Dokumen tersebut membahas tentang sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk pengertian sengketa, jenis-jenis sengketa, sumber sengketa, analisis para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa baik secara masyarakat maupun hukum, serta subyek dan perbuatan hukum."
49331848 nota-padat-oumm3203-ethics-edisi-imann9969Mc Ng
Nota ini membincangkan etika profesional dalam dua bab pertama. Bab satu menjelaskan makna etika dan teori-teori etika seperti utilitarianisme, aturan emas, dan Kantian. Bab dua membahaskan tanggungjawab moral dan sosial individu serta organisasi. Ia juga membandingkan pendekatan utilitarian dan universalisme dalam membuat keputusan etika.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemidanaan berdasarkan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. Ia menjelaskan prinsip-prinsip dan mekanisme dari pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus pidana, serta perbedaannya dengan pendekatan retributif. Dokumen ini juga membahas tujuan dari pemidanaan menurut undang-undang pidana Indonesia.
Dokumen tersebut membahas metode penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi melibatkan pengadilan sedangkan non litigasi tidak melibatkan pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dokumen ini juga membandingkan karakteristik proses dan hasil dari masing-masing metode penyelesaian sengketa.
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
49331848 nota-padat-oumm3203-ethics-edisi-imann9969Mc Ng
Nota ini membincangkan etika profesional dalam dua bab pertama. Bab satu menjelaskan makna etika dan teori-teori etika seperti utilitarianisme, aturan emas, dan Kantian. Bab dua membahaskan tanggungjawab moral dan sosial individu serta organisasi. Ia juga membandingkan pendekatan utilitarian dan universalisme dalam membuat keputusan etika.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemidanaan berdasarkan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. Ia menjelaskan prinsip-prinsip dan mekanisme dari pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus pidana, serta perbedaannya dengan pendekatan retributif. Dokumen ini juga membahas tujuan dari pemidanaan menurut undang-undang pidana Indonesia.
Dokumen tersebut membahas metode penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi melibatkan pengadilan sedangkan non litigasi tidak melibatkan pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dokumen ini juga membandingkan karakteristik proses dan hasil dari masing-masing metode penyelesaian sengketa.
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
Dokumen tersebut membahas profil dan riwayat pekerjaan Prof. Dr. Edie Toet Hendratno sebagai dosen dan ahli dalam bidang penyelesaian sengketa bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase."
Sistem sosial didukung oleh unsur-unsur seperti norma, peran, status, posisi, situs, dan lingkungan yang membentuk masyarakat. Analisis sosiologi dapat bersifat idiografis maupun nomotetis tergantung pada pendekatan kasusnya. Teori kontrak sosial menjelaskan asal-usul pemerintahan yang didirikan berdasarkan persetujuan rakyat untuk mendapatkan perlindungan.
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
Hukum acara perdata dan pidana membahas proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata, sedangkan hukum acara pidana mengatur penegakan hukum pidana. Keduanya memuat aturan tentang prosedur pengadilan dan hak tersangka/terdakwa.
Hbl 2, risna dwi cahyani, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolu...risnadica
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai pengertian dan sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, minitrial, konkiliasi, dan adjudikasi.
2. Metode-metode tersebut dianggap lebih efisien dibanding litigasi di pengadilan.
3. Salah satu keuntungan utama metode-metode ini adalah prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih rendah.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
Makalah ini membahas tentang pengertian hukum, pengantar ilmu hukum, sumber hukum, pembagian sumber hukum, dan peristiwa hukum. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi hukum menurut para ahli, tujuan pengantar ilmu hukum, dan pembagian sumber hukum menjadi hukum material dan formil.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas profil dan riwayat pekerjaan Prof. Dr. Edie Toet Hendratno sebagai dosen dan ahli dalam bidang penyelesaian sengketa bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase."
Sistem sosial didukung oleh unsur-unsur seperti norma, peran, status, posisi, situs, dan lingkungan yang membentuk masyarakat. Analisis sosiologi dapat bersifat idiografis maupun nomotetis tergantung pada pendekatan kasusnya. Teori kontrak sosial menjelaskan asal-usul pemerintahan yang didirikan berdasarkan persetujuan rakyat untuk mendapatkan perlindungan.
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
Hukum acara perdata dan pidana membahas proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata, sedangkan hukum acara pidana mengatur penegakan hukum pidana. Keduanya memuat aturan tentang prosedur pengadilan dan hak tersangka/terdakwa.
Hbl 2, risna dwi cahyani, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolu...risnadica
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai pengertian dan sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, minitrial, konkiliasi, dan adjudikasi.
2. Metode-metode tersebut dianggap lebih efisien dibanding litigasi di pengadilan.
3. Salah satu keuntungan utama metode-metode ini adalah prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih rendah.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
Makalah ini membahas tentang pengertian hukum, pengantar ilmu hukum, sumber hukum, pembagian sumber hukum, dan peristiwa hukum. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi hukum menurut para ahli, tujuan pengantar ilmu hukum, dan pembagian sumber hukum menjadi hukum material dan formil.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
2. Metode Pembelajaran
Aspek Model Pedagogi Model Andragogi
Kebutuhan untuk tahu Perlu tahu apa kata Perlu tahu mengapa
guru penting untuk
dipelajari
Konsep diri Memiliki kepribadian Bertanggung jawab
pembelajar mandiri atas keputusan sendiri
Peran pengalaman Bernilai kecil Sangat penting
pembelajar
Kesiapan belajar Belajar apa yang Siap belajar karena
diajarkan guru relevan dengan
kehidupan
Orientasi Berpusat pada Berpusat pada
Pembelajaran kepentingan pelaku kepentingan
kehidupan
Motivasi Kekuatan eksternal Kekuatan internal
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Pedesaan (MP)
Sumber Daya yang terbatas
Perbedaan kepentingan dan tujuan
4. Berbeda kodrat
Bersengketa Persaingan antara
2 orang/kelompok
Berkonflik Praktik-praktik Polarisasi kelompok
penghilangan hak Kebutuhan dasar yang
tidak terpenuhi
orang/kelompok Terancamnya identitas
Ketidak adilan
5. Pandangan Lama Pandangan Baru
Sengketa dapat Sengketa tak dapat
dihindari dihindari
Sengketa disebabkan Sengketa disebabkan
oleh kesalahan oleh banyak sebabS
menejemen
Sengketa mengganggu Sengketa dapat
kegiatan membantu atau
menghambat kegiatan
Tugas menejemen Tujuan menejemen
adalah menghilangkan adalah mengelola
sengketa sengketa.
6. Pendekatan Sengketa
Kukuh Memaksa
Kolaborasi
Menghindar
Akomodasi
Tidak Kukuh
Tidak Bekerjasama
Bekerjasama
7. Penanganan Sengketa
Membiarkan saja (lumping it)
Mengelak (Avoidance)
Keluar saja (exit)
Paksaan (Coercion)
Perundingan (Negotiation)
Mediasi (Mediation)
Arbitrase (Arbitration)
Main hakim sendiri (Self help)
Peradilan
8. Kehilangan Kendali
Masih ada kendali
Negosiasi
Mediasi Arbitrase
Dua pihak mencari Peradilan
Pihak Ketiga Pihak ketiga
kesepakatan
tak memihak independen
Tanpa Pihak ketiga
Tapi mengikat
9.
10. Jenis-jenis Sengketa
1. Tidak ada sengketa
2. Sengketa permukaan
3. Sengketa terbuka
4. Sengketa laten
12. Tahapan-tahapan sengketa
1. Pengumpulan bahan (potensi
sengketa)
2. Api mulai membakar (konfrontasi)
3. Api membakar (krisis)
4. Bara (potensi sengketa)
5. Api padam (selesai)
13. Kerangka Analisis Penyelesaian Sengketa
1. Langkah 1: Memahami Konteks Sengketa
Mengidentifikasi secara tepat ruang
geografis dan sosial berkaitan dengan
program pembangunan
Mengindentifikasi penyebab konflik antar
kelompok dan kerawanan lain yang
diperkirakan dapat menimbulkan
peningkatan kekerasan.
Bagaimana hubungan antara pelaku dan
program pembangunan dengan konteks
politik.
14. Langkah 2
Analisis Pemecah (Dividers) dan Sumber
sengketa
15. Langkah 3
Analisis Perekat (connectors) dan
kapasitas lokal untuk penyelesaian
sengketa.
16. Langkah 4
Analisis bantuan dan Program
Pembangunan
Mengidentifikasi secara rinci pola
dukungan bantuan, dan program
pembangunan dan dampaknya bagi
masyarakat dan upaya perdamaian.
17. Langkah 5
Analisis Dampak Program
Pembangunan terhadap konteks konflik
Bagaimana dampak proses transfer
sumber daya dan pesan etis (nilai)
Bagaimana dampak proses transfer
sumber daya dan pesan etis (nilai) pada
perekat dan kapasitas lokal untuk
penyelesaian sengketa.
18. Langkah 6
Merumuskan Pilihan Strategi Intervensi
Jika suatu elemen program pembangunan
berdampak negatif terhadap pemecah
(dividers) atau
Jika elemen tersebut memberikan dampak
negatif terhadap melemahnya perekat
(connectors) dan kapasitas lokal,
Maka rumuskan beragam pilihan yang
mungkin untuk meminimalisasikan pemecah
(dividers) dan memperkuat perekat
(connectors).
19. Langkah 7
Uji Pilihan dan Rancang Ulang
Potensi adanya pemecah
Potensi perekat
Rancang ulang program
20. Sumber Sengketa
Hubungan Antar Manusia Struktural
Emosi, Persepsi Kekuasaan, sumber daya
Kepentingan
Data
Perbedaan, Penafsiran
Perbedaan Nilai
21. Analisa Para Pihak
Sumber Legitimasi
Tindakan/Perilaku
Kepentinga
n
Aktor
26. sengketa
tindakan
ketrampilan
pengetahuan
Penyelesaian
Sengketa
Alternatif
27. Sengketa Hukum
Apabila sengketa menimbulkan akibat
hukum bagi pihak yang bersengketa
28. Wanprestasi
Breach of Contract
Perbuatan Melanggar Hukum
Sengketa Hukum
Perbuatan yang menimbulkan
kerugian bagi orang lain
29. 2 Persitiwa Hukum
1. Karena perbuatan subyek hukum
2. Bukan perbuatan subyek hukum
30. 2 Persitiwa Hukum
Karena perbuatan Semua perbuatan Pembuatan perjanjian
subyek hukum yang dilakukan oleh Pengadaan barang
manusia atau badan dan jasa
hukum yang dapat Pembelian barang-
menimbulkan akibat barang
hukum.
Bukan perbuatan Peristiwa hukum yang Kematian seorang
subyek hukum timbul bukan karena peminjam SPP
perbuatan subyek Kadaluarsa yang
hukum, tetapi apabila menimbulkan hak
terjadi menimbulkan Kadaluarsa yang
akibat hukum tertentu melenyapkan
kewajiban.
31. Pribadi
Badan Hukum Perdata
Subyek hukum
PT, Koperasi, Yayasan
Badan Hukum
Badan Hukum Publik
Negara
Instansi Pemerintah
32. Perbuatan Melawan Hukum
1. Melanggar hak orang lain yang diakui undang-undang atau
melanggar ketentuan hukum yang tertulis.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya
tidak membayar hutang yang menjadi kewajibannya, padahal
yang bersangkutan memiliki uang dan telah jatuh tempo.
3. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan
pelanggaran terhadap orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku.
4. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap norma
kepatutan dalam pergaulan kemasyarakatan atau benda milik
orang lain.
33. Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Peradilan Militer
Usaha Negara
Peradilan Anak
Peradilan Pajak
Pengadilan HAM
Pengadilan Niaga Pengadilan Tipikor Pengadilan Hub Industri