1. B Y : A H M A D Y U S U F
P R O G R A M D - I V A K U N T A N S I K H U S U S
S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A
2. In 2014 spending in the state budget
reached Rp1.842 trillion. Spending
is up 6.74% from the previous year.
spending growth is accompanied
by the growth of Gross Domestic
Product (GDP) of Indonesia.
However, GDP growth is not directly
proportional to the growth of the
human development index
4. SPENDING REVIEW
tools for analyzing public expenditures in
the human development sectors and are
part of a larger process to improve the
treatment of human development issues.
By: World Bank
6. DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bahwa fungsi
Bidang PA salah satunya adalah
mengenai penyusunan Spending
Review.
7. METODOLOGI
Reviu Alokasi Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap
alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama
untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan
einmalig.
Reviu Pelaksanaan Anggaran, yaitu reviu dan analisis
terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama
pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran,
capaian output.
Reviu Baseline, yaitu memberikan masukan untuk prinsip-
prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat
dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
8. , Kementerian Keuangan melakukan
spending review terhadap 20
Kementerian Negara/Lembaga yang
memiliki pagu dana terbesar tahun 2012.
Proporsi pagu dana 20 Kementerian
Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu
total K/L dalam APBN 2012 adalah
sebesar 76, 26 %
12. SIMPULAN
Pelaksanaan spending review di Indonesia
bertujuan untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran sehingga
belanja pemerintah tidak hanya berdampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi
juga meningkatkan HDI Indonesia seiring
dengan pertumbuhan belanja pemerintah.
Spending review bermanfaat sebagai bahan
masukan untuk pembuatan anggaran tahun
2014 pada saat trilateral meeting.
13. Pada pelaksanaannya spending review
tersebut belum dapat menyentuh level
outcome, masih pada level 1 yaitu
berhubungan dengan alokasi anggaran
atau input sehingga kedepan perlu perlu
kajian lebih lanjut apakah alokasi yang
sudah diperbaiki dengan mekanisme
spending review tersebut juga akan
menghasilkan pada perubahan HDI
Indonesia.