dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas dan memberikan ha- sil belajar yang maximal bagi peserta didik. Pada Kurikulum 2013 Pemerintah telahmenyiapkanbeberapaperangkat yaitu: Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Silabus dan Buku Pedoman guru, buku Siswa dan serangkaian Permendikbud yang terkait den- gan implementasi Kurikulum 2013. Perangkat tersebut sangat membantu guru dalam menjalankan tugas uta- manya sebagai guru. Tugas utama guru, yaitu merencanakan pembelaja- ran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan Evaluasi Pembelajaran. Untuk memperoleh Perangkat Kurikulum 2013, guru bisa memper- oleh melalui kegiatan diklat kuriku- lum 2013, melalui Wakasek kurikulum di sekolah yang bersangkutan atau mengunduh langsung dari berbagai situs di Internet tentang Kurikulum Skor, Bitung-Sulut Citra Dinas Pendidikan Kota Bitung yang selama ini dianggap cukup baik, belakangan ini tercoreng dengan ulah tidak terpuji oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bitung, Dra Yunita Rahamis, akibat sudah setahun menunggak utang pembelian atribut siswanya. Sudah setahun SMP Negeri 8 Bitung belum melunasi sisa pembelian atribut siswa baru tahun ajaran 2013/2014 lalu. Menurut Rayhan, pemilik usaha yang dirugikan Kepsek Dra Yunita Rahamis, sudah setahun Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bitung hanya selalu berjanji akan melunasi utang- nya, namun sampai tahun ajaran baru ini masih belum juga diselesaikan. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Dra. Yunita Rahamis saat dikonfirmasi Tabloid Skor melalui telpon seluler, tidak pernah menang- gapinya. Bahkan yang bersangkutan terkesan menghindar. Masalah ini, sebenarnya pernah mendapat perhatian Kadispora saat masih dijabat oleh Drs.Herman Rompis yang mencoba memfasilitasi masalah utang piutang tersebut. Namun ternyata tidak juga kunjung se- lesai. Bahkan ketika itu, Rompis sempat mengatakan, jika mengurus proyek kecil saja KepSek tersebut tidak becus. “Bagaimana jika diberi proyek yang lebih besar, sudah dapat dipastikan hasilnya akan amburadul,” tegasnya. Bahkan sekolah tersebut harus terus dipantau realisasi penggunaan dana BOS dan DAK, apakah sesuai dan tepat sasaran atau terjadi kecuran- gan, tambahnya. Sampai pergantian Kadis Pendidikan dari Drs.Herman Rompis kepada Ferdinand Tangkudung kewajiban tersebut belum juga ada realisasi dan penyelesaian dari pihak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Dra. Yunita Rahamis, yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu. Kejadian ini tentu saja menjadi "tamparan" kecil buat Dinas Pendidikan yang selama ini sudah begitu sering menjadi sorotan cukup baik. Harapan besar perbaikan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pe- muda dan OlahRaga Kota Bitung terutama kinerja beberapa Kepala Seko- lah ada di pundak Ferdinand Tangkudung sebagai Kadis yang baru meng- gantikan Herman Rompis. Arham Licin/S-10 sambutannya mengatakan, pada ta- hun ajaran ini, implementasi kuriku- lum 2013 wajid dilaksanakan. Meski diakuinya terlambat dilaksanakan, karena adanya libur Lebaran. Namun hal itu tidak menjadi kendala untuk tidak melaksanakan kegiatan terse- but. Mustari Muhammad juga mene- kankan kepada siswa, agar benar- benar menyimak secara seksama pemaparan tentang implementasi kurikulum 2013, karena kurikulum merupakan jantungnya pembelajaran serta kurikulum yang terakhir ini te- lah diramu sedemikian rupa, hingga Skor, Bitung-Sulut Guna pemantapan dan memberi bekal kepada para Kepala Sekolah dalam upaya menerapkan Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara berta- hap mulai tahun ajaran 2013/2014, Di- nas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung melaksanakan Workshop Koordinasi Pendampingan Kurikulum 2013 bersama perwakilan Kabupaten/ Kota se Sulawesi Utara. Workshop yang dilaksanakan se- lama 5 hari, di Hotel Novotel Grand Kawanua Manado ini diikuti 17 Kepala Sekolah SD yang berasal dari sekolah inti dan sasaran di Kota Bi- tung. Mereka mengikuti workshop koordinasi pendampingan kurikulum 2013 bersama perwakilan Kabupaten/ Kota se Sulut. Kepala Sekolah SD Inpres 7/83 Girian Weru Dua, Maria Siby SPd MPd yang sempat ditemui Tabloid Skor, pe- kan lalu menuturkan, selama 5 hari kami bergelut dengan materi yang padat dengan penuh semangat, demi mendapatkan hasil yang maksimal. “Agar kami bisa menerapkan Kuriku- lun 2013 kepada guru-guru di sekolah masing-masing,” jelas Siby. Lebih lanjut Siby menegaskan, jika kurikulum 2006 ditikberatkan pada pengetahuan, maka pada kurikulum 2013 ini agama dan akhlak yang akan dibenahi terlebih dulu. “Baru keter- ampilan dan pengetahuan lainnya menyusul,” tandasnya. Sayangnya hingga berita naik cetak, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung belum bisa dimintai ket- erangan terkait penerapan kurikulum 2013 dan ide apa saja yang akan Kadis cetuskan dalam pemantapan pelaksa- naan Kurikulum-2013 ke depannya. Adapun Kepsek SD Kota Bitung yang mengikuti workshop ialah: 1) Lili A.Sasela SPd; 2) Catotje W Paath SPd; 3) Johana M Worotikan SPd; 4) Lusila Sukirman SPd; 5) Maria Siby SPd MPd; 6) Winarti SPd; 7) Adellifde Mongi SPd MPd; 8) Revellyn Ch.Rapar SPd MMPd; 9) Meylinda Salindeho SPd; 10) Debby L.M Tangkudung A MPd; 11) Noch Tu- lung SPd MMPd; 12) Antje Lele SPd; 13) Rita Altje Kaluwara SPd; 14) Julien Atara SPd; 15) Monna H Sumilat SPd; 16) Stans Lenny Slat SPd; dan 17) Al- pander Makahiking SPd. Arham Licin/S-10 2013. Berdasarkan beberapa perangkat tersebut, guru tinggal menyusun Ren- cana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian melaksanakan pembelaja- ran di dalam kelas dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Beban guru menjadi berkurang dibandingkan kurikulum KTSP 2006. Karena dalam KTSP 2006 guru han- ya diberikan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, sedang guru masih dibebani dengan mencari ma- teri ajar yang sesuai dengan SK dan KD, menyusun silabus, mencari dan menentukan buku yang sesuai den- gan SK dan KD. Di Kabupaten Kolaka, beberapa SMK telah melaksanakan implemen- tasi kurikulum 2013 terhadap siswa, seperti SMK Negeri 1 Baula Kabu- paten Kolaka telah melaksanakan kegiatan yang bertajuk implementasi kurikulum 2013 berlangsung selama 2 (dua) hari. Kegiatan yang berlang- sung di aula SMK Negeri 1 Baula dan diikuti sekitar 360 siswa yang terdi- ri dari kelas X dan XI, yang terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bau- la, Mustari Muhammad SPd dalam diyakini merupakan yang terbaik dari kurikulum yang sudah ada sebelum- nya. Hingga ini sangat penting untuk diketahui oleh siswa. Selain itu, Mustari juga meng- harapkan kepada guru-guru agar melakukan perubahan terhadap cara- cara mengajarnya, sebab kurikulum 2013 ini jauh berbeda dengan kuri- kulum sebelumnya. “Intinya, pelaksa- naan implementasi kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di negara kita, terkhusus pada SMK Negeri 1 Baula sendiri,” tandasnya. Asdar/S-10
  • 12. Dugaan adanya “penggelapan” keuangan negara pada Perum Perumnas yang berasal dari beberapa proyek kerjasama, diantaranya kerjasama pengelolaan lahan dengan Pihak PPK Kemayoran dan proyek Pengadaan pembangunan rumah susun sederhana program BL BUMN Peduli tahun 2012 yang diduga rugikan negara puluhan miliar membuat geram Lembaga Informant Korupsi (LIK). Lembaga pemerhati korupsi itu berencana me- laporkan Perum Perumnas ke aparat penegak hukum. etua Umum Lembaga In- formant Korupsi, Maskur Husain, SH berjanji pihaknya akan mengaw- al dugaan korupsi di Pe- rum Perumnas itu agar semua pihak yang diduga terkait mendapat ganja- ran hukum yang setimpal. “Kasus Pe- rumnas ini akan kita dorong ke KPK, biar KPK yang akan melakukan pe- nyelidikan lebih lanjut” tegasnya, “yang pasti kasus ini akan kita kawal sampai tuntas” tambah Maskur kepa- da Skor beberapa waktu lalu. Dia mengharapkan kasus Perum Perumnas ini dapat ditangani secara cepat oleh aparat penegak hukum karena dugaan kerugian negara su- dah sangat terang benderang, apalagi pada kerjasama pengelolaan lahan dengan Pihak PPK Kemayoran itu su- dah menjadi temuan Badan Pemer- iksa Keuangan “ini kan sudah menjadi temuan BPK, temuan BPK itu bisa dijadikan pi- jakan awal untuk melakukan penye- lidikan lebih lanjut” pungkasnya. Sebagaimana diketahui beberapa edisi Skor sebelumnya telah diberita- kan dugaan kerugian negara akibat Perum Perumnas belum menyerah- kan uang pengganti kompensasi nilai jual tanah yang telah dijual Perum Pe- rumnas kepada pihak lain. Pada proyek kerjasama pengelo- laan lahan antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPK Kemayor- an). Berdasarkan data dan informasi www.skornews.com 12Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 yang Skor miliki diketahui pada tahun 1988 Pihak Pengelola Komplek Kemay- oran menjalin kerjasama pengelolaan lahan/tanah dengan pihak Perum Pe- rumnas yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) Hak Pengelo- laan di Komplek Kemayoran No. 01/BPKK/PJ/8/1988 dan Nomor DIRUT/32999/VIII/88 tanggal 23 Agustus 1988. Dari kerjasama itu, Pihak Perum Perumnas memperoleh lahan dari Pengelola Komplek Kemayoran sebagai pemegang sertifikat Hak pengelolaan Lahan (HPL) seluas 156.000 m² dari ren- cana 300.000 m² yang disepakati dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kemudian pada ta- hun 2005 Pengelola komplek kemay- oran menyerahkan sisa lahan seluas 144.000 m² kepada Perum Perumnas. Tanah atau lahan yang diserahkan ke Perum Perumnas itu terletak di Kelu- rahan Kebon Kosong Kecamatan Ke- mayoran Jakarta Pusat. Dalam perjalanan pengelolaan lah- an yang diterima pada tahap pertama itu, ternyata pihak Perum Perumnas melakukan penjualan lahan pada ta- hun 2000 seluas 17.680 m² kepada PT. PSU dengan harga Rp. 1.200.000,-per m² dimana harga tersebut dibawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat itu yakni Rp 2.176.000,00 per m². Atas penjualan lahan itu, mesti- nya pihak Perum Perumnas memba- yarkan uang pengganti kompensasi harga tanah ke PPK Kemayoran yang apabila dihitung sesuai dengan NJOP sebesar 17.680 m² x Rp 2.176.000,00 per m² atau sama dengan Rp. 38.471.680.000,00, akan tetapi hingga saat ini pihak Perum Perumnas belum menyelesaikan kewajiban itu. Selain kewajiban Rp. 38 miliar leb- ih itu, Perum Perumnas juga belum menyerahkan uang kompensasi nilai pengganti tanah kepada PPK Kemay- oran sebesar Rp. 143 miliar lebih dari pengelolaan tanah seluas 144.000 m² yang merupakan tanah yang diterima dari PPK kemayoran pada penyerahan tahap kedua tahun 2005. PPK Kemayoran melalui suratnya kepada Skor nomor B-568/Kemset- neg/PPKK/Dirut/05/2004 menyebut- kan adanya potensi pendapatan PPK transaksi terse- but sudah menjadi temuan BPK RI dan sudah ditagihkan kepada Perum Peumnas sejumlah Rp. 38.436.320.000,00 namun belum ada jawaban” ungkap Direktur Utama PPK Kemayoran, Tabrie da- lam suratnya. Disebutkan juga potensi kerugian negara pada pengelolaan tanah sel- uas 144.000 m² sebesar Rp. 143 miliar lebih belum disepakati pihak Perum- nas. “Sesuai dengan temuan BPK RI ten- tang potensi kekurangan penerimaan dari penyerahan tanah sebesar Rp. 143.712.000.000,00 belum ada kese- pahaman dengan Perum Perumnas sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi antara PPK Kemayoran dengan Perum Perum- nas” lanjut tabrie. Selain pada kerjasama dengan PPK Kemayoran, Perum Perumnas juga di- duga menimbulkan kerugian keuan- gan negara pada proyek Pengadaan pembangunan rumah susun sederha- na program Bina Lingkungan BUMN Peduli tahun 2012. Proyek senilai Rp 151 miliar itu di- duga dimanipulasi oleh pihak terkait termasuk Perum Perumnas. Dugaan itu didasari tidak adanya Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atas Per- janjian Kerjasama Konstruksi antara PT HK dengan Perum Perumnas seh- ingga tidak dapat diketahui rincian perhitungan atas pekerjaan konstruk- si yang dilaksanakan. Selain itu adanya dana proyek yang didepositokan secara sepihak oleh Perum Perumnas sebesar Rp 125 Miliar atas perintah Direktur Utama tanpa sepengetahuan Pemerintah da- lam hal ini Kementerian BUMN yang ditengarai tidak sesuai dengan pera- turan yang berlaku. Pihak Skor telah mengirimkan su- rat konfirmasi kepada Perum Perum- nas, namun hingga berita ini ditulis, Skor belum menerima jawaban dari pihak Perum Perumnas. Skor 02 Kemayoran yang belum diteri- ma dari Perum Perumnas atas pengikatan jual beli dengan PT. PSU. “Pengikatan jual beli dilaku- kan oleh Perum Perumnas kepada PT. PSU, sedangkan potensi pendapatan PPK Ke- mayoran atas
  • 13. www.skornews.com 13Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 SKOR, Jakarta Rombongan Komisi 1 DPRD Sulbar yang dip- impin Wakil Ketua, H. Hasan Sulur didampingi Kepala Kantor penghubung Prov. Sulbar di Jakar- ta, H. Muh Hamzi, MM mendatangi Kemendagri, selasa (12/8/2014) lalu guna meminta penjelasan terkait lepasnya wilayah Sulbar, Pulau Lerekler- ekan ke dalam wilayah Administratif Prov. Kalim- antan Selatan. ihak Kemendagri yang terkesan tidak welcome dengan kedatangan rom- bongan DPRD Sul- bar, memicu kemarahan mantan Aktivis kampus era tahun 1990-an, Muh Hamzi (eMHa) untuk secara spontan berorasi memprotes pihak Kemendagri "kalian telah me- rendahkan harga diri orang mandar" kata Orator ulung itu dengan lantang menant- ang. Hamzi kembali menunjuk- kan bukti loyalitas dan peng- abdian serta rasa cintanya yang besar pada Sulawesi Ba- rat. Aksi spontannya “menga- muk” di Kemendagri menarik perhatian sejumlah pejabat kementerian dalam negeri karena gayanya yang kritis, “Saya PNS dan Kepala SKPD Prov. Sulbar, saya siap mem- pertaruhkannya demi daerah saya sekiranya apa yang saya lakukan ini akan mendapat sank- si,” kata Hamzi saat ditemui skor usai orasi. Rombongan DPRD Sulbar akh- irnya diterima pihak kemendagri setelah melakukan orasi di hala- man Gedung B bidang hukum Ke- mendagri, sejumlah pejabat ke- mendagri mendapat hujan protes dari DPRD Sulbar dalam dialog yang berlangsung alot tersebut, pada se- lasa (12/8). Terkait Permendagri nomor 43 tahun 2011 tentang pulau ler- eklerekan (Larilariang) bahwa ke- mendagri membenarkan berdasar- kan fakta sejarah, letak geografis, etnis setempat, situasi dan kondisi pada saat ini. Letak wilayah pulau lereklerekan berada di kewilayahan Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 24 Juli 2013 mela- lui fatwa Mahkamah Agung RI, no- mor : 15/Tuaka.TUN/VII/2013 men- egaskan kepada Kemendagri untuk melakukan eksekutif review, bahwa pulau lereklerekan masuk kedalam wilayah kabupaten majene, Su- lawesi Barat. “Namun Kemendagri melanggar fatwa yang sudah di- jelaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat permendagri 53 tahun 2014 tentang pembubaran permendagri nomor 43 tahun 2011.” Ungkap Hasan Sulur. Setelah pertemuan tanggal 12 September 2013 lalu tidak meng- hasilkan kesepakatan, Dirjen PUM Kemendagri, Saut Situmorang ber- janji akan mempertemukan masing- masing Gubernur, Bupati dan ketua DPRD dari kedua Provinsi untuk membahas lebih lanjut terkait pe- nyelesaian sengketa pulau lerekler- ekan. Namun hingga terbitnya per- mendagri No.53 tahun 2014, Pem- rov. Sulbar tidak pernah diundang terkait ditetapkannya pulau lerekler- ekan kedalam wilayah administratif kabupaten kotabaru, Prov Kalsel. Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Hasan Sulur mengatakan "kami akan tetap menuntut hak kami melalui jalur hukum bahwa pulau Lereklerekan sebagaimana fakta sejarah, geografis dan etnis adalah wilayah administratif Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Barat" ka- tanya. Alfi/Asda
  • 14. 14 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 epala Bagian Agraria Tata Pemerintah- an Provinsi Sulawesi Barat, Sofyan SSos MSi kepada Skor, pekan lalu menuturkan, pada program pemban- gunan jalan arteri itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap memperhatikan ke- pentingan masyarakat, di antaranya terkait dengan pembebasan tanah warga. “Kerangka dasar pembangunan di Sulawesi Barat bertumpuh pada kepentingan masyarakat, termasuk program kerja Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang sedang dilaksanakan pada Tahun Angga- ran 2014 adalah pembebasan tanah lahan masyarakat untuk pembangunan jalan arteri,” jelas Sofyan. Sofyan mengakui, pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah menggelontorkan dana 7 miliar lebih yang digunakan untuk pembebasan tanah masyarakat sekitar 4 hektar lebih yang dilalui jalan arteri itu.. “Kita akan memperhatikan kepentingan masyarakat pada program pembangunan jalan arteri ini, kita sudah menghabiskan anggaran Rp. 7,6 miliar dengan lahan seluas 4,2 Hektar,” tambahnya. Meski telah melakukan pembebasan lahan, na- mun Sofyan menyebutkan dari 10 orang pemilik lahan hanya 6 orang yang bersedia menerima pembayarannya, sementara yang 4 orang lainnya belum dibayarkan, karena belum adanya kesepakatan terkait harga yang ditetapkan pemerintah provinsi. “Warga yang belum menerima dititip di Pengadi- lan Negeri Mamuju, nanti setelah ada kesepakatan yang 4 orang tersebut, baru dibayarkan oleh Penga- dilan Negeri Mamuju,” ujarnya. Lebih lanjut Sofyan menambahkan, saat ini pem- bangunan di daerah Sulawesi Barat terlihat jelas di segala sektor, dan wajah Sulbar jauh berbeda diband- ingkan tahun sebelumnya. Hal itu, ujar Sofyan, ber- kat kerja keras Gubernur Sulbar serta dukungan dari semua komponen masyarakat Sulbar dalam melak- sanakan pembangunan di segala sektor. Sofyan juga mengharapkan dukungan dari semua eleman masyarakat agar proyek pembangunan ar- teri terlaksana sebagaimana yang diharapkan, sebab program pembangunan jalan arteri itu menjadi skala prioritas Pemprov Sulbar. “Dukungan dari semua komponen masyarakat sangat dibutuhkan, demi suksesnya pembangunan jalan arteri ini,” pintanya. Sulbar-01/Skor-02 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memacu pembangunan sektor infrastruktur, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, pembangunan jalan arteri yang menghubungkan kota Mamuju Ibukota Provinsi Sulawesi Barat menuju Bandar Udara Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat. Skor, Kolaka Timur-Sultra kibat banyaknya Su- rat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang tidak diketahui Nama pemiliknya, hampir setiap Kepala Desa (Kades) di Kolaka Timur mendapat kendala saat penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) warganya. Hingga demi menutupi target Pemkab Kolaka Timur, para Kades terpaksa nombok membayar PBB tak bernama tersebut. Seperti disampaikan Kepala Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabu- paten Kolaka Timur, H Ali saat ditemui Tabloid Skor di Kantornya, pekan lalu. Menurutnya, demi tanggung jawab sebagai Kepala Desa setiap tahunnya saya harus nombok membayar PBB yang tak ada nama pemiliknya, hingga mencapai Rp. 2.000.000 (dua jutaan ru- piah), dan hampir semua Kepala Desa di Kab. Kolaka Timur mengalami nasib yang sama. Padahal, ungkap Ali, setiap ada pertemuan di kecamatan sering saya diskusikan dengan pak Camat Tinondo, dan bahkan hal ini telah kami laporkan sampai di Tingkat Kabupaten. “Namun hingga kini Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur belum juga memberikan tanggapan,” tambahnya. ”Padahal,” tegas Ali, “Sangatlah per- lu dilakukan peninjauan kembali demi tertibnya administrasi, agar data SPPT PBB, di kabupaten Kolaka Timur ini bisa lebih rapih dan akurat.” Karena, tegasnya, jika tidak segera diprogramkan guna penertiban kem- bali SPPT- PBB tersebut, kami selaku Kepala Pemerintah Desa yang dirugi- kan, sebab terpaksa harus merogoh uang pribadi guna menutupi pajak dimaksud. “Kepala Pemerintah Kabu- paten tidak mau tahu dengan kendala yang dihadapi Kepala Desa di lapangan, sementara kami selalu dituntut harus melunasi 100 Persen, tagihan PBB terse- but,“ tandasnya. Terkait dengan ini,Ali berharap, agar ada perhatian dari Pemerintah Pusat dan dapat dijadikan bahan pertimban- gan untuk memberikan penekanan dari pemerintah Pusat kepada Daerah, agar ada penertiban kembali terkait SPPT PBB ini. Azhar/S-10
  • 15. 15 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Kolaka-Sultra Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Teng- gara. Potensi pengembangan usaha tani padi sangat besar ditinjau dari luas wilayah dan kesenjangan hasil produksi padi. Berbagai masalah dihadapi petani berkaitan dengan penerapan teknologi dalam usaha tani padi, hingga produktivitasnya masih tergolong rendah. Padahal, sesungguhnya padi sawah merupakan komoditi pangan utama pada hampir se- mua Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Data pada Dinas Perta- nian dan Peternakan Sultra tahun 2013 menunjukkan, luas panen padi adalah 118.698 hektar den- gan produksi 487.511 ton. Artin- ya, produktivitas rata-rata hanya sekitar 4,11 ton/ha. Capaian terse- but masih rendah, karena ber- dasarkan hasil kajian BPTP Sultra, produktivitas mampu mencapai 6-7 ton/ha. Kesenjangan tersebut antara lain akibat masih rendahnya pen- erapan teknologi dan hambatan iklim serta kendala sumberdaya lahan. Tak hanya itu, kurangnya produktivitas juga diakibatkan karena banyaknya lahan yang terendam air ketika musim hu- jan tiba. Sedikitnya, 3.000 hektar sawah yang ada di Kecamatan Tinondo dan Kecamatan Lalolae yang terendam air saat musim hujan tiba. Hal ini disebabkan tidak adan- ya sungai pembuangan yang menghubungkan antara Kec. Tinondo dengan Kec. Lalolae. Serta masih terdapat 14.000 Hek- tar sawah yang masih berstatus rawa-rawa atau belum pernah dikelola masyarakat. Meskipun sangat luas, namun masyarakat enggan untuk mengelola lahan tersebut akibat selalu terendam air. Menurut Kepala Desa Talodo Kec. Lalolae, Sautiah saat ditemui wartawan Skor membenarkan, adanya keluhan warganya. Pada- hal, di wilayahnya terdapat 250 Hektar lahan yang dapat dikelola, namun pada kenyataannya han- ya 30 Hektar yang telah berhasil dikelola oleh masyarakat. “Itu baru di Desa Talodo, belum lagi lokasi persawahan di desa lain di kawasan Kec. Lalolae,” tambah- nya. Hal senada juga diungkapkan Bahar N, Kepala Desa Tawa-Ta- waro Kec. Tinondo yang menga- takan, hal tersebut seakan-akan menjadi persoalan yang tidak akan terpecahkan, hingga penda- patan petani yang ada Kec. Ti- nondo, khususnya di Desa Tawa- Tawaro tidak dapat meningkat. “Kami hanya bisa berharap agar dapat kiranya pemerintah memberikan perhatian yang lebih atau dapat mengucurkan anggaran untuk pembuatan sun- gai pembuangan hingga tidak ada lagi lahan yang tidur akibat genangan air. Jika pemerintahtu- run tangan, dapat dipastikan se- mua lahan dapat dikelola dengan baik, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan petani,” pungkasnya. Azhar/Asdar/Skor-10 Sangat mendapat perhatian dari Ka. Satker Pembangunan Ka- wasan Pedesaan Dinas Pekerjaan Umum (PKP DPU) Provinsi Sulawe- si Barat, Abd. Rahman. ST. Karena, sebagai Penanggungjawab Pro- gram Kebijakan Pembangunan Ka- wasan Pedesaan maka diperlukan upaya koordinasi Satker PKP DPU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengguna anggaran den- gan unsur terkait. Menurut Kasatker Rahman, set- iap bulan pihaknya, PPK, Konsultan dan Kontraktor melakukan rapat koordinasi, membahas Kebijakan Pembangunan Kawasan Pedesaan yang sudah terprogram untuk Ta- hun Anggaran 2014, di mana yang kita bangun Tahun ini adalah jalan untuk kawasan di pedesaaan. Kepada Tabloid Skor yang me- nemuinya baru-baru ini, Rahman menegaskan, untuk berfungsi den- gan baik maka program proyek pembangunan pedesaan di PKP DPU Sulbar, harus dilaksanakan se- suai dengan petunjuk teknis peng- gunaan anggaran APBN maupun APBN P. Satker PKP DPU Sulbar juga di- tuntut bekerja secara maksimal, agar pembangunan yang dicapai baik Pemprov Sulbar dan Pemerin- tah Pusat, dapat berlangsung den- gan sukses. Selain itu, juga perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, agar semua program yang dilaksanakan juga diketahui dan dipahami masyarakat Sulbar. Masyarakat perlu tahu apa yang sudah dilaksanakan Pemerintah, dengan anggaran yang dikucurkan melalui Dirjen Cipta Karya, hingga Satker PKP DPU Sulbar harus tetap bersinergi melaksanakan proyek pembangunan kawasan pede- saan, demi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Lebih jauh Abd. Rahman ST me- nambahkan, kami selalu terbuka menyampaikan informasi kegiatan di Satker PKP DPU Sulbar terkait kebijakan program dan pemban- gunan, baik itu Tahun anggaran 2013 dan 2014. “Hal ini bertujuan agar ada kesamaan visi misi dan presepsi antara Masyarakat dan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Menanggapi pemberitaan Skor edisi 23 Tahun 2014, berjudul “Pembangunan Jalan Lapen Desa Bonda Menyalahi Bestek”, diakui jika dirinya sudah baca dan akan memberikan tanggapan. Menurut Rahman, sesuai no- mor kontrak 02-03/SP/PKP-SB/ IX-542-Tanggal 3/09/2013, dan volume pekerjaan panjang 1.200 meter lebar 4 meter dan ketebal- an aspal 7 cm dengan anggaran Rp.1.000.000.000,00 APBN.P 2013, sudah sesuai Pepres 70 tentang pelaksanaan Barang dan Jasa. “Kar- ena itu, Kontraktor yang melak- sanakan pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak kerja yang ditanda- tangani bersama Satker PKP, PPK, Konsultan Pengawas, hingga tentu kita bayarkan 100%,” jelasnya. Kasatker PKP DPU Sulbar, Abd. Rahman berharap, dengan pro- gram pemukiman dan kawasan pedesaan yang kita laksanakan sekarang ini, tentunya Masyarakat dan Pemerintah akan mampu me- nampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan program Pemerintah. “Hingga ke depannya akan terjadi dinamisasi di daerah ini,” pung- kasnya. Sulbar-01/Skor-10 Skor, Sulbar Upaya Koordinasi (coordination) yang merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk meng- hasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
  • 16. 16 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 ksi damai K-SBSI Kota Bi- tung itu, mulai di Polres Kota Bitung dengan melaku- kan orasi yang mendesak pihak kepolisian untuk membasmi pre- manisme yang semakin marak, terutama di pasar Pinasungkulan Sagerat. Aksi demo kemudian berlanjut di kantor PLN Bitung, yang mem- pertanyakan kinerja PLN yang san- gat buruk di mana hampir setiap hari melakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Manager PLN Bitung yang menerima pengunjuk rasa men- gatakan, jika pemadaman yang terjadi karena adanya perbaikan dan gangguan alam yang memang tidak dapat dihindari. Namun, pihak pengunjuk rasa tidak puas dengan jawaban dari Manager PLN tersebut, lalu mem- berikan pernyataan sikap dari masyarakat dalam bentuk tertulis, yang isinya meminta PLN Bitung untuk segera mengakhiri pem- adaman yang sangat merugikan masyarakat tersebut. Rocky Oroh yang memimpin aksi damai tersebut saat pen- gunjuk rasa tiba di depan kan- tor Walikota Bitung yang dijaga ketat aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja mengatakan, Walikota harus mencopot Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tena- ga Kerja dan Transmigrasi, kar- ena tidak bisa mengawasi sistem ketenagakerjaan serta lebih ber- pihak kepada perusahaan,seperti yang terjadi pada kasus PT.MNS yang tidak membayar THR dan memecat karyawan yang keta- huan hamil serta tidak memberi izin karyawan untuk melaksana- kan sholat Jum'at. Menurut Rocky, Disnakertrans melalui Kabid Pengawasan Harry Tania sudah menandatangani kes- epakatan dengan karyawan dan pihak perusahaan MNS, Namun hingga kini tidak ada satupun kes- epakatan tersebut yang dilaksana- kan oleh pihak perusahaan MNS. Jadi, ungkapnya, kami meminta ketegasan Walikota Bitung un- tuk mencopot Kabid Pengawasan Disnakertrans dan meminta agar PT.MNS mengangkat seluruh karyawannya menjadi karyawan tetap. Aksi damai tersebut berakhir di depan kantor Walikota Bitung dan para pengunjuk rasa yang meru- pakan anggota K-SBSI tersebut membubarkan diri. Arham Licin/S-10 Skor, Bitung-Sulut Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Kota Bitung, Selasa (12/08) lalu melakukan aksi damai dengan mendatangi beberapa instansi yang menurut mereka memi- liki kinerja sangat buruk. Salah satunya dapat disaksikan di Puskesmas Kec.Wolo yang dip- impin oleh Haerun SKM. Selain memi- liki Ruang IGD yang pelayanannya 24 jam, juga selalu menanamkan kedi- siplinan dan keramahan dalam me- layani masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya binaan kepada masyarakat, hingga masyarakat lebih dekat dengan puskesmas. Salah satu program Puskesmas Wolo ialah Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) agar tidak cacat, yang dilak- sanakan setiap tahun dan pengoba- tannya minimal selama 5 Tahun, yang (Empat) lainnya Posyandu Lansia. Kegiatan yang kami lakukan si- fatnya benar-benar dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat bawah, sesuai Anjuran dan Program Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka di Sulawesi Tenggara. “Ter- masuk di sekolah-sekolah, baik ting- kat SLTP-SLTA atau sederajat kami akan lakukan Sosialisasi pemeriksaan /pencegahan demi terhindarnya pu- tra putri kita dari HIV/AIDS. Karena mereka merupakan Regenasi penerus kita nantinya,“ tambah Haerun. Adapun kekurangan yang masih belum lengkap di puskesmas Kecama- tan Wolo ini adalah merupakan Bahan Evaluasi kami ke depan. Karena kami masih belum punya Tim Dokter spe- sialis Anak dan Internis serta Obgin. Harapan saya ke depan sesuatu yang menjadi kekurangan saat ini, semoga obatnya pun GRATIS. Puskesmas Wolo juga memiliki Ruang Rawat Inap yang Bersih, hingga memberikan rasa nyaman bagi pasiennya. Seperti diakui Sarman (45), pasien yang menjalani rawat inap, saya merasa puas dan nyaman dirawat di puskesmas ini, karena mendapat pe- layanan yang sangat baik walaupun hanya melalui Kesehatan geratis/Jam- kesda. Namun saya mendapatkan pe- layanan yang cukup, ini adalah suatu kesan yang menakjubkan buat kami. Jarang saya mendapatkan pelayanan yang baik seperti di puskesmas ini. “Sangatlah layak kalau Puskesmas Wolo ini dijadikan percontohan bagi Puskesmas lainya,” tandasnya. Kepala Puskesmas Wolo Haerun, SKM, kepada Tabloid Skor pekan lalu menuturkan, selain memberikan pe- layanan di Puskesmas, kami juga ser- ing terjun langsung ke masyarakat guna melakukan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di Masyarakat seperti di posyandu. Karena kami di Puskesmas Wolo untuk sementara ini menaungi 17 (tujuh belas) Posyandu, di 14 Desa sekecamatan Wolo dan 4 Skor, Kolaka-Sultra Kehadiran puskesmas saat ini tidaklah dapat di- pandang sebelah mata, hal ini dapat disaksikan di ber- bagai puskesmas, khusus- nya di Kab.Kolaka Sulawesi Tenggara. Semuanya terli- hat banyak perubahan dari sarana dan prasarana serta pelayanannya menunjukkan pelayanan yang modern. Puskesmas yang saya pimpin saat ini bisa lebih maju dan jauh lebih sem- purna untuk masa akan datang. Kami juga selalu membuka ruang untuk menerima kritik dan sumbang saran, baik dari awak Media ataupun LSM. Karena kritikan dan saran san- gatlah dibutuhkan agar kami juga dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan pelayanan kami kepada masyarakat. “Pada dasarnya, kritik atau saran adalah hal yang positif dan sifatnya membangun,” tambahnya. Dan saya akan kerja semaksimal mungkin untuk membangun dan memberikan pelayanan yang lebih lagi kepada pasien, hingga Puskesmas di Kecamatan Wolo ini bisa dijadikan Pusat Pelayanan Kesehatan terbaik dan professional dalam segala hal,“ imbuhnya. ABD RAHIM
  • 17. 17 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Kolaka Utara Seiring dengan kian meningkat- nya tantangan perubahan zaman, per- an dan tanggungjawab selaku Kepala Desa akan semakin berat. Kepala Desa harus bisa menjadi figur yang baik dalam sikap, tutur kata dan tinda- kan agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, sebagai pemimpin ad- ministrasi pemerintahan di tingkat desa, Kepala Desa dituntut harus mampu menjadi pemimpin bagi selu- ruh perangkat desa dalam menyeleng- garakan fungsi-fungsi pemerintahan. Salah satu Kepala Desa yang bisa dijadikan contoh ada di Desa Ba- tunong Kecamatan Batunong Kab.Ko- laka Utara Sulawesi Tenggara. Dalam rangka menggerakkan potensi desa, mewujudkan desa sebagi pusat ekono- mi, Pemerintah Desa Batunong yang dinahkodai Mahyuddin BA (52), secara bertahap terus membangun infrastruk- tur desa yang ada di masing-masing blok dan berkomitmen untuk mem- bangun infrastuktur desa guna men- ingkatkan akselerasi di desa hingga dapat meningkatkan pelayanan yang adil dan merata demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dilak- sanakan Mahyuddin, pembagian Beras Raskin (beras untuk rakyat miskin), te- lah disalurkan secara merata dengan harga yang sesuai yang telah ditetap- kan oleh pemerintah Pusat Rp.24.000 + Rp.10.000 termasuk biaya angkut, per 15 kg, untuk setiap KK rakyat mis- kin. Hal ini diakui Tahang (35), ia sangat bersyukur memiliki Kades seperti seka- rang ini, karena Mahyuddin, orangnya jujur dan transparan. “Dia sangat bi- jaksana dalam memimpin desa kami, selain itu juga mengutamakan pem- bangunan infrastuktur jalan, irigasi, program air bersih bagi masyarakat," tegasnya. Kepala Desa Batunong Mahyuddin kepada Skor, pekan lalu menuturkan, seperti bapak saksikan, begitulah kon- disinya. Kami akan selalu berupaya meingkatkan roda perekonian warga desa serta berupaya memberikan pe- layanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan infrastuktur desa, dengan melaksanakan program kerja yang sudah tersusun, yaitu mengop- timalkan kerja perangkat desa, men- goptimalkan potensi desa dan sumber daya manusia, meningkatkan kese- jahteraan masyarakat melalui perbai- kan inprastuktur desa, penataan tata ruang lingkungan. "Perlu diketahui, setiap ada keg- iatan Dirgahayu Kemerdekaan RI ting- kat Kecamatan, Desa kami yang selalu menjadi tuan rumah kegiatan itu," jelasnya. Pada masa kepemimpinan Udin, sa- paan akrabnya, telah banyak berbuat baik dalam membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan ban- tuan pipanisasi dan pengembangan lembaga keuangan seperti BUMDes LKM dan Simpan Pinjam untuk Perem- puan (SPP) oleh PNPM ataupun pem- bangunan infrstruktur melalui ang- garan pemerintah, PNPM dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan yang dikelola oleh rekanan, yaitu pemban- gunan irigasi untuk pertanian. Kendati sudah banyak yang dilaku- kan, namun Udin dengan rendah hati mengaku belum banyak bisa berbuat untuk kemakmuran masyarakat. ”Saya bertugas sebagai PJ Kepala Desa, tentu masih banyak PR yang harus diker- jakan. Insya Allah dengan dukungan masyarakat, semua rencana pemban- gunan itu akan dapat terwujud,” tam- bahnya. AR/Andi Baso/S-10 nggaran perjalanan di- nas pada bagian umum sekretariat Kota Medan adalah Rp 7.919.186.500, sebagaimana diketahui bahwa dokumen pertanggungjawa- ban perjalanan dinas adalah SPT (In- stansi asal), SPPD (instansi tujuan), tiket, boarding pass, airport tax dan bill hotel. Dari data dan informasi serta hasil investigasi SKOR, puluhan perjalanan dinas senilai Rp 141.554.900 tidak terdaftar pada laporan manifest pen- umpang yakni 18 tiket pergi dan 10 tiket kembali Garuda Airlines. Demiki- an pula 16 tiket pergi dan 28 tiket kembali yang tidak tercatat di Mani- fest Penumpang Lion Air. hal sama juga terjadi pada Sekre- tariat DPRD Kota Medan yang meng- ganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 28.743.817.200 pada Tahun 2013 lalu. Diduga seban- SKOR, Medan - Sumut Pemkot Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pns dan Ptt di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Peraturan tersebut mengatur uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota. yak 24 perjalanan dinas dengan biaya Rp 238.946.300 berindikasi tidak di- laksanakan dan terdapat kelebihan pembayaran uang harian, biaya hotel dan uang representasi senilai Rp 1,6 Miliar. Bahwa seluruh tiket pada 24 perjalanan tidak sesuai dengan nama pelaksana perjalanan dinas saba- gaimana terdapat di SPT dan SPPD. TIM
  • 18. 18 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Bitung Para aparat pemerintah di jajaran bawah, seperti Lurah sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan bantuan dana dan proyek dari instansi terkait di atasnya saja. Karena memang tidak sela- manya bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan dapat segera terwu- jud. Hingga memang dibutuhkan upaya terobosan dari Lurah yang melibatkan masyarakat dalam menanggulangi per- masalah masyarakat. Seperti perbaikan jalan-jalan rusak, yang sangat mendesak dilaksanakan demi untuk menghindari timbulnya kecalakaan bagi pengguna jalan. Salah satu upaya terobosan yang ban- yak jadi perbincangan di Kota Bitung, dilakukan Lurah Manembo Nembo Atas, Rommy Kaloh. Akibat aksi perbaikan jalan-jalan rusak di lingkungan kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matu- ari Kota Bitung. Rupanya, ketidakpedulian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung terhadap infrastruktur jalan yang selama berta- hun-tahun dibiarkan rusak tanpa pernah tersentuh ini, membuat Kaloh turun tan- gan mengerahkan Kepala Lingkungan serta Ketua RT untuk memperbaiki be- berapa ruas jalan yang selama ini sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna jalan. Menurut Kaloh, kegiatan ini dilaku- kan dengan menggunakan dana swadaya masyarakat serta bantuan dari pengguna jalan yang melintas di tempat tersebut. Menurut salah seorang warga yang tidak ingin namanya diungkap, aksi Lurah Kaloh ini, seharusnya menjadi tamparan keras buat Kadis Pekerjaan Umum Kota Bi- tung, yang selama tidak peduli atau tutup mata atas kebutuhan masyarakat. Padahal, ungkapnya, Ini jalan utama yang menghubungkan beberapa Kelura- haan di Kota Bitung, namun tidak pernah tersentuh proyek pelebaran dan perbai- kan. Sementara di sisi lain, banyak jalan yang dibuat lebar dan dihotmix, namun tidak jelas tujuan pelebaran dan perbai- kan jalan tersebut berhubung jalan itu tidak menjadi akses utama masyarakat. Arham Licin/S-10 Skor, Bitung apat Paripurna Is- timewa DPRD Kota Bitung dengan agen- da pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Bitung peri- ode 2014-2019 dipimpjn oleh Ket- ua DPRD Santy Gerald Luntungan,Wakil Ketua DPRD Ir Maurits Mantiri dan Baby Palar. Rapat Paripurna tersebut tidak dihadiri oleh 9 anggota DPRD Kota Bitung. Sumpah dan janji ang- gota DPRD Kota Bitung Periode 2014-2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Selesai pengambilan sumpah dan janji anggota Dewan Kota Bi- tung Periode 2014-2019, langsung diangkat pimpinan sementara DPRD Kota Bitung. Laurensius Su- pit dan Hengky Honandar men- jadi pimpinan sementara sampai pimpinan definitif terpilih. Saat diwawancarai oleh SKOR, Supit mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan kepadan- ya sampai saat ini.”Saya berharap terus mendapat dukungan untuk menjalankan tugas sebagai ang- gota DPRD selama 5 tahun ke de- pan,” katanya penuh harap. Sementara itu, Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam sambutan- nya mengucapkan, terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada anggota De- wan periode 2009-2014 yang te- lah bekerja dan mengabdi selama masa tugas mereka. "Saya ucap- kan apresiasi kepada bapak ibu semua," ujar Sondakh. Sedang untuk anggota dewan yangbarusajadilantikdandiambil sumpah dan janjinya, semoga bisa bekerja dengan mengedepankan kepentingan rakyat, tambah wa- likota menutup pembicaraan den- gan wartawan SKOR. Arham Licin/Skor-10
  • 19. 19 www.skornews.comEdisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014 Skor, Jakarta aat ini, banyak kend- araan pribadi yang menggunakan logo TNI berlalulalang di jalanan ibu kota Jakarta. Diduga, sebagian orang menggunakan logo TNI itu secara illegal. Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, penggunaan semua logo TNI di kendaraan harus mengikuti aturan yang ada. Karena itu, ia akan menindak tegas pelaku penyalahgu- naan logo TNI, "Pasti kalau sembaran- gan, ya tentunya akan kita tindak.Ada yang tertangkap dia sembarangan pakai mobil tentara, ya kita cabut. Kalau melanggar lagi, masuk penjara nanti," tegas Moeldoko, (11/8). Moeldoko menegaskan, sudah ada aturan baku tentang pihak yang Skor, Sambas-Kalbar anglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko mene- gaskan institusinya berkomitmen akan membangun daerah perbatasan di Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kaliman- tan Barat. “Kita telah bahas rencana pembangunan Pangkalan Militer. Baik itu laut, darat, dan udara yang propor- sional bersama Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sambas di Jakarta, Sabtu (9/8) lalu. Panglima TNI menegaskan, keda- tangannya di Temajuk untuk dua ala- san. Pertama, TNI ingin menguatkan apa yang akan dibangun di Kabupaten Sambas. Kedua, TNI ingin memban- gun kemajuan ekonomi masyarakat. “Kehadiran TNI dapat membantu kes- ejahteraan masyarakat, baik mem- buat sekolah, tempat ibadah, maupun infrastruktur melalui program sosial,” ungkapnya. Sambas, merupakan daerah yang strategis. Karena itu, TNI akan mem- bangun Pangkalan Militer, “Saya sudah melintas dari udara, Sambas sangat strategis dan TNI akan mem- bangun Bandara Liku seluas 750 Meter menjadi 2.500 Meter, hingga masyarakat Kabupaten Sambas tidak lagi jauh untuk lintas udara,” ujar Panglima TNI yang disambut tepuk tangan masyarakat. Terkait pancang suar yang diban- gun Malaysia di perairan Indonesia, hingga saat ini sudah dua kali ada pertemuan antara Indonesia dan Ma- laysia. “Saya tegaskan, jika Malaysia tidak mau bongkar, maka kami TNI yang akan membongkarnya,” tegas Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Untuk pembangunan pendidikan, “Kita akan liat sekolah apa yang akan dibangun. Anggarannya dari Kemen- terian Pendidikan. TNI akan mem- bantu kemajuan pendidikan, hingga daerah tersebut berkembang,” tam- bahnya. “Berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Pendidikan, pada kurikulum baru TNI khususnya akan memberi- kan pendidikan untuk disesuaikan, makanya pada kunjungan ini kami mengikut sertakan Dirjen Pendidi- kan,” jelasnya. Pimpinan TNI akan menempat- kan personilnya yang telah menye- lesaikan pendidikan di perbatasan. Tujuannya agar mereka bisa lebih baik, tambahnya, “Jika ada anak-anak kita yang ingin menjadi TNI, silahkan menghubungi Babinsa atau Kapolsek, ajarkan bagaimana cara untuk masuk TNI, begitu juga ingin masuk Polri kar- ena tujuan kita ingin mencari anak In- donesia yang lebih baik dan kita akan memprioritaskan masyarakat setem- pat,” tegas Panglima TNI. Skor-10 diperbolehkan menggunakan mobil berlogo TNI. Dari jajaran TNI, kata Moeldoko, terdapat dua pihak yang bisa memakai logo, yaitu personel di struktural dan nonstruktural. Yang non-struktural contohnya di Lemham- nas dan Kementerian Polhukam. “Ke- luarga TNI,” kata dia, “Tak bisa semba- rangan memakai kendaraan berpelat khusus.” "Semua yang memiliki kendaraan dinas, di lingkungan TNI dibenarkan. Ada juga karena keterbatasan sarana yang diberikan Negara, maka ada yang pakai mobil pribadi. Biasanya itu minta izin, minta nomor dinas. Tentu- nya akan kita berikan selama mobil itu standar, punya cat sesuai dengan aturan," tandas Moeldoko. AY/S-10
  • 20. 20 www.skornews.comEdisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014 Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
  • 21. www.skornews.com 21Edisi ke-23/Tahun III/20 Juli - 15 Agust 2014 Edisike-24/TahunIII/15Agust-10Sept2014
  • 22. 22 www.skornews.com Nama : .................................................................. Alamat Pengiriman : ....................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Telepon : .................................................................................. Email : .................................................................................. Saya berminat untuk berlangganan Untuk berlangganan atau memesan Tabloid SKOR dapat meng­hubungi kami di : Kantor Redaksi Jalan SMA 14, No. 16 Cawang, Jakarta Timur 13630 Phone : 021 - 2409 - 5520 Phone/sms : 0853-1116-6156 Pin : 75a131ac Email : redaksi@skornews.com Segala bentuk pembayaran atau dana kepada Redaksi SKOR dapat di transfer ke nomor rekening Bank dibawah ini : Bank BRI Rek No. 6769.01006897.536 A/n Sri Winingsih (Bendahara) Ket : * harga tersebut untuk 6 edisi @1 Eksemplar * harga sudah termasuk ongkos kirim * Bukti Pembayaran/Transfer kirim via Email atau sms (Nama) spasi (jumlah) Spasi (Alamat) HARGA LANGGANAN : - Jakarta Rp. 150.000,-/6 Edisi - Bodetabek Rp. 200.000,-/6 Edisi - Jawa-Madura-Bali-Lampung Rp. 300.000,-/6 Edisi - Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi Rp. 350.000,-/6 Edisi - Maluku, NTB-NTT, dan Papua Rp. 450.000,-/6 Edisi Edisi ke-24/Tahun III/15 Agust - 10 Sept 2014