Dokumen tersebut membahas tentang peraturan lelang di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan definisi lelang menurut berbagai sumber, jenis-jenis lelang, ketentuan penggunaan juru lelang/pejabat lelang, dan syarat-syarat menjadi pejabat lelang kelas I.

1. PERATURAN LELANG I
POKOK BAHASAN
1. Dasar Hukum dan hukum yang berlaku dalam pelelangan.
2. Peristilahan dan pengertian lelang
a. Peristilahan
b. Pengertian lelang :
- Pengertian lelang menurut Pasal 1 V.R.
- Pengertian lelang menurut Polderman
- Pengertian lelang menurut Roel
3. Keharusan menggunakan juru lelang dan akibat pelanggarannya.
4. Cara-cara penawaran dalam pelelangan
a. Penawaran naik-naik
b. penawaran turun-turun
c. Penawaran dengan pendaftaran (tender)
- Tender penjualan
- Tender pengadaan barang dan jasa
5. Pejabat-pejabat yang berkaitan dengan lelang :
a. Juru lelang (Pejabat lelang) :
- Pejabat Lelang Klas I
- Pejabat Lelang Klas II
b. Superintendent

2. Lanjutan
6. Tata cara pelaksanaan lelang
7. Beberapa permasalahan yang timbul
dalam pelelangan
8. Balai lelang

3. DASAR HUKUM
YANG BERLAKU DALAM PELELANGAN
1. Vendue Reglement (V.R.) : Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189 yg terjadi
perubahan beberapa kali terakhir dirubah dg Stb. 1941 No 3
Ditindak lanjuti dg SK Menkeu No 337/KMK. 01/2000 ttg Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, yg kmd dirubah dg KMK No.304/KMK.01/2002 dan kemudian dirubah lagi
dg KMK No.401/KMK.01/2002, dan terakhir dg dikeluarkan PMK No.
40/PMK.07/2006 yg menghapus semua petunjuk pelaksaanaan lelang yg ada
sebelumnya. PMK ini tdk menghapus V.R. ttp hanya memperjelas dan
menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam V.R dg perubahan perubahan
yg terjadi, seperti pengumumam lelang dg selebaran, pemberitahuan scr keliling
menurut ketentuan lama diganti dg media cetak (koran), media elektronik.
2. Vendue Instructie (Instruksi Lelang) Stb.1908 No. 190 ttg Pejabat Lelang .
Ditindak lanjuti dg SK Menkeu No. 338/KMK.01/2000
Ttg Pejabat Lelang. Dan terakhir dg dikeluarkanya PMK No 41/PMK.07/2006 ttg
Pejabat lelang kelas I menghapus semua SK Menkeu ttg Pejabat Lelang Kelas I
sebelumya. Sedangkan utk Pejabat lelang Kelas II terakhir diatur dg PMK No.
119/PMK. 07/2005 ttg Pejabat Lelang Klas II
3. Bea Lelang diatur pada Stb. 1935 No No. 453 kmd dirubah dg Stb. 1935 No. 454,
lalu dirubah dg Stb. 1949 No. 390 ttg Peraturan Bea Lelang dalam Pelelangan dan
Penjualan Umum, serta SK Menkeu No. 229/KMK 01/97 ttg Bea Lelang Swasta .
Kmd semua pengaturan bea lelang itu dicabut dg dikeluarkannya PP. no. 44
TAHUN 2003 tentang Pungutan oleh Negara diluar pajak dan Retribusi

4. LANJUTAN
• SK. Menkeu No 476/KMK/II/7/1972 ttg Tata Cara
Penerimaan dan Pertanggungjawaban Hasil Pelelangan
dan Pungutan- Pengutan oleh Kantor lelang.Negara dan
Kantor lelang Klas II.
7. SK. Menkeu No. 47/KMK.01/1998 ttg Balai Lelang,
kemudian dirubah dg SK. Menkeu No 339/KMK.01/2000
dan dirubah dg SK. Menkeu no. 306/KMK.01/2002.
Terakhir dg dikeluarkanya PMK No.118/PMK.07/2005 tt
Balai lelang, ini mencabut semua pengaturan Balai
Lelang yg telah ada sebelumnya.

5. PERISTILAHAN DAN
PENGERTIAN
A. PERISTILAHAN LELANG (auction) – openbaar
varkoopingen)
Istilah lain dari lelang adalah penjualan di muka umum
B. PENGERTIAN LELANG
Menurut Pasal 1 V.R. (penafsiran otentik)
Penjualan di muka umum adalah penjualan barang yang
dilakukan di muka umum, dg penawaran harga yang makin
meningkat (bij opbod), dg persetujuan harga yang semakin
menurun (bij aflag) atau dg pendaftaran harga (bij inschriving)
atau dimana orang-orang yg diundang atau sebelumnya
sudah diberitahu ttg pelelangan atau penjualan atau
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang
berlelang atau yang membeli untuk menawar harga,
menyetujui harga atau mendaftarkan harga.

6. Peraturan Menteri Menkeu No. 40 PMK.
07/2006 Pasal 1 butir (1)
“ Lelang adlh penjualan barang yg terbuka
untuk umum baik secara langsung
maupun melalui media elektronik dg
penawaran harga secara tertulis atau
lesan yg semakin meningkat atau
menurun utk mencapai harha tertinggi
didahului dg pengumuman lelang “

7. Menurut Polderman
Dalam desertasinya yg berjudul “ Het
Openbaar Aanbod” Penawaran di muka
umum
adalah “ penjualan di muka umum adalah
suatu alat untuk mengadakan perjanjian atau
persetujuan yg paling menguntungkan bagi si
penjual dg cara penghimpunan para peminat.”

8. Lanjutan
Syarat Lelang menurut Polderman tsb,
yaitu :
1. Penjualan di muka umum itu harus
selengkap mungkin
2. Ada kehendak untuk mengikatkan diri
(perlunya uang jaminan)
3. Pihak lain yang akan mengadakan
perjanjian tdk dapat ditunjuk
sebelumnya

9.  Kesimpulan :
- Bahwa lelang itu terjadi pada suatu saat atau titik, yaitu
pada saat tercapai persetujuan harga. Sebelum tercapai
persetujuan harga mk blm terjadi pelelangan, krn tawar
menawar harga di dlm jual beli itu mrpk sesuatu yg khas
dalam jual beli di Indonesia.
- Belum terjadi pelelangan, jika baru diberikan
kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan
penawaran. Jadi pada tahap ini (tawar menawar) tidak
termasuk dalam kegiatan lelang, shg apabila dilakukan
tanpa berdasarkan peraturan lelang, maka bukan
merupakan suatu pelangggaran, misalnya iklan
penjualan tanah di suarat kabar yang dilakukan oleh
penjualnya (pemiliknya) sendiri.

10. ROELL
“Penjualan di muka umum adalah suatu rangkaian
kejadian yg terjadi antara saat dimana seseorang
hendak menjual suatu barang atau lebih secara
pribadi maupun dg perantaraan kuasanya dg
memberi kesempatan kepada orng-orang yg hadir
melakukan penawaran untuk membeli barang-barang
yg ditawarkan sampai pada saat dimana
kesempatan itu lenyap, yaitu pada saat
tercapainya persetujuan antara penjual atau
kuasanya dg pembeli ttg harganya”

11. Jadi kesimpulannya :
- Lelang adalah merupakan suatu proses yg dimulai dari saat
seseorang akan menjual suatu barang sampai dg saat tecapainya
persetujuan harga (harga yg diluluskan) atau sampai saat lelang
itu dihentikan (krn tdk mencapai limit harga yg diinginkan penjual),
shg barang tdk jadi dilelang/tdk jadi dijual.
- Mulai saat dikeluarkan niat menjual barang di muka umum, proses
lelang sudah dimulai oleh karenanya itu semuanya harus dimulai
sesuai dg ketentuan dalam peraturan lelang.
Di Indonesia yg dianut adalah pendapat Roell, namun untuk
pengumuman lelangnya tetap berada ditangan penjual sesuai dg
Pasal 18 Peraturan . Menkeu No. 40/PMK.07/2006 yg berbunyi “
Penjualan secara lelang wajib didahului dg pengumuman lelang yg
dilakukan oleh penjual melalui surat kabar yg terbit di tempat
barang berada yg akan dijual”

12. JENIS – JENIS LELANG
 1. LELANG EKSEKUSI
 A. Lelang Eksekusi Pengadilan
 B. Lelang Eksekusi Pajak
 C. Lelang Eksekusi Harta Pailit
 D. Lelang Eksekusi Berdasarkan Psl 6 UUHT
 E. Lelang Eksekusi P UPN
 F. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia
 G. Lelang Eksekusi Gadai
 H. Lelang Eksekusi Benda sitaan Berdasarkan Psl 18 ayat
 (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Ttg
 Tindak Pidana Korupsi
 I. Lelang Eksekusi Barang dikuasai/tidak dikuasai Negara
J. Lelang Eksekusi Barang Sitaan berdasarlan Pasal 13
KUHAP
K. Lelang Eksekusi Barang Rampasan
L. Lelang Eksekusi Barang Temuan

13.  2. LELANG NON EKSEKUSI
 A. Lelang Non Eksekusi Wajib
 - Barang Milik Pemerintah
 - Dirjen Bea cukai (bukan Penghapusan)
 - Barang Milik BUMN/D Non Persero
 - Kayu dan Hasil Hutan
 B. Lelang Non Eksekusi Sukarela
 - Barang Milik BUMN/D berbentuk PT Persero
 - Aset Bank dalam Likuidasi
 - Barang Milik seseorang atau Badan Hukum
 Perdata

14. JURU LELANG/PEJABAT LELANG
Keharusan menggunakan Juru Lelang/Pejabat
Lelang dan akibat pelanggarannya.
Pasal 1 a V.R. menyatakan : “Penjualan di muka
umum tdk boleh diadakan kecuali di depan juru
lelang” .
Hal ini dipertegas lagi dg S.K. Menkeu No.
304/KMK 01/2002 ttg Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, Pasal 25 ayat (1) menyatakan” Setiap
lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang”
ayat (2) nya menyatakan bahwa “Pelaksanaan
lelang yg menyimpang dr ketentuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tdk sah”
Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh
dan/atau dihadapan Pejabat lelang kcl ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan. (PMK
No. 40/PMK.07/2006)

15. Pelanggaran Thdp Keharusan menggunakan
perantaraan JuruLelang/Pejabat Lelang
 Pasal 1 a angka 3 V.R. menyatakan “ Sesorang
yg berbuat bertentangan dg ketentuan dlm pasal
ini didenda paling banyak sepuluh ribu Gulden
dan perbuatannya dikualifikasikan sbg tindak
pidana pelanggaran”.
 Pengecualian :
 - Lelang yg dilakukan Kantor Pegadaian
 - Lelang yg dilakukan oleh Perhutani
 - Lelang tender pemerintah berdasarkan
Keppres

16.  Juru Lelang/Pejabat Lelang di dalam
Melaksanakan Pekerjaannya mewakili
3 (tiga) kepentingan, yaitu :
- Kepentingan penjual
 - Kepentingan Pemerintah
 - Kepentingan pembeli

17.  Pengertian Pejabat Lelang (vendumeester):
 Adalah org yg khusus diberi wewenang oleh menteri keuangan
untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku (Pasal
1 angka 2 Vendureglement).
 Pejabat lelang dibedakan 2 (dua) :
 1. Pejabat lelang Kelas I
 2. Pejabat Lelang Kelas II

18.  Kedudukan Pejabat Lelang
 Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat
melaksanakan tugas dan wewenangnya
selama berkedudukan di KPKNL
 Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat
melaksanakan tugasnya selama
berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang
Kelas II atau Balai Lelang dalam wilayah
kerjanya.

19.  Pejabat Lelang Kelas I yg berkedudukan
di KPKNL berwenang melaksanakan
lelang eksekusi dan lelang non eksekusi
 Pejabat Lelang Kelas II yg berkedudukan
di Kantor Pejabat lelang Kelas I I
berwenang melaksanakan lelang non
e k s e k u s i s u k a r e l a , l e l a n g a s e t
BUMN/BUMD berbentuk Persero, dan
lelang aset milik bank dalam likuidasi
berdasrkan PP No. 25 tahun 1999.

20.  Pejabat Lelang Kelas I :
 Adalah pegawai DJPLN yg diberikan wewenang oleh Menteri
Keuangan utk melakukan penjualan scr lelang .
 Syarat-syarat utk diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas I :
 a. Sehat Jasmani dan rohani yg dinyatakan dg surat ket.
dr dokter pemerintah;
 b. Fotocopy ijasah S1;
 c. Berpangkat serendah-rendahnya penata Muda
Gol.Ruang III/a (foto copy Surat Keputusan
Pengangkatan terakhir)
 d. Lulus Diklat Pejabat lelang (Diklat II/III atau DPT III
PPLN)
 e. Rekomendari atasan setingkat eselon III di Unit kerja
ybs.
 f. Surat Ket.Tidak pernah terkena sanksi administratif dan
memiliki integritas yg tinggi yg dinyatakan dg
surat keterangan dr Pejabat Eselon III dlm unit
kerja ybs.

21.  Wewenang Pejabat Lelang kelas I:
 a. Melakukan analisis yurudis thdp dokumen persyaratan
lelang dan dokumen barang yg akan dilelang
 b. Menegur dan mengeluarkan peserta atau pengunjung
lelang apabila melanggar tata tertib;
 c. Menghentikan pelaksanaan lelang sementara
waktu;
 d. mengesahkan atau membatalkan surat penawaran;
 e. Menolak melaksanakan lelang apbl tdk yakin
 akan persyaratan formalberkas pesyaratan lelang
 f. Melihat barang yg akan dilelang
 g. Meminta bantuan aparat apabila diperlukan
 h. Membatalkan pembeli lelang yg wanprestasi.

22.  Kewajiban – kewajiban Pejabat Lelang Kelas I :
 a. Bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan
menjaga kepentingan pihak terkait
 b. Meneliti dokumen persyaratan lelang;
 c. Membuat bagian kepala risalah lelang, sblm lelang
dimualai;
 d. Membacakan bag kepala risalah lelang sblm lelang
dimulai
 f. Memimpin lelang;
 g. Mengesahkan pembeli lelang;
 h. Membuat minuta risalah lelang dan menyimpannya;
 i. Membuat salinan dan kutipan risalah lelang;
 j. Meminta dari pembeli bukti pelunasan harga lelang,
BPHTB dan pungutan-pungutan lain yg diatur di
dalam peraturan–peundang- undangan;
 k. Membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dg
ketentuan yg berlaku;
 l. Mematuhi peraturan perundang-undangan lelang.

23. LARANGAN BAGI PEJABAT
LELANG KELAS I
 a. Melayani permohonan lelang diluar
kewenangannya;
 b. Dg sengaja tdk hadir dipelaksanaan lelang;
 c. Membeli barang yg dilelang dihadapannya;
 d. Tidak menyetorkan hasil lelang;
 e. melakukan pungutan lain diluar yg telah diatur dlm
peraturan perundang-undangan;
 f. Melakukan tindakan yg tidak sesuai dg
 kepatutan;
 g. Menolak permohonan lelang yg telah memenuhi legalitas
obyek dan subyek;
 h. Merangkap atau profesi sbg pejabat neg, kuratoe,
advokat, atau jabatan lain yg oleg peraturan perundang-undangan
dilarang dirangkap.

24.  Pejabat Lelang Kelas II :
 Adalah orang-orang tertentu yg diangkat untuk
jabatan itu oleh Menteri Keuangan yg didelegasikan
kepada Dirjen. Orang-orang tertentu yg dimaksud
adalah orang-orang yg berasal dr : Notaris, Penilai,
Sarjana Hukum, Sarjana ekonomi dan pensiunan
pegawai DJPLN diutamakan yg pernah menjadi
Pejabat lelang Kelas I, atau lulusan Diklat Pejabat
Lelang yg diadakan oleh Badan Diklat Keuangan
DepKeu.
 Pejabat Lelang kelas II berkedudukan di wilayah kerja
tertentu yg ditetapkan oleh Dirjen (Kantor Pejabat
lelang Kelas II atau di Balai Lelang).

25.  Syarat-syarat Untuk diangkat sbg Pejabat Lelang Kelas II :
 a. Sehat jasmani dan rohani;
 b. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana S1 diutamakan bid
hukum, ekonomi menejemen atau penilai;
c. Tidak pernah terkena sanksi administrasiberat dan memiliki
integritas tinggi yg dibuktikan dg surat rekomendasi dari Dirjen.
d. tdk pernah dijatuhi hukuman pidana yg
dibuktikan dg surat ket. kepolisian.
 e. Khusus utk pensiunan PNS DJPLN, harus berpangkat
serendah-rendahnya Penata muda Gol III/a.
 f. Memiliki kantor pejabat lelang kelas II paling sedikit seluas
48 M2.
g. Telah mengikuti magang yg dibutikan dg rekomendasi dr Direksi balai
lelang dan Kepala KPKNL atau Direksi balai lelang dan pejabat lelang
kelas II
i. Lulus diklat pejabat lelang yg diselenggarakan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan Dep keu kecuali pensiunan PNS
DJPLN;
j. Lulus diklat pejabat lelang (khusus) yg
diselenggarakan oleh
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Dep keu , dalam
hal pemohon adlh notaris;

26. WEWENANG PEJABAT
LELANG KELAS II
 a. Melakukan analisis yurudis thdp dokumen
persyaratan lelang dan dokumen barang yg akan
dilelang
 b. Menegur dan mengeluarkan peserta atau
pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib;
 c. Menghentikan pelaksanaan lelang sementara
waktu;
 d. mengesahkan pemenang;
 e. Menolak melaksanakan lelang apbl tdk yakin
 akan persyaratan formalberkas pesyaratan lelang
 f. Melihat barang yg akan dilelang
 g. Meminta bantuan aparat apabila diperlukan
 h. Membatalkan pembeli lelang yg wanprestasi.

27.  Kewajiban – kewajiban Pejabat Lelang Kelas II :
 a. Bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak terkait
 b. Mengadakan perikatan perdata dg balai lelang mengenai
pelaksanaan lelang dan honorarium
 c. Meneliti dokumen persyaratan lelang;
 d. Membuat bagian kepala risalah lelang, sblm lelang dimualai;
 e. Membacakan bag kepala risalah lelang sblm lelang dimulai
 f. Memimpin lelang;
 h. Membuat minuta risalah lelang dan menyimpannya;
 i. Membuat salinan dan kutipan risalah leng;
 j. Meminta dari balai lelang bukti pelunasan harga lelang,
BPHTB dan pungutan-pungutan lain yg diatur di dalam
peraturan–peundang- undangan;
 k. Membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dg ketentuan
yg berlaku;
 l. memnberikan pelayanan lelang sesuai peraturan peundang-undangan
yg berlaku;

28. LARANGAN BAGI PEJABAT
LELANG KELAS II
 a. Melayani permohonan lelang diluar
kewenangannya;
 b. Dg sengaja tdk hadir dipelaksanaan lelang;
 c. Membeli barang yg dilelang dihadapannya;
 d. Menerima uang jaminan dan harga lelang dr pembeli;
 e. melakukan pungutan lain diluar yg telah diatur dlm
peraturan perundang-undangan;
 f. Melakukan tindakan yg tidak sesuai dg
 kepatutan;
 g. Menolak permohonan lelang yg telah memenuhi legalitas
obyek dan subyek;
 h. Merangkap atau profesi sbg pejabat neg, kurator,
advokat, atau jabatan lain yg oleg peraturan perundang-undangan
dilarang dirangkap.

29.  Pembinaan Pejabat Lelang Kelas I
 Pembinaan pejabat lelang berupa pengawasan
pelaksanaan lelang, pemberian penghargaan atau
sanksi
 Pembinaan Pejabat Lelang kelas I dilakukan oleh Dirjen.
Kakawil DJPLN melakukan pembinaan thdp pejabat
lelang kelas I yg berkedudukan di wilayahnya.
 Kakanwil melakukan Pembinaan terkait dg pelaksanaan
pejabat lelang kelas I, meliputi :
 a. Penilaan kinerja
 b. Pemeriksaan langsung atau tdk langsung yg hasilnya
disampaikan kpd Dirjen DJPLN
 c. Menindaklanjuti sanksi yg dijatuhkan oleh direktorat
Jenderal
 d. Memberikan saksi peringatan tertulis
 e. Melakukan pengawasan pelaksanaan lelang

30. PENILAIAN KINERJA
 Penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas I, didasarkan pada :
 a. Kualitas pelayanan lelang, meliputi :
1. Kecernatan dlm pembuatan minuta risalah
lelang dan turunannya
2. Kecermatan dalam menganalisa dokumen
3. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang
4. Optimalisasi harga
b. Kuantitas pelaksanaan lelang, meliputi :
1. Jumlah minutah risalah lelang, salinan , kutipan dan grose yg
dihasilkan baik kondisi barang laku, ditahan atau tdk ada penawaran
2. Jumlah harga lelang, bea lelang, dan pungutan pajak/lain yg sah dr
pelaksanaan lelang yg dicapai
- Penilaian kinerja dilakukan paling sedikit satu tahun sekali
- Utk melakukan penilaian kinerja Kakanwil dpt menunjuk pejabat/pegawai
dilingkungannya
- Penilaian menggunakan standar Pemeriksaan yg ditetapkan Dirjen
- Hasil penilaian dilaporkan ke Direktur Lelang, dg usul pemberian penghargaan atau
sanksi
- Direktur lelang menganalisa dan meneliti penilaian dan dan meneruskan usul tsb kpd
Dirjen

31. PEMERIKSAAN
 Untuk melakukan pemeriksaan
pelaksanaan lelang, Kepala Kantor
DJPLN dapat menunjuk pejabat/pegawai
dilingkungan Kanwil DJPLN .
 Pejabat lelang yg diperiksa wajib
memperhatikan risalah lelang, buku,
catatan.dokumen dan memberikan
keterangan atas pelaksanaan lelang yg
diperlukan dlm pemeriksaan.

32. Peringatan Tertulis
 Peringatan tertulis diberikan pd pejabat lelang kelas I,
dlm hal :
 a. Terlambat atau tdk membuat risalah lelang
 b. Melakukan kesalahan dlm pembuatan risalah
lelang yg bersifat prinsipiil, antara lain data obyel
lelang, harga lelang dan/ pengenaan bea tarif lelang.
 Kakanwil memberikan peringatan paling lambat 7 hari
kalender berdasarkan hasil periksaan langsung/tdk
lansung
 Pejabat lelang yg tdk mengindahkan surat peringatan
tertulis dlm tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya
surat peringatan tsb diusulkan utk dibebas tugaskan.

33.  Pembebastugasan Pejabat Lelang
 Pejabat Lelang diusulkan utk dibebastugaskan
dlm hal terdapat indikasi :
 a. Tidak mengindahkan peringatan ;
 b. tidak melaksanakan kewajiban;
 c. melanggar larangan c s/d h PMK
 41/PMK.07/2006;
 d. Melakukan kesalahan sebagaimana diatur
dlm pasal 17 ayat (1) sebanyak
tiga kali ;
 e. telah berstatus sbg terdakwa dlm kasus
tindak pidana dg ancaman hukuman penjara

34.  Usulan pembebastugasan diajukan oleh KP2LN kepada
Kakanwil DJPLN utk diteruskan ke Dirjen PLN.
 Pejabat lelang dibebastugaskan oleh Dirjen atas nama
Menkeu.
 Pembebastugasan tersebut berlaku utk jangka waktu 6 bln
dan apbl terjadi pelanggaran lagi utk hal-hal yg telah
disebutkan di atas akan dibebas tugas utk kedua kalinya
selama satu tahun. Apbl terjadi pengulangan
pelanggaran/kesalahan utk ketiga kalinya pejabat lelang
kelas I tsb akan dibertikan tdk dg hormat.
 utk pejabat lelang kelas I yg berstatus terdakwa spt di
atas dibebas tugaskan selama 6 bulan, dan dpt
diperpanjang sampai 2 tahun apabila pemrosesan atas
pelanggarannya belum selesai. Apbl proses tsb sampai 2
tahun belum selesai yg bersangkutan diberhentikan dg
hormat;
 Apabila indikasi pelanggaran tidak terbukti, mk pejabat
lelang yg telah diberhentikan tsb dpt diangkat kembali.

35.  Pemberhentian Pejabat Lelang
 Pejabat lelang diusulkan utk diberhentikan
dg hormat dlm hal ;
 a. Meninggal dunia;
 b. Pensiun;
 c. tdk mampu scr jasmani dan rohani utk
melaksanakan tugas jabatannya;
 d. telah berstatus sbg terdakwa dlm kasus
tindak pidana dg ancaman hukuman penjara
dan telah dibebastugaskan selama 2 tahun.

36. Pemberhentian tdk dg
hormat
 a. melayani dan melalukan lelang diluar
kewenangannya;
 b. dg sengaja tdk hadir dlm pelaksanaan lelang;
 c. dijatuhi hukuman pid penjara berdasarkan
put pengadilan yg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
 d. Melakukan pelanggaran pasal 20 ayat (3)
 e. rangkap jabatan sbg pejabat neg, pengacara,
jabatan lain yg oleh peraturan perundang-undangan
dilarang.

37.  Usulan pemberhentian Pejabat Lelang tsb
diajukan oleh Kakanwil kepada Dirjen PLN,
dg tembusan kepada Kepala KP2LN
 Pengajuan usulan tsb disertai bukti sesuai
pasal 23
 Pejabat lelang diperhentikan oleh Dirjen
atas nama Menkeu.
 Pembebastugasan dan pemberhentian tsb
tdk mengurangi tuntutan perdata dan
pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan
yg berlaku.

38.  Pembinaan Pejabat Lelang Kelas II
 Pembinaan pejabat lelang berupa pengawasan
pelaksanaan lelang, pemberian penghargaan atau sanksi
 Pembinaan Pejabat Lelang kelas II dilakukan oleh Dirjen.
Kakawil DJPLN melakukan pembinaan thdp pejabat lelang
kelas I yg berkedudukan di wilayahnya.
 Kakanwil melakukan Pembinaan terkait dg pelaksanaan
pejabat lelang kelas II, meliputi :
 a. Penilaan kinerja
 b. Pemeriksaan langsung atau tdk langsung yg hasilnya
disampaikan kpd Dirjen DJPLN
 c. Menindaklanjuti sanksi yg dijatuhkan oleh direktorat
Jenderal
 d. Memberikan saksi peringatan tertulis
 e. Melakukan pengawasan pelaksanaan lelang
f. Menerima atau menolak permohonan cuti

39.  Penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas II, didasarkan pada :
 a. Kualitas pelayanan lelang, meliputi :
1. Kecernatan dlm pembuatan minuta risalah
lelang dan turunannya
2. Kecermatan dalam menganalisa dokumen
3. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang
4. Optimalisasi harga
b. Kuantitas pelaksanaan lelang, meliputi :
1. Jumlah minutah risalah lelang, salinan , kutipan dan
grose yg dihasilkan baik kondisi barang laku, ditahan atau tdk a
da penawaran
2. Jumlah harga lelang, bea lelang, dan pungutan pajak/lain
yg sah dr pelaksanaan lelang yg dicapai
- Penilaian kinerja dilakukan paling sedikit satu tahun sekali
- Utk melakukan penilaian kinerja Kakanwil dpt menunjuk
pejabat/pegawai dilingkungannya
- Penilaian menggunakan standar Pemeriksaan yg ditetapkan Dirjen
- Hasil penilaian dilaporkan ke Direktur Lelang, dg usul pemberian
penghargaan atau sanksi
- Direktur lelang menganalisa dan meneliti penilaian dan dan
meneruskan usul tsb kpd Dirjen

40. PEMERIKSAAN
 Untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan
lelang, Kakanwil DJPLN dapat menunjuk
pejabat/pegawai dilingkungan Kanwil DJPLN .
 Pejabat lelang yg diperiksa wajib
memperhatikan risalah lelang, buku,
catatan.dokumen dan memberikan
keterangan atas pelaksanaan lelang yg
diperlukan dlm pemeriksaan.

41. Peringatan Tertulis
 Peringatan tertulis diberikan pd pejabat lelang kelas II, dlm
hal :
 a. Terlambat atau tdk membuat risalah lelang
 b. Tdk melakukan pem bukuan
 c. Terlambat atau tdk membuat kutipan dan salinan risalah
lelang
 d. Terlambat menyetorkan bagian perurugi superintenden
pengenaan bea tarif lelang.
 Kakanwil memberikan peringatan paling lambat 7 hari
kalender berdasarkan hasil periksaan langsung/tdk lansung
 Pejabat lelang yg tdk mengindahkan surat peringatan tertulis
dlm tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya surat
peringatan tsb diusulkan utk dibebas tugaskan.

42.  Pembebastugasan Pejabat Lelang
 Pejabat Lelang diusulkan utk
dibebastugaskan dlm hal terdapat indikasi :
 a. Tidak mengindahkan peringatan ;
 b. tidak melaksanakan kewajiban;
 c. melanggar larangan (Pasal 12c s/d h);
 d. Melakukan kesalahan dlm pembuatan
risalah lelang yg bersifat prinsipiil, antara
lain data obyel lelang, harga lelang dan/
pengenaan bea tarif lelang;
 e. telah berstatus sbg terdakwa dlm kasus
tindak pidana dg ancaman hukuman penjara

43.  Usulan pembebastugasan diajukan oleh KP2LN kepada
Kakanwil DJPLN utk diteruskan ke Dirjen PLN.
 Pejabat lelang dibebastugaskan oleh Dirjen atas nama
Menkeu.
 Pembebastugasan tersebut berlaku utk jangka waktu 6 bln
dan apbl terjadi pelanggaran lagi utk hal-hal yg telah
disebutkan di atas akan dibebas tugas utk kedua kalinya
selama satu tahun. Apbl terjadi pengulangan
pelanggaran/kesalahan utk ketiga kalinya pejabat lelang
kelas II tsb akan diberhentikan tdk dg hormat.
 utk pejabat lelang kelas II yg berstatus terdakwa spt di
atas dibebas tugaskan selama 6 bulan, dan dpt
diperpanjang sampai 2 tahun apabila pemrosesan atas
pelanggarannya belum selesai. Apbl proses tsb sampai 2
tahun belum selesai yg bersangkutan diberhentikan dg
hormat;
 Apabila indikasi pelanggaran tidak terbukti, mk pejabat
lelang yg telah diberhentikan tsb dpt diangkat kembali.

44.  Pemberhentian Pejabat Lelang
 Pejabat lelang diusulkan utk diberhentikan
dg hormat dlm hal ;
 a. Meninggal dunia;
 b. Permintaan sendiri;
 c. Mencapai usia 65 th;
 d. tdk mampu scr jasmani dan rohani utk
melaksanakan tugas jabatannya;
 e. telah berstatus sbg terdakwa dlm kasus
tindak pidana dg ancaman hukuman penjara
dan telah dibebastugaskan selama 2 tahun.

45. Pemberhentian tdk dg
hormat
 a. melayani dan melalukan lelang diluar jabatannnya
 b. melayani dan melalukan lelang diluar
kewenangannya;
 c. dg sengaja tdk hadir dlm pelaksanaan lelang;
 d. dijatuhi hukuman pid penjara berdasarkan put
pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
 e. Melakukan pelanggaran pasal 30 ayat (3)
 f. Tdk lagi berkedudukan di wilayah jabatannya scr terus
menerus selama 30 hari tanpa alasan yg jelas
 g. rangkap jabatan sbg pejabat neg, pengacara,
jabatan lain yg oleh peraturan perundang-undangan
dilarang.

46.  Usulan pemberhentian Pejabat Lelang tsb
diajukan oleh Kakanwil kepada Dirjen PLN,
dg tembusan kepada Kepala KP2LN
 Pengajuan usulan tsb disertai bukti sesuai
pasal 23
 Pejabat lelang diperhentikan oleh Dirjen
atas nama Menkeu.
 Pembebastugasan dan pemberhentian tsb
tdk mengurangi tuntutan perdata dan
pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan
yg berlaku.