Dokumen tersebut membahas tentang sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk pengertian sengketa, jenis-jenis sengketa, sumber sengketa, analisis para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa baik secara masyarakat maupun hukum, serta subyek dan perbuatan hukum."

1. SENGKETA DAN MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA
Drs. Jamalludin Sitepu, M.A.
Direktur Eksekutif LSM Elppamas

2. Metode Pembelajaran
Aspek Model Pedagogi Model Andragogi
Kebutuhan untuk tahu Perlu tahu apa kata Perlu tahu mengapa
guru penting untuk
dipelajari
Konsep diri Memiliki kepribadian Bertanggung jawab
pembelajar mandiri atas keputusan sendiri
Peran pengalaman Bernilai kecil Sangat penting
pembelajar
Kesiapan belajar Belajar apa yang Siap belajar karena
diajarkan guru relevan dengan
kehidupan
Orientasi Berpusat pada Berpusat pada
Pembelajaran kepentingan pelaku kepentingan
kehidupan
Motivasi Kekuatan eksternal Kekuatan internal

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Pedesaan (MP)
 Sumber Daya yang terbatas
 Perbedaan kepentingan dan tujuan

4. Berbeda kodrat
Bersengketa Persaingan antara
2 orang/kelompok
Berkonflik Praktik-praktik Polarisasi kelompok
penghilangan hak Kebutuhan dasar yang
tidak terpenuhi
orang/kelompok Terancamnya identitas
Ketidak adilan

5. Pandangan Lama Pandangan Baru
Sengketa dapat Sengketa tak dapat
dihindari dihindari
Sengketa disebabkan Sengketa disebabkan
oleh kesalahan oleh banyak sebabS
menejemen
Sengketa mengganggu Sengketa dapat
kegiatan membantu atau
menghambat kegiatan
Tugas menejemen Tujuan menejemen
adalah menghilangkan adalah mengelola
sengketa sengketa.

6. Pendekatan Sengketa
Kukuh Memaksa
Kolaborasi
Menghindar
Akomodasi
Tidak Kukuh
Tidak Bekerjasama
Bekerjasama

7. Penanganan Sengketa
 Membiarkan saja (lumping it)
 Mengelak (Avoidance)
 Keluar saja (exit)
 Paksaan (Coercion)
 Perundingan (Negotiation)
 Mediasi (Mediation)
 Arbitrase (Arbitration)
 Main hakim sendiri (Self help)
 Peradilan

8. Kehilangan Kendali
Masih ada kendali
Negosiasi
Mediasi Arbitrase
Dua pihak mencari Peradilan
Pihak Ketiga Pihak ketiga
kesepakatan
tak memihak independen
Tanpa Pihak ketiga
Tapi mengikat

10. Jenis-jenis Sengketa
1. Tidak ada sengketa
2. Sengketa permukaan
3. Sengketa terbuka
4. Sengketa laten

11. Model Analisis Sengketa
Struktural Kulturul
PELAKU
MASALA
Personal Relational H

12. Tahapan-tahapan sengketa
1. Pengumpulan bahan (potensi
sengketa)
2. Api mulai membakar (konfrontasi)
3. Api membakar (krisis)
4. Bara (potensi sengketa)
5. Api padam (selesai)

13. Kerangka Analisis Penyelesaian Sengketa
1. Langkah 1: Memahami Konteks Sengketa
 Mengidentifikasi secara tepat ruang
geografis dan sosial berkaitan dengan
program pembangunan
 Mengindentifikasi penyebab konflik antar
kelompok dan kerawanan lain yang
diperkirakan dapat menimbulkan
peningkatan kekerasan.
 Bagaimana hubungan antara pelaku dan
program pembangunan dengan konteks
politik.

14. Langkah 2
 Analisis Pemecah (Dividers) dan Sumber
sengketa

15. Langkah 3
 Analisis Perekat (connectors) dan
kapasitas lokal untuk penyelesaian
sengketa.

16. Langkah 4
 Analisis bantuan dan Program
Pembangunan
 Mengidentifikasi secara rinci pola
dukungan bantuan, dan program
pembangunan dan dampaknya bagi
masyarakat dan upaya perdamaian.

17. Langkah 5
 Analisis Dampak Program
Pembangunan terhadap konteks konflik
 Bagaimana dampak proses transfer
sumber daya dan pesan etis (nilai)
 Bagaimana dampak proses transfer
sumber daya dan pesan etis (nilai) pada
perekat dan kapasitas lokal untuk
penyelesaian sengketa.

18. Langkah 6
 Merumuskan Pilihan Strategi Intervensi
 Jika suatu elemen program pembangunan
berdampak negatif terhadap pemecah
(dividers) atau
 Jika elemen tersebut memberikan dampak
negatif terhadap melemahnya perekat
(connectors) dan kapasitas lokal,
 Maka rumuskan beragam pilihan yang
mungkin untuk meminimalisasikan pemecah
(dividers) dan memperkuat perekat
(connectors).

19. Langkah 7
 Uji Pilihan dan Rancang Ulang
 Potensi adanya pemecah
 Potensi perekat
 Rancang ulang program

20. Sumber Sengketa
Hubungan Antar Manusia Struktural
Emosi, Persepsi Kekuasaan, sumber daya
Kepentingan
Data
Perbedaan, Penafsiran
Perbedaan Nilai

21. Analisa Para Pihak
Sumber Legitimasi
Tindakan/Perilaku
Kepentinga
n
Aktor

23. 2 Mekanisme Penyelesaian
1. Mekanisme Masyarakat (Musyawarah
antar desa)
2. Mekanisme Hukum

24. Peradilan Di luar Adat
peradilan
Strategi Pidana
Perdata
Negosiasi Sumpah Adat
Peradilan Adat
Class action
(gugatan
Mediasi
kelompok)
Arbitrase
Legal standing (hak
gugat organisasi)
Citizen law suit
(gugatan hukum
warga negara)
Amici Curiae
(Sahabat
Peradilan)

25. Prasyarat Dasar Pendamping Masyarakat
1. Pengetahuan/Wawasan
2. Ketrampilan
3. Tindakan

26. sengketa
tindakan
ketrampilan
pengetahuan
Penyelesaian
Sengketa
Alternatif

27. Sengketa Hukum
 Apabila sengketa menimbulkan akibat
hukum bagi pihak yang bersengketa

28. Wanprestasi
Breach of Contract
Perbuatan Melanggar Hukum
Sengketa Hukum
Perbuatan yang menimbulkan
kerugian bagi orang lain

29. 2 Persitiwa Hukum
1. Karena perbuatan subyek hukum
2. Bukan perbuatan subyek hukum

30. 2 Persitiwa Hukum
Karena perbuatan Semua perbuatan Pembuatan perjanjian
subyek hukum yang dilakukan oleh Pengadaan barang
manusia atau badan dan jasa
hukum yang dapat Pembelian barang-
menimbulkan akibat barang
hukum.
Bukan perbuatan Peristiwa hukum yang Kematian seorang
subyek hukum timbul bukan karena peminjam SPP
perbuatan subyek Kadaluarsa yang
hukum, tetapi apabila menimbulkan hak
terjadi menimbulkan Kadaluarsa yang
akibat hukum tertentu melenyapkan
kewajiban.

31. Pribadi
Badan Hukum Perdata
Subyek hukum
PT, Koperasi, Yayasan
Badan Hukum
Badan Hukum Publik
Negara
Instansi Pemerintah

32. Perbuatan Melawan Hukum
1. Melanggar hak orang lain yang diakui undang-undang atau
melanggar ketentuan hukum yang tertulis.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya
tidak membayar hutang yang menjadi kewajibannya, padahal
yang bersangkutan memiliki uang dan telah jatuh tempo.
3. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan
pelanggaran terhadap orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku.
4. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap norma
kepatutan dalam pergaulan kemasyarakatan atau benda milik
orang lain.

33. Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Peradilan Militer
Usaha Negara
Peradilan Anak
Peradilan Pajak
Pengadilan HAM
Pengadilan Niaga Pengadilan Tipikor Pengadilan Hub Industri

34. Kelompok rentan masyarakat
Anak Peremouan
Penyandang Cacat Kelompok Minoritas