Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu
Similar to Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu (12)
More from ikhsan setiawan
More from ikhsan setiawan (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sistem pengelolaan jalan tol wilayah suramadu
- 2. DASAR HUKUM • PP Nomor No 15 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Jalan Tol; • PP Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Investasi Pemerintah; • PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU); • PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Badan Usaha Milik Negara; • PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 3. DASAR HUKUM (lanjutan) • PP Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Investasi Penanaman Modal Asing • PerPres No 54 Tahun 2010 yang diubah dengan PerPres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa • Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura.
- 4. PELUANG KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL • Kerjasama pengembangan investasi ruas jalan tol dengan pihak Badan Usaha Swasta Nasional merupakan kerjasama yang bersifat umum; • Peraturan perUUan yang ada telah mengatur hal tersebut secara kongkrit; Demikian pula kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diatur dengan perUUan; • Kerjasama pengembangan investasi ruas jalan tol dengan pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebaiknya mulai diprioritaskan. Dalam hal ini beberapa kemudahan dan manfaat diharapkan akan diperoleh.
- 5. PELUANG BPWS SEBAGAI LEMBAGA KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL DASAR PERTIMBANGAN: (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, (2) PP Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Investasi Pemerintah; (3) PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- 6. PELUANG YANG ADA 1. BPWS mendapatkan legiVmasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU), untuk hal tersebut perlu mendapatkan kewenangan dalam hal pengelolaan asset Jalan Tol Suramadu; atau 2. BPWS mempunyai badan usaha yang dapat berupa BUMN, dalam hal ini badan usaha tersebut sebagai enVtas terpisah dari BPWS tetapi saham dimilki oleh BPWS dengan legiVmasi yang didapatkan dari pemerintah, atau BPWS berVndak sebagai/ representasi pemerintah; atau
- 8. RANGKING PRIORITAS BPWS SEBAGAI LEMBAGA KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL 1. BPWS bekerjasama melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha swasta selain Perusahaan Perseroan, dan dapat diikutsertakan dalam pengembangan dan pengusahaan atas dasar kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, sebagai PRIORITAS PERTAMA, atau 2. BPWS mendapatkan legiOmasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU), untuk hal tersebut perlu mendapatkan kewenangan dalam hal pengelolaan asset Jalan Tol Suramadu, sebagai PRIORITAS KEDUA.
- 9. KEUNTUNGAN PRIORITAS PERTAMA 1. Secara hukum telah mempunyai kekuatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008; 2. Prosedur yang harus ditempuh paling sederhana (Vdak rumit); 3. Ketersediaan pihak yang akan diajak bekerjasama terbuka dan diperkirakan akan menyambut dengan tangan terbuka; 4. Tidak memerlukan perubahan kelembagaan (reformasi kelembagaan).
- 10. Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 B P W S Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 ayat Pasal 19 Peraturan perUUan yang lain Peluang Kelembagaan B P W S untuk melakukan Kerjasama Investasi BPWS bekerjasama melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Swasta BPWS mendapatkan legiVmasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU), dengan legiVmasi • LegiVmated • Prosedur sederhana • Acceptable • Tanpa reformasi lembaga BAGAN PELUANG KELEMBAGAAN BPWS
- 11. POLA KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL LINGKAR TIMUR • Studi kelayakan awal: ruas tol melalui trase tersebut Vdak memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR) maupun Economic Internal Rate of Return (EIRR); • Dengan adanya perkembangan kegiatan transportasi yang ditandai dengan adanya perkembangan penduduk serta permintaan akan sarana dan prasarana transportasi yang meningkat ruas tol melalui trase tersebut Vdak memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR) tetapi memenuhi Economic Internal Rate of Return (EIRR); • Berdasarkan PP No 15 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2013, kerjasama investasi sebaiknya dilakukan dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah dan badan usaha.
- 12. POLA KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL LINGKAR TIMUR • Dengan demikian bentuk kerjasama investasi ini adalah investasi bagi pengusahaan, dengan pola “Service Contract”, dalam hal ini: (1) Pola kerjasama pengelolaan dimana swasta diberikan tanggung jawab melaksanakan pelayanan jasa untuk jangka waktu tertentu, (2) Pemilikan aset tetap ada pada Pemerintah, (3) Pengembalian biaya operasi dan pemeliharaan, didapat dari Pemerintah dan/atau dengan memungut pembayaran dari pemakai fasilitas dan layanan infrastruktur yang bersangkutan; • Dimungkinkan dengan pola “buy the service”; • BPWS seVap tahun harus dapat memperkirakan pendapatan dan operasional ruas tol Lingkar Vmur Surabaya, sehingga akan diketahui berapa besar subsidi yang harus dianggarkan.
- 14. POLA KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL RUAS AKSES KE PELABUHAN PETI KEMAS • Studi kelayakan awal: ruas tol melalui trase tersebut Vdak memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR) tetapi layak/ memenuhi Economic Internal Rate of Return (EIRR); • Arus bongkar muat peV kemas pada 2011 mencapai 2,66 juta Twenty Feet Equivalent Units (TEUs) naik dibandingkan volume arus peV kemas pada tahun sebelumnya sebanyak 2,4 juta TEUs • Dengan adanya memenuhi (FIRR) maupun (EIRR); • Berdasarkan PP No 15 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2013, kerjasama investasi sebaiknya dilakukan dengan pendanaan yang berasal dari badan usaha.
- 15. POLA KERJASAMA INVESTASI JALAN TOL RUAS AKSES KE PELABUHAN PETI KEMAS • Investasi pemerintah baik untuk pendanaan maupun pengusahaan ruas tol Trase Jalan Akses Ke Pelabuhan PeV Kemas Surabaya, tentunya akan berjalan hingga waktu tertentu; • Pada tahap lanjut Pendanaan berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan financial; • Dengan demikian bentuk kerjasama investasi yang dianggap paling sesuai adalah investasi bagi pengusahaan, dengan pola “Management Contract”,
- 17. POLA KERJASAMA INVESTASI JEMBATAN TOL SURAMADU • Studi kelayakan awal: jembatan tol tersebut Vdak memenuhi Financial Internal Rate of Return (FIRR) maupun Economic Internal Rate of Return (EIRR), dengan asumsi kendaraan roda 2 Vdak diperhitungkan; • Dalam kenyataannya Jembatan Tol Suramadu dilalui pula oleh kendaraan roda dua. Demikian pula pertambahan penduduk di Madura yang cukup signifikan dengan adanya Jembatan Suramadu; • Maka pada tahap lanjut: kondisi selanjutnya memenuhi FIRR serta memenuhi EIRR; • Berdasarkan PP No 15 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2013, kerjasama investasi dilakukan dengan pendanaan yang berasal dari badan usaha.
- 18. POLA KERJASAMA INVESTASI JEMBATAN TOL SURAMADU • Pola kerjasama yang sesuai untuk pengusahaan di masa mendatang pada saat layak ekonomi maupun financial adalah “Lease Contract”; • Dalam hal ini kondisinya adalah: (1) Swasta menyewa dari Pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara, (2) Swasta menyediakan modal kerja untuk pengoperasian dan pemeliharaan dimaksud termasuk pengganVan bagian- bagian tertentu, (3) Pengembalian biaya sewa, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya pemberian pelayanan kepada masyarakat serta keuntungan yang wajar, swasta dapat memungut pembayaran dari pemakai fasilitas dan layanan dimaksud, (4) Kepemilikan aset tetap di Pemerintah, dan (5) Pada akhir kerjasama swasta mengembalikan aset kepada Pemerintah dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
- 20. SARAN PENGATASAN MASALAH KERJASAMA INVESTASI JEMBATAN TOL SURAMADU • Kerjasama pengusahaan Jembatan Tol Suramadu pada saat ini merupakan tahap awal pengusahaan jembatan tol tersebut, dengan asumsi kelayakan: layak ekonomi tetapi belum layak financial; • Dalam tahap awal ini pemerintah merupakan satu- satunya sumber pendanaan (sesuai PP No 15 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 44 Tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2013); • Untuk memudahkan pelaksanaan tersebut pemerintah melelangkan pengusahaan yang dimenangkan oleh PT Jasa Marga, dan saat ini telah ada SK Penetapan dari Kementrian Pekerjaan Umum;
- 21. SARAN PENGATASAN MASALAH KERJASAMA INVESTASI JEMBATAN TOL SURAMADU • Berdasarkan SK Penetapan dari Kementrian Pekerjaan Umum, sebenarnya kontrak kerja dapat dilaksanakan antara dua pihak dengan dua kemungkinan: (1) antara PT Jasa Marga dengan BPJT sebagai representasi dari Kementrian PU, atau (2) antara PT Jasa Marga dengan BPWS sebagai representasi dari pihak pemerintah; • Untuk anternaVf yang kedua diperlukan semacam “pelimpahan wewenang dan asset” dari pemerintah kepada BPWS, karena dalam PerPres Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, pelimpahan asset belum disebutkan secara eksplisit.