7. KEBUTUHAN TENAGA
GEOSPASIAL
"Kita merasakan jumlah SDM informasi geospasial
yang berkualitas di Indonesia saat ini masih sangat
kurang Pak Menteri. Hitungan dari BIG, Indonesia
defisit kira-kira 20.000 tenaga informasi geospasial
dari level SMK sampai S1" Kepala BIG Hasanuddin
Zainal Abidin
8. DASAR HUKUM
• UU NO 4 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial
• UU No. 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan
9. Pengertian Berdasarkan UU
No 4 Tahun 2011
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi
suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu
GEOSPASIAL = PETA
11. SEJAK TAHUN 2013 PEMERINTAH
KOTA MANADO MULAI PERTAMA
KALI MENGIRIMKAN PNS
BAPPEDA UNTUK MENGIKUTI
DIKLAT SURVEI DAN PEMETAAN
TINGKAT DASAR DAN SIG DASAR
DI BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL DI CIBINONG
• PADA TAHUN 2014 KEPALA BAPPEDA KOTA
MANADO BPK. PETER K.B ASSA, Ph.d
MENYELENGGARAKAN DIKLAT SISTEM
INFORMASI GEOGRAFI (SIG) TINGKAT DASAR
YANG PERTAMA DI KALANGAN PNS KOTA
MANADO BEKERJA SAMA DENGAN LKP
GEOSPASIAL BUMI NUSANTARA YANG DIIKUTI
OLEH UTUSAN SKPD TERKAIT YANG
DILAKSANAKAN DI RUANG RAPAT BAPPEDA
PADA TANGGAL 18-26 JUNI 2014
• PEMKOT MANADO MENGUTUS PNS
UNTUKMENGIKUTI DIKLAT BATAS WILAYAH DI
BIG CIBINONG
• PADA TAHUN 2015 PEMERINTAH
KOTA MANADO MELALUI BAPPEDA
KEMBALI MELANJUTKAN KEGIATAN
DIKLAT SIG TINGKAT LANJUT
• MENGUTUS PNS MENGIKUTI DIKLAT
GPS DI BIG
• PEMKOT MANADO MENGIRIM PERTAMA KALI PNS
MENGIKUTI DIKLAT PENGINDERAAN JAUH DAN
SIG DASAR DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL DI PEKAYON JAKARTA
• SELANJUTNYA DIKLAT SIG TINGKAT DASAR DAN
TINGKAT LANJUT KEMBALI DILAKSANAKAN
TAHUN 2016 OLEH BAPPEDA BEKERJA SAMA
DENGAN LKP
• DIKLAT PENGINDERAAN JAUH TINGKAT DASAR DI
BIG
• PENGUSULAN GEOSPASIAL UNTUK DIMASUKKAN
DALAM STRUKTUR ORGANISASI MENEMPATI
ESELON 4 DI BAPPEDA KOTA MANADO
• BHUMANDALA KENCANA
• BHUMANDALA KANAKA
• DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
MENYELENGGARAKAN
DIKLAT SIG TINGKAT DASAR
YANG DIIKUTI OLEH UTUSAN
DARI PERANGKAT DAERAH
PEMKOT MANADO
• DIKLAT GIS PEMETAAN PBB
PEMKOT MANADO BEKERJA
SAMA DENGAN PUSFATJA LAPAN
• JUARA I BHUMANDALA AWARD
DARI BIG
• PERESMIAN STUDIO BIG DATA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12. FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN DIKLAT GEOSPASIAL
TAHUN 2014 PELACAKAN BATAS ADMINISTRASI KOTA MANADO
DIKLAT SIG DAN SURVEI PEMETAAN TINGKAT DASAR TAHUN 2013
13. TAHUN 2014 PELACAKAN BATAS ADMINISTRASI KOTA MANADO
DIKLAT SIG DAN SURVEI PEMETAAN TINGKAT DASAR TAHUN 2013
19. 7 OKTOBER 2014 PRESENTASI PERTAMA KALI TIM GEOSPASIAL TENTANG PEMETAAN PBB
UNTUK PAD DI HADAPAN SEKOT HARVEY SENDOH, ASISTEN I DAN KABAG PEMERINTAHAN
28. PETA KOTA MANADO BERDASARKAN
PP NO 22 TAHUN 1988 YANG TELAH DISCAN DAN DISAMBUNG OLEH TIM geospasial
UKURAN PETA SEBENARNYA 1M X 2M
29. ➢ Kegiatan pelacakan titik-titik koordinat batas
Daerah Kota Mnado;
➢ Dilakukan dengan metode kartometrik dan
survei di lapangan,
➢ Dituangkan dalam bentuk peta batas dengan
daftar titik-titik koordinat batas daerah
PENGERTIAN PENEGASAN BATAS DAERAH
SESUAI PERMENDAGRI NO 76 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH
30. OVERLAY PETA : pp. 22/1988, rbi, csrt & TITIK KOORDINAT KEMENDAGRI DI
ARCGIS 10.0
31. HASIL PELACAKAN TIM GEOSPASIAL Tahun 2014
Metode Kartometrik
1. BERDASARKAN PP NO. 22 TAHUN 1988, JUMLAH PATOK PADA BATAS KOTA MANADO DENGAN
KABUPATEN MINAHASA DAN MINAHASA UTARA:
PATOK PRIMER (P) = 50 TITIK
PATOK SEKUNDER (S) = 150 TITIK
JUMLAH = 200 TITIK
2. DARI HASIL OVERLAY MAKA DITEMUKAN;
▪ ADA PERBEDAAN DALAM PENENTUAN TITIK KOORDINAT PATOK BATAS ANTARA TITIK KOORDINAT GPS
KEMENDAGRI DAN PETA RBI DARI BIG DIBANDINGKAN DENGAN PETA KOTA MANADO PP NO.22
TAHUN 1988 YANG SEHARUSNYA MENJADI DASAR PENENTUAN BATAS DAERAH;
3. TITIK KOORDINAT GPS HASIL SURVEY KEMENDAGRI HANYA BERJUMLAH 38 TITIK KOORDINAT PATOK,
SEHINGGA PERLU ADA PELACAKAN BATAS KEMBALI
TIM GEOSPASIAL KOTA MANADO
TAHUN 2014
32. KONSULTASI BATAS DAERAH KOTA MANADO TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG
DI KEMENTERIAN PU
TGL. 22-24 SEPTEMBER 2014 DI JAKARTA
33. FOTO KONSULTASI BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN BIDANG BATAS BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 2014
34. FOTO rapat Percepatan Penegasan Batas Daerah antar Kota Manado dengan Kabupaten
Minahasa Utara
TGL. 2 – 4 oktober 2014 DI JAKARTA
DIHADIRI OLEH :
SUBDIT BATAS ANTAR DAERAH KEMENDAGRI, BIG, TOPDAM (TNI AD), BIRO HUMAS SETDA PROVINSI
SULUT, KABUPATEN MINUT, DAN KOTA MANADO DIHADIRI OLEH SEKRETARIS DAERAH KOTA, KABAG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM, KABAG HUKUM SERTA TIM GEOSPASIAL
35. FOTO rapat Percepatan Penegasan Batas Daerah antar Kota Manado dengan Kabupaten
Minahasa Utara
TGL. 2 – 4 oktober 2014 DI JAKARTA
36. Pilar No. Primer 33
Batas Wilayah Kabupaten Dati II Minahasa (sekarang Kabupaten
Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa) dengan Kodya Dati II
Manado sesuai PP No. 22 Tahun 1988.
Lokasi : di Kel. Ranomut Kec. Manado Tengah (sekarang 1,2 Km dari
Perum Mahkota Siau Kel. Malendeng Kec. Paal Dua Kota Manado)
37. Pilar Batas Utama (P BU – 055)
Survey Penegasan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri
Lokasi : dekat perum green hill
38. TANTANGAN GEOSPASIAL
KOTA MANADO KE DEPAN
1. MENYUSUN BUSSINES PLAN PADA UPTD BIG DATA
2. PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA SECARA BERLKELANJUTAN/BRAINWARE
3. UPDATING HARDWARE/SOFTWARE
4. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI DALAM DAN LUAR NEGERI
5. UPDATING INFORMASI GEOSPASIAL/DATA SPASIAL TIME SERIES
6. KONTINU MELAKUKAN INOVASI/MEMPRODUKSI PETA TEMATIK
7. INTEGRASI BUILDING INFORMATION MODEL(BIM) KE DALAM GIS
8. MEMBANGUN 3D CITY