SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
B Y : A H M A D Y U S U F
P R O G R A M D - I V A K U N T A N S I K H U S U S
S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A
In 2014 spending in the state budget
reached Rp1.842 trillion. Spending
is up 6.74% from the previous year.
spending growth is accompanied
by the growth of Gross Domestic
Product (GDP) of Indonesia.
However, GDP growth is not directly
proportional to the growth of the
human development index
PERTUMUBUHAN BELANJA VS PDB
SPENDING REVIEW
tools for analyzing public expenditures in
the human development sectors and are
part of a larger process to improve the
treatment of human development issues.
By: World Bank
SIKLUS ANGGARAN DENGAN TATA KELOLA
IDEAL
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bahwa fungsi
Bidang PA salah satunya adalah
mengenai penyusunan Spending
Review.
METODOLOGI
Reviu Alokasi Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap
alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama
untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan
einmalig.
Reviu Pelaksanaan Anggaran, yaitu reviu dan analisis
terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama
pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran,
capaian output.
Reviu Baseline, yaitu memberikan masukan untuk prinsip-
prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat
dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
, Kementerian Keuangan melakukan
spending review terhadap 20
Kementerian Negara/Lembaga yang
memiliki pagu dana terbesar tahun 2012.
Proporsi pagu dana 20 Kementerian
Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu
total K/L dalam APBN 2012 adalah
sebesar 76, 26 %
HASIL SPENDING REVIEW 2012
LEVEL SPENDING REVIEW
SIMPULAN
Pelaksanaan spending review di Indonesia
bertujuan untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran sehingga
belanja pemerintah tidak hanya berdampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi
juga meningkatkan HDI Indonesia seiring
dengan pertumbuhan belanja pemerintah.
Spending review bermanfaat sebagai bahan
masukan untuk pembuatan anggaran tahun
2014 pada saat trilateral meeting.
Pada pelaksanaannya spending review
tersebut belum dapat menyentuh level
outcome, masih pada level 1 yaitu
berhubungan dengan alokasi anggaran
atau input sehingga kedepan perlu perlu
kajian lebih lanjut apakah alokasi yang
sudah diperbaiki dengan mekanisme
spending review tersebut juga akan
menghasilkan pada perubahan HDI
Indonesia.
SPENDING REVIEW

More Related Content

Similar to SPENDING REVIEW

PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
Gizi pkm download
Gizi pkm downloadGizi pkm download
Gizi pkm downloadSiti Gz
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Syukriy Abdullah
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014fionarazqa
 
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHCONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHYakup, Jecko Tamaka
 
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen  Keuangan DaerahProposal Tesis Manajemen  Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen Keuangan DaerahYakup, Jecko Tamaka
 
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAdi Aja
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptxandikhaidir6
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfYogieExeliero1
 

Similar to SPENDING REVIEW (20)

Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
Gizi pkm download
Gizi pkm downloadGizi pkm download
Gizi pkm download
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2
 
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014
 
Anggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OKAnggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OK
 
Anggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerjaAnggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerja
 
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHCONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
 
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen  Keuangan DaerahProposal Tesis Manajemen  Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
 
anggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public managementanggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public management
 
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biaya
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (12)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

SPENDING REVIEW

  • 1. B Y : A H M A D Y U S U F P R O G R A M D - I V A K U N T A N S I K H U S U S S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A
  • 2. In 2014 spending in the state budget reached Rp1.842 trillion. Spending is up 6.74% from the previous year. spending growth is accompanied by the growth of Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia. However, GDP growth is not directly proportional to the growth of the human development index
  • 4. SPENDING REVIEW tools for analyzing public expenditures in the human development sectors and are part of a larger process to improve the treatment of human development issues. By: World Bank
  • 5. SIKLUS ANGGARAN DENGAN TATA KELOLA IDEAL
  • 6. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa fungsi Bidang PA salah satunya adalah mengenai penyusunan Spending Review.
  • 7. METODOLOGI Reviu Alokasi Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig. Reviu Pelaksanaan Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, capaian output. Reviu Baseline, yaitu memberikan masukan untuk prinsip- prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
  • 8. , Kementerian Keuangan melakukan spending review terhadap 20 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu dana terbesar tahun 2012. Proporsi pagu dana 20 Kementerian Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu total K/L dalam APBN 2012 adalah sebesar 76, 26 %
  • 10.
  • 12. SIMPULAN Pelaksanaan spending review di Indonesia bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sehingga belanja pemerintah tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan HDI Indonesia seiring dengan pertumbuhan belanja pemerintah. Spending review bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pembuatan anggaran tahun 2014 pada saat trilateral meeting.
  • 13. Pada pelaksanaannya spending review tersebut belum dapat menyentuh level outcome, masih pada level 1 yaitu berhubungan dengan alokasi anggaran atau input sehingga kedepan perlu perlu kajian lebih lanjut apakah alokasi yang sudah diperbaiki dengan mekanisme spending review tersebut juga akan menghasilkan pada perubahan HDI Indonesia.