Tugas analisis isu kontemporer memberikan ringkasan tentang tiga isu utama yang dihadapi Instansi Inspektorat yaitu anggaran yang terbatas, sumber daya pengawasan belum memadai, dan kurang efisien pendampingan penyusunan LKjiP. Analisis menggunakan metode USG menyimpulkan bahwa isu prioritas adalah kurang efisien pendampingan penyusunan LKjiP. Metode diagram ikan digunakan untuk menganalisis penyebab

1. RENCANA AKSI BELA NEGARA (RABN)
PESERTA LATSAR CPNS
Angkatan : IV Kelompok 4
Nama : Triaturrahman
Nomor Daftar Hadi (NDH) :
Instansi :
Nama Mentor :
Jabatan Mentor :
No
Nilai Bela Negara dan Indikator Sikap
Perilaku
Identifikasi Aksi
Tempat dan
Waktu
Pelaksanaan
Output
Bukti/
Dokumentasi
Paraf
Mentor
1 Cinta Tanah Air
a) Mencintai, menjaga dan
melestarikan Lingkungan Hidup
Membuang sampah pada
tempatnya
tempat kerja
dan rumah
Lingkungan/
halaman/ rungan
kantor menjadi
nyaman
b) Menghargai dan Menggunakanan
Karya anak Bangsa
Mengkomsumsi jajanan/
makanan UMKM ketika jam
istirahat/ rapat kantor
tempat kerja Ekonomi masyarakat
sekitar lebih baik
2 Kesadaran berbangsa dan bernegara
a) Disiplin dan bertanggung jawab
terhadap tugas yang dibebankan
Datang tepat waktu dan
menyelesaikan tugas dengan
cepat dan benar
tempat kerja Individu yang
berkembang dan
adaptif
b) menghargai dan menghormati
keanekaragaman suku, agama, ras,
dan antar golongan
Tidak membuat gaduh ketika
teman sedang beribadah
tempat kerja
dan rumah
terjalinnya
harmonisasi dalam
lingkungan
3 Setia pada pancasila

2. a) Menjalankan kewajiban agama dan
kepercayaan secara baik dan benar
Menjalankan Ibadah tepat
waktu
tempat kerja
dan rumah
Individu yang taat
b) Menerapkan serta menjujung tinggi
Hak asasi manusia
Tidak menyela rekan ketika
berpendapat pada saat dalam
forum
tempat kerja Lingkungan kerja
yang harmonis
4 Rela berkorban untuk bangsa dan negara
a) Rela menolong sesama warga
masyarakat yang mengalami
kesulitan tanpa melihat latar
belakang sosio-kultural
Menyisihkan gaji untuk
membantu korban bencana
yang sedang terjadi
tempat kerja
dan rumah
Terjalinnya rasa
kepedulian antar
sesama
b) menyumbang tenaga, pikiran,
kemampuan untuk kepentingan
masyarakat, kemajuan bangsa dan
negara
mengerjakan dan menyelesaikan
pekerjaan diluar jam kantor
tempat kerja Kredibelitas Instansi
5 Memiliki Kemampuan Awal bela negara
a) memiliki kemampuan, integritas &
kepercayaan diri yang tinggi dalam
membela bangsa dan negara
mampu mencari alternatif
pemecahan masalah yang
dihadapi
tempat kerja
dan rumah
individu yang adaptif
b) Senantiasa menjaga kesehatan
sehingga memiliki kesehatan fisik
dan mental yang baik
Rutin berolahraga pada hari
Jum'at
Tempat kerja Memilki kebugaran
dalam menjalankan
tugas
c) Memiliki Kecerdasan Emosional &
Spiritual serta Intelejensi yang tinggi
Mampu meredam emosi ketika
berhadapan dengan pihak yang
komplain
tempat kerja Masalah dapat
terselesaikan dengan
kepala dingin
6 Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil & makmur
a) Tidak berputus asa ketika
menghadapi persolan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
mengembangkan diri dengan
membaca buku-buku atau
peraturan dalam menyelesaikan
tugas
tempat kerja
dan rumah
Pengetahuan
bertambah

3. b) Mempraktekan Clean and Good
Governance dalam bermasyarakat
berbangsa dan bernegara
Tidak menerima suap dalam
menjalankan tugas
tempat kerja
dan rumah
Penugasan yang
dilakukan secara
objektif

4. TUGAS ANALIS ISU-ISU KONTEMPORER PADA INSTANSI MASING-MASING (INDIVIDU)
A. Pendahuluan
Secara umum isu diartikan sebagai suatu fenomena/ kejadian yang diartikan sebagai masalah,
sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia isu adalah masalah yang dikedepankan untuk
ditanggapi; kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin;
desas desus. Sehingga untuk menanggapi isu yang beredar, perlu dilakukan suatu teknik analisis
yang bisa sebagai acuan atau tolak ukur suatu isu tersebut perlu ditanggapi segera atau dapat
dikesampingkan.
Sebuah Instansi pemerintahpun tidak terlepas dari isu-isu internal yang ada dilingkungannya,
baik yang timbul akibat kebijakan maupun yang timbul akibat dampak dari kinerja. Khsusnya
pada tulisan ini mengacu pada Instansi Inspektorat. Jika hal-hal ini tidak dilakukan perbaikan
atau ditanggapi oleh stake holder terkait, maka akan dapat mengakibatkan kurangnya peran
Instansi Inspektorat (APIP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai yang diamanatkan
peraturan perundang-undangan.
B. Identifikasi dan Deskripsi Isu
1. Anggaran yang terbatas untuk operasional pengawasan
Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Lombok Utara masih belum bisa mendapatkan
alokasi anggaran sebasar 1% dari total anggaran APBD, dimana total APBD Kabupaten
Lombok Utara sebesar lebih dari 700 miliar, sedangkan dalam peraturan Mendagri nomor
88 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, menjelaskan bahwa Inspektorat daerah minimal harus mendapatkan
anggaran minimal sebesar 1% jika nilai APBD s.d 1.000.000.000.000,00 (1 triliun). Bisa dilihat
dari tabel dibawah ;
No Total Belanja Daerah % Anggaran
Provinsi
1 s.d Rp4.000.000.000.000,00 0,90
2 Diatas Rp4.000.000.000.000,00 s.d
Rp.10.000.000.000.000,00
0,80
3 Diatas Rp.10.000.000.000.000,00 0,30
Kabupaten/ Kota
1 s.d Rp.1.000.000.000.000,00 1,00
2 Diatas Rp.1.000.000.000.000,00 s.d
Rp2.000.000.000.000,00
0,75
3 Diatas Rp2.000.000.000.000,00 0,50
Belum tercapainya anggaran tersebut dapat mempengaruhi tugas dan fungsi Inspektorat.
Secara tidak langsung Inspektorat KLU dapat diasumsikan dilemahkan.

5. 2. Sumber daya pengawasan belum memadai
Inspektorat daerah Lombok Utara sampai dengan saat ini belum memilki aparatur yang
memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam melakukan pengawasan. Dengan
tuntutan berbagai tugas dan fungsi pengawasan yang semakin kompleks dan berat, maka
dirasa perlu untuk memiliki aparatur yang kompeten dan memadai sehingga menghasilkan
output kinerja yang maksimal. Pada saat ini Inspektorat memiliki 19 Auditor, yang terdiri
dari 3 Audiitor ahli Muda, 5 Auditor ahli pertama, 5 Auditor Ahli pertama CPNS, 5 Auditor
Terampil CPNS, sedangkan PPUPD berjumlah 5, terdiri dari 2 PPUPD ahli madya, 2 PPUPD
ahli muda, dan 1 PPUPD ahli pertama CPNS yang terpecach dalam 4 IRBAN. Dengan
kompetensi yang belum memadai terkait penugasan yang secara prosedur harus memiliki
sertifikat sebagai bukti kompetensi dibidang yang diawasi. Pengembangan kompetensi
kepada setiap aparatur akan memberikan suatu keidealan dalam menjalan tugas
pengawasan.
3. Kurang efesiennya Pendampingan dalam penyusunan LkjiP
Laporan pertanggungjawaban OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
adalah sebuah keharusan sebagai bentuk laporan kepada PEMDA dan msyarakat atas
anggaran yang dikelola telah mencapai output yang telah sesuai atau tidak dengan
perjanjian kerja yang ditanda tangani pada awal tahun sebelumnya. Inspektorat sebagai
pendamping sekaligus evaluator yang memberikan nilai kepada OPD dan akan diteruskan ke
BAPPEDA sebagai penilaian pemda terhadap OPD dalam kinerjanya. terkadang dalam
penyusunannya, OPD kurang cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan
atau dapat dikatakan lamban dalam menyusunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat
berupa kurang pahamnya bagian program dalam penyusunan Lkjip atau sekedar COPAS
(copy paste) dari contoh-contoh LkjiP di internet dari daerah seberang dan tidak ada
koordinasi ataupun konsultasi dengan Inspektorat dalam penyusunannya.
C. Tapisan Isu
Dalam penulisan ini, penulis menentukan core issue dari deskripsi diatas menggunakan teknik
USG (Urgency, Seriousness, Growth). Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus
dibahas dan harus ditindaklanjuti, Serousness adalah seberapa seius suatu isu harus dibahas
dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, Growth adalah seberapa besar kemungkinan
memburuknya isu tersebut jika tidak tangani segera. Dengan demikian, menggunakan teknik ini
akan mengarahkan penulis ke issu yang menjadi prioritas utama dengan metode skoring
No Isu Kontemporer
Kreteria
Jumlah Peringkat
U (1-5) S (1-5) G (1-5)
1 Anggaran yang terbatas untuk operasional
Pengawasan 4 4 5 13 II
2 Sumber daya pengawasan belum memadai
4 4 5 13 III

6. 3 Kurang efesiennya Pendampingan dalam
penyusunan LKjiP 5 4 5 14 I
Kesimpulan :Berdasarkan analisis kualitas isu dengan menggunakan tabel USG, maka isu yang
terpilih adalah Kurang efesisiensinya Pendampingan dalam penyusunan LKjiP
D. Rumusan Masalah
Bagaimana seharusnya melakukan pendampingan penyusunan LkjiP kepada OPD agar lebih
efektif?
E. Teknik Analisis ISU
Teknik analisis digunakan oleh penulis adalah metode analisis diagram Fishbone, dengan
menggunakan metode ini, penulis dapat menggambarkan penyebab dari masalah yang akan
ditindak lanjuti
F. Gagasan Kreatif
Dari diagram diatas, penulis mendapat beberapa gagasan yang dirasa bisa menjadi solusi untuk
mengurangi penyebab-penyebabnya
• Digitalisasi Pendampingan menggunakan media video untuk menanggulangi kurangnya
SDM dan anggaran, dimana dalam penyusunan tetap merujuk kepada peraturan
perundang-unndangan yang berlaku serta menyajikan video animasi secara singkat
lugas. Karena asumsi penulis, budaya baca masih rendah, dengan ketentuan penyusunan
LkjiP dalam Undang-undang yang sangat panjang mengakibatkan perlunya optimalisasi
peraturan tersebut melalui video animasi agar lebih efektif..
Lingkungan Sistem
Pemasok
Keterampilan
Kurang efesiennya Pendampingan
dalam penyusunan LKjiP
Jumlah Anggota
Tidak memadai
Waktu
yang
sedikit
Diklat
subtansi
tidak ada
Banyak
Penugasan
lainnya
Kurangnya
anggaran
Tida ada PKPT
Tidak
patuhnya OPD