Mata kuliah FKM-UTU

2.  Undang-undang ini berisi peraturan-peraturan
hukum yg bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan.
 Melibatkan instansi terkait dan juga melibatkan
pemberi pelayanan kes (medical providers) dan
penerima pelayanan (medical receivers)

3. Hukum Kesehatan & UU Kesehatan ?
Tenaga kes perlu memahami adanya landasan hukum dlm transaksi
terapautik, memahami hak dan kewajiban pasien, memahami hak
dan kewajiban tenaga kes, menjaga rahasia jab dan pekerjaan,
memahami standar pel medik, memahami tentang malpraktek,
euthanasia, dll.
Peraturan dan ketentuan hukum ini tdk saja dibid. kedokteran, ttp
mencakup seluruh bid kes. Sampai sekarang telah ada puluhan
peraturan dibid.kes yg telah diterbitkan pemerintah. Kumpulan
peraturan2 dan ketentuan hukum inilah yg disebut hukum
kesehatan.
Salah satu ketentuan hukum di bid kesehatan terbaru yang
diterbitkan pemerintah adalah UU Kesehatan.

4. ISI POKOK UU KESEHATAN :
1. Rambu2 dlm pelayanan kes yg harus diketahui dan
dipahami oleh pelaku pelayan profesi kesehatan, agar
terhindar dari pelayanan kesehatan yg bermasalah.
2. Kalangan kesehatan hrs menyadari dlm menjlnkan profesi
kes mrk tdk saja bertanggung jwb thdp kesehatan pasien
(professional responsibility) tetapi juga bertanggung jwb di
bidang hukum (legal responsibility).
3. Tenaga kes. harus selalu memperdalam dan mengikuti
perkemb hukum dan aspek medikolegal dari pelayanan
kesehatan.

5. PERSPEKTIF UU KESEHATAN
• Alat utk meningkatkan hasil guna dan daya guna
penyelenggaraan pemb.kesehatan yg meliputi upaya
kesehatan dan sumber daya,
• Menjangkau perkembangan kesehatan yg makin
kompleks yg akan terjadi dalam kurun waktu
mendatang,
• Pemberi kepastian dan perlindungan hukum thdp
pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

6. Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Hak dan Kewajiban
Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah
Bab V Sumber Daya Di Bidang Kesehatan
Bab VI Upaya Kesehatan
Bab VII Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, Dan
Penyandang Cacat
Bab VIII Gizi
Bab IX Kesehatan Jiwa
Bab X Penyakit Menular dan Tidak Menular

7. Bab XI Kesehatan Lingkungan
Bab XII Kesehatan Kerja
Bab XIII Pengelolaan Kesehatan
Bab XIV Informasi Kesehatan
Bab XV Pembiayaan Kesehatan
Bab XVI Peran Serta Masyarakat
Bab XVII Badan Pertimbangan Kesehatan
Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIX Penyidikan
Bab XX Ketentuan Pidana
Bab XXI Ketentuan Peralihan
Bab XXII Ketentuan Penutup

8. Tujuan UU Kesehatan yg td. 22 Bab dan 205
pasal; ad. terwujudnya derajat kesehatan yg
optimal bagi setiap orang dengan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk
hidup sehat.sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.

9. Asas
Pasal 2
Pemb. Kes. diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan,
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan,
gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
Hak
Pasal 4
Setiap orang berhak atas kesehatan

10. Pasal 5 :
1.Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atau sumber daya dibidang
kesehatan.
2.Setiap orang mempunyai hak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu dan terjangkau.
3.Setiap orang berhak secara mandiri dan
bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya.

11. Pasal 32
1.Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan
pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien
dan mencegah kecacatan terlebih dahulu.
2.Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak
pasien dan/atau meminta uang muka.

12. • Pasal 85
1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan
kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib
memberikan pelayanan kesehatan pada bencana
bagi penyelamatan nyawa pasien dan mencegah
kecacatan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan, dalam memberikan
pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilarang menolak pasien
dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

13.  Pasal 46
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan
menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan
upaya kesehatan masyarakat.
 Pasal 47
Upaya kesehatn diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatn promotif, preventif, kuratif, dan rehabilittif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
 Pasal 48
Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan kesehatan tradisional
3. Peningkatan kesehatan dan pencegahn penyakit
4. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatn
5. Kesehatan reproduksi – dll s/d 17 kegiatan

14.  Pasal 75
1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan dimasud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan :
- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin,
yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi
tersebut hidup diluar kandungan.
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis bagi korban perkosaan.

15.  Pasal 128
1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak
dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.
2. Selama pembesian ASI pihak keluarga, pemerintah, pemda dan
msyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan
penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
3. Penyediaan fasilitas khusus sebagimana dimaksud pada ayat 2
diadakan ditempat kerja dan tempat sarana umum.

16. Pasal 190
1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan
yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan
kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan
pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

17. Pasal 194
1. Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
• Pasal 195
1. Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan
dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 90 ayat 3 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

18. • Pasal 199
2 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok
sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Pasal 200
1. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian
air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat
2 dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan bab per bab dan pasal per
pasal dapat dilihat langsung pada buku UU RI Nomor 36 tahun 2009
Tentang Kesehatan.