1. .
SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER

2. GROUP 2


3. NEGARA YANG MEMPERKENALKAN
INGGRIS
Dikenal sebagai induk dan pelopor sistem
parlementer (the mother of parliaments), karena
inggris yang pertama kali menciptakan sistem
parlemen yang mampu bekerja (workable).
Artinya suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat
melalui pemilu yang mampu memecahkan
masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melaui
pemilihan yang demokratis dan prosedur
parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah
sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara
(welfare state)

4. SISTEM
PEMERINTAHAN
PENGERTIAN
DENGAN
KATA LAIN
adalah sistem atau keseluruhan
prinsip penataan hubungan kerja
antarlembaga negara yang secara
formal memberikan peran utama
kepada parlemen atau badan
legislatif dalam menjalankan
pemerintahan negara.
Dapat dikatakan sistem pemerintahan
ini bersifat monarki. Karena kedudukan
kepala negara tidak bisa diganggu gugat,
sedangkan penyelenggaraan
pemerintahan berada di tangan perdana
menteri. Kedudukan kepala negara
hanya sebagai lambang/simbol, yang
tugasnya membentuk formatur kabinet.

5. Karakteristik Pelaksanaan Sistem Parlementer
Dominasi peranan parlemen tampak dari hal-hal berikut:
 Parlemen, melalui pemimpin partai yang menguasai
mayoritas kursi parlemen, menyusun kabinet atau dewan
menteri. Lazimnya pemimpin partai itu diminta oleh
kepala negara untuk menjadi pembentuk kabinet
(formatur kabinet). Pembentuk kabinet itu akan:
a. Menyusun sendiri susunan kabinet jika ia merasa
tidak memerlukan koalisi; atau
b.Menghubungi, melakukan tawar-menawar dan
menyusun bersama kabinet dengan pimpinan partai-partai
politik lain yang akan dilibatkan dalam kabinet
koalisi. Sesudah kabinet terbentuk, formatur kabinet akan
menjadi menteri utama atau perdana menteri yang
memimpin kerja kabinet.
 Perdana menteri dan para menteri itu berasal dari
kalangan anggota parlemen dan akan tetap menjadi
anggota parlemen, sehingga hakikat kabinet hanyalah
sebuah komisi dari parlemen.

6. Lanjutan...
 Perd.ana menteri dan kabinetnya berkewajiban
menjalankan kewajiban pemerintahan yang digariskan
oleh parlemen; dan karena itu, harus bertanggung
jawab kepada parlemen. Parlemen mengawasi
jalannya pemerintahan dan menilai apakah kabinet
masih dapat dipercaya untuk menjalankan kebijakan
pemerintahan ataukah tidak.
 Masa jabatan menteri atau kabinet sangat bergantung
pada kehendak parlemen. Para menteri itu akan tetap
memegang jabatannya selama mereka mendapat
kepercayaan dari parlemen. Namun apabila mereka
mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, mereka
pun harus mengundurkan diri dari jabatannya.

7. Lanjutan...
 Kepala negara atau raja berperan sebagai penengah
bila terjadi pertentangan antara parlemen dan
kabinet. Terdapat pula mekanisme ‘menyeimbangkan’
kekuasaan kabinet dengan parlemen melalui
pelaksanaan pemilu lebih awal, yang dapat
dilaksanakan bila kabinet pengganti yang baru
terbentuk ternyata juga masih mendapat mosi tidak
percaya dari parlemen. Dalam hal semacam ini,
kabinet justru bisa meminta kepala negara agar
menyelenggarakan pemilu anggota parlemen yang
baru.
 Dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan
parlementer adalah keseluruhan prinsip penataan
hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif (dan
juga yudikatif) yang dicirikan oleh adanya ‘fusi atau
penggabungan kekuasaan’, yaitu pemusatan semua
kekuasaan pada parlemen.

8. KELEBIHAN SISTEM PARLEMENTER
1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat
2. Tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik jelas
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
terhadap kabinet,sehingga kabinet menjadi berhati-hati
dalam menjalankan pemerintahan
4. Kebijakan dapat ditangani secara cepat, karena
mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan
eksekutif dan legislatif berada pada satu
partai/koalisi partai

9. SESI PERTANYAAN

10. SEKIAN....
TERIMA KASIH