1. POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 Paparan Menteri Keuangan Pada Konferensi Pers Jakarta, 16 Agustus 2010

2. POKOK BAHASAN 2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011 1 3 4 5 6 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010-2011 2 POSTUR APBN-P 2010 DAN RAPBN 2011 3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA, RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA NEGARA, RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, RAPBN 2011 6

5. Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011;

6. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011

7. Undang-Undang No 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. 2 3 3 6

8. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2010 - 2011 4

9. 5

11. Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi

12. Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding

13. Ekstenfikasi barang kena cukai

14. Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau

15. Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai

16. Pemberian insentif fiskal (DTP)6

18. Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal.

19. Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada.

20. Perbaikan infrastruktur migas.

21. SDA Non-Migas dan PNBP lainnya:

22. Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi

23. Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP K/l.

24. Laba BUMN:

25. Peningkatan kinerja BUMN

26. Penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN.7

29. Perlindungan Sosial a.l. melalui :

30. Pendidikan (BOS, Beasiswa siswa/mahasiswa miskin)

31. Kesehatan (Jamkesmas)8

33. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

34. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan :

35. Kenaikan gaji dan pensiun pokok 10 %

36. Pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13

37. Pengalokasian anggaran subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat;

38. Pembayaran kewajiban bunga utang yang jatuh tempo tepat waktu dan jumlah9 POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (2)

40. Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi;

41. Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;10

43. Pagu di atas Rp1,0 T tetapi di bawah Rp10 T: 26 K/L  a.l. MA, Kemenhut, Kemenlu, Kemenkum dan HAM, Kemensos, Setneg, BMKG, BPLS

44. Pagu < Rp1,0 T: 40 K/L  KPU, KLH, B.POM, BPKP, KPK, Batan, Bakorsurtanal, BKN, BKPM, MK,Komnas HAM77 K/L 11

45. ANGGARAN BELANJA K/L(di atas Rp1 Triliun) 12

46. ANGGARAN BELANJA K/L (dibawah Rp1 Triliun) 13

48. SubsidiPangan: Kuantum15Kg/RTS/bln; Durasi penyaluran 12 bln; HPB naik dari Rp6.285/kg  Rp6.450/kg; Harga Raskin tetap (Rp1.600/kg).

49. Subsidi Pupuk : Volume naik dari 9,3 juta ton  11,3 juta ton.14

50. Sasaran Pembangunan Infrastruktur, RAPBN 2011 Pengembangan dan Rehabilitasi 118 Bandara, dan Pembangunan 14 Bandar Udara Baru Terbangunnya Tranmisi sepanjang 1.558 km, dan Gardu Induk sebesar 1.280 MVA Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api 85,06 Km Jalur Ganda, dan Peningkatan Kondisi Jalur Kereta Api sepanjang 126,12 Km Melanjutkan pembangunan8 waduk;Menyelesaikan 34 Embung/Situ, rehabilitasi 2 Waduk Pembangunan Fly Over dan Underpass sepanjang 4.551 M Peningkatan hunian yg layak di 1.500 desa 15

51. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, 2011 Jamkesmas: Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seluruh penduduk miskin dan hampir miskin. Sasaran 76,4 juta jiwa BOS: Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat. Sasaran:Siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa; Siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa PNPM : Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sasaran: PNPM perdesaan: 5.005 kec; PNPM Perkotaan 1.153 kec. 16

53. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH agar lebih transparan dan akuntabel.

54. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.

56. Meningkatkan akurasi dasar perhitungan DAU dari lembaga/instansi yang berwenang.

57. DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung proporsional dengan daerah induknya, dengan menggunakan data luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah PNSD.

58. DAU untuk 14 daerah pemekaran baru beserta induknya dihitung secara mandiri17

60. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; dan

63. Dana Tunjangan Profesi Guru

64. Dana Insentif Daerah

65. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)18

66. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN Debt to GDP Ratio 2001-2011 Pembiayaan Melalui Utang 2011: Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah dan tanpa agenda politik Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang meningkat. 19

67. 20 TERIMA KASIH