1. Pertemuan 7
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Akuntansi Sektor Publik

2. Dasar Hukum
 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Perubahan Penganggaran
Line Item Performance
Budgeting Budgeting
 Tidak dapat dinilai  Mengaitkan setiap
efisiensi dan efektifitas pengeluaran dengan
program manfaatnya
 Berorientasi jangka  dapat dinilai efisiensi
pendek dan efektifitas program
 Belum mengaitkan  Berorientasi jangka
setiap pengeluaran panjang
dengan manfaatnya

4. Manfaat
Anggaran Berbasis Kinerja
 Alat Komunikasi kepada Stakeholder tentang
Perencanaan Stratejik
 Memberdayakan Pimpinan
 Alat pengukur hasil dari penggunaan anggaran
 Mendorong pimpinan untuk berakuntabilitas
yang transparan dan obyektif kepada publik
 Mendorong setiap unit kerja untuk selektif
dalam merencanakan program/kegiatan
sehingga menghindari adanya belanja yang
kurang efektif dan tumpang tindih.

5. Anggaran
APBD =
Kinerja

6. Proses Penyusunan APBD
1. Kegiatan pendahuluan yang terdiri atas aktivitas
sebagai berikut :
Penjaringan aspirasi masyarakat
Evaluasi kinerja masa lalu
Penjabaran renstrada
1. Penentuan arah dan kebijakan umum APBD
(KUA)
2. Penentuan strategi dan prioritas APBD (Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara = PPAS)
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD)
4. Evaluasi dan seleksi RKA-SKPD
5. Pembahasan RAPBD dan Penetapan APBD

7. 1. Kegiatan Pendahuluan
Penjaringan aspirasi masyarakat
Telaah dan evaluasi atas kinerja
pemerintah di masa lalu
Penjabaran RENSTRADA

8. Rencana Stratejik Daerah
(Renstrada)
Menjabarkan tentang:
posisi organisasi saat ini
arahan kemana organisasi harus menuju
bagaimana cara (strategi) untuk mencapai tujuan

9. Hal-hal yang terdapat dalam
Renstrada
Visi dan Misi Organisasi
Analisis mengenai lingkungan internal dan
eksternal (environmental scanning)
Tujuan dan sasaran organisasi
Strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran tersebut.
Indikator-indikator yang penting dalam
mencapai sasaran

10. 2. Penentuan Arah dan
Kebijakan Umum APBD

11. Arah dan Kebijakan Umum APBD
 KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah
(RKPD) dan pedoman SE Mendagri
 RKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja (Renja) SKPD,
dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis
(Renstra) SKPD yang diambil dari program yang tercantum
dalam RPJMD.
 Rancangan awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintah
daerah (TAPD)
 Rancangan KUA awal berisi: 1) target pencapaian kinerja, 2)
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari.

12. 3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD
Rancangan awal PPAS dibuat oleh TAPD berdasarkan
nota kesepakatan KUA dengan tahapan sbb:
Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan
urusan pilihan sesuai dengan visi dan misi pemda.
Menentukan urutan program untuk masing-masing
urusan.
menentukan plafon anggaran untuk tiap program

13. 3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD
merupakan sebuah strategi operasional
yang bersifat jangka pendek
merupakan program–program prioritas
pemerintah selama setahun
Arah dan Kebijakan Umum APBD :
Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 1 :30
Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat pencapaian 10 %
Strategi dan Prioritas APBD :
Pengangkatan dan penempatan guru
Pembinaan dan pengembangan karier guru

14. 4. Penyusunan RKA-SKPD
(Penentuan Kegiatan & Anggarannya)
• Aktivitas dalam penyusunan APBD akan dijelaskan dalam
dokumen yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
• RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga
sifatnya adalah usulan dengan acuan pembuatannya adalah PPAS
• Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia
anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD.
RKA-SKPD dibagi menjadi 3, yaitu :
S.1 :berisi tentang pernyataan strategi organisasi (visi, misi, tujuan)
S.2 :berisi tentang rincian program dan kegiatan
S.3 :berisi tentang anggaran atas program & kegiatan yg direncanakan

15. 5. Evaluasi dan Seleksi RKA-
SKPD
Usulan RKA-SKPD
review & ranking dibahas dan direview oleh
pihak pemerintah sendiri
(RAPBD)
diajukan kepada DPRD
untuk kemudian dibahas
bersama

16. 6. Pembahasan & Penetapan
APBD
 Pembahasan RAPBD dilakukan oleh pihak
pemerintah bersama dengan DPRD
 Hasil pembahasan berupa APBD dituangkan
dalam peraturan daerah (Perda) selambatnya
tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

17. Indikator Kinerja
Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan.

18. Jenis–Jenis Indikator Kinerja
Sumber daya yang digunakan
 Masukan (Input) untuk pelayanan pemerintah
Produk dari aktivitas/kegiatan
 Keluaran (output) yang dihasilkan unit kerja
Berkaitan dengan biaya setiap
 Efisiensi aktivitas/kegiatan dan menjadi
alat dlm membuat SAB serta
menentukan standar biayanya
 Kualitas Untuk menentukan apakah
harapan konsumen sudah
dipenuhi
 Hasil/Manfaat Menggambarkan hasil nyata
dari output suatu kegiatan
(Outcome)

19. Struktur APBD
Pendapatan
Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang
menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah
Belanja
Semua pengeluaran melalui rekening kas umum daerah, yang
mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Daerah
Pembiayaan
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya

20. Struktur APBD
PAD (pajak, retribusi, hsl pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan)
Pendpt. Dana Perimbangan (dana bagi
Pendapatan hasil, DAU, DAK)
Lain-Lain Pendpt. yang sah (hsl
penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, jasa giro, bunga, dll)
Belanja menurut organisasi
Belanja menurut fungsi
Belanja Belanja menurut program dan kegiatan
Belanja menurut jenis belanja
Penerimaan Pembiayaan
Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

21. Klasifikasi Belanja
 Klasifikasi menurut Organisasi (disesuaikan
dengan susunan organisasi pemerintah
daerah)
 Klasifikasi menurut Fungsi
 Klasifikasi menurut Program dan Kegiatan
(disesuaikan dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah)
 Klasifikasi menurut Jenis Belanja

22. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi
 Berdasarkan urusan pemerintahan (pemerintahan provinsi
dan kabupaten/kota)
 Fungsi pengelolaan keuangan negara:
 Pelayanan Umum
 Ketertiban dan Keamanan
 Ekonomi
 Lingkungan Hidup
 Perumahan dan Fasilitas Umum
 Kesehatan
 Pariwisata dan Budaya
 Agama
 Pendidikan
 Perlindungan Sosial

23. Klasifikasi Belanja menurut
Jenis Belanja
 belanja pegawai;
 belanja barang dan jasa;
 belanja modal;
 bunga;
 subsidi;
 hibah;
 bantuan sosial;
 belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
 belanja tidak terduga.

24. Struktur APBD
Pembiayaan
Pengeluaran:
Pendapatan 1.Pembentukan dana cadangan
2.Penyertaan modal Pemda
3.Pembayaran pokok utang
Surplus
4.Pemberian pinjaman
Defisit Penerimaan:
1. SiLPA tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan
Belanja daerah yg dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman
5. Penerimaan kembali
pemberian pinjaman