Judul: Optimalisasi Penataan Kawasan Kumuh Dalam Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Manado Penulis: Maxi Willem Solang Abstrak: Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015 persentasi penduduk Indonesia yang sudah tinggal di perkotaan sebesar 59,35%. Sedangkan proyeksi pada tahun 2045 persentasi jumlah penduduk yang akan tinggal di perkotaan sebesar 82,37%. Hal ini menimbulkan masalah terhadap penataan kawasan perumahan di perkotaan. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara menjadi pembangkit arus urbanisasi dari daerah sekelilingnya sehingga perlu perhatian khusus dalam mencegah terciptanya proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar atau urban sprawl. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 15.726 Ha. Hasil identifikasi permasalahan kekumuhan dalam rangka menetapkan kawasan kumuh di Kota Manado, terdapat 25 Lokasi kawasan Kumuh yang tersebar di sembilan Kecamatan dan 27 Kelurahan. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota, dengan total luasan sebesar 157,33 Ha. Sesuai Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam Peraturan daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034 yaitu pengendalian perkembangan kegiatan budidaya, pencegahan kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan arah pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh pada daerah kawasan lindung yaitu sempadan sungai dan pantai. Prinsip pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada kriteria keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan efisiensi dan estetika. Setiap tindakan yang potensial melanggar kriteria tersebut harus dikendalikan.