SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Review jurnal
Strategi Komunikasi Politik dan Budaya
Transparansi Partai Politik
Vol. 29, No. 2 (Desember, 2013): 123-132
ATIE RACHMIATIE, O.HASBIANSYAH, EMA KHOTIMAH, DADI AHMADI
Nama : Muhamad Sarif
Nim : 11102084
Prodi : Ilmu Pemertahan
Dosen Pengajar :Shahril Budiman, MPM
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2015
Abstrak
Keterbukaan informasi telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan
"good governance" dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indo-
nesia. Dengan berlakunya UU KIP no 14 tahun 2008, masyarakat diberi akses dan
hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh
undang-undang. Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong
partisipasi publik. Partai politik sebagai lembaga publik, tidak terkecuali dituntut
melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis
informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan ICW, betapa
sulitnya partai politik memberikan informasi yang diminta oleh pihak ICW. Artikel ini
menelaah budaya politik, strategi komunikasi politik dan keterbukaan informasi publik
di lingkungan partai politik.
Kata kunci: Komunikasi Politik, Transparansi informasi, Partai Politik
Pendahuluan
Persoalan
secara de jure
(hukum)
Sosiologis
politik
Tidak jelasnya
ideologi
Rendahnya
kualitas
Money politik
Ketertutupan
partai politik
UU KIP NO 14/2008
Undang-undang
keterbukaan informasi
publik (KIP) no 14/2008
Mewajibkan partai politik
harus trasnparan sebagai
badan publik yang menerima
sebagian atau seluruh
anggaran dari negara
(APBD/APBN)
Pembangunan sistem
partai politik yange lebih
sehat mengisyaratkan
persoalan mendasar
3.Kerjasama Dengan
Non Pemerintah
2. Persoalan Sosiologis
Politik Di
Masyarakat
1.Dari Sisi Normatif
4. terdapat asumsik
olektif bahwa
peningkatan
kualitas
Strategi komunikas politik
Strategi komunikas
politik
Seperangkat komponen atau unsur
spesifik berdasarkan konteks yang
dihadapi untuk mencapai
keberhasilan auat efektifitas
komunikasi
Unsur strategi
politik menurut
Thomson (2001)
Menyusun pola
aktifitas komunikasi
Visi organisasi
Meletakkan posisi
Menetapkan taktik
Menetapkan
searangkain
rencana
Transparansi Atau Keterbukaan Dan
Hak Informasi
UU KIP Partisipasi
Akuntabilitas Publik
Transparansi
UU KIP NO 14/2008 PASAL 28 F
Pasal 28 F
memberikan hak pada
setiap orang untuk
berkomunikasi dan
memperoleh informasi
Hak publik untuk
memantau
Hak publik untuk
mengajukan
keberatan
Hak publik untuk
mengakses
informasi
Hak
publik untuk
berpartisipasi
Kebebasan
berekspresi
Kategorisasi Tentang Strategi Komunikasi
Politik
GOLKAR
PBB
DEMOKRAT
Menggunakan mesin partai yang sebagian besar
berafiliasi kepada Ormas yang bernaung di
bawah Partai
Golkar.
Menggunakan pendekatan kebutuhan ilmu
pengetahuan dan keterampilan warga desa
sebagai konstituen
dengan melakukan semacam pelatihan dan
konsultasi pembangunan desa
Dengan berbagai kasus yang menimpa kader
Partai Demokrat. Akan tetapi tetap optimis akan
memeroleh
dukungan publik. Demokrat masih
mengandalkan mesin partai dan kekuatan
ketokohan Susilo Bambang
Yudhoyono.
Strategi
komunika
si politik
transparansi
DEMOKTAT
PBB
GOLKAR
Kalau untuk
transparansi masih kurang. Kendala itu
masalah di transparansi, serta
menyampaikan informasi utuh ke
publik, karena mungkin dalam
mensikapi terhadap UU KIP itu masih
apriori, pro kontra di dalamnya
Memiliki laporan keuangan yang terbuka
kepada internal partai
Meski terpuruk dengan berbagai kasus
yang menimpa kader partainya. Partai
Demokrat secara umum
mendukung transparansi terhadap
publik. Artinya kebijakan kepartaian
tidak ada kendala untuk publik
mengakses berbagai informasi baik dari
segi rekruitmen maupun keuangan
partai
Strategi
sosial
DEMOKRAT
PBB
GOLKAR
Mesin partai dan menggunakan saluran
personal dan pertemuan-pertemuan warga
dari mulai pengajian dan
bentuk pertemuan lainnya dalam rangka
komunikasi dengan konstituen
Menggunakan istilah “deliniasi kantong-kantong
basis.” Deliniasi itu bahasa planologi,
katakanlah kita punya
area, seperti desa, ada pusat desanya, dimana ada
kantong PBB, atau basis, maka basis itu sudah
defend
sejak jaman masyumi ada. Sehingga siapapun
ketuanya atau calegnya dia tidak akan berpikir
dua kali dia
pasti akan memilih PBB. Inilah yang disebut
dengan pemilih tradisional.
Menggunakan mesin partai dan ormas
sebagai tukang punggung sosialisasi. Acara-
acara dan hari-hari besar
keagamaan dijadikan ajang utk
berkomunikasi dengan konstituen
Budaya politik dan
budaya komunikasi
politik
Tipe budaya politik
partisipan
Tipe budaya
politik parokial
Tipe budaya
politik subjek
Kesimpulan
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, partai politik menyadari
sepenuhnya tuntutan UU KIP tahun no 14 tahun 2008. Namun dalam
praktiknya masih terdalam kendala-kendala internal partai dan budaya
ketertutupan partai dalam hal menginformasi kan berbagai informasi
partai kepada publik. Hal yang krusial adalah masalah aliran dana dan
sumber dana partai politik tersebut. Oleh karena itu, partai politik ada
yang sudah benar-benar terbuka dalam budaya keterbukaan informasi
publik. Tetapi banyak partai yang masih dalam kategori “semi
terbuka” dalam hal melayani informasi terhadap publik.
Sekian . .!!!
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

KOMUNIKASI KELOMPOK
KOMUNIKASI KELOMPOKKOMUNIKASI KELOMPOK
KOMUNIKASI KELOMPOKTika Nafisah
 
Teori Strukturasi Adaptif
Teori Strukturasi AdaptifTeori Strukturasi Adaptif
Teori Strukturasi Adaptifmankoma2012
 
Makalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu Pengetahuan
Makalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu PengetahuanMakalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu Pengetahuan
Makalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu PengetahuanSerenity 101
 
Makalah globalisasi dalam budaya
Makalah globalisasi dalam budayaMakalah globalisasi dalam budaya
Makalah globalisasi dalam budayaWarnet Raha
 
Agenda Setting Theory
Agenda Setting TheoryAgenda Setting Theory
Agenda Setting Theoryelsatamara
 
Teori Penstrukturan Adaptif
Teori Penstrukturan AdaptifTeori Penstrukturan Adaptif
Teori Penstrukturan AdaptifLisa Ramadhanty
 
Teori teori media kritis (pp)
Teori teori media kritis (pp)Teori teori media kritis (pp)
Teori teori media kritis (pp)yuls1423
 
SYMBOLIC CONVERGENCE THEORY
SYMBOLIC CONVERGENCE THEORYSYMBOLIC CONVERGENCE THEORY
SYMBOLIC CONVERGENCE THEORYmankoma2013
 
1. teori kritis
1. teori kritis1. teori kritis
1. teori kritisevinurleni
 
Teori Dialektika Relasional
Teori Dialektika RelasionalTeori Dialektika Relasional
Teori Dialektika Relasionalmankoma2013
 
Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalTeori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalNovri To Day
 
Communication Privacy Management Theory
Communication Privacy Management TheoryCommunication Privacy Management Theory
Communication Privacy Management Theorymankoma2012
 
Teori komunikasi kelompok
Teori komunikasi kelompokTeori komunikasi kelompok
Teori komunikasi kelompokKentos2069
 
Genderlect Theory
Genderlect TheoryGenderlect Theory
Genderlect Theorynisayumna
 
Uncertainty Reduction Theory
Uncertainty Reduction TheoryUncertainty Reduction Theory
Uncertainty Reduction Theorymankoma2012
 
Teori Penetrasi Sosial
Teori Penetrasi SosialTeori Penetrasi Sosial
Teori Penetrasi Sosialmankoma2012
 

What's hot (20)

KOMUNIKASI KELOMPOK
KOMUNIKASI KELOMPOKKOMUNIKASI KELOMPOK
KOMUNIKASI KELOMPOK
 
Teori Strukturasi Adaptif
Teori Strukturasi AdaptifTeori Strukturasi Adaptif
Teori Strukturasi Adaptif
 
Makalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu Pengetahuan
Makalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu PengetahuanMakalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu Pengetahuan
Makalah Filsafat Komunikasi: Komunikasi sebagai Ilmu Pengetahuan
 
Kelompok nyata (Sosiologi)
Kelompok nyata (Sosiologi)Kelompok nyata (Sosiologi)
Kelompok nyata (Sosiologi)
 
Makalah globalisasi dalam budaya
Makalah globalisasi dalam budayaMakalah globalisasi dalam budaya
Makalah globalisasi dalam budaya
 
Agenda Setting Theory
Agenda Setting TheoryAgenda Setting Theory
Agenda Setting Theory
 
130313 spiral of silence
130313 spiral of silence130313 spiral of silence
130313 spiral of silence
 
Teori Penstrukturan Adaptif
Teori Penstrukturan AdaptifTeori Penstrukturan Adaptif
Teori Penstrukturan Adaptif
 
Makalah media masa
Makalah media masaMakalah media masa
Makalah media masa
 
Teori teori media kritis (pp)
Teori teori media kritis (pp)Teori teori media kritis (pp)
Teori teori media kritis (pp)
 
SYMBOLIC CONVERGENCE THEORY
SYMBOLIC CONVERGENCE THEORYSYMBOLIC CONVERGENCE THEORY
SYMBOLIC CONVERGENCE THEORY
 
1. teori kritis
1. teori kritis1. teori kritis
1. teori kritis
 
Teori Dialektika Relasional
Teori Dialektika RelasionalTeori Dialektika Relasional
Teori Dialektika Relasional
 
Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalTeori struktural fungsional
Teori struktural fungsional
 
Communication Privacy Management Theory
Communication Privacy Management TheoryCommunication Privacy Management Theory
Communication Privacy Management Theory
 
Teori komunikasi kelompok
Teori komunikasi kelompokTeori komunikasi kelompok
Teori komunikasi kelompok
 
Genderlect Theory
Genderlect TheoryGenderlect Theory
Genderlect Theory
 
Cakupan komunikasi internasional
Cakupan komunikasi internasionalCakupan komunikasi internasional
Cakupan komunikasi internasional
 
Uncertainty Reduction Theory
Uncertainty Reduction TheoryUncertainty Reduction Theory
Uncertainty Reduction Theory
 
Teori Penetrasi Sosial
Teori Penetrasi SosialTeori Penetrasi Sosial
Teori Penetrasi Sosial
 

Similar to Review jurnal strategi komunikasi politik

Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanReedha Williams
 
Partisipasi Masyarakat DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012
Partisipasi Masyarakat  DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012 Partisipasi Masyarakat  DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012
Partisipasi Masyarakat DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012 musniumar
 
pesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politikpesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politikiwan setiawan
 
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)David Adi Nugroho
 
Unimed undergraduate-23889-308311005 bab i
Unimed undergraduate-23889-308311005 bab iUnimed undergraduate-23889-308311005 bab i
Unimed undergraduate-23889-308311005 bab iarifkekait
 
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...AnjeliPurba
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA vina irodatul afiyah
 
Konsep politik an i b
Konsep politik an i bKonsep politik an i b
Konsep politik an i bM fazrul
 
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdfTugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdfDoniGorio
 
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di IndonesiaPeran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesiavina irodatul afiyah
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Ikhwan Setiawan
 

Similar to Review jurnal strategi komunikasi politik (20)

Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 
Partisipasi Masyarakat DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012
Partisipasi Masyarakat  DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012 Partisipasi Masyarakat  DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012
Partisipasi Masyarakat DKI Dalam Menyukseskan Pemilu Gubernur -16 mei 2012
 
pesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politikpesan, propaganda & survey politik
pesan, propaganda & survey politik
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
 
Unimed undergraduate-23889-308311005 bab i
Unimed undergraduate-23889-308311005 bab iUnimed undergraduate-23889-308311005 bab i
Unimed undergraduate-23889-308311005 bab i
 
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
 
Bab 3 kelas xi
Bab 3 kelas xiBab 3 kelas xi
Bab 3 kelas xi
 
PPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdfPPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdf
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
 
Konsep politik an i b
Konsep politik an i bKonsep politik an i b
Konsep politik an i b
 
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdfTugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
 
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di IndonesiaPeran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 

Review jurnal strategi komunikasi politik

  • 1. Review jurnal Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik Vol. 29, No. 2 (Desember, 2013): 123-132 ATIE RACHMIATIE, O.HASBIANSYAH, EMA KHOTIMAH, DADI AHMADI Nama : Muhamad Sarif Nim : 11102084 Prodi : Ilmu Pemertahan Dosen Pengajar :Shahril Budiman, MPM Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2015
  • 2. Abstrak Keterbukaan informasi telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan "good governance" dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indo- nesia. Dengan berlakunya UU KIP no 14 tahun 2008, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undang-undang. Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi publik. Partai politik sebagai lembaga publik, tidak terkecuali dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan ICW, betapa sulitnya partai politik memberikan informasi yang diminta oleh pihak ICW. Artikel ini menelaah budaya politik, strategi komunikasi politik dan keterbukaan informasi publik di lingkungan partai politik. Kata kunci: Komunikasi Politik, Transparansi informasi, Partai Politik
  • 3. Pendahuluan Persoalan secara de jure (hukum) Sosiologis politik Tidak jelasnya ideologi Rendahnya kualitas Money politik Ketertutupan partai politik
  • 4. UU KIP NO 14/2008 Undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) no 14/2008 Mewajibkan partai politik harus trasnparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh anggaran dari negara (APBD/APBN)
  • 5. Pembangunan sistem partai politik yange lebih sehat mengisyaratkan persoalan mendasar 3.Kerjasama Dengan Non Pemerintah 2. Persoalan Sosiologis Politik Di Masyarakat 1.Dari Sisi Normatif 4. terdapat asumsik olektif bahwa peningkatan kualitas
  • 6. Strategi komunikas politik Strategi komunikas politik Seperangkat komponen atau unsur spesifik berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan auat efektifitas komunikasi
  • 7. Unsur strategi politik menurut Thomson (2001) Menyusun pola aktifitas komunikasi Visi organisasi Meletakkan posisi Menetapkan taktik Menetapkan searangkain rencana
  • 8. Transparansi Atau Keterbukaan Dan Hak Informasi UU KIP Partisipasi Akuntabilitas Publik Transparansi
  • 9. UU KIP NO 14/2008 PASAL 28 F Pasal 28 F memberikan hak pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Hak publik untuk memantau Hak publik untuk mengajukan keberatan Hak publik untuk mengakses informasi Hak publik untuk berpartisipasi Kebebasan berekspresi
  • 10. Kategorisasi Tentang Strategi Komunikasi Politik GOLKAR PBB DEMOKRAT Menggunakan mesin partai yang sebagian besar berafiliasi kepada Ormas yang bernaung di bawah Partai Golkar. Menggunakan pendekatan kebutuhan ilmu pengetahuan dan keterampilan warga desa sebagai konstituen dengan melakukan semacam pelatihan dan konsultasi pembangunan desa Dengan berbagai kasus yang menimpa kader Partai Demokrat. Akan tetapi tetap optimis akan memeroleh dukungan publik. Demokrat masih mengandalkan mesin partai dan kekuatan ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Strategi komunika si politik
  • 11. transparansi DEMOKTAT PBB GOLKAR Kalau untuk transparansi masih kurang. Kendala itu masalah di transparansi, serta menyampaikan informasi utuh ke publik, karena mungkin dalam mensikapi terhadap UU KIP itu masih apriori, pro kontra di dalamnya Memiliki laporan keuangan yang terbuka kepada internal partai Meski terpuruk dengan berbagai kasus yang menimpa kader partainya. Partai Demokrat secara umum mendukung transparansi terhadap publik. Artinya kebijakan kepartaian tidak ada kendala untuk publik mengakses berbagai informasi baik dari segi rekruitmen maupun keuangan partai
  • 12. Strategi sosial DEMOKRAT PBB GOLKAR Mesin partai dan menggunakan saluran personal dan pertemuan-pertemuan warga dari mulai pengajian dan bentuk pertemuan lainnya dalam rangka komunikasi dengan konstituen Menggunakan istilah “deliniasi kantong-kantong basis.” Deliniasi itu bahasa planologi, katakanlah kita punya area, seperti desa, ada pusat desanya, dimana ada kantong PBB, atau basis, maka basis itu sudah defend sejak jaman masyumi ada. Sehingga siapapun ketuanya atau calegnya dia tidak akan berpikir dua kali dia pasti akan memilih PBB. Inilah yang disebut dengan pemilih tradisional. Menggunakan mesin partai dan ormas sebagai tukang punggung sosialisasi. Acara- acara dan hari-hari besar keagamaan dijadikan ajang utk berkomunikasi dengan konstituen
  • 13. Budaya politik dan budaya komunikasi politik Tipe budaya politik partisipan Tipe budaya politik parokial Tipe budaya politik subjek
  • 14. Kesimpulan Dalam konteks keterbukaan informasi publik, partai politik menyadari sepenuhnya tuntutan UU KIP tahun no 14 tahun 2008. Namun dalam praktiknya masih terdalam kendala-kendala internal partai dan budaya ketertutupan partai dalam hal menginformasi kan berbagai informasi partai kepada publik. Hal yang krusial adalah masalah aliran dana dan sumber dana partai politik tersebut. Oleh karena itu, partai politik ada yang sudah benar-benar terbuka dalam budaya keterbukaan informasi publik. Tetapi banyak partai yang masih dalam kategori “semi terbuka” dalam hal melayani informasi terhadap publik.