Laptah 2011

i
Assalamu’alaikum wr.wb.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita
dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di bidang
pengawasan obat dan makanan.
Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Badan
POM semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis
serta tidak dapat diprediksikan. Dalam melakukan pengawasan dengan lingkup yang luas
dan kompleks tersebut, Badan POM tidak mungkin berperan sendiri. Kerjasama dan
koordinasi yang efektif dan dinamis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina
dan dikembangkan agar memberikan kontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan
tanggung jawab Badan POM. Badan POM menyadari bahwa keberhasilan pengawasan obat
dan makanan tergantung pula pada networking dengan instansi lain, karena itu diperlukan
kerjasama yang lebih efektif dan terus menerus dengan seluruh komponen bangsa ini.
Selain itu peran masyarakat sebagai pengguna produk sangatlah besar. Masyarakat adalah
penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsinya atau tidak. Pengawasan oleh
masyarakat merupakan salah satu pilar dari 3 pilar pengawasan. Oleh karena itu
pemberdayaan masyarakat juga sangat diprioritaskan oleh Badan POM. Masyarakat yang
cerdas akan mampu melindungi dirinya sendiri dan memilih produk yang memenuhi syarat
dan sesuai dengan kebutuhannya.
Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan pengawasan obat dan makanan
di era globalisasi ini perlu diimbangi dengan perkuatan institusi terutama sumber daya
manusia yang profesional, revitalisasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, serta
dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam Laporan Tahunan 2011 ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang
dilakukan Badan POM selama tahun 2011, yang mencakup evaluasi pre-market dalam

ii
rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar
dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan
yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi
Cara-cara Produksi dan Cara-cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan
penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan. Selama tahun 2011,
Badan POM telah melakukan evaluasi pre-market terhadap 45.763 produk obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan.
Pada tahun 2011, pengawasan post-market dilakukan dengan cara pengambilan sampel dan
pengujian laboratorium terhadap 88.291 sampel produk obat dan makanan. Selain itu,
Badan POM juga melakukan pengujian sampel barang bukti kasus NAPZA dari Kepolisian
sebanyak 2.489 sampel. Di tingkat produksi dan distribusi, telah dilakukan inspeksi cara
produksi dan distribusi terhadap 39.553 sarana. Terhadap berbagai pelanggaran peraturan
di bidang Obat dan Makanan, pada tahun 2011 telah pula dilakukan penyidikan sebanyak
651 kasus, dimana 239 di antaranya ditindaklanjuti dengan projustisia dan 412 kasus lainnya
ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.
Sejalan dengan telah diberlakukannya notifikasi kosmetik pada Januari 2011, Badan POM
mengeluarkan peraturan terkait pengawasan kosmetik yaitu: Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.03.1.23.04.11.03724 tahun 2011
tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia No.HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan
Teknis Bahan Kosmetika; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia No.HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan
Peredaran Kosmetika.
Perkuatan jejaring kerja dengan instansi terkait dan pemerintah daerah provinsi maupun
kabupaten/kota melalui MoU terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan obat dan
makanan. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat / konsumen terus dilakukan melalui
berbagai cara, seperti membuka akses langsung melalui Unit Layanan Pengaduan
Konsumen (ULPK) dan Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM), mengeluarkan
Peringatan Publik, penyuluhan langsung ke berbagai lapisan masyarakat, serta berbagai
tulisan di media cetak.
Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk obat dan makanan illegal
dan palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Badan POM telah melakukan

iii
penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, serta secara khusus
menindaklanjuti kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang dilakukan penegak
hukum lain. Selain itu, setiap tahun Badan POM juga melakukan operasi gebrak kejut
gabungan nasional (Opgabnas) dan operasi gabungan daerah (opgabda) dengan melibatkan
pihak terkait. Pada pelaksanaan Opgabnas tahun 2011, dari 385 sarana produksi dan
distribusi yang diperiksa di seluruh Indonesia, terdapat 225 sarana yang Tidak Memenuhi
Ketentuan (TMK) karena melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang obat dan
makanan. Sanksi dan hukuman maksimal bagi pelanggar peraturan/perundang-undangan di
bidang obat dan makanan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang sebenarnya
cukup berat. Namun pada kenyataannya, pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan
dituntut dan divonis dengan hukuman yang sangat ringan di pengadilan. Hal ini
menyebabkan belum adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang obat dan
makanan.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang
berisiko terhadap kesehatan, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan
pengawasan obat dan makanan. Keberhasilan Badan POM dalam melakukan pengawasan
obat dan makanan merupakan keberhasilan seluruh pemangku kepentingan; instansi terkait,
pemerintah daerah, termasuk masyarakat/konsumen dari berbagai kelompok dan lapisan,
serta dunia usaha dan industri lain yang terkait.
Kami bersyukur atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2011 ini, dan kami akan terus
berupaya agar kinerja Badan POM dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang, dalam
upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi
persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.
Wassalamu ‘alaikum wr.wb.
Jakarta, April 2012
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
K E P A L A
Dra. Lucky S.Slamet,M.Sc.
NIP. 19530612 198003 2 001

iv
Sambutan Kepala Badan POM RI ........................................................................................ i
Daftar Isi.............................................................................................................................. iv
Daftar Gambar...................................................................................................................... v
Daftar Tabel....................................................................................................................... viii
Daftar Lampiran.................................................................................................................. ix
I. Highlights 2011................................................................................................................. 1
II. Pendahuluan.................................................................................................................. 13
III. Keadaan Umum dan Tantangan Lingkungan.............................................................. 24
IV. Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2011 ................................... 44
1. Hasil Pengawasan Keamanan, Manfaat dan Mutu Produk Terapetik/Obat............... 44
2. Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif...................... 57
3. Hasil Pengawasan Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional......................... 62
4. Hasil Pengawasan Keamanan, Manfaat dan Mutu Produk Suplemen Makanan....... 69
5. Hasil Pengawasan Keamanan, Manfaat dan Mutu Produk Kosmetik........................ 74
6. Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan......................................... 82
7. Hasil Operasi Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Obat
dan Makanan ......................................................................................................... 106
8. Hasil Pengawasan Iklan ......................................................................................... 115
9. Hasil Pengawasan Penandaan dan Label .............................................................. 117
10. Standardisasi........................................................................................................ 119
11. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)...................................................... 128
12. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)............................................................. 129
13. Pengembangan Obat Asli Indonesia..................................................................... 138
14. Riset di Bidang Obat dan Makanan ...................................................................... 141
15. Pengujian di Bidang Obat dan Makanan............................................................... 144
16. Perkuatan Infrastruktur ......................................................................................... 153
V. Pengelolaan Anggaran................................................................................................ 159

v
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan................................. 22
Gambar 2. Profil Pegawai Badan POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011........ 26
Gambar 3. Komposisi Pegawai Badan POM Berdasarkan Usia Tahun 2011....................... 29
Gambar 4. Profil Hasil Evaluasi Produk Terapetik/Obat Tahun 2011................................... 46
Gambar 5. Profil Hasil Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Terapetik/Obat
Tahun 2011........................................................................................................ 48
Gambar 6. Profil Rincian Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Rutin Industri Farmasi Tahun 2011.. 49
Gambar 7. Profil Hasil Sertifikasi Industri farmasi Tahun 2011 ............................................ 50
Gambar 8. Profil Hasil Pemeriksaan PBF (Produk Terapetik) Tahun 2011 .......................... 51
Gambar 9. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2011 ................ 53
Gambar 10. Profil hasil Pemeriksaan Sarana Produksi (Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor) Tahun 2011.................................................................................... 58
Gambar 11. Profil hasil Pemeriksaan Sarana PBF (Narkotika dan Psikotropika)
Tahun 2011 ......................................................................................................................... 58
Gambar 12. Profil hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2011............... 59
Gambar 13. Profil Rincian Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Kasus Narkotika
dan Psikotropika dari POLRI Tahun 2011........................................................ 60
Gambar 14. Profil Hasil Evaluasi Pengawasan Iklan Rokok Post-Audit Tahun 2011............ 61
Gambar 15. Profil Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 2011.......................................... 62
Gambar 16. Profil Persetujuan nomor Izin Edar Obat Tradisional Tahun 2011 .................... 63
Gambar 17. Profil Persetujuan nomor Izin Edar Obat Tradisional Tahun 2005 - 2011 ......... 64
Gambar 18. Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisional Impor Tahun
2011 ................................................................................................................ 65
Gambar 19. Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisional Lokal Tahun
2011 ................................................................................................................ 66
Gambar 20. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional Tahun 2011 ................. 67
Gambar 21. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2011 ................ 68
Gambar 22. Profil Persetujuan nomor Izin Edar Suplemen Makanan Tahun 2011............... 69
Gambar 23. Profil Persetujuan nomor Izin Edar Suplemen Makanan Tahun 2005-2011...... 70

vi
Gambar 24. Profil Hasil Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Suplemen
Makanan Tahun 2011...................................................................................... 72
Gambar 25. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Makanan Tahun 2011 .. 72
Gambar 26. Profil Persetujuan nomor Izin Edar Kosmetika Tahun 2011.............................. 75
Gambar 27. Profil Persetujuan nomor Izin Edar Kosmetika Tahun 2005 - 2011................... 75
Gambar 28. Profil Hasil Sampling dan Pengujian Laboratorium Kosmetika Tahun 2011 ..... 77
Gambar 29. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika Tahun 2011.................. 78
Gambar 30. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika Tahun 2011................. 78
Gambar 31. Alasan Pelaporan Penarikan Kosmetika Tahun 2011....................................... 80
Gambar 32. Alasan Pelaporan Penarikan Obat Tradisional dan suplemen Makanan
Tahun 2011...................................................................................................... 81
Gambar 33. Profil Persetujuan nomor Pendaftaran Produk Pangan Tahun 2011 ................ 82
Gambar 34. Profil Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk Pangan Tahun 2011 ...... 84
Gambar 35. Profil Hasil Pengujian Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah tahun 2011 ...... 85
Gambar 36. Profil Hasil Analisis Parameter Uji Bahan Tambahan yang Dilarang dan
Kadar BTP Makanan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2011................................ 86
Gambar 37. Profil Hasil Analisis Parameter Uji Cemaran Mikroba Pada Makanan Jajanan
Anak Sekolah Tahun 2011............................................................................... 87
Gambar 38. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan Tahun 2011 ........................ 89
Gambar 39. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Pangan Tahun 2011 ......... 90
Gambar 40. Profil Tenaga Penyuluhan Keamanan Pangan dan Distric Food Inspector
sampai dengan Tahun 2011 ............................................................................ 92
Gambar 41. IRTP yang Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan sampai dengan
Tahun 2011...................................................................................................... 92
Gambar 42. Profil Hasil Intensifikasi Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Menjelang
Idul Fitri 2011, natal 2011, dan Tahun Baru 2012 ............................................ 94
Gambar 43. Profil Kejadian dan kasus KLB Keracunan Pangan tahun 2011 ....................... 96
Gambar 44. Profil Penyebab KLB Keracunan Pangan Tahun 2011..................................... 97
Gambar 45. Profil Asal Pangan Penyebab KLB Keracunan Pangan tahun 2011 ................. 98
Gambar 46. Profil Pengujian Sampel Bahan Berbahaya pada Pangan Tahun 2011.......... 104
Gambar 47. Profil Penyidikan Berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2011......................... 107
Gambar 48. Profil Penyidikan Obat dan makanan Berdasarkan Jenis Sarana tahun 2011 107
Gambar 49. Sebaran Pelanggaran Berdasarkan Sarana pada Operasi Gabungan
Nasional Tahun 2011..................................................................................... 110
Gambar 50. Tindak lanjut Temuan OPGABNAS Tahun 2011............................................ 111
Gambar 51. Profil Temuan OPGABNAS Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2011........... 112
Gambar 52. Profil Temuan OPGABDA Bedasarkan Jenis Komoditi Tahun 2011............... 113
Gambar 53. Hasil Penilaian Iklan Sebelum Beredar Tahun 2011....................................... 116

vii
Gambar 54. Profil Tampilan Software Aplikasi Database Kemasan Pangan yang
Beredar di Indonesia Tahun 2011.................................................................. 128
Gambar 55. Profil Jumlah Pengaduan/Permintaan Informasi Berdasarkan Komoditi
Tahun 2011.................................................................................................... 130
Gambar 56. Profil Masyarakat/Konsumen yang Menghubungi ULPK Tahun 2011 ............ 130
Gambar 57. Profil Masyarakat/Konsumen yang Menghubungi ULPK Berdasarkan Jenis
Sarana yang Digunakan Tahun 2011............................................................. 131
Gambar 58. Profil Masyarakat yang Menghubungi PIONas Tahun 2011 ........................... 134
Gambar 59. Profil Masyarakat yang Menghubungi Siker Tahun 2011................................ 134
Gambar 60. Kasus Keracunan yang Dilaporkan ke Rumah Sakit Tahun 2011................... 135
Gambar 61. Rekapitulasi Distribusi Baku Pembanding Total Tahun 2011 ......................... 150
Gambar 62. Distribusi Baku pembanding ke Balai Besar/Balai Pom Tahun 2011.............. 150
Gambar 63. Proporsi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai Tahun 2011 ....................... 159
Gambar 64. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2011................................... 160

viii
Tabel 1. Profil Pegawai Badan POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 ........... 25
Tabel 2. Jumlah Pegawai Badan POM Berdasarkan Usia Tahun 2011 ............................... 27
Tabel 3. Daftar 11 Alat Laboratorium Utama yang Paling Sering Digunakan di Masing-
masing BB/BPOM Tahun 2011 .............................................................................. 30
Tabel 4. Kondisi Wilayah Kerja Balai Besar/Balai POM Tahun 2011 ................................... 32
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Propinsi Tahun 1990 - 2010........................................ 37
Tabel 6. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Propinsi Tahun 2010 - 2011............................. 38
Tabel 7. Cakupan Pemeriksaan Industri Farmasi Pada Balai Besar/Balai POM Tahun
2011....................................................................................................................... 50
Tabel 8. Cakupan Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan Pada Balai Besar/Balai POM Tahun 2011............................................ 53
Tabel 9. Profil Hasil Penilaian Terhadap Klaim Obat Tradisional Tahun 2011...................... 64
Tabel 10. Profil Hasil Penilaian Terhadap Klaim Suplemen Makanan Tahun 2011.............. 71
Tabel 11. Profil Hasil Penilaian Terhadap Kategori Kosmetika Tahun 2011......................... 76
Tabel 12. Profil Alasan Pelaporan Penarikan Kosmetika ..................................................... 80
Tabel 13. Profil Alasan Pelaporan Penarikan Obat Tradisional dan suplemen Makanan
Tahun 2011 ......................................................................................................... 81
Tabel 14. Distribusi Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food
Inspector (DFI) per Propinsi Tahun 2003 - 2011 .................................................. 91
Tabel 15. Profil Agent Etiology KLB Keracunan Pangan Tahun 2011.................................. 97
Tabel 16. Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan Berdasarkan
Laporan Balai Besar/Balai POM Tahun 2011....................................................... 99
Tabel 17. Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan Berdasarkan Bulan
Kejadian Tahun 2011......................................................................................... 100
Tabel 18. Lokasi/Tempat Kejadian KLB Keracunan Pangan Tahun 2011.......................... 100
Tabel 19. Profil Proporsi Angka Kesakitan dan Angka Kematian Pada Kasus KLB
Keracunan Pangan Tahun 2011 ........................................................................ 102
Tabel 20. Produksi/Pengadaan Hewan Percobaan Tahun 2011........................................ 151

ix
Lampiran 1. Standar dan Kriteria Laboratorium Rujukan dan Unggulan............................. 161
Lampiran 2. Pengadaan Bahan Baku Tahun 2011 ............................................................. 163
Lampiran 3. Pengadaan Baku Primer Tahun 2011 ............................................................ 165
Lampiran 4. Persediaan Akhir Baku Pembanding Tahun 2011........................................... 167
Lampiran 5. Daftar Judul MA Tahun 2011 ......................................................................... 171

1
JANUARI 2011
Ø Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengundang menteri dan
pimpinan LPNK untuk memberikan pemaparan mengenai pencapaian kinerja tahun 2010
dan program prioritas tahun 2011. Pada tanggal 4 Januari 2011, Badan POM
menyampaikan Siaran Pers Fokus Prioritas Pengawasan Obat dan Makanan Tahun
2011 kepada media massa yang hadir dalam acara tersebut.
Ø Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Badan POM
diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2011. Dalam paparannya, Kepala Badan POM
menyampaikan materi mengenai isu aktual terkait bidang tugas pengawasan obat dan
makanan. Kesimpulan yang dihasilkan pada kesempatan tersebut antara lain adalah
a). Komisi IX DPR RI meminta badan POM RI agar melakukan penguatan infrastruktur
sistem pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta
melakukan penguatan kerjasama lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan fungsi
pengawasan obat dan makanan; b). Komisi IX DPR RI meminta badan POM RI untuk
memberikan Grand Design pengawasan obat dan makanan di Indonesia serta
rancangan kinerja menyangkut fungsi, tugas pokok, kewenangan dan sarana prasarana,
SDM Badan POM di Indonesia paling lambat bulan Februari minggu kedua tahun 2011
dalam rangka penguatan terhadap pembahasan RUU tentang pengawasan Obat dan
makanan serta pemanfaatan Obat Asli Indonesia; c). Komisi IX DPR RI mendesak badan
POM RI untuk meningkatkan penerapan e-registration dan e-notifikasi kosmetik dalam
rangka harmonisasi ASEAN serta melakukan sosialisasi untuk memaksimalkan
pengetahuan masyarakat dan pembinaan pemenuhan standar untuk industri kecil dan
menengah; d). Komisi IX DPR RI akan menjadwalkan kunjungan lapangan ke badan
POM RI pada masa persidangan III Tahun Sidang 2010 - 2011.
Ø Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono mencanangkan ”Gerakan Menuju Pangan
Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu dan Bergizi” dan ”Satuan Tugas
Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal” di Istana Wakil Presiden pada Senin 31
Januari 2011. Acara pencanangan ini merupakan kegiatan utama dalam rangkaian
peringatan Hari Ulang Tahun Badan POM ke-10 tahun 2011. Selain Wakil Presiden,

2
acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayagunaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Wakil Jaksa Agung, Perwakilan Komisi IX DPR RI, Pimpinan
Asosiasi serta undangan lainnya. Dari Badan POM turut hadir pula pejabat Eselon I, II
dan III serta mantan Direktur Jenderal POM, Drs. Sunarto Prawiro dan Mantan Sekretaris
Utama, Dra. Mawarwati Djamaludin.
FEBRUARI 2011
Ø Pada tanggal 4 Februari 2011, Kepala
Badan POM saat itu, Dra. Kustantinah,
Apt, M.App.Sc, meresmikan gedung
Laboratorium Biomolekuler Balai Besar
POM di Mataram. Pembangunan
Laboratorium Biomolekuler ini merupakan
salah satu wujud semangat BBPOM
di Mataram untuk terus memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB. Laboratorium biomolekuler ini dilengkapi
dengan peralatan terbaru alat PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk pengujian DNA.
Alat ini digunakan untuk menguji kehalalan suatu produk. Dengan adanya Alat PCR ini
maka BBPOM di Mataram menjadi laboratorium unggulan dan rujukan pengujian DNA
dari beberapa BBPOM/BPOM seperti Denpasar, Pontianak, Banjarmasin dan Surabaya
karena belum semua provinsi memiliki alat PCR.
Ø Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH. melakukan
kunjungan ke kantor Badan POM. Dalam kunjungannya, Menteri Kesehatan
berkesempatan meninjau kantor Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Obat dan
Makanan Ilegal, Notifikasi Kosmetik Online dan Registrasi Online Badan POM lainnya.
Ø Menteri Kesehatan, Kepala Badan POM, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia
(IDAI) dan Kepala Kantor Hukum dan Organisasi IPB hadir dalam konferensi pers yang
dilaksanakan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada
tanggal 10 Februari 2011. Konferensi pers ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya
Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA)
RI nomor 2975 K/Pdt/2009 tanggal 29 April
2010 berkaitan dengan gugatan hasil
penelitian yang dilakukan Fakultas
Kedokteran Hewan IPB terhadap 22
sampel susu formula bayi dalam kurun
waktu April - Juni 2006.

3
Ø Kamis, 17 Februari 2011 dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang membahas mengenai RPP
Tembakau dan Permasalahan Hasil Penelitian Susu Formula Berbakteri. Hadir dalam
kesempatan tersebut antara lain adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Kepala Badan POM, perwakilan Kementerian
Lingkungan Hidup dan lainnya.
Ø Komisi IX DPR RI mengundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Kesehatan,
Badan POM, IPB dan YLKI pada tanggal 17 dan 23 Februari 2011 untuk memberikan
penjelasan terkait Putusan Mahkamah Agung mengenai permasalahan susu formula
yang tercemar bakteri.
Ø Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan Launching
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 pada tanggal 28 Februari
2011. Pada kesempatan tersebut Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas juga
menyerahkan Buku RAN-PG 2011-2015 kepada Menteri Kesehatan, Kepala Badan
POM, Sekretaris Jenderal Menteri Pertanian, Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD)-Kementerian Dalam Negeri, UNICEF Representative for
Indonesia, WFP Representative for Indonesia dan Ketua YLKI yang hadir sebagai
undangan dalam acara ini.
MARET 2011
Ø Pada tanggal 2 Maret 2011 bertempat di kantor Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara
Badan POM dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di bidang obat dan
makanan. Pada kesempatan yang sama ditandatangani pula keputusan bersama antara
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Kesehatan dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan terkait pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah melalui pembinaan dan pengawasan di bidang pangan, obat tradisional dan
kosmetik. Kesepakatan bersama ini merupakan bentuk tindak lanjut pencanangan
Gerakan Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu dan Bergizi serta
upaya pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
Ø Kepala Badan POM memenuhi undangan Kementerian Kesehatan untuk menjadi
narasumber dalam pertemuan dengan media yang diselenggarakan pada tanggal
4 Maret 2011 di Kantor Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan tersebut Kepala
Badan POM menyampaikan materi mengenai Notifikasi Kosmetika secara Online.

4
Ø Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB) yang dibentuk Kementerian
Perdagangan beserta kementerian lain dan Badan POM melaksanakan Operasi Pasar di
Semarang pada tanggal 17 Maret 2011. Hasil operasi pengawasan terhadap produk
pangan ilegal tersebut ditemukan sebanyak 47 item (74 kemasan) dengan nilai ekonomi
sebesar Rp. 4.417.500,- (empat juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
Terhadap temuan tersebut dilakukan pengamanan dan pemusnahan produk.
Ø Pada tanggal 18 Maret 2011, Badan POM mengeluarkan siaran pers tentang Penjelasan
Terkait Pengawasan Produk Pangan Olahan Impor Asal Jepang Pasca Gempa dan
Tsunami.
Ø Badan POM menyelenggarakan Lokakarya Jejaring Keamanan Pangan Nasional 2011
tanggal 21 Maret 2011. Tahun ini lokakarya mengambil tema “Meningkatkan Peran dan
Kerjasama Stakeholder dalam Gerakan Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang
Aman, Bermutu dan Bergizi”.
APRIL 2011
Ø Pada tanggal 6 - 9 April 2011 Badan POM menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat
Pusat (Rakorpus) 2011 di Cikarang. Rakorpus ini membahas Kegiatan Prioritas dan
Program Lintas Eselon I serta Penyusunan Rencana Aksi Revitalisasi Sampling dan
Pengujian; Revitalisasi Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal melalui Satuan
Tugas (Satgas) dan Perkuatan Post-Market Survelillance Kosmetik; Implementasi
Rencana Aksi Nasional PJAS menuju Pangan yang Aman, Bermutu dan Bergizi; serta
Revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM.
Ø Dalam rangka peningkatan kompetensi petugas layanan pengaduan konsumen, pada
tanggal 5 – 8 April 2011 Badan POM menyelenggarakan Workshop Pengembangan
Layanan Pengaduan Konsumen di Bogor dengan materi tentang teknik praktis
komunikasi dan substansi mengenai pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini diikuti
30 (tiga puluh) orang petugas ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) dari Balai
Besar/Balai POM serta 17 (tujuh belas) orang peserta dari Badan POM.
Ø Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB) yang dibentuk Kementerian
Perdagangan beserta kementerian lain dan Badan POM melaksanakan Operasi Pasar di
Surabaya pada tanggal 15 April 2011. Operasi yang memfokuskan pada produk pangan
dan non pangan ini melibatkan Badan POM, BBPOM di Surabaya, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian serta Ditjen Bea Cukai. Hasil operasi pengawasan
terhadap produk pangan ilegal tersebut ditemukan sebanyak 7 item (16.864 kemasan)
dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 421.600.000,- (empat ratus dua puluh satu juta enam

5
ratus ribu rupiah). Terhadap temuan tersebut ditindaklanjuti dengan re-eksport 2
kontainer ke negara asal.
Ø Pada tanggal 18-21 April 2011 Badan POM menyelenggarakan Rapat Konsultasi
Regional (Rakonreg) wilayah Timur yang merupakan salah satu kegiatan dalam
rangkaian siklus perencanaan Badan POM. Rakonreg ini diikuti oleh 15 BBPOM/BPOM
di wilayah timur Indonesia Dan bertujuan untuk sosialisasi dan diseminasi arah kebijakan
dan strategi Badan POM tahun 2012, arah kebijakan dan fokus prioritas kedeputian dan
kesektamaan tahun 2012 serta kegiatan prioritas eselon I tahun 2012.
MEI 2011
Ø Kepala Badan POM saat itu, Dra.
Kustantinah, Apt, M.App.Sc, meresmikan
gedung BBPOM di Pekanbaru pada
tanggal 10 - 11 Mei 2011.
Ø Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pejabat eselon II di lingkungan
Badan POM dan BBPOM dalam
penguasaan teknik berkomunikasi yang
efektif, efisien dan sistematis, pada tanggal
12 - 14 Mei 2011 Badan POM
menyelenggarakan pelatihan Public
Speaking yang diikuti oleh pejabat eselon II
di lingkungan Badan POM serta Kepala
Balai Besar POM.
Ø Pada tanggal 18 - 21 Mei 2011 Badan POM menyelenggarakan Rakonreg Wilayah Barat
di Pangkal Pinang, yang bertujuan untuk diseminasi dan sosialisasi Arah Kebijakan dan
Strategi Badan POM tahun 2012, Arah Kebijakan dan Fokus Prioritas Kedeputian dan
Kesestamaan tahun 2012, Revitalisasi Fungsi BB/BPOM serta new initiatives Badan
POM tahun 2012.
Ø Pada tanggal 24 Mei 2011 Badan POM menyebarluaskan siaran pers mengenai Hasil
Pengujian Laboratorium Terhadap Air Dalam Kemasan yang Diberi Label “Air Zam-zam”,
yang diperjualbelikan di Indonesia.

6
Ø Kepala Badan POM menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas
Diponegoro pada tanggal 30 Mei 2011 di Semarang tentang Kerjasama di Bidang
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Ø Pada tanggal 31 Mei 2011 Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB)
kembali melaksanakan operasi pasar di Medan dan melibatkan Badan POM, BBPOM di
Medan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Bareskrim Mabes POLRI, Kementerian Keuangan (Ditjen. Bea Cukai), Kementerian
Perindustrian serta Pemerintah Daerah setempat. Hasil operasi pengawasan terhadap
produk pangan ilegal tersebut ditemukan sebanyak 13 item (17.496 kemasan) dengan
nilai ekonomi sebesar Rp. 437.400.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus
ribu rupiah). Terhadap temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pro-justisia.
JUNI 2011
Ø Pada tanggal 6 Juni 2011, Deputi III Badan POM beserta Plt. Dirjen Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan Nasional dan Arzeti Bilbina hadir sebagai narasumber dalam
talkshow Peduli Pangan Jajanan Anak Sekolah yang ditayangkan di stasiun Metro TV.
Ø Badan POM mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun 2010. Penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011 di kantor
Badan POM dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan Badan POM, Kepala Balai
Besar/Balai POM serta undangan media.
JULI 2011
Ø Menindaklanjuti RDP dengan Komisi IX DPR RI, Tim Nasional Survei Cemaran Mikroba
pada Formula Bayi yang Beredar di Indonesia yang terdiri dari Kementerian Kesehatan,
Badan POM dan IPB melakukan pengambilan dan pengujian sampel formula bayi. Hasil
survei yang menunjukkan semua formula bayi yang beredar di Indonesia memenuhi
syarat keamanan, manfaat dan mutu Badan POM disampaikan pada konferensi pers
yang dilaksanakan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8
Juli 2011. Hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers ini adalah Menteri
Kesehatan, Kepala Badan POM, Rektor IPB, Kepala Badan Litbangkes Kemenkes dan
perwakilan Kejaksaan Agung sebagai kuasa hukum Kemenkes dan Badan POM. Menteri
Kominfo bertindak sebagai moderator.
Ø Kepala Badan POM hadir sebagai narasumber Pertemuan Sosialisasi Program Kerja
Kesehatan Terkait Vaksin Tahun 2011. Pertemuan ini mengangkat tema "Penggunaan

7
Vaksin yang Berkualitas, Penanganan Sistem Cold Chain yang Tepat dan Monitoring
Evaluasi yang Baik Merupakan Kunci Keberhasilan Program Imunisasi”.
Ø Kepala Badan POM meresmikan gedung dan laboratorium BBPOM di Makassar pada
tanggal 12 Juli 2011. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Pemusnahan Barang Bukti
Hasil Temuan BBPOM di Makassar.
Ø Badan POM berpatisipasi dengan mendirikan gerai yang memberikan informasi seputar
Badan POM dan kegiatan pengawasannya pada acara Festival Anak Indonesia 2011 di
Silang Monas Jakarta pada tanggal 16-17 Juli 2011. Acara ini merupakan rangkaian
kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2011. Diselenggarakan oleh Kemenkes
dan mengambil tema "Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia".
Ø Pada tanggal 19 - 20 Juli 2011, Badan
POM melakukan kegiatan workshop
Satuan Tugas Pemberantasan Obat
dan Makanan Ilegal di Lippo Village,
Tangerang, Banten yang dihadiri oleh
50 orang peserta. Hadir sebagai
narasumber Badan POM RI (Deputi I
Bidang Pengawasan Produk Terapetik
dan NAPZA serta Kepala Pusat
Penyidikan Obat dan Makanan Badan
POM), Ditjen Binfar Kementerian Kesehatan, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, NCB-
Interpol, Kejaksaan Agung. Forum tersebut menyepakati pencanangan Gerakan
Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan melakukan penangkalan dan
pencegahan serta penegakan hukum.
Ø Dalam rangka perlindungan konsumen, Tim TPBB kembali melaksanakan operasi pasar
di Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 2011. Ikut dalam kegiatan ini antara lain Wakil
Mendag, Kepala Badan POM, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini merupakan daerah pengawasan keempat setelah
Semarang, Surabaya dan Medan. Badan POM menemukan setidaknya 7 (tujuh)
minuman impor asal Thailand dan Malaysia. Hasil operasi pengawasan terhadap produk
pangan ilegal tersebut ditemukan sebanyak 22 item (8.821 kemasan) dengan nilai
ekonomi sebesar Rp. 35.978.500,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh
delapan ribu lima ratus rupiah). Terhadap temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pro-
justisia.
Ø Dalam rangka mensosialisasikan kinerja Badan POM, pada tanggal 27 Juli 2011 Badan
POM melakukan media visit ke Harian Kompas, kompas.com dan Kompas TV.

8
AGUSTUS 2011
Ø Pada tanggal 9 Agustus 2011 Tim TPBB yang terdiri dari Menteri Perdagangan, Kepala
Badan POM, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri kembali melaksanakan operasi pasar di Makassar. Hasil
operasi pengawasan terhadap produk pangan ilegal tersebut ditemukan sebanyak 1 item
(20 kemasan) dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu
rupiah). Terhadap temuan tersebut telah dilakukan pengamanan produk.
Ø Pada tanggal 10 Agustus 2011 Badan POM melaksanakan konferensi pers untuk
menyampaikan hasil kinerja intensifikasi pengawasan produk pangan menjelang Idul Fitri
tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan POM.
Ø Pada tanggal 16 Agustus 2011, Badan POM menyelenggarakan promosi ULPK di
wilayah Jakarta, yaitu di SD Pela Mampang Jakarta Selatan yang melibatkan murid,
orang tua murid dan pengajar. Kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini dikemas dalam
bentuk tanya jawab seputar keamanan produk obat dan makanan serta simulasi tentang
hotline ULPK dengan orang tua murid dan guru. Sedangkan bagi siswa-siswi kelas 4 s/d
6 diadakan game pembuatan komik tentang obat dan makanan. Simulasi dan game ini
diharapkan dapat membuat para murid, orang tua murid serta guru dan tenaga di
sekolah mengingat nomor telepon hotline ULPK Badan POM, sehingga setiap ULPK
dapat menjadi rujukan mereka dalam mencari informasi tentang keamanan dan
kemanfaatan produk obat dan makanan.
SEPTEMBER 2011
Ø Pada tanggal 14 - 16 September 2011 Badan POM menyelenggarakan Workshop
Penyusunan Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat
Asli Indonesia di Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon I dan pejabat
eselon II di lingkungan Badan POM, Tenaga Ahli Badan Legislatif (Baleg) DPR dan
beberapa orang Narasumber ahli.
Ø Dalam rangka mensosialisasikan Jamu sebagai Brand Indonesia, pada tanggal 14
September 2011 Badan POM menyelenggarakan talkshow dengan tema “Mari
Tingkatkan Minum Jamu Indonesia” di Metro TV. Hadir sebagai narasumber adalah
Kepala Badan POM saat itu, Dra.Kustantinah, Apt., M.App.Sc dan Ketua GP Jamu
(Charles Saerang).
Ø Pada tanggal 19 - 20 September 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
menyelenggarakan Rakernas Akuntansi 2011 dengan tema “Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang Berkualitas”. Pada acara tersebut,

9
Pemerintah Republik Indonesia memberi penghargaan kepada Badan POM atas
keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2010 dengan
capaian standar tertinggi dalam akuntabilitas dan pelaporan keuangan.
Ø Pada tanggal 22 September 2011 Badan POM mengadakan talkshow di Metro TV
dengan tema "Mari Lestarikan Budaya Minum Jamu". Hadir sebagai narasumber pada
kesempatan tersebut adalah Deputi II Badan POM (Drs. Ruslan Aspan, MM) dan
Pengusaha Obat Tradisional dan Kosmetika Indonesia (Putri Kusumawardhani).
OKTOBER 2011
Ø Pada tanggal 5 Oktober 2011 Kepala Badan POM menyampaikan Siaran Pers "Operasi
Pangea IV Berantas Obat Ilegal Online" dan "Hasil Pengawasan Obat Tradisional
Mengandung Bahan Kimia Obat". Turut hadir sebagai narasumber pada kesempatan
tersebut antara lain adalah Deputi II, Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan,
Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Kasubdit Pengelolaan Opini Publik Kemenkominfo,
dan Ketua GP Jamu.
Ø Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, pada tanggal 8 Oktober
2011 Badan POM menyelenggarakan diskusi panel dengan tema "Peringatan Kesehatan
Bergambar Pada Label Rokok". Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan POM dan
diikuti oleh peserta dari beberapa Sekolah Menengah Umum dan Universitas di Jakarta.
Ø Pada tanggal 20 Oktober 2011 Badan POM menyelenggarakan Penggalangan
Komitmen Badan POM untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Penerapan
QMS Badan POM melalui penyerahan dokumen QMS kepada seluruh unit kerja di
Badan POM. Acara ini dihadiri oleh pejabat eselon I dan II Badan POM, Kepala
BBPOM/BPOM serta Manajer Representatif di setiap unit kerja Badan POM.
Ø Dalam rangka meninjau kesesuaian antara dokumen usulan RB Badan POM dengan
kenyataan yang ada di lapangan, pada tanggal 27 Oktober 2011 Tim Unit Pengelola
Reformasi Birokrasi Nasional melakukan verifikasi lapangan ke kantor Badan POM.
NOVEMBER 2011
Ø Daerah Kelapa Gading dan Sunter Jakarta menjadi daerah keenam yang menjadi
sasaran operasi pasar Tim TPBB yang dilaksanakan tanggal 3 November 2011. Turut
serta dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Mendag, Kepala Badan POM, Dirjen
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta Kepala BBPOM di Jakarta. Daerah ini
merupakan daerah pengawasan keenam setelah Semarang, Surabaya, Medan,
Pekanbaru dan Makassar. Hasil operasi pengawasan terhadap produk pangan ilegal
pada tanggal 4 Desember 2010, 12 Agustus 2011 dan 3 November 2011, telah

10
ditemukan sebanyak 1.043 item (39.611 kemasan) dengan nilai ekonomi sebesar Rp.
827.119.834.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta
delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Terhadap temuan tersebut telah
ditindaklanjuti dengan pro-justisia.
Ø Pada tanggal 11 November 2011
Badan POM melakukan Sosialisasi
Single Sign On (SSO) dan
Indonesia National Trade Repository
(INTR) kepada seluruh importir
terdaftar di Badan POM dan dihadiri
oleh 100 importir kosmetik, 100
importir obat serta 150 importir
pangan.
Ø Sekitar 2000 siswa tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah
Umum (SMU) di Jawa Barat dan DKI Jakarta bersama dengan Kepala Badan POM,
Deputi III Badan POM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung serta beberapa
undangan lainnya dalam acara “Festival Sehat Jajanan Sekolahku” membacakan Ikrar
Peduli PJAS di Lapangan Saparua Bandung pada tanggal 19 November 2011.
Pembacaan ikrar ini merupakan salah satu kegiatan dalam “Festival Sehat Jajanan
Sekolahku” yang diselenggarakan Badan POM bersama instansi terkait menjangkau
sasaran yang lebih luas dalam mewujudkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi.
Acara ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai Pemrakarsa Peduli Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Pertama di Indonesia dan untuk itu diberikan Piagam
MURI kepada Badan POM.
Ø Pada tanggal 20-23 November 2011 Badan POM menyelenggarakan Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Badan POM tahun 2011 dengan tema "Perkuatan Akuntabilitas
Pengadaan Barang dan Jasa serta Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Untuk
Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi". Rakernas kali ini dilaksanakan di Serang
dan diikuti oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat dan seluruh Balai
Besar/Balai POM.
Ø Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Badan POM
diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011. Pada kesempatan ini, Kepala Badan
POM menyampaikan paparan mengenai Upaya Mewujudkan Kinerja Badan POM
Menjadi Lebih Efektif dan Efisien.

11
Ø Kepala Badan POM menyampaikan hasil temuan Badan POM terkait kopi yang dicampur
dengan Bahan Kimia Obat pada konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Wartawan
Badan POM pada tanggal 25 November 2011.
DESEMBER 2011
Ø Badan POM bekerjasama dengan UGM dalam melaksanakan Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Kepemimpinan dan Manajerial dalam Pengawasan Obat dan Makanan di
Yogyakarta pada tanggal 2-3 Desember 2011. Pelatihan ini diikuti oleh jajaran Eselon II
Badan POM dan Kepala BBPOM/BPOM.
Ø Tim PIC/S kembali mengunjungi Badan POM pada tanggal 5-9 Desember 2011 sebagai
tindak lanjut terhadap hasil assessment yang dilakukan pada Desember 2010 untuk
mengetahui perkembangan dan perbaikan yang telah dilakukan Badan POM terkait
proses dan cara kerja inspeksi dalam rangka pengajuan Badan POM sebagai anggota
PIC/S.
Ø Badan POM melaksanakan kegiatan Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan di Daerah
dengan tema "Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Intensifikasi
Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah", kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal
11-13 Desember 2011 di Samarinda ini dihadiri oleh Deputi III Badan POM, Sekda Prov.
Kaltim dan Kepala BBPOM di Samarinda.
Ø Kementerian Perdagangan dan Badan POM sebagai Tim TPBB menyelenggarakan
konferensi pada tanggal 12 Desember 2011 yang ditujukan untuk menyampaikan hasil
pengawasan Tim TPBB selama tahun 2011. Hadir sebagai narasumber pada
kesempatan tersebut adalah Wakil Mendag, Kepala Badan POM, dan perwakilan Pusat
Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM).
Ø Kepala Badan POM meresmikan gedung kantor BBPOM di Bandar Lampung pada
tanggal 21 Desember 2011. Acara peresmian dihadiri oleh perwakilan Pemerintah
Daerah, pelaku usaha dan undangan lainnya.
Ø Dalam rangka memperingati Hari
Ibu ke-83, Badan POM
melaksanakan upacara bendera
pada tanggal 22 Desember 2011.
Dalam rangkaian upacara
dilaksanakan penganugerahan dan
penyematan Tanda Kehormatan
Satya Lancana Karyasatya dan Pin

12
Purna Bakti. Selain itu dilakukan Penyerahan Piagam MURI oleh Jaya Suprana kepada
Kepala Badan POM untuk Kegiatan Ikrar PJAS di Bandung.
Ø Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan National Single Window (NSW) bersama
para menteri dan pejabat terkait meresmikan peluncuran sistim Single Sign On (SSO),
Indonesia National Trade Repository (INTR) dan Penerapan Buku Tarif Kepabeanan
Indonesia (BTKI) 2012 di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada
tanggal 29 Desember 2011. Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri
Kesehatan, Kepala Badan POM, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri
Perhubungan serta undangannya lainnya. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan
press release mengenai peluncuran SSO ini.
Ø Sebagai penutup tahun 2011, Badan POM menyelenggarakan konferensi pers untuk
menyampaikan Kinerja Badan POM selama tahun 2011 dan Fokus di tahun 2012. Pada
Tahun 2012, Badan POM akan memfokuskan pengawasan obat dan makanan pada
beberapa hal : peningkatan status gizi anak melalui rencana aksi nasional pangan
jajanan anak sekolah (PJAS), penapisan dan intensifikasi post-market kosmetika,
serta peningkatan daya saing industri farmasi nasional. Sementara penguatan
pengawasan dilakukan melalui elektronisasi registrasi (e-registration), pengembangan
penerapan QMS, serta pengawasan produk ilegal dan palsu yang dipromosikan melalui
media online.

13
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, bahwa
dalam melaksanakan tugasnya Badan POM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan,
khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya
serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.
Selanjutnya lingkup tugas dan fungsi lebih spesifik Badan POM tercakup dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif di tingkat internasional, maka
dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Badan Pengawas Obat dan
Makanan menyelenggarakan fungsinya yang mencakup pengawasan full spectrum, melalui
berbagai kegiatan sebagai berikut:

14
a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar;
b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang Obat dan Makanan berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik;
c. Penilaian produk sebelum beredar (pre market evaluation) terhadap persyaratan
keamanan terhadap tubuh manusia, manfaat bagi kesehatan, dan mutunya;
d. Pengamatan produk setelah beredar (Post marketing vigilance) melalui sampling dan
pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi/ritel;
e. Penilaian ( pre-review) dan pemantauan (pasca-audit) iklan dan promosi produk;
f. Riset untuk mendukung kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan;
g. Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat utamanya peringatan publik (public
warning).
h. Penyidikan dan penegakan hukum;
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat dinamika lingkungan strategis yang
telah dilakukan analisis situasinya, maka segenap jajaran Badan POM bercita-cita
menjadikan Badan POM sebagai institusi sebagaimana yang dinyatakan dalam visi sebagai
berikut :
Visi tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 tanggal 3 November 2010. Pernyataan visi Badan POM
tersebut disesuaikan dengan tuntutan yang berkembang di bidang pengawasan obat dan
makanan.
Untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Badan POM telah pula menetapkan
misi yang harus diembannya, dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 tanggal 3 November 2010, yaitu :
Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel
dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat

15
Penyesuaian organisasi dan tata kerja Badan POM dilakukan berdasarkan Keputusan
Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Badan POM Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Penyesuaian juga terjadi dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan
POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan
oleh unit-unit Badan Pengawas Obat dan Makanan di pusat, maupun oleh Balai Besar/ Balai
POM yang ada di seluruh Indonesia.
Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja Badan POM dapat
dikelompokkan sebagai berikut; Sekretariat, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I, II, dan III)
dan unit penunjang teknis (Pusat-Pusat) yang melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Sekretariat Utama.
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan,
pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan
POM.
1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market
berstandar internasional
2. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di
berbagai lini
4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari
obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan
5. Membangun organisasi pembelajar (Learning Organization)

16
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran,
penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan,
serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan POM;
b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penyusunan peraturan perundang-
undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan dan
bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Badan POM;
c. Pembinaaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
d. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-
unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM;
e. Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas deputi di lingkungan Badan POM;
f. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala, sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Deputi I (Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif).
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan
produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
b. Penyusunan rencana pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif;
c. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan
teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi;
d. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,
teknis di bidang standardisasi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah
tangga;
e. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,

17
teknis di bidang pengawasan produksi produk terapetik dan perbekalan kesehatan
rumah tangga;
f. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,
teknis di bidang pengawasan distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan
rumah tangga;
g. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,
teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
h. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
i. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapetik dan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif;
j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.
3. Deputi II (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk
Komplemen).
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat
tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan
obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
b. Penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk
komplemen;
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di
bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk
komplemen;

18
bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
bidang obat asli Indonesia;
g. Pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
h. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat
tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
i. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan
produk komplemen;
j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.
4. Deputi III (Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya).
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
b. Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
bidang penilaian keamanan pangan;
bidang standardisasi keamanan pangan;
bidang inspeksi dan sertifikasi produk pangan;
bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;

19
g. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,
bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
h. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
i. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya;
j. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya;
k. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugas.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Daerah.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM terdiri atas:
a. 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) , dan
b. 12 (dua belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan
berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan
bahan berbahaya;
c. Pelaksanaan pengujian laboratorium dan penilaian mutu produk secara
mikrobiologi;
d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi;
e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum;
f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi;
g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konsumen;
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang
tugasnya.

20
6. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN).
Mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPOMN menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pengujian laboratorium, dan penilaian mutu produk terapetik,
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
c. Pembinaan mutu laboratorium PPOMN;
d. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium pengawasan obat dan makanan;
e. Penyediaan baku pembanding dan pengembangan metoda analisa pengujian;
f. Pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan;
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat.
7. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap
perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat
adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk
sejenis lainnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat
dan makanan.
8. Pusat Riset Obat dan Makanan.
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan
dan produk terapetik.

21
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Riset Obat dan Makanan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan;
b. Pelaksanaan riset obat dan makanan;
c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan.
9. Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM).
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi
keamanan pangan, informasi keracunan dan teknologi informasi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, PIOM mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pelayanan informasi obat;
c. Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
d. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi;
e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan
makanan;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Inspektorat.
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan POM.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional.
b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan,
penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh
unsur atau unit di lingkungan Badan POM.
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

22
KEPALA
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT UTAMA
1. Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Biro Kerja Sama Luar Negeri
3. Biro Hukum dan Humas
4. Biro Umum
Pusat
Pengujian
Obat dan
Makanan
Nasional
Pusat
Penyidikan
Obat dan
Makanan
Pusat
Riset
Obat dan
Makanan
Pusat
Informasi
Obat dan
Makanan
DEPUTI I
Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan
NAPZA
1. Dit. Penilaian Obat
dan Produk
Biologi
2. Dit. Standardisasi
Produk Terapetik
dan PKRT
3. Dit. Pengawasan
Produksi Produk
Terapetik dan
PKRT
4. Dit. Pengawasan
Distribusi Produk
Terapetik dan
PKRT
5. Dit. Pengawasan
NAPZA
DEPUTI II
Bidang Pengawasan
Obat Tradisional
(OT), Kosmetik dan
Produk Komplemen
1. Dit. Penilaian OT,
Suplemen
Makanan dan
Kosmetik
OT, Kosmetik
dan Produk
Komplemen
3. Dit. Inspeksi dan
Sertifikasi OT,
Kosmetik dan
Produk
Komplemen.
4. Dit. Obat Asli
Indonesia
DEPUTI III
Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan
Berbahaya
1. Dit. Penilaian
Keamanan
Pangan
Produk Pangan
3. Dit. Inspeksi dan
Sertifikasi
Pangan
4. Dit. Surveilans
dan Penyuluhan
Keamanan
Pangan
5. Dit. Pengawasan
Produk dan
Bahan Berbahaya
BALAI dan BALAI
BESAR POM
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

23
Badan POM mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah
dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Produk-
produk di bawah pengawasan Badan POM merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi
sekaligus juga berisiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan
masyarakat apabila tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, maupun mutu. Karena
itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (Good Regulatory Practices) agar
keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang strategis karena selain berdampak
pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya
saing mutu produk di pasar lokal, regional maupun global. Peran ganda pengawasan ini
sejalan dengan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam agenda tersebut,
kebijakan pembangunan, antara lain diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak-hak masyarakat atas makanan dan kesehatan, di samping hak-hak lainnya.
Menyadari bahwa Obat dan Makanan merupakan unsur penting dalam pencapaian derajat
kesehatan yang optimal, sementara konsumen masih dominan dalam penentuan belanja
kesehatan karena 70% dari total pembiayaan untuk kesehatan masih bersumber dari dana
masyarakat, maka upaya pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di pasar memiliki
arti penting dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Peran perlindungan
konsumen terhadap berbagai risiko kesehatan dari produk Obat dan Makanan yang tidak
memenuhi ketentuan ini sejalan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Pengawasan Obat dan Makanan juga memberi kontribusi dalam peningkatan devisa dan
perekonomian karena hanya produk yang memenuhi persyaratan yang dapat diterima untuk
diperdagangkan baik di tingkat lokal, regional maupun global.

24
A. UMUM
Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia yang merupakan bagian integral dari
pembangunan kesehatan secara umum harus dapat mengantisipasi perubahan
lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik. Perubahan-perubahan
tersebut, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada sistem
pengawasan Obat dan Makanan, harus dapat diantisipasi secara cepat dan tepat. Dalam
upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal, Badan POM
berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan
menyeluruh.
Tugas kepemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan mempunyai lingkup
yang luas dan kompleks, menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak
dengan sensitifitas publik yang tinggi serta berimplikasi luas pada keselamatan dan
kesehatan konsumen. Untuk itu pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya
pada produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara
komprehensif dan sistematik, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, cara-cara
produksi, distribusi, penyimpanan, sampai produk tersebut siap dikonsumsi oleh
masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pasar global, pengawasan harus dilakukan mulai
dari produk masuk di entry point sampai beredar di pasar. Pada seluruh mata rantai
tersebut harus ada sistem yang memiliki mekanisme yang dapat mendeteksi kualitas
produk sehingga secara dini dapat dilakukan pengamanan jika terjadi degradasi mutu,
produk sub standar, kontaminasi dan hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan
masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas kepemerintahan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat,
memiliki integritas dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan

25
untuk melaksanakan penegakan hukum, maka pemerintah memberi mandat kepada
Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas tersebut.
1. Internal
a) SDM
Jumlah SDM yang dimiliki Badan POM untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2011 adalah sejumlah 3.650 orang,
yang tersebar di unit pusat dan Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia.
No Unit Kerja
S3
S2
Apoteker/
Profesi
S1
NON
Jumlah
1 Badan POM di Pusat 5 137 392 252 299 1.085
2 Balai Besar POM di Banda Aceh 9 29 11 30 79
3 Balai Besar POM di Medan 5 43 15 65 128
4 Balai Besar POM di Pekanbaru 3 32 9 53 97
5 Balai POM di Jambi 1 26 7 36 70
6 Balai Besar POM di Padang 8 29 12 51 100
7 Balai POM di Bengkulu 5 17 8 34 64
8 Balai Besar POM di Palembang 6 25 21 37 89
9 BalaiBesar POM di Bandar Lampung 3 37 12 51 103
10 Balai Besar POM di Jakarta 6 44 12 47 109
11 Balai Besar POM di Bandung 5 53 22 61 141
12 Balai Besar POM di Semarang 7 39 29 62 137
13 Balai Besar POM di Surabaya 1 59 46 36 142
14 Balai Besar POM di Yogyakarta 9 35 22 51 117
15 Balai Besar POM di Mataram 4 23 12 43 82
16 Balai POM di Kupang 6 20 14 22 62
17 Balai Besar POM di Denpasar 3 31 30 40 104
18 Balai POM di Ambon 1 15 8 31 55
19 Balai Besar POM di Samarinda 31 14 27 72
20 Balai Besar POM di Pontianak 2 26 13 32 73
Tabel 1
PROFIL PEGAWAI BADAN POM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2011

26
No Unit Kerja
S3
S2
Apoteker/
Profesi
S1
NON
Jumlah
21 Balai Besar POM di Banjarmasin 3 25 14 40 82
22 Balai POM di Palangkaraya 2 23 9 31 65
23 Balai Besar POM di Makassar 11 52 19 42 124
24 Balai Besar POM di Manado 6 32 16 30 84
25 Balai POM di Kendari 5 19 14 26 64
26 Balai POM di Palu 2 22 10 24 58
27 BalaiBesar POM di Jayapura 1 26 15 33 75
28 Balai POM di Serang 19 12 18 49
29 Balai POM di Batam 17 7 19 43
30 Balai POM di Pangkal Pinang 17 7 17 41
31 Balai POM di Gorontalo 1 15 9 18 43
32 Balai POM Manokwari 9 1 3 13
TOTAL 5 252 1.282 702 1.409 3.650
Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa sekitar 38,60% pegawai Badan POM adalah
non sarjana. Tiga Balai Besar/Balai POM dengan persentase SDM non sarjana
terbesar berturut-turut adalah Balai POM di Ambon (56,36%), Balai Besar POM di
Pekanbaru (54,64%) dan Balai POM di Bengkulu (53,13%).
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
S3 S2 Apoteker /
Profesi
S1 NON
0,14%
6,90%
35,12%
19,23%
38,60%
Gambar 2
PROFIL PEGAWAI BADAN POM
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2011

27
Dengan tantangan yang semakin kompleks, Badan POM harus melakukan
peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk
menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis.
Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi
perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan
SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.
Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah,
dan sistematis dalam kerangka Human Capital Management (HCM). HCM harus
mencakup pengadaan, pengembangan, dan pendayagunaan SDM sesuai
kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus
mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan organisasi. Pada RPJMN
2010 - 2014, Badan POM telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan
kompetensi SDM melalui tugas belajar maupun pelatihan teknis dan manajerial
dengan target 338 pegawai yang ditingkatkan pendidikannya pada akhir 2014.
No
Unit
Kerja/BB/BPOM
RentangUsia
Jumlah
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>55
1 Pusat 14 221 281 78 80 141 176 94 1.085
2 Banda Aceh 2 17 16 8 7 10 13 6 79
3 Medan 2 18 16 12 15 17 37 11 128
4 Pekanbaru 1 15 12 6 20 17 16 10 97
5 Jambi 1 9 12 10 12 12 10 4 70
6 Padang 2 9 13 11 20 21 18 6 100
7 Bengkulu 1 11 11 6 6 15 10 4 64
8 Palembang 3 15 10 6 18 13 18 6 89
9 Bandar Lampung 1 11 10 10 21 21 21 8 103
10 Jakarta 2 10 25 10 10 21 19 12 109
11 Bandung 2 9 35 11 28 18 27 11 141
Tabel 2
JUMLAH PEGAWAI BADAN POM BERDASARKAN USIA
TAHUN 2011

28
No
Unit
Kerja/BB/BPOM
RentangUsia
Jumlah
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
>55
12 Semarang 15 35 5 24 22 26 10 137
13 Surabaya 1 12 24 11 18 39 28 9 142
14 Yogyakarta 1 7 34 24 12 19 13 7 117
15 Mataram 1 12 17 9 9 9 17 8 82
16 Kupang 1 19 15 8 6 4 7 2 62
17 Denpasar 10 22 15 19 19 13 6 104
18 Ambon 3 10 14 7 3 8 8 2 55
19 Samarinda 1 18 14 7 11 8 9 4 72
20 Pontianak 1 19 15 10 5 5 17 1 73
21 Banjarmasin 1 12 14 10 13 11 17 4 82
22 Palangkaraya 12 15 10 10 7 8 3 65
23 Makassar 14 21 7 27 35 17 3 124
24 Manado 1 22 16 10 12 10 10 3 84
25 Kendari 1 13 11 8 12 9 5 5 64
26 Palu 1 15 7 5 6 13 5 6 58
27 Jayapura 2 17 20 7 5 10 11 3 75
28 Serang 2 33 7 2 2 2 1 49
29 Batam 5 32 2 1 2 1 43
30 Pangkal Pinang 3 32 4 2 41
31 Gorontalo 4 27 6 3 2 1 43
32 Manokwari 9 1 1 1 1 13
Jumlah 60 705 755 328 435 538 581 248 3.650
Dari 3.560 orang pegawai Badan POM, 22,71% diantaranya berusia > 50 tahun
dan 20,96% berada pada usia < 30 tahun.

29
Jika melihat komposisi pegawai Badan POM berdasarkan usia, Badan POM
harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi
kekosongan kompetensi SDM di posisi-posisi strategis. Mempersiapkan
pemimpin lapis ke dua (second layer leader), terutama di Balai Besar / Balai
POM, harus dimulai dari sekarang agar pada saat yang tepat telah siap untuk
memimpin organisasi. Peningkatan soft competency tidak kalah pentingnya
dengan peningkatan hard competency untuk menghasilkan SDM yang mampu
menjadikan Badan POM sebagai organisasi yang handal. Soft competency akan
membentuk pribadi-pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan
menyelesaikan masalah serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif,
baik secara internal maupun eksternal.
b) Peralatan laboratorium
Pengujian laboratorium merupakan back bone pengawasan yang dilaksanakan
oleh Badan POM. Laboratorium Badan POM yang tersebar di seluruh Indonesia
harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan
pengawasan obat dan makanan. Untuk menunjang pengujian, saat ini
laboratorium Badan POM, baik di pusat maupun di Balai Besar / Balai POM telah
dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat akurasi yang
memadai agar dapat menghasilkan data hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.
Berikut ini adalah data 11 alat laboratorium utama yang paling sering digunakan
di masing-masing Balai Besar/Balai POM.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ≥ 50
60
705
755
328
435
538
581
248
Gambar 3
KOMPOSISI PEGAWAI BADAN POM BERDASARKAN USIA
TAHUN 2011

30
No BBPOM/BPOM
Timbangan Spektrofotometer
HPLC
GC
LC-MSMS
GC-MS
AlatUjiKondom
SmokingMachine
AAS
PCR
DissolutionTester
SemiMikro
Mikro+Meja
Analitik
TopLoading
Total
UV-Vis
Vis
IR/FTIR
Total
Standar Minimum 5 2 8 7 22 4 1 1 6 7 2 - 1 - - 1 1 2
1 Banda Aceh 4 4 8 2 2 4 1
2 Medan 1 13 4 18 6 1 7 7 2 2 4
3 Pekanbaru 6 1 5 5 17 5 5 5 2 1 3
4 Jambi 1 1 10 6 18 3 3 5 1 1 3
5 Padang 11 3 14 5 5 6 1 1 2
6 Bengkulu 1 1 7 5 14 3 3 6 1 1 2
7 Palembang 1 7 6 14 3 3 6 3 1 2
8 B. Lampung 2 11 7 20 4 4 6 2 1 2
9 Jakarta 1 5 6 1 1 5 2 2 3
10 Bandung 2 1 5 10 18 4 4 7 1 1 4
11 Semarang 1 14 6 21 4 4 8 3 1 2 5
12 Surabaya 6 13 19 1 1 5 2 1
13 Yogyakarta 10 5 15 6 2 8 8 2 3
14 Mataram 2 1 10 6 19 7 7 6 1 1 1 1 3
15 Kupang 7 5 12 5 1 6 6 1 1 2
16 Denpasar 1 7 6 14 4 2 6 7 1 1 3
17 Ambon 1 9 5 15 4 4 7 4 1 2
18 Samarinda 2 1 4 4 11 2 2 6 2 1 3
19 Pontianak 2 6 7 15 4 4 6 3 1 2
20 Banjarmasin 6 1 7 0 2 1 2
21 Palangkaraya 3 1 3 7 3 3 3 1 2 1 1
22 Makassar 2 5 5 12 2 1 3 5 1 1
23 Manado 3 3 3 9 3 3 4 2 1 2
24 Kendari 3 6 5 14 3 3 6 1 1 3
25 Palu 1 13 3 17 4 4 4 2 1 2
26 Jayapura 1 3 5 9 5 5 6 2 1 2
27 Serang 2 2 10 12 26 3 3 6 1 1 2
28 Batam 4 1 10 7 22 3 3 7 1 1 2
29 Pangkal Pinang 2 2 5 7 16 3 3 7 2 1 2
30 Gorontalo 4 1 7 3 15 2 2 7 1 1 3
Total 41 19 216 166 442 103 3 5 111 173 42 0 4 0 1 34 2 71
Sumber : LAPTAH Balai Besar/Balai POM Tahun 2011
Tabel 3
DAFTAR 11 ALAT LABORATORIUM UTAMA
YANG PALING SERING DIGUNAKAN DI MASING-MASING BB/BPOM
TAHUN 2011

31
Dari Tabel 3 dapat diketahui kondisi 11 alat laboratorium utama yang paling
sering digunakan pada masing-masing Balai Besar/Balai POM di seluruh
Indonesia. Dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai POM,
masih terdapat gap yang signifikan pada alat laboratorium yang dimiliki Balai
Besar/Balai POM. Sesuai dengan Grand Strategy Badan POM 2010-2014,
terutama pilar ke 2, yaitu Mewujudkan laboratorium Badan POM yang handal,
maka strategi Badan POM untuk mewujudkan hal tersebut adalah memenuhi
Standar Minimum Laboratorium, baik SDM, bangunan, maupun peralatan
laboratorium agar memenuhi kaidah Good Laboratory Practices (GLP).
c) Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) - Full Spectrum
Pengawasan Obat dan Makanan memiliki aspek permasalahan yang berdimensi
luas dan kompleks. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan
obat dan makanan maka harus dikembangkan Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan (SISPOM) yang melibatkan peran dan tanggung jawab semua pihak
yang terkait dalam satu jaringan yang bersinergi semenjak awal proses suatu
produk hingga produk tersebut beredar di masyarakat. SISPOM yang
dikembangkan mencakup 3 komponen yaitu :
1) Komponen Pengawasan oleh Produsen/Pelaku Usaha, yaitu sistem
pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara produksi yang
baik atau GMP dan pemantauan mutu produk yang telah diedarkan, karena
secara hukum produsen bertangggung jawab atas mutu dan keamanan
produk yang dihasilkannya;
2) Komponen Pengawasan oleh Pemerintah, yang dilakukan melalui
penyusunan peraturan dan standardisasi, penilaian keamanan, manfaat dan
mutu produk sebelum diedarkan, inspeksi, sertifikasi, pengambilan sampel
dan pengujian laboratorium terhadap produk yang telah ada di peredaran,
peringatan kepada publik (public warning) terhadap produk yang ditemukan
dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan dan penegakan hukum serta
KIE kepada masyarakat;
3) Komponen Pengawasan oleh masyarakat, yang dilakukan terutama oleh
masyarakat konsumen dengan cara meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran mengenai kualitas produk yang digunakannya, karena pada
akhirnya masyarakat sendirilah yang menentukan penggunaan suatu produk.
Masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran yang tinggi akan
mampu membentengi dirinya sendiri dari penggunaan produk yang tidak

32
memenuhi syarat. Disamping itu masyarakat yang telah diberdayakan akan
mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas
produknya (community empowerment induce voluntary compliance).
2. Eksternal
a) Coverage Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi
Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM sangatlah
kompleks. Selain kompleksitas permasalahan di bidang komoditi yang diawasi,
jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang terus meningkat
menuntut perkuatan sistem pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Kondisi
saat ini, dari total 64.144 sarana produksi serta 243.158 sarana distribusi Obat
dan Makanan yang tersebar di 30 propinsi, cakupan pengawasan yang dilakukan
oleh Badan POM pada tahun 2011 hanya sekitar 14,75%. Rendahnya cakupan
pengawasan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah kondisi
geografis yang menyebabkan waktu perjalanan ke wilayah kerja semakin lama,
sehingga jumlah sarana yang dapat dijangkau semakin rendah. Dari 30 Balai
Besar /Balai POM yang tersebar di 30 ibukota propinsi, lama waktu perjalanan
terjauh ke wilayah kerja adalah 5 hari. Berikut ini adalah data kondisi wilayah
kerja Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.
No
Balai Besar/
Balai POM
Luas
Wilayah
Kerja (km2)
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah
Sarana
Produksi
Obat dan
Makanan
Jumlah
Sarana
Distribusi
Obat dan
Makanan
Lama Waktu
Perjalanan ke
Wilayah Kerja (Jam)
Kab Kota Terdekat Terjauh
1 Banda Aceh 353.745,63 18 5 515 3.414 2 25
2 Medan 71.680,68 25 8 1.631 5.951 2 12
3 Pekanbaru 89.150,00 10 2 1.814 3.441 2 12
4 Jambi 53.435,00 9 2 1.508 3.221 30 menit 12
5 Padang 42.297,30 12 7 973 5.589 2 5 hari
6 Bengkulu 19.789,00 9 1 720 90.638 1,5 6
Tabel 4
KONDISI WILAYAH KERJA BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2011

33
No
Balai Besar/
Balai POM
Luas
Wilayah
Kerja (km2)
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah
Sarana
Produksi
Obat dan
Makanan
Jumlah
Sarana
Distribusi
Obat dan
Makanan
Lama Waktu
Perjalanan ke
Wilayah Kerja (Jam)
Kab Kota Terdekat Terjauh
7 Palembang 87.017,42 11 4 171 890 1 7
8 B. Lampung 35.288,35 12 2 2.127 3.720 1 6
9 Jakarta 662,33 1 5 1.258 6.594 30 menit 2,5
10 Bandung 34.816,96 17 9 10.698 14.656 30 menit 6
11 Semarang 32.548,00 29 6 9.704 13.841 1,5 6
12 Surabaya 46.428,38 29 9 18.833 16.774 2 4
13 Yogyakarta 3.185,80 4 1 2.156 1.801 30 menit 3
14 Mataram 49.312,19 8 2 299 2.219 1 2 hari
15 Kupang 247.349,90 20 1 759 2.584 45 menit 8
16 Denpasar 5.636,66 8 1 875 3.481 30 menit 3
17 Ambon 712.479,69 9 2 154 1.708 1 24
18 Samarinda 244.908,17 10 4 1.427 3.719 1 27
19 Pontianak 146.807,00 12 2 739 3.122 45 menit 22
20 Banjarmasin 37.530,52 11 2 1.422 2.588 1 9
21 Palangkaraya 153.564,00 13 1 867 2.880 45 menit 20
22 Makassar 62.761,69 26 3 789 6.129 1 12
23 Manado 155.527,76 18 6 667 27.578 30 menit 36
24 Kendari 153.016,00 10 2 69 1.445 2 12
25 Palu 68.033,00 9 1 294 2.714 3 2 hari
26 Jayapura 317.062,00 38 2 684 5.462 1 2 hari
27 Serang 9.662,92 4 4 1.706 2.448 30 menit 6
28 Batam 252.601,00 5 2 429 1.943 20 menit 18
29 Pangkal Pinang 81.724,54 6 1 828 1.506 1 5
30 Gorontalo 11.967,64 5 1 28 1.102 1 6
Total 3.559.989,53 398 98 64.144 243.158 34,08 571
Sumber : LAPTAH Balai Besar/Balai POM Tahun 2011

34
b) Persebaran Produk Obat dan Makanan
Pada dasarnya seluruh produk obat dan makanan yang beredar harus terjamin
aman dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
maka tugas Badan POM adalah mengawasi bahwa produk obat dan makanan
yang beredar terjamin aman dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Atas dasar tugas seperti ini, maka kinerja Badan POM dalam melakukan
pengawasan obat dan makanan dapat ditentukan dengan suatu indikator yaitu
“persentase kenaikan obat dan makanan yang memenuhi standar”. Agar data
persentase produk yang memenuhi standar ini dapat dibandingkan setiap
tahunnya, maka proporsi berbagai jenis produk obat dan makanan di dalam
seluruh produk yang diambil sampelnya (sampel yang mewakili seluruh produk)
harus konsisten. Dengan proporsi yang konsisten seperti ini maka perubahan
persentase produk yang memenuhi standar, apakah naik atau turun, setiap
tahunnya dapat dijadikan dasar untuk mengukur dampak kinerja Badan POM
dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Akan tetapi hal ini
tidak mungkin dilakukan karena jumlah produk obat dan makanan yang beredar
tidak diketahui secara pasti.
Untuk menangani kendala ini, perlu ada pendekatan khusus sehingga sampel
yang diambil dapat mewakili produk obat dan makanan yang beredar dan
proporsinya konsisten, sehingga hasil pengawasan dapat dibandingkan setiap
periode atau setiap tahunnya. Dalam pendekatan khusus ini perlu asumsi-asumsi
yang tepat sehingga proporsi sampel yang diambil setiap tahun dapat
dipertahankan selalu konsisten.
Untuk dapat mengukur kinerja Badan POM, yaitu dengan cara membandingkan
persentase produk yang memenuhi persyaratan (MS) atau tidak memenuhi
persyaratan (TMS) setiap tahunnya, maka diperlukan cara sampling dengan
memperhatikan bahwa proporsi jenis produk yang selalu diambil pada setiap
pengambilan sampel harus konsisten. Selain itu, pengambilan sampel harus
berbasis risiko (risk-based sampling) agar produk yang berisiko lebih tinggi
sampelnya diambil lebih banyak daripada produk yang berisiko rendah.
Diharapkan penerapan risk-based sampling dalam memonitor produk-produk
Obat dan Makanan dapat lebih melindungi konsumen dari produk TMS serta hasil
pengawasannya berupa persentase produk MS atau TMS yang beredar dapat
dibandingkan secara konsisten setiap tahunnya.

35
Berikut adalah jumlah produk Obat dan Makanan yang teregistrasi di Badan POM
sampai dengan tanggal 23 April 2012 :
Komoditi Jumlah
Obat 1.663
Obat Tradisional 10.526
Kosmetik 70.821
Produk Komplemen 29.223
Makanan 51.519
Total 163.752
Sumber : www.pom.go.id
B. TANTANGAN LINGKUNGAN
Dengan makin gencarnya globalisasi dan era pasar bebas, maka ke depan tugas
pengawasan obat dan makanan akan semakin luas dan kompleks. Seiring dengan itu
ekspektasi masyarakat juga terus meningkat untuk mendapat perlindungan yang
semakin baik terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi
persyaratan.
1. Sisi permintaan :
a) Transisi demografi :
Penduduk telah mengalami perubahan struktur. Usia muda (0 - 14 tahun)
menurun dari 30,4% pada tahun 2000 menjadi 28,87% pada tahun 2010. Usia
produktif (15 - 64 tahun) dan usia lanjut (65 ke atas) meningkat, masing-masing
dari 65% menjadi 66,09% dan 4,5% menjadi 5,04% pada kurun waktu yang
sama. Tren peningkatan usia harapan hidup dari 70,4 tahun pada 2007 dan terus
meningkat menjadi 70,9 tahun pada 2010, mengakibatkan pergeseran usia rata-
rata penduduk ke arah yang lebih tua. Keadaan ini, mendorong terjadinya proses
perubahan pola penyakit sehingga prevalensi penyakit akibat usia tua, yang
sifatnya lebih long lasting, makin meningkat. Penyebab kematian tertinggi,
bergeser dari penyakit infeksi (SKRT 1995), ke arah penyakit sirkulasi (SKRT
2001). Perubahan ini menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat akan obat
untuk waktu yang relatif lama.
Selain itu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern,
memungkinkan manusia untuk lebih mudah mengadakan perjalanan keliling

36
negara. Hal ini merupakan tantangan global terutama kaitannya dengan dampak
kesehatan. Munculnya new emerging diseases (SARS, H5N1 dan H1N1) dan
reemerging disease (HIV-AIDS, malaria, Tuberkulosis, dll) meningkatkan
permintaan obat-obatan dan vaksin. Berdasarkan data dari Kementerian
Kesehatan tahun 2010, persentase kasus baru tuberkulosis paru (BTA positif)
yang ditemukan mencapai 74,7%. Sedangkan angka penemuan kasus malaria
(annual parasit index/API) mencapai 1,96 per 1.000 penduduk. Hal ini menjadi
tantangan bagi Badan POM untuk dapat mengawal dari aspek keamanan,
kemanfaatan, dan mutu produk.
b) Persebaran penduduk :
Pulau Sumatera yang luasnya 25,2% dari luas seluruh wilayah Indonesia hanya
dihuni oleh 21,3% penduduk. Sedangkan pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8%
dari seluruh wilayah Indonesia, dihuni oleh 57,5% penduduk (SP 2010). Hal ini
merupakan persoalan tersendiri. Persentase penduduk miskin di desa mencapai
angka 15,72% yang lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk
miskin di kota yaitu sebesar 9,23%. Kondisi ini, membawa konsekuensi
meningkatnya urbanisasi mengingat pertumbuhan lapangan kerja di pedesaan
yang terbatas.
Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dibanding tahun
2010. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi. Hal ini juga berimbas pada menurunnya persentase
penduduk miskin pada 2011 menjadi 12,49% dibandingkan tahun 2010 sebesar
13,33%. Menurunnya persentase penduduk miskin bukan berarti daya beli
masyarakat meningkat pula. Adanya inflasi tanpa kenaikan pendapatkan
mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang relatif
rendah menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk obat dan
makanan yang murah dan kurang berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan
risiko terjadinya gangguan kesehatan.

37
Propinsi 1990 2000 2010
Aceh 3.416.156 3.929.234 4.486.570
Sumatera Utara 10.256.027 11.642.488 12.985.075
Sumatera Barat 4.000.207 4.248.515 4.845.998
Riau 3.303.976 3.907.763 5.543.031
Kep. Riau - 1.040.207 1.685.698
Jambi 2.020.568 2.407.166 3.088.618
Sumatera Selatan 6.313.074 6.210.800 7.446.401
Kep. Bangka Belitung - 899.968 1.223.048
Bengkulu 1.179.122 1.455.500 1.713.393
Lampung 6.017.573 6.730.751 7.596.115
DKI Jakarta 8.259.266 8.361.079 9.588.198
Jawa Barat 35.384.352 35.724.093 43.021.826
Banten - 8.098.277 10.644.030
Jawa Tengah 28.520.643 31.223.258 32.380.687
DI Yogyakarta 2.913.054 3.121.045 3.452.390
JawaTimur 32.503.991 34.765.993 37.476.011
Bali 2.777.811 3.150.057 3. 891.428
Nusa Tenggara Barat 3.369.649 4.008.601 4.496.855
Nusa Tenggara Timur 3.268.644 3.823.154 4.679.316
Kalimantan Barat 3.229.153 4.016.353 4.393.239
Kalimantan Tengah 1.396.486 1.855.473 2.202.599
Kalimantan Selatan 2.597.572 2.984.026 3.626.119
Kalimantan Timur 1.876.663 2.451.895 3.550.586
Sulawesi Utara 2.478.119 2.000.872 2.265.937
Gorontalo - 833.496 1.038.585
Sulawesi Tengah 1.711.327 2.175.993 2.633.420
Sulawesi Selatan 6.981.646 7.159.170 8.032.551
Sulawesi Tenggara 1.349.619 1.820.379 2.230.569
Maluku 1.857.790 1.166.300 1.531.402
Papua 1.648.708 1.684.144 2.851.999
Papua Barat - 529.689 760.855
Total 178.631.196 203.425.739 235.362.549
Sumber : Publikasi Sensus Penduduk 2010, BPS
Dari Tabel 5 dapat diketahui jumlah penduduk per propinsi, di mana terdapat
Balai Besar/Balai POM di masing-masing ibukota propinsi. Besarnya jumlah
penduduk tersebut merupakan salah satu determinan beratnya tugas
pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM, karena semakin
Tabel 5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROPINSI
TAHUN 1990 - 2010

38
besar jumlah penduduk berarti semakin besar volume produk obat dan makanan
yang harus diawasi.
Propinsi
Jumlah Penduduk Miskin
(Jumlah dalam ribu)
Persentase
Penduduk Miskin
2010 2011 2010 2011
Aceh 861,9 894,8 21,0 19,6
Sumatera Utara 1.490,9 1.481,3 11,3 11,3
Sumatera Barat 430,0 442,1 9,5 9,0
Riau 500,3 482,0 8,7 8,5
Kep. Riau 129,7 129,6 8,1 7,4
Jambi 241,6 272,7 8,3 8,7
Sumatera Selatan 1.125,7 1.074,8 15,5 14,2
Kep. Bangka Belitung 67,8 72,1 6,5 5,8
Bengkulu 324,9 303,6 18,3 17,5
Lampung 1.479,9 1.298,7 18,9 16,9
DKI Jakarta 312,2 363,4 3,5 3,7
Jawa Barat 4.773,7 4.648,6 11,3 10,7
Banten 758,2 690,5 7,2 6,3
Jawa Tengah 5.369,2 5.107,4 16,6 15,8
DI Yogyakarta 577,3 560,9 16,8 16,1
JawaTimur 5.529,3 5.356,2 15,3 14,2
Bali 174,9 166,2 4,9 4,2
Nusa Tenggara Barat 1.009,4 894,8 21,6 19,7
Nusa Tenggara Timur 1.014,1 1.012,9 23,0 21,2
Kalimantan Barat 428,8 380,1 9,0 8,6
Kalimantan Tengah 164,2 146,9 6,8 6,6
Kalimantan Selatan 182,0 194,6 5,2 5,3
Kalimantan Timur 243,0 247,9 7,7 6,8
Sulawesi Utara 206,7 194,9 9,1 8,5
Tabel 6
JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT PROPINSI
TAHUN 2010 - 2011

39
Propinsi
Jumlah Penduduk Miskin
(Jumlah dalam ribu)
Persentase
Penduduk Miskin
2010 2011 2010 2011
Gorontalo 209,9 198,3 23,2 18,8
Sulawesi Tengah 475,0 423,6 18,1 15,8
Sulawesi Selatan 913,4 832,9 11,6 10,3
Sulawesi Tenggara 400,7 330,0 17,1 14,6
Maluku 378,6 360,3 27,7 23,0
Papua 761,6 944,8 36,8 32,0
Papua Barat 256,3 249,8 34,9 31,9
Total 30.791,2 29.756,7
Sumber : Publikasi Statistik Indonesia 2011, BPS
c) Transformasi sosio-budaya :
Pembangunan ekonomi bukanlah pembangunan ekonomi semata, akan tetapi
suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan. Pembangunan tidak
mungkin berhasil tanpa perubahan sistem nilai yang mendukung pembangunan
yang kemudian diikuti oleh transformasi sosial untuk menjadi pondasi dalam
persiapan penerimaan teknologi baru. Teknologi informasi serta komunikasi tidak
dapat dipungkiri telah membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup
modern, yang menyebabkan terjadinya pergeseran budaya bangsa kearah
kehidupan modern. Kehidupan modern juga memicu peningkatan aktifitas
masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran rata-rata per
kapita sebulan untuk makanan meningkat dari 50,62% pada tahun 2009 menjadi
51,43% pada tahun 2010 termasuk konsumsi makanan dan minuman olahan.
Transformasi budaya ini berakibat terjadinya perubahan perilaku sosial yang
mendorong pergeseran demand konsumen akan makanan kearah jenis makanan
yang siap saji (fast food). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap permintaan
akan berbagai suplemen makanan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan
peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit. Tren
perubahan demand ini semakin kuat, seiring dengan meningkatnya taraf hidup
masyarakat perkotaan. Hal ini jika tidak diantisipasi dengan pengawasan
keamanan, manfaat dan mutu produk tersebut akan meningkatkan potensi
gangguan kesehatan sebagai akibat mengkonsumsi makanan siap saji dan
penggunaan yang meluas berbagai produk suplemen makanan.

40
d) Daya beli konsumen :
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di
suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Perekonomian
Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5 persen dibanding tahun 2010.
Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku terus
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.291,0 triliun
meningkat menjadi Rp. 4.053,4 triliun pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi
dalam negeri yang belum berdampak secara signifikan pada penyediaan
lapangan kerja, menyebabkan rata-rata daya beli masyarakat tidak menunjukkan
perbaikan yang bermakna. Proporsi masyarakat miskin menurun dari 13,33%
pada tahun 2010 menjadi 12,49% pada tahun 2011. Namun apabila ditinjau dari
pendapatan per kapita masyarakat, terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun
2011 mencapai Rp. 30,8 juta (US$3.542,9) dengan laju peningkatan sebesar
13,8% dibandingkan pendapatan per kapita tahun 2010 yang sebesar
Rp. 27,1 juta (US$3.010,1).
Kenaikan pendapatan per kapita belum tentu mencerminkan perubahan dalam
daya beli masyarakat. Sebagian dari perubahan pendapatan selama empat tahun
itu karena kenaikan harga. Dengan kata lain, pendapatan per kapita naik dengan
cepat, tetapi disertai kenaikan biaya hidup yang cepat pula. Hal ini juga
menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak
mampu menjangkau produk-produk yang memenuhi standar mutu, dan
cenderung menggantinya dengan mengkonsumsi obat dan makanan yang murah
tetapi berisiko tinggi terhadap kesehatan. Permintaan akan barang murah ini,
pada gilirannya membuka peluang bagi produsen untuk menyediakan barang
murah melalui berbagai strategi bisnis, termasuk yang melanggar ketentuan, dan
tidak terjamin keamanan dan mutunya. Hal ini merupakan tantangan bagi Badan
POM, untuk di satu sisi meningkatkan kesadaran produsen melalui pembinaan
teknis agar tidak melakuan pelanggaran ketentuan di bidang obat dan makanan,
dan sisi lain meningkatkan pengetahuan konsumen agar mampu membentengi
diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.
2. Sisi penyediaan :
a) Pertumbuhan usaha bidang obat dan makanan :
Pasar farmasi diperkirakan akan bertumbuh 13% tahun ini. Dimana pertumbuhan
pasar farmasi pada tahun lalu adalah Rp. 43,08 triliun. Kenaikan pasar farmasi

41
dipicu oleh peningkatan konsumsi produk farmasi yang selaras dengan proyeksi
pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Terkait dengan investasi pada sektor
farmasi, ditargetkan meningkat dari US$ 500 juta menjadi US$ 750 juta - US$ 800
juta, seiring dengan kebijakan pemerintah melonggarkan kepemilikan asing.
Investasi yang masuk akan memacu penambahan pasokan obat nasional,
dengan demikian masyarakat lebih mudah memperoleh obat yang dibutuhkan
dengan harga terjangkau. Namun masih terdapat masalah-masalah yang sering
menghambat industri farmasi antara lain adalah regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan tidak
terintegrasi dan masih bertolak belakang. Terkait bahan baku, saat ini masih
terkendala masalah teknologi, regulasi yang tidak jelas, dan standar kualitas.
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun
selama periode 1998 - 2011. Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin
tercatat sebanyak 24,23%. Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan
krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat
pada meroketnya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk
miskin. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin di Indonesia menurun
menjadi 12,49%. Walaupun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan Indonesia
masih tergolong tinggi. Sebagian besar keluarga Indonesia masih hidup sedikit di
atas garis kemiskinan dan sangat rawan untuk berubah statusnya menjadi di
bawah garis kemiskinan. Dengan kondisi seperti ini, mendorong timbulnya
mekanisme survival di masyarakat dalam berbagai bentuk. Sebagai salah satu
wujud upaya masyarakat untuk bertahan hidup, terlihat pada kelompok industri
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan yang cenderung meningkat.
Di bidang pangan, industri kecil makanan dan industri rumah tangga pangan
(IRTP) tumbuh dari sekitar 60.000 dan 800.000 di tahun 2001, menjadi sekitar
81.000 dan 950.000 di tahun 2003. Pedagang kaki lima pangan bahkan tumbuh
dengan laju 60% selama tahun 1999 hingga 2003. Menjamurnya kelompok
industri ini, dapat membawa serta potensi risiko kesehatan karena modal dan
profesionalisme yang melandasi usaha ini sering tidak memadai untuk menjamin
keamanan dan mutu produknya. Selain itu, mengingat pangsa pasar yang dituju,
terutama adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan
dengan meningkatnya jumlah urban poor dengan berbagai kompleksitas
perdagangan obat dan makanan sektor informal, maka meningkatnya jumlah

42
industri ini di daerah perkotaan, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya
pengawasan obat dan makanan, sekaitan dengan luasnya persebaran risiko.
Gambaran tersebut menunjukan penanganan pangan memiliki tantangan dan
masalah yang luas dan kompleks. Analisis terhadap kondisi sarana produksi
pangan baik industri pangan besar, menengah dan kecil serta industri rumah
tangga tahun 2006 - 2010 masih membutuhkan perbaikan, terutama sarana
produksi industri rumah tangga (IRT). Khusus untuk peningkatan kondisi sarana
produksi IRT, partisipasi pemerintah propinsi, kabupaten dan kota sangat
diperlukan, karena industri pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan
oleh pemerintah daerah setempat. Berdasarkan hasil monitoring sarana
produksi, di daerah masih banyak ditemukan sarana produksi tidak terdaftar.
Memperhatikan hal tersebut diperlukan adanya pemberdayaan pemerintah
provinsi, kabupaten dan kota sehingga sarana produksi tersebut memperoleh
sertifikat PIRT melalui penyuluhan.
b) Kemajuan teknologi produksi :
Kemajuan teknologi di bidang produksi telah memungkinkan industri farmasi dan
makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan range produk yang luas.
Selain itu, dukungan kemajuan teknologi transportasi, memungkinkan persebaran
produk dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke
pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan obat dan makanan, ini merupakan suatu
potential problem, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya
dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat.
Selain itu, tantangan yang signifikan adalah munculnya zat baru hasil inovasi
teknologi produksi bidang obat dan makanan. Keadaan ini menuntut peningkatan
kompetensi pengawas, utamanya pengetahuan dan teknologi laboratorium
pengujian Obat dan Makanan, di mana semua hasil pengawasan Badan POM
didasarkan pada bukti ilmiah (scientific based). Hasil pengujian laboratorium
memastikan bahwa ada risiko nyata yang dihadapi masyarakat dari produk obat
dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Kapasitas dan kemampuan
laboratorium Badan POM yang terbatas memberi peluang tidak terawasinya
produk yang berisiko terhadap kesehatan.

43
c) Teknologi promosi :
Teknologi promosi telah terbukti sebagai sarana yang efektif memicu demand
masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, bahkan seringkali tanpa disertai
pertimbangan yang rasional akan manfaatnya. Hal ini mengakibatkan semakin
meningkatnya penggunaan produk secara irasional. Selain itu, kecanggihan
teknologi promosi, dapat menutupi berbagai kelemahan produk, sehingga
kewaspadaan konsumen dapat menurun akibat dorongan permintaannya. Selain
itu, ada kecenderungan misleading information untuk meningkatkan demand.
d) Harmonisasi perdagangan dunia :
Dengan berlakunya era perdagangan global mengakibatkan menipisnya entry
barrier sistem perdagangan internasional sehingga semakin membuka peluang
produk luar negeri untuk mengisi pasar Indonesia. Dengan bantuan kecanggihan
sistem promosi sebagaimana tersebut di atas, pasar produk impor semakin luas,
bahkan mendorong munculnya port d’entré ilegal di wilayah perbatasan.
Perkembangan sistem perdagangan dunia yang mengarah pada hilangnya
penapisan komoditi antar negara itu, selain memberi peluang bagi ekspor
komoditi dalam negeri, juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya
perlindungan konsumen, khususnya karena volume masuknya komoditi impor
serta persebarannya yang cepat ke seluruh wilayah negeri ini. Selain itu, upaya
pengawasan obat dan makanan juga ditujukan untuk mengamankan pasar dalam
negeri dari produk yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, sistem dan teknologi
pengujian laboratorium harus diarahkan untuk mendukung pengawasan obat dan
makanan, sehingga menjamin obat dan makanan yang beredar di Indonesia
memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Laptah 2011

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laptah 2011

Similar to Laptah 2011 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Laptah 2011