Hak Asasi Manusia

1. HAK ASASI MANUSIA

2. PENGERTIAN HAM
John Locke :
Semua orang diciptakan sama &
memiliki Hak Hak yang melekat
dari dirinya sebagai manusia
Pengertian HAM - UU No.39 Tahun 1999
“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Secara garis besar dapat dipahami :
HAM adalah Hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai
hak hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat
kelahiran manusia itu sebagai manusa.

3. SEJARAH MUNCULNYA DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA
PIAGAM PBB
26 Jun 45
PERANG DUNIA KE 2
7 Mei 45
DEKLARASI HAM PBB
10 Dec 48
Angkatan bersenjata Jerman
menyerah tanpa syarat kepada
Sekutu
untuk melindungi setiap individu
di seluruh negara atas hak asasi
manusianya
untuk menegaskan keyakinan
pada hak asasi manusia

4. Secara detil HAM yang
tercakup dalam Deklarasi Universal
PBB (1948) dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:

5. “To deny people their human
rights is to Challege their
humanity.”
— Nelson Mandela —

6. Terdapat 30 pasal di
dalam Universal
Declaration of Human
Rights dan isinya
mencakup hak dan
kebebasan paling
mendasar pada
manusia(secara kolektif
dan individual) di mana
pun di dunia. Pasal-
pasalnya dapat dibagi ke
dalam 6 kelompok
(dapat diibaratkan
seperti bentuk rumah).
Analysis Universal Declaration of Human Rights
Pasal 1-2 (pondasi) dasar dibangunnya UDHR. Berisi penegasan kembali martabat
manusia, kesetaraan dan persaudaraan.
Pasal 3-11 (lantai 1). Berisi hak individu: hak untuk hidup, melarang
perbudakan atau penyiksaan, persamaan di depan hukum, hak atas
pengadilan yang adil, dll.
Pasal 22-27 (lantai 4). Berisi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya individu.
Hak tersebut meliputi hak untuk bekerja, hak untuk beristirahat dan
bersantai, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas pendidikan.
Pasal 18-21 (lantai 3). Berisi hak spiritual dan agama individu, seperti kebebasan
berpikir dan hati nurani (yaitu agama), hak untuk berpendapat sendiri, hak untuk
berkumpul dan berserikat secara damai, dan hak untuk memilih dan mengambil bagian
dalam pemerintahan.
Pasal 12-17 (lantai ke 2). Berisi hak-hak individu dalam masyarakat sipil dan
politik. Mereka termasuk kebebasan bergerak, hak atas kewarganegaraan,
hak untuk menikah dan membentuk keluarga, serta hak untuk memiliki
properti.
Pasal 28-30 (atap) yang mengikat empat lantai di bawahnya. Mengingatkan kita bahwa
hak datang bersama kewajiban, dan bahwa tidak ada hak yang disebutkan dalam UDHR
dapat digunakan untuk melanggar semangat Perserikatan Bangsa-Bangsa

7. HAK ATAS KESEHATAN
DALAM PERSPEKTIF HAM

8. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun
nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen
sebagai berikut :
Pasal 25 Universal Declaration of Human
Rights (UDHR)
oPasal 6 dan 7 International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR)
oPasal 12 International Covenant on
Economic, Social and Cultural Right
(ICESCR)
oPasal 5 International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (ICERD)
oPasal 11, 12 dan 14 Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (Women’s Convention)
oPasal 1 Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (Torture
Convention, or CAT).
oPasal 24 Convention on the Rights of the
Child (Children’s Convention, or CRC)
Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1)
UUD 1945
Pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan
UU Nomor 11 tahun 2005 tentang
Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya.
Instrumen
Internasional
Instrumen
Nasional
Pasal 25:
Setiap orang berhak atas taraf hidup
yang menjamin kesehatan dan
kesejahteraan untuk dirinya dan
keluarganya, termasuk pangan, pakaian,
perumahan dan perawatan
kesehatannya serta pelayanan sosial
yang diperlukan, dan berhak atas
jaminan pada saat menganggur,
menderita sakit, cacat, menjadi janda,
mencapai usia lanjut atau mengalami
kekurangan mata pencarian yang lain
karena keadaan yang berada di luar
kekuasaannya.
Pasal 25 (2)
Para ibu dan anak-anak berhak mendapat
perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak,
baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar
perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial
yang sama.

9. Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari
pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas
kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM
Contoh :
Pelanggaran terhadap HAM dapat
memunculkan kesehatan serius
(Kasus KDRT atau penganiayaan)
Kebijakan dan program kesehatan bisa
memuncukan pelanggaran HAM :
Program askeskin yang kurang monitor
secara baik sehingga akses masyrakat
terhadap kesehatan sulit dan terdiskriminasi.

10. Tanpa Kesehatan >> seseorang menjadi
tidak sederajat secara kondisional, tidak
mampu memperoleh hak – hak yang lain
Kesehatan >> Ukuran selain tingkat
pendidikan dan ekonomi, yang
menentukan mutu dari sumber daya
manusia (human Development Indeks)
HAK ATAS KESEHATAN
Bukan hanya agar setiap orang menjadi
sehat, atau pemerintah harus
menyediakan sarana pelayanan
kesehatan yang mahal di luar
kesanggupan pemerintah.
HAK ATAS KESEHATAN
Agar pemerintah dan pejabat publik
membuat kebijakan dan rencana kerja
untuk tersedia dan terjangkaunya sarana
pelayanan kesehatan untuk semua waktu
kemungkinan yang secepatnya.
HAK ATAS KESEHATAN
Mencakup faktor ekonomi, sosial dan
faktor penentu kesehatan (makanan dan
nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air
minum yang sehat dan sanitasi yang
memadai, kondisi kerja yang sehat dan
aman serta lingkunan yang sehat)
(KOMISI PBB TENTANG HAM)

11. Dua Asas yang melandasi hukum kesehatan
● The right to health care (hak atas pelayanan kesehatan) > hak dasar sosial
● The right of self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri) > hak dasar
individual

12. Implementasi Hak Atas Kesehatan Dalam Konteks HAM
Kewajiban negara mengimplementasikan
norma-norma HAM pada hak atas kesehatan
harus memenuhi prinsip :
- Ketersediaan
- Aksebilitas
- Penerimaan
- Kualitas
Bentuk kewajiban negara untuk memenuhi
hak atas kesehatan :
- Menghormati hak atas kesehatan
- Melindungi hak atas kesehatan
- Memenuhi hak atas kesehatan

13. Kesimpulan
Implementasi hak atas Kesehatan harus memenuhi prinsip ketersediaan,
keterjangkauan, penerimaan dan kualitas
Tidak terpenuhinya hak atas Kesehatan yang menjadi kewajiban setiap
negeri adalah bentuk pelanggaran HAM baik tingkat pelaksana
(commission) maupun pembiaran (omission)
Salah satu syarat negara hukum adalah, jaminan terhadap HAM