Renja kemenperin 2018 versi buku

RENCANA
KERJA 2018
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja
Kementerian Perindustrian Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan; dengan memperhatikan penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk
terciptanya Good Governance.
Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem
manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri,
maka pada setiap tahun anggaran seluruh Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus
di lingkungan Kementerian Perindustrian, Renja dimaksud merupakan
rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang
No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan
Industri Prioritas (RIPIN) 2015 – 2035, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Perindustrian 2015 – 2019, dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) 2018.
Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta
memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menyusun
Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian Tahun 2018 sebagai
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
Jakarta, Juli 2017
Menteri Perindustrian RI
Airlangga Hartarto

Rencana Kerja
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................i
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ......................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 1
C. RUANG LINGKUP............................................................................................ 1
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN ............................ 2
BAB III RENCANA KERJA ............................................................................................... 7
A. SASARAN TAHUN 2018 ................................................................................ 7
B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 ....................................................... 8
C. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018.......................................... 17
D. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN
2018................................................................................................................... 18
BAB IV PENUTUP............................................................................................................. 54
LAMPIRAN.......................................................................................................................... 55
A. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka........................................................................................ 55
B. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis
Agro.................................................................................................................... 66
C. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika .......................................... 74
D. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah ........................................................................................................ 87
E. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan
Industri........................................................................................................... 100
F. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional................................................................................ 109
G. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ........ 114
H. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian ..................................................................... 139
I. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan
Manajemen Kementerian Perindustrian ...........................................145

Rencana Kerja
iii

Rencana Kerja
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri, pada tahun
anggaran 2018 Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kerja
(Renja)yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undangNo.
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) 2015 –
2019, serta Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Renja ditetapkan pada tahun
perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun
berikutnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian Tahun 2018 ini
merupakan pedoman bagiseluruh unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan
industri pada tahun 2018.
C. RUANG LINGKUP
Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:
1. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2018;
2. Program Prioritas Tahun 2018;
3. Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2018.

Rencana Kerja
2
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah “Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan
Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah.
Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah
instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu
politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh program
yang akan dilaksanakan (money follow program), dan bukan semata-mata
dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena tugas
fungsi organisasi (money follow function). Teknis perencanaan dan
penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat
dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan
swasta); dan meningkatkan efektivitas, eﬁsiensidan keadilan.
Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKP 2018
adalah : pendekatan tematik-holistik yaitu untukmencapaisasaran prioritas
nasional dirancang koordinasi berbagai Kementarian Negara atau Lembaga
(K/L) yang terkait, pendekatan integratif yaitu kegiatan pembangunan
direncanakan secara terintegrasi, dan pendekatan spasial yaitu kegiatan
pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.
Dalam RKP Tahun 2018,industripengolahan non-Migas di targetkan tumbuh
sebesar 4,8 – 5,3 persen di tahun 2018. Kontribusiindustripengolahan non-
Migas terhadap PDB tahun 2018 sebesar 20,7 - 20,9 persen. Adapun sasaran
pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa pada tahun 2018
difokuskan pada percepatan pembangunan 3 (tiga) kawasan industri agar
dapat beroperasisecara optimal dan menarik investasi baru.

Rencana Kerja
3
Secara umum, kebijakan pembangunan industri nasional pada tahun 2018
diarahkan pada pertumbuhan industri, pengembangan dunia usaha dan
pariwisata, serta kebijakan prioritas pembangunan industrinasional.
1. Arah kebijakan pertumbuhan industri :
a. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa dengan
memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri, membangun
satu kawasan industri di luar pulau Jawa, membangun 22 sentra
IKM, serta mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur utama
dan sarana pendukungkualitas kehidupan;
b. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak
sekitar 9 ribu unit usaha industri skala besar dan sedang serta 20
ribu unit usaha industri kecil;
c. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional
(peningkatan nilaiekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).
2. Arah kebijakan terkait Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata :
a. Pengembangan 3 Kawasan Industri(KI) (dari 14) melaluipenyediaan
lahan kawasan yang selaras dengan rencana tata ruang;
peningkatan kesiapan operasional Kawasan Industri, termasuk
infrastruktur dan ketersediaan SDM, serta peningkatan investasi
yang masuk kedalam kawasan;
b. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja, serta Peningkatan Populasi
dan Daya Saing Industri;
c. Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa melalui Peningkatan
Kualitas dan Standar Produk Ekspor, serta Peningkatan dan
Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi;
d. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi melalui
Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran, Pengembangan
Kewirausahaan, serta Pengembangan Keterampilan dan Layanan
Usaha.
3. Arah kebijakan prioritas pembangunan industri nasional:

Rencana Kerja
4
a. Penguatan SDM melaluiVokasi Industri;
b. Pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai
industri;
c. Pengembangan industripadat karya dan berorientasi ekspor;
d. Pengembangan IKM dengan platform digitalyang terintegrasi dengan
industri kecil menengah (IKM) yang disebut e-smartIKM;
e. Pengembangan industri hilir berbasis SumberDaya Alam; serta
f. Pengembangan perwilayahan industri.
Disamping arah kebijakan nasional tersebut, strategi industrialisasi
dirancang memanfaatkan sumber-sumber keunggulan Indonesia sebagai
berikut :
1. Potensi sumber keunggulan biaya (cost advantage) adalah: (a) sumber
daya alam yang meliputi hasil-hasil pertanian, perkebunan, kelautan,
kehutanan, dan mineral tambang; serta (b) jumlah penduduk yang
besar;
2. Potensi sumber keunggulan produk (differentiate advantage), yang
masih perlu dibangun: (a) keanekaragaman hayati sebagai basis
pengembangan ekonomi hijau/biru;(b) keanekaragaman budaya yang
sebagai sumber inspirasi pengembangan ekonomi kreatif; (c)
masyarakat yang sudah berpendidikan sebagai basis pengembangan
ekonomi berbasis inovasi;
3. Untuk memanfaatkan keunggulan tersebut, maka pilihan
industrialisasi di Indonesia adalah: (a) industri yang meningkatkan
nilai tambah sumber daya alam; (b) industri untuk pemenuhan
kebutuhan domestik; (c) industri yang memanfaatkan keunggulan
biaya untuk ikut dalam jaringan produksi global (Global Supply Chain);
(d) membangun kemampuan mewujudkan industri yang
memanfaatkan keunggulan produk;
4. Aglomerasi industri ditumbuhkan dengan membangun kawasan
industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu:

Rencana Kerja
5
a. Pulau Jawa difokuskan pada industri barang-barang konsumsiyang
padat karya dan padat teknologi, termasuk industri kreatif;
b. Di Luar Pulau Jawa utamanya untuk industri pengolah sumber daya
alam;
c. Batam dan sekitarnya sebagai pusat industri yang masuk dalam
Jaringan Produksi Global karena berlokasi dekat dengan simpul
logistik dunia (Singapura).
Industrialisasi adalah proses yang lama dan berkelanjutan, untuk itu
dibutuhkan kebijakan makro utuk mendukungnya yaitu upaya untuk:
1. Menjaga daya beli masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan
secara berkeadilan agar pasar domestik tumbuh.
2. Mendorong terjadinya akumulasi dan peningkatan faktor-faktor
produksi yaitu:
a. Peningkatan dan akumulasi modal ﬁsik melalui investasi. Untuk
kemandirian ekonomi, perlu digalakkan tabungan masyarakat.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menjadi sumber
kompetensi inti usaha usaha produksi. Sebagai penggerak
industrialisasi, lulusan pendidikan teknik baik tingkat menengah,
vokasi, maupun pendidikan tinggi perluterus ditingkatkan.
3. Meningkatkan akses ke sumber teknologi baru, baik melalui
pengembangan di dalam negeri ataupun melalui adopsi teknologi dari
luar.
4. Meningkatkan partisipasi dalam perdagangan global.

Rencana Kerja
6

Rencana Kerja
7
BAB III RENCANA KERJA
A. SASARAN TAHUN 2018
Sasaran pembangunan sektor industri nasional yang akan dicapai pada
tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2018
No. Indikator Pembangunan Industri Satuan Target
1. Pertumbuhan industri pengolahannon migas % 5,4-5,8
2. Kontribusi industri pengolahan non migas
terhadapPDB
% 18,6-19,1
3. Kontribusi ekspor produk industri terhadap
total ekspor
% 77,3-77,5
4. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Juta orang 16,5-16,7
5. Persentase tenaga kerja di sektor industri
terhadaptotal pekerja
% 13,7-13,8
6. Rasio impor bahan baku sektor industri
terhadapPDB sektor industri
% 32,8-35,3
7. Nilai Investasi sektor industri Rp Trilyun 395-420
8. Persentase nilai tambah sektor industri yang
diciptakan di luar Pulau Jawa
% 28,8-29,0
Sasaran Pertumbuhan sektor industri non-Migas pada tahun 2018
adalah sekitar 5,4-5,8 persen, dengan sasaran pertumbuhan tersebut,
maka kontribusi industri non-Migas terhadap PDB pada tahun 2017
diharapkan dapat mencapai kisaran 18,6-19,1 persen. Kontribusi
ekspor produk industri terhadap total ekspor yang pada tahun 2018
diharapkan sebesar 77,3-77,5 persen. Seiring dengan kondisi diatas,
tenaga kerja di sektor industri non-Migas yang pada tahun 2018
diperkirakan tumbuh menjadi 16,5-16,7 juta orang. Persentase tenaga
kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2018 sebesar
13,7-13,8 persen. Ketergantungan terhadap bahan baku impor
diharapkan akan semakin menurun menjadi 32,8-35,3 persen pada
tahun 2017.

Rencana Kerja
8
Proyeksi kebutuhan Investasi untuk mendukung pertumbuhan sektor
industri yang pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 395-420
Trilyun dan penyebaran industri diluar Pulau Jawa dengan indikator
persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau
Jawa, yang pada tahun 2018 sebesar 28,8-29,0 persen.
B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Kementerian
Perindustrian akan mendukung 3 (tiga) prioritas nasional yaitu
Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,
Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, serta Prioritas Nasional
Penanggulangan Kemiskinan.
Gambar 1 PrioritasNasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Dalam rangka mendukung prioritas nasional Pengembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata, Kementerian Perindustrian melaksanakan
program prioritas pengembangan 3 kawasan industri, Perbaikan Iklim

Rencana Kerja
9
Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, serta Pengembangan Ekspor
Barang dan Jasa.
1. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) melalui penyediaan
lahan kawasan yang selaras dengan rencana tata ruang; peningkatan
kesiapan operasional Kawasan Industri, termasuk infrastruktur dan
ketersediaan SDM, serta peningkatan investasi yang masuk kedalam
kawasan:
a. Pengembangan KI Sei Mangkei
i. OperasionalPusat Inovasi KEK Sei Mangkei.
b. Pengembangan KI Morowali
i. Peningkatan kompetensi SDM bidangproduksi komponen yang
berbasis teknologiskala medium ke atas di KI Morowali;
ii. Pengembangan Pusat Inovasi Logam Morowali;
iii. Pembangunan Gedung Politeknik Tahap 4.
c. Pengembangan KI Bantaeng
i. Peningkatan kompetensi SDM bidang produksi komponen yang
berbasis teknologiskala medium ke atas di KI Bantaeng;
ii. Pembangunan AkademiKomunitas Bantaeng Tahap 2.
d. Dukungan Pengembangan KI
i. Forum Percepatan Pembangunan dan Promosi Kawasan Industri
Prioritas di Wilayah I;
ii. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Papua,
Maluku, dan Sulawesi (8 Kabupaten/Kota);
iii. Pembangunan PoliteknikPendukung Kawasan Industri Dumai;
iv. Pembangunan Politeknik Pendukung Kawasan Industri Batu
Licin Tahap I;
v. Forum Percepatan Pembangunan dan Promosi Kawasan Industri
Prioritas di Wilayah II;
vi. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di
Sumatera dan Kalimantan (3 Kabupaten/Kota);

Rencana Kerja
10
vii. Forum Percepatan Pembangunan dan Promosi Kawasan Industri
Prioritas di Wilayah III;
viii. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Jawa,
Bali, dan Nusa Tenggara (3 Kabupaten/Kota);
ix. Penyusunan DED Sentra IKM di Nusa Tenggara (2
Kabupaten/Kota).
Gambar 2 Program Prioritas: Pengembangan Kawasan Industri
2. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja, serta Peningkatan Populasi dan
Daya Saing Industri:
a. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja
i. Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industridi BDI
Denpasar dan BDI Jakarta
ii. Pelaksanaan Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (3 in 1) calon
tenaga kerja industri di Balai Diklat Industri dan Pusdiklat
Industri
iii. Pendidikan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis Industri
iv. Penyediaan Asesor Lisensi dan Kompetensi

Rencana Kerja
11
v. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Industri
dalam Pembangunan Infrastruktur Kompetensi(SKKNI)
vi. Pembentukan LSP dan TUK
vii. Fasilitasi tenaga kerja industri untuk sertifikasi kompetensi di
sektor industri
viii. Pembangunan Gedung Pendidikan Vokasi Industri di SMTI
Banda Aceh, STTT Bandung, AKABogor, ATK Yogyakarta, SMAK
Bogor, SMAK Padang, SMTI Yogyakarta, SMTI Bandar lampung,
ATI Padang dan ATI Makassar)
ix. Penyediaan Peralatan Workshop, Laboratorium dan TUK untuk
Politeknik Industri Akademi Komunitas Industri berbasis
Kompetensi
x. Pendidikan D1 dan D2 meliputi Kimia Analis, logistik, Perawatan
Mesin, Teknik Listrik dan Instalasi, Instrumentasi dan Kontrol,
Teknik Kimia Logam, Alas kaki
xi. Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan
Kompetensi
xii. Penyelarasan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Penyusunan
Modul Bahan Ajar Produktif untuk SMK
xiii. Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik Industri Berbasis
Spesialisasidan Kompetensi
xiv. Penyediaan Tenaga Pengajar Profesional (Silver Expert)di SMK
xv. Peningkatan kemampuan teknologi lembaga pendidikan vokasi
industri pengolahan kayu
xvi. Pengembangan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
b. Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri
i. Dokumen Bisnis Plan industriaditif aspal karet
ii. Revitalisasi industri hasil hutan dan perkebunan di Jepara
Cirebon Surabaya dan Sukoharjo
iii. Pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri
Pengolahan Kakao Terpadu II

Rencana Kerja
12
iv. Bantuan mesin dan peralatan teknologi proses es balok untuk
meningkatkan daya simpan produk hasil laut
v. Verifikasi Teknis IndustriPrioritas Pengolahan Hasil Perkebunan
vi. Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Tepung
vii. Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual Industri Agro Terkait
Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan dan Kebutuhan Garam
Industri Pangan
viii. Pengembangan Merk Nasional (National Branding) pada Produk
Garmen, Fashion dan Alas Kaki
ix. Penerapan dan Pembinaan Kesehatan Melalui CPOTB, CPOB,
dan CPKB pada Industri Farmasi dan Industri Kosmetik
x. Revitalisasi industriobat tradisional di Jawa Tengah Jawa Timur,
Yogyakarta, Jawa Barat, Bali dan Banten
xi. Penumbuhan Industri Garam Industri
xii. Penumbuhan industriberbasis migas (kimia) di Masela, Bintuni,
Donggisenoro, Mesuji, Muara Enim, Berau
xiii. Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia (Prioritas Nasional)
xiv. Verifikasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
Produk Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
xv. PilotProject Industri Bahan Galian Non Logam
xvi. Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan
Produktifitas IndustriBahan Galian Nonlogam
xvii. Bantuan Mesin Dan/Atau Peralatan Dalam Rangka
Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam
xviii. Revitalisasi Industri Galangan Kapal Nasional
xix. Peningkatan dan Pengembangan IndustriBerbasis Rel
xx. Penyiapan Standarisasi dan Sertifikasi Galangan Kapal
xxi. Pengembangan standarisasi kapal nasional
xxii. Pusat pertumbuhan industrikonten di Jawa Tengah Kepulauan
Riau, bali, dan Sulawesi Selatan
xxiii. Pusat riset dan pengembangan produk telematika

Rencana Kerja
13
xxiv. Rencana Aksi Debottlenecking Hambatan Usaha di Sektor
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
xxv. Pengembangan Pusat Pengembangan Teknologi Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
xxvi. Verifikasi Capaian TKDN PLTU Program 35.000 MW
xxvii. Pengembangan Klaster10 Juta Ton Produksi Logam Nasional
xxviii. Pengembangan Industri Berbasis Tembaga dan Turunannya
xxix. Revitalisasi Sentra IKM (termasuk e-smart)
xxx. Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM di 34 Provinsi
xxxi. Penumbuhan dan Pengembangan IKM di daerah melalui Dana
Dekonsentrasi
xxxii. Pengembangan Layanan BPIPI
xxxiii. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Industri untuk
meningkatkan daya saing industri nasional
xxxiv. Forum KoordinasiPembangunan Sentra IKM di Wilayah I
xxxv. Pengembangan model dan sistem informasi pendukung
ketahanan industri
Gambar 3 Program Prioritas: PerbaikanIklim Investasi dan Penciptaan
Lapangan Kerja

Rencana Kerja
14
xxxvi. Advokasi kebijakan pendampingan Industri Dalam Negeri (IDN)
peningkatan daya tahan industri
xxxvii. Kesepakatan terkait Akses Sumber Daya Industri Internasional
dan Jaringan Produksi Global
xxxviii. Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing
Industri Nasional
xxxix. Penyiapan Posisi Rundingdalam Perjanjian Internasional
3. Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa melalui Peningkatan Kualitas
dan Standar Produk Ekspor, serta Peningkatan dan Pemanfaatan
Akses Pasar serta Efektivitas Promosi:
a. Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
i. Penyusunan Standar Industri
ii. Pengadaan alat pengujian produkSNI wajib dan produkSNI yang
akan diwajibkan
iii. Pembangunan Perkantoran, Fasilitas Litbang, Fasilitas
Pelayanan Publik di Kota Manado
iv. Pembangunan Perkantoran, Fasilitas Litbang, Fasilitas
Pelayanan Publik di Kota Medan
Gambar 4 Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa

Rencana Kerja
15
b. Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas
Promosi
i. Temu Bisnis/Promosi Kemampuan Produk Elektronika Dan
Telematika
4. Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan
Kemiskinan, Kementerian Perindustrian turut serta mendukung
program prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
melalui Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran,
Pengembangan Kewirausahaan, serta Pengembangan Keterampilan
dan Layanan Usaha.
Gambar 5 Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan
a. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
i. Penyusunan Katalog Produk, Promosi dan Pameran (DN dan LN)
ii. Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Penerapan Sertifikasi
Produk IKM (GMP, HACCP, SNI, BKI, SVLK, Halal, ISO, dan
Standar lainnya) dan Kemasan serta Fasilitasi HKI
b. Pengembangan Kewirausahaan

Rencana Kerja
16
i. Pelatihan/Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Teknis
Produksi, Bantuan Start-up Capital dan Pendampingan bagi
IKM
c. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
i. Revitalisasi UPT melalui Pelatihan Manajemen dan Penguatan
Mesin/Peralatan
Gambar 6 Program Prioritas: Perluasan AksesUsaha Mikro,
Kecil,dan Koperasi
5. Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan,
Kementerian Perindustrian turut serta mendukung program prioritas
Peningkatan Produksi Pangan melalui dukungan pencapaian
Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4 juta ton.
a. Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4 juta ton
i. Kebijakan Iklim Usaha Industri tanaman pangan, perikanan dan
peternakan
ii. Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Non Pangan Berbahan
Baku Rumput Laut untuk Pembuatan CangkangKapsul

Rencana Kerja
17
Gambar 7 Prioritas Nasional :
KetahananPangan
Gambar 8 Program Prioritas: Peningkatan
Produksi Pangan
C. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan Nomor No. S-593/MK.02/2017 dan
291/M.PPN/D.8/KU.01.01/C7/2017 dan tanggal 25 Juli 2017 perihal
Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018,
Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2018 adalah sebesar
Rp.2.827.854.207.000,-.
Pagu tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar
Rp.2.605.734.786.000,-,dan PNBP/BLU sebesar Rp.222.119.421.000,-
dengan rincian alokasi belanja sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan struktural/fungsional, tunjangan kinerja dan uang
makan sebesar Rp. 682.917.563.000,- (jumlah pegawai sebanyak
4850 orang dengan distribusi 30% di kantor pusat dan 70% di
kantor daerah).

Rencana Kerja
18
2. Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran,
pemeliharaan peralatan kantor maupun gedung sebesar
Rp. 243.654.371.000,-.
3. Belanja Non-Operasional sebesar Rp. 1.901.282.273.000,-.
Rincian pagu anggaran berdasarkan Program masing-masing unit
eselon I sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Program dan Anggaran KementerianPerindustrian Tahun 2018
NO PROGRAM UNIT KERJA
ANGGARAN
(Rp.Juta Rupiah)
1 Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka
DitjenIKTA 133.641,0
Pengembangan Industri Berbasis Agro
DitjenIA 130.743,3
Pengembangan Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika
Ditjen
ILMATE
129.904,0
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
DitjenIKM 334.897,8
5 Program Percepatan Penyebaran dan
PemerataanPembangunan Industri
DitjenPPI 200.297,6
6 Program Peningkatan Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri
Internasional
Ditjen
KPAII
57.638,3
7 Program PengembanganTeknologi dan
Kebijakan Industri
BPPI 722.498,2
8 Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Perindustrian
Inspektorat
Jenderal
42.275,1
9 Program PengembanganSDM Industri
dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
Sekretariat
Jenderal
1.075.058,6
TOTAL 2.827.854,2
D. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka, dengan alokasi anggaran sebesar

Rencana Kerja
19
Rp.133.641.000.000,- yang akan digunakan untuk
melaksanakan kegiatan berikut:
a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas
Kaki, dan Aneka pada Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas
Kaki dan Aneka dengan alokasi anggaran sebesar Rp
25.365.569.000,- yang akan digunakan untuk menghasilkan
output berikut:
1) Rekomendasi Kebijakan (Profil/Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan) dalam rangka mendorong Iklim Investasi
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
(1 Dokumen);
2) Rekomendasi Kebijakan (Road map) dalam rangka
mendorong Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil, Kulit,
Alas Kaki dan Aneka (1 Dokumen);
3) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (12 RSNI);
4) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Produk Industri
Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (2 SNI Wajib).
5) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI)
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka(1 RSKKNI);
6) SDM Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka yang
mengikuti diklat dengan target 200 orang;
7) Pusat desain, bahan baku dan inovasi produk Industri TPT
dan Alas kaki yang difasilitasi (1 Unit); serta
8) Produk Garmen, Fashion dan Alas Kaki yang
dikembangkan sebagai Merk Nasional (National Branding)
pada (20 Perusahaan).
b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir pada
Direktorat Industri Kimia Hilir dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 22.360.661.000,- yang akan digunakan untuk
menghasilkan output berikut:

Rencana Kerja
20
1) Rekomendasi Kebijakan dalam rangka mendorong Iklim
Investasi Industri Kimia Hilir (1 Dokumen);
2) Rekomendasi Kebijakan dalam rangka mendorong
Peningkatan Daya Saing Industri Kimia Hilir (1 Dokumen);
industri Kimia Hilir (8 RSNI);
4) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Produk industri
Kimia Hilir (1 SNI Wajib);
5) SNI Wajib produk industri Kimia Hilir yang diawasi
pemberlakuannya di 5 perusahaan;
Industri Kimia Hilir (1 RSKKNI);
7) SDM Industri Kimia Hilir yang disertifikasi (40 orang);
8) Produk Industri Kimia Hilir yang difasilitasi untuk
sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (50
produk);
9) Branding Produk Industri Kimia Hilir (3 Merk);
10)Industri Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional yang dibina
untuk menerapkan CPOTB, CPOB dan CPKB (100
Perusahaan);
11)Bantuan mesin/peralatan dalam rangka Revitalisasi
Industri Obat Tradisional (18 unit).
c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu pada
Direktorat Industri Kimia Hulu dengan alokasi anggaran
Peningkatan Daya Saing Industri Kimia Hulu (3 Dokumen);
2) Rekomendasi penumbuhan industri penghasil garam
industri (Profil Investasi, Neraca Garam, dan Bantuan
Peralatan Mesin) (1 Rekomendasi);

Rencana Kerja
21
3) Rekomendasi penumbuhan industri berbasis migas (kimia)
di Masela, Bintuni, Donggisenoro, Mesuji, Muara Enim,
Berau;
industri Kimia Hulu (6 RSNI); serta
Kimia Hulu (1 SNI Wajib).
Industri Kimia Hulu (1 RSKKNI);
7) Produk Industri Kimia Hulu yang difasilitasi untuk
sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (25
produk);
8) Otoritas Nasional Senjata Kimia yang difasilitasi (1
Otoritas); serta
9) Rekomendasi Penumbuhan Industri Pupuk (1 Dokumen).
d. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-
Logam pada Direktorat Industri Bahan Galian Non-Logam
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.106.092.000,- yang
akan digunakan untuk menghasilkan output berikut:
1) Rekomendasi Kebijakan dalam rangka mendorong Iklim
Investasi Industri Bahan Galian Nonlogam;
Peningkatan Daya Saing Industri Bahan Galian Nonlogam
(Calcined Dolomite, Semen di Timika, dan Soda Ash);
3) Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka
Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam.
4) Pilot Project Industri Bahan Galian Non Logam (Pasir
Silika);
industri Bahan Galian Nonlogam (4 RSNI);
Bahan Galian Nonlogam (2 SNI Wajib).

Rencana Kerja
22
7) Perusahaan industri Bahan Galian Nonlogam yang
didampingi dalam penerapan standar mutu produk (10
perusahaan)
8) SNI Wajib produk industri Bahan Galian Nonlogam yang
diawasi pemberlakuannya di perusahaan (10 perusahaan)
Industri Bahan Galian Nonlogam (1 RSKKNI);
10) Produk Industri Bahan Galian Nonlogam yang difasilitasi
untuk sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(25 produk); serta
11) SDM Industri Bahan Galian Nonlogam yang mengikuti
bimbingan teknis (40 orang).
e. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka pada
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.593.448.000,-
yang akan digunakan untuk menghasilkan output berikut:
1) Produk Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka yang disertifikasi
TKDN (500 sertifikat);
2) Sistem Informasi dan Database Direktorat Jenderal IKTA (1
data dan informasi);
3) Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha (BMDTP,
Optimalisasi kebijakan fiskal), Mutu Produk, dan
Kerjasama Industri;
4) Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan Ditjen IKTA;
5) Kompetensi aparatur dan administrasi kepegawaian Ditjen
IKTA;
6) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; serta
7) Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Rencana Kerja
23
2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis
Agro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.743.340.000,-
yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan berikut :
a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar
menghasilkan output berikut :
1) Rekomendasi kebijakan terkait iklim usaha dan daya
saing industri diantaranya usulan fasilitasi tax holiday
dan tax allowance, kebijakan terkait infrastruktur dan
energi, rekomendasi kebijakan pelarangan ekpor bahan
baku, rekomendasi kebijakan terkait perdagangan dalam
dan luar negeri, usulan fasilitasi pembiayaan ekspor,
partisipasi dalam rangka advokasi permasalahan
perdagangan internasional (Dumping, CVD, dll);
2) Standar teknis aditif aspal karet yang disusun untuk
meningkatkan konsumsi karet dalam negeri;
3) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk
produk IHHP (10 RSNI pulp dan kertas; 4 RSNI furniture,
dan 5 RSNI hilir perkebunan non pangan);
4) Perusahaan Industri Furniture dan Kerajinan Kayu yang
menerapkan standar mutu industri hasil hutan dan
pekebunan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan
Dokumen V-Legal (15 Perusahaan);
5) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri
(RSKKNI) sektor IHHP (1 RSKKNI industri furniture, 1
RSKKNI Industri Pulp Kertas dan 1 RSKKNI industri
kelapa sawit).
6) SDM sektor IHHP yang dilatih sebanyak 50 orang
(peningkatan SDM Industri percetakan, selulosa dan karet
bidang energi, lingkungan, pemasaran serta pembinaan

Rencana Kerja
24
teknis standarisasi dan teknologi industri hilir
perkebunan non-pangan dan bahan bakar nabati).
7) Bantuan mesin/peralatan untuk meningkatkan
kemampuan teknologi lembaga pendidikan vokasi
industri hasil hutan dan perkebunan.
8) Bantuan mesin peralatan untuk 4 (empat) perusahaan
dalam rangka revitalisasi industri hasil hutan dan
perkebunan.
9) Desain industri furnitur kayu dan rotan.
10) Perusahaan yang difasilitasi dalam rangka peningkatan
citra produk IHHP.
b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil
Tembakau, dan Bahan Penyegar pada Direktorat Industri
Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 48.220.000.000,- yang akan
digunakan untuk menghasilkan output berikut :
1) Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan
Kakao Terpadu Tahap II.
2) Rekomendasi terkait iklim usaha industri pengolahan susu,
kopi, buah, teh dan kakao.
3) Partisipasi dalam forum kerja sama dalam negeri dan luar
negeri (ACCSQ dan CODEX).
4) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk
Mintemgar (Susu Kental manis, minuman beralkohol rasa
vodka, minuman squash, minuman kopi dalam kemasan
dan koktil buah dalam kemasan).
5) Industri makanan dan minuman yang menerapkan Cara
Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).
(RSKKNI) sektor industri pengolahan Kakao.

Rencana Kerja
25
7) SDM Industri yang dilatih (57 orang) melalui Bimtek
teknologi pengolahan susu (Jateng dan Jatim), serta Bimtek
Industri Bahan Penyegar (Teh dan Kakao
8) Bantuan mesin dan peralatan teknologi proses es balok
untuk meningkatkan daya simpan produk hasil laut.
c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar
1) Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim
usaha dan investasi sektor IMHLP;
2) Bantuan 2 unit mesin dan peralatan Industri Non Pangan
Berbahan Baku Rumput Laut untuk Pembuatan Cangkang
Kapsul (Surabaya-Jatim), Industri pengolahan tepung
(Jateng);
3) Partisipasi dalam forum kerjasama dan sidang
standardisasi internasional sektor IMHLP;
4) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk
produk IMHLP (Tepung Bumbu, Tepung Tapioka, Daging
Olahan, Dendeng Sapi, Gula Cair dan Gula Palmae);
(RSKKNI) untuk sektor industri gula kristal rafinasi dan mie
instant serta Penyusunan KKNI Industri Pengolahan Daging
Pada Sub Bidang Produksi;
6) Perusahaan yang difasilitasi untuk peningkatan citra
produk IMHLP.
d. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri berbasis Agro pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Industri Agro dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 33.183.340.000,- yang akan digunakan untuk

Rencana Kerja
26
1) Dokumen Perencanaan;
2) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon
I;
3) Layanan Internal (Overhead): Pengadaan perangkat
pengolah data dan komunikasi, serta Peralatan dan fasilitas
perkantoran;
4) Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji dan Tunjangan,
serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
3. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 129.904.050.000,- yang akan digunakan
untuk melaksanakan kegiatan berikut:
a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan pada Direktorat Industri
Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dengan
1) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim
Nasional (1-Usulan Kebijakan)
2) Produk Industri berbasis Rel yang dikembangkan dalam
rangka konektivitas antar wilayah/ kawasan jarak pendek
- menengah untuk menunjang tranportasi massal (4-
Produk)
3) Rekomendasi Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi
Galangan Kapal (1-Rekomendasi Kebijakan )
4) Standar produk kapal nasional (1-Dokumen Standarisasi
Kapal )
investasi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan (2-Rekomendasi Kebijakan )

Rencana Kerja
27
6) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri
Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (3-RSNI)
7) Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan yang dikembangkan (1-
Teknologi)
8) Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi
dan Alat Pertahanan (3-Promosi)
b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan
Telematika pada Direktorat Industri Elektronika dan
Telematika dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.27.500.000.000, yang akan digunakan untuk
1) Pusat Riset dan Inovasi Produk Elektronika dan Telematika
(3-Laporan)
2) Pusat Pengembangan Teknologi Industri Elektronika dan
Telematika (5-Laporan)
3) Temu Bisnis Kemampuan Industri Elektronika dan
Telematika (2-Laporan)
investasi Industri Elektronika dan Telematika (2-Laporan)
5) Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya
saing dan produktifitas Industri Elektronika dan Telematika
(1-Laporan)
Elektronika dan Telematika (2-RSNI)
7) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri
Elektronika dan Telematika (1-SNI)
(RSKKNI) sektor Industri Elektronika dan Telematika (1-
RSKKNI)

Rencana Kerja
28
9) Produk Industri Elektronika dan Telematika yang
disertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (150-
Produk)
c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian pada Direktorat Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar
1) SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang
tersertifikasi atau terlatih (320-Orang)
2) Pusat Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian (2-Pusat Pengembangan)
3) Infrastruktur Ketenagalistrikan Yang Terevaluasi Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) (10-PLTU)
investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (3-
Kebijakan)
5) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (8-RSNI)
6) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (1 SNI Wajib)
7) Perusahaan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
yang menerapkan standar mutu dan proses produksi (2-
Perusahaan)
8) Produk Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang
diawasi dalam rangka penerapan SNI wajib (2-Produk)
9) Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian (1-Promosi)
d. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam pada
Direktorat Industri Logam dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 15.700.000.000,- yang akan digunakan untuk

Rencana Kerja
29
1) SDM Industri Smelter dan turunannya berbasis teknologi di
Morowali, Sulawesi Tengah yang terfasilitasi dalam
pengembangan kompetensi (100-orang)
2) SDM Industri Smelter dan turunannya berbasis teknologi di
Bantaeng, Sulawesi Selatan yang terfasilitasi dalam
pengembangan kompeten (100-orang)
3) Klaster 10 Juta Ton Produksi Logam Nasional (65-Persen)
4) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berbasis
Tembaga dan Turunannya (1-Rekomendasi Kebijakan)
5) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berbasis
Aluminium dan Nikel Beserta Turunannya (1-Rekomendasi
Kebijakan)
Logam (5-RSNI)
Logam (3-SNI Wajib)
8) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Logam (20-
Perusahaan)
9) Perusahaan Industri Logam yang diawasi dalam rangka
pemberlakuan SNI Wajib (20-Perusahaan)
10)Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(RSKKNI) Sektor Industri Logam (1-RSKKNI)
11)Produk industri logam yang disertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) (100-Sertifikat TKDN)
e. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan

Rencana Kerja
30
1) Rekomendasi Kebijakan Debottlenecking Hambatan Usaha
di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika (3-Rekomendasi Kebijakan)
2) Dokumen Perencanaan: Dokumen Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 Tanpa Satker Vertikal dan
Dokumen LAKIN Satker Eselon 1 Tanpa Satker Vertikal (2-
Dokumen)
3) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (5-Layanan)
4) Layanan Internal (Overhead): Fasilitasi Pembayaran Gaji
serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Kantor (2-Layanan)
5) Layanan Perkantoran: Perawatan Kendaraan Bermotor
serta Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (12-
Bulan.
4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar
a. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur pada Direktorat
Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan
Furnitur dengan alokasi anggaran sebesar
1) Produk IKM yang dikembangkan melalui fasilitasi
peningkatan kualitas dan desain produk, bahan baku serta
sarana produksi (200 produk);
2) Sentra IKM yang ditingkatkan kemampuannya melalui
pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan
kelembagaan dan mesin/peralatan, serta pengembangan e-
smart (20 sentra);

Rencana Kerja
31
3) Wirausaha industri yang dibangun melalui Pelatihan
Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan Start Up
Capital (400 wirausaha);
4) Mesin/Peralatan IKM yang direstrukturisasi melalui
pemberian bantuan keringanan harga untuk pembelian
mesin peralatan produksi (40 IKM);
5) IKM yang memperoleh fasilitasi Informasi Pasar, Promosi
dan Pameran (90 IKM);
6) UPT yang ditingkatkan untuk pelayanan IKM (6 UPT).
b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan pada Direktorat
Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan
Kerajinan dengan alokasi anggaran sebesar
smart (20 sentra);

Rencana Kerja
32
c. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut pada Direktorat
Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan
Alat Angkut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
output berikut :
smart (15 sentra);
d. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan
1) Layanan Peningkatan kualitas Desain Kemasan dan
Produk melalui Klinik Hak Atas Kekayaan Intelektual IKM
serta Klinik Pengembangan Desain Merek dan Kemasan;
2) Gaji dan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal
IKM;

Rencana Kerja
33
3) Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Data dan
Informasi, Norma, Standar, Prosedurdan Kriteria (NSPK),
Kerjasama, Publikasi, Kepegawaian dan Umum, Keuangan,
dan Layanan Perkantoran;
4) Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia;
5) Operasional Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan
Menengah (TPL-IKM);
6) Wirausaha IKM dan Sentra IKM yang dikembangkan
melalui dekonsentrasi.
5. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan
Pembangunan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar
a. Pengembangan Wilayah Industri I pada Direktorat
Pengembangan Wilayah Industri I dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.74.000.000.000,- yang akan digunakan untuk
1) Gedung Politeknik Morowali Tahap 4;
2) Akademi Komunitas Bantaeng Tahap 2 termasuk
peralatannya;
3) Pusat Inovasi Logam Morowali;
4) Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Promosi
Kawasan Industri Prioritas di Wilayah I;
5) Koordinasi Pembangunan Sentra IKM di Wilayah I;
6) Koordinasi Percepatan Pembangunan WPPI Wilayah I;
7) Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Wilayah I;
8) Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Papua, Maluku,
dan Sulawesi;
9) Perencanaan Pengembangan WPPI & KPI Wilayah I;
10) Operasional Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) Palu
dalam Rangka Pengembangan Industri Rotan.

Rencana Kerja
34
b. Pengembangan Wilayah Industri II pada Direktorat
Pengembangan Wilayah Industri II dengan alokasi anggaran
1) Politeknik Pendukung Kawasan Industri Dumai;
2) Politeknik Pendukung Kawasan Industri Batulicin Tahap I;
3) Operasional Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei;
Kawasan Industri Prioritas di Wilayah II;
5) Koordinasi Pembangunan Sentra IKM di Wilayah II;
6) Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industri Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan);
7) Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Sumatera dan
Kalimantan;
8) Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Sumatera
dan Kalimantan.
c. Pengembangan Wilayah Industri III pada Direktorat
Pengembangan Wilayah Industri III dengan alokasi anggaran
Kawasan Industri Prioritas di Wilayah III;
2) Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
3) Koordinasi Pengembangan Sentra IKM di Jawa, Bali dan
Nusa Tenggara.
4) Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Jawa, Bali, dan
Nusa Tenggara;
5) Perencanaan Pengembangan WPPI & KPI di Jawa, Bali dan
Nusa Tenggara;
6) Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Rencana Kerja
35
d. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan
Perwilayahan Industri pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengembangan Perwilayahan Industri dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.41.797.671.000,- yang akan digunakan
untuk menghasilkan output berikut :
1) Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Ditjen
PPI TA 2018;
2) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan
Perwilayahan Industri;
3) Updating Database Perwilayahan Industri;
4) Penyusunan, Harmonisasi, Koordinasi dan Sosialisasi
Peraturan terkait Perwilayahan Industri;
5) Promosi dan Kerjasama Investasi terkait Perwilayahan
Industri;
6) Pengelolaan Keuangan Ditjen PPI;
7) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN;
8) Pengelolaan Kepegawaian;
9) Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana;
10) Sarana Publikasi Dan Informasi Ditjen PPI;
11) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Ditjen
PPI;
12) Layanan Fasilitasi Penetapan OVNI dan Pembentukan
Komite Kawasan Industri;
13) Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri
dalam Proyek Strategis Nasional (Project Management
Unit);
14) Layanan Fasilitasi Penyusunan PP Penyertaan Modal
Pemerintah Pusat Ke BUMN/BUMD;
15) Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
16) Gaji dan Tunjangan;

Rencana Kerja
36
6. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.57.638.270.000,- yang akan digunakan untuk melaksanakan
kegiatan berikut:
a. Peningkatan Ketahanan Industri pada Direktorat Ketahanan
Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.114.000.000,-
yang akan digunakan untuk menghasilkan output berikut :
1) Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri (12
laporan);
2) Model dan Sistem Informasi Pendukung Ketahanan
Industri (1 SIKI);
3) Rekomendasi Pengamanan Industri Dalam Negeri dari
Dampak Kebijakan, Regulasi dan/atau Iklim Usaha (1
rekomendasi);
4) Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Industri Dalam
Negeri dari Dampak Persaingan Global (1 rekomendasi);
serta
5) Fasilitasi dan Pendampingan Industri Dalam Negeri (8 IDN).
b. Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional
pada Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi
Internasional dengan alokasi anggaran sebesar
1) Kesepakatan internasional terkait akses sumber daya
industri internasional dan Rantai Suplai Global (2
kesepakatan);
2) Kebijakan peningkatan akses sumber daya industri
internasional dan Rantai Suplai Global (2 kebijakan);
3) Peningkatan peluang investasi sektor industri (2 calon
investor asing).
c. Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional pada
Direktorat Akses Pasar Industri Internasional dengan alokasi

Rencana Kerja
37
1) Posisi Runding Perundingan dalam Perjanjian
Internasional; (18 posisi runding) ;
2) Kajian Mitigasi dampak penerapan FTA - CEPA terhadap
daya saing industri nasional (3 Kajian).
d. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional dengan alokasi anggaran sebesar
1) Layanan Perencanaan (2 dokumen);
2) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (16 layanan);
3) Layanan Internal (Overhead) (2 layanan);
5) Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri,
akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan berikut:
a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim
Usaha Industri dengan alokasi anggaran sebesar
1) Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor Industri;
2) Rekomendasi Kebijakan Tarif Sektor Industri;
3) Kajian Manfaat Kebijakan P3DN dalam rangka penguatan
struktur industri nasional;
4) Rekomendasi Tentang Peraturan/Kebijakan menyangkut
Perwilayahan / Kawasan Industri;

Rencana Kerja
38
5) Kajian Harmonisasi Kebijakan Sektoral Industri;
6) Kebijakan Penguatan Struktur melalui Fasilitasi
Pembiayaan Ekspor Produk Industri;
7) Rekomendasi Kebijakan Nonfiskal dalam Rangka
Mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Industri;
8) Fasilitasi Iklim Usaha Industri Melalui Help Desk Hambatan
Regulasi.
b. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pada Pusat
Standardisasi Industri dengan alokasi anggaran sebesar
1) Rancangan Peraturan Menteri Tentang Penunjukan LPK
Dalam Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata Cara
Secara Wajib;
2) Standardisasi Industri dan kerjasama standardisasi
industri;
3) Rumusan RSNI, ST dan PTC;
4) Kajian Pengembangan Standar Ban Vulkanisir dan karet
bantalan dermaga;
5) Laboratorium pengujian yang ditingkatkan kemampuan
pengujiannya;
6) SDM Standardisasi (AMMI).
c. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan
Hidup pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau
dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar
1) Implementasi Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi
Sektor Industri ;
2) Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sektor Industri;
3) Kajian Pengelolaan Limbah Industri Tekstil;
4) Standar Industri Hijau;

Rencana Kerja
39
5) Penghargaan Industri Hijau;
6) Kebijakan implementasi Konvensi Internasional di Sektor
Industri terkait RAN Merkuri dan Kebijakan HCFC;
7) Kebijakan Konservasi Air di Sektor Industri.
d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan
Kekayaan Intelektual pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.717.074.000,- yang
akan digunakan untuk menghasilkan output berikut:
1) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri;
2) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri;
3) Hasil Litbang yang Dipatenkan;
4) Layanan Manajemen Kinerja dan Tata Usaha Puslitbang
TIKI;
5) Layanan Perkantoran;
6) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
e. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan
Teknologi dan Kebijakan Industri pada Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri dengan alokasi
1) Dokumen rencana kerja dan anggaran BPPI TA. 2018;
2) Dokumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
kerja BPPI TA. 2018;
3) Data dan informasi;
4) SDM BPPI yang dikembangkan melalui pendidikan formal
(S3) dan pelatihan teknis;
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi (SPIP, SAKIP, Zona
Integritas, Pelayanan Publik, 5K);
6) SDM Fungsional yang dikembangkan dilingkungan BPPI;
7) Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi pada Entitas
Akuntansi di Lingkungan Unit Kerja Vertikal Eselon I BPPI;

Rencana Kerja
40
8) Pengendalian Barang Milik Negara dalam Rangka Tata
Tertib Pengelolaan di Lingkungan Satker Vertikal BPPI;
9) Pengendalian Barang Milik Negara dalam Rangka Tata
Tertib Pengelolaan di Lingkungan Satker Vertikal BPPI
f. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
pada Balai Besar Kimia dan Kemasan dengan alokasi anggaran
1) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Kimia dan Kemasan;
2) Layanan Jasa Teknis Industri;
3) Kelembagaan Balai Besar;
4) Layanan internal (overhead);
g. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil pada Balai
Besar Tekstil dengan alokasi anggaran sebesar
Tekstil;
2) Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Tekstil;
3) Penelitian, Kajian dan Rekayasa;
5) Kelembagaan Balai Besar Industri;
6) Layanan Internal (overhead);
7) Layanan Perkantoran.
h. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan
Plastik pada Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.24.350.483.000,- yang akan

Rencana Kerja
41
Kulit, Karet dan Plastik;
i. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro pada
Balai Besar Industri Agro dengan alokasi anggaran sebesar
Agro;
2) Layanan Jasa Teknis kepada Industri;
j. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas pada
Balai Besar Pulp dan Kertas dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 21.291.230.000,- yang akan digunakan untuk
Pulp dan Kertas;
2) Layanan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas;
k. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dengan alokasi
Hasil Perkebunan;

Rencana Kerja
42
l. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
pada Balai Besar Logam dan Mesin dengan alokasi anggaran
Logam dan Mesin;
m. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Balai
Besar Keramik dengan alokasi anggaran sebesar
Keramik;
Keramik;
n. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang
Teknik pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 48.696.799.000,- yang akan
Bahan dan Barang Teknik;

Rencana Kerja
43
o. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri pada Balai Besar Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri dengan alokasi anggaran sebesar
1) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri;
p. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
pada Balai Besar Kerajinan dan Batik dengan alokasi anggaran
Kerajinan Dan Batik;
2) Hasil Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
Industri Kerajinan Dan Batik;
3) Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik;
q. Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada seluruh Balai
Riset dan Standardisasi Bidang Industri dengan alokasi

Rencana Kerja
44
1) Hasil Penelitian dan pengembangan bidang; farmasi,
kosmetika, pangan, minuman (coffee), makanan bayi,
rumput laut, karet, sensor, penggerak hibrid untuk motor
kapal,
2) Layanan jasa teknis industri yang meliputi: teknis
pengujian dan kalibrasi, pelatihan teknis, inspeksi teknis,
teknis mesin, teknis sertifikasi, teknis konsultasi, dan
kerjasama bidang perindustrian;
3) Pembayaran gaji pegawai;
4) Layanan operasiona.
r. Sertifikasi Industri pada Balai Sertifikasi Industri dengan
1) Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/
Monitoring dan Evaluasi;
2) Layanan Sertifikasi Perusahaan Industri;
3) Kelembagaan sertifikasi industry;
5) Promosi dan Desiminasi Layanan Jasa Teknis
6) SDM yang meningkat kemampuannya
7) Skema Sertifikasi.
8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp .42.275.150.000,- yang akan dilaksanakan melalui kegiatan
berikut :
a. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan
Program Pengembangan Industri Inspektorat I pada
Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar

Rencana Kerja
45
1) Layanan Audit Inspektorat I dengan komponen kegiatan
meliputi Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat
I, Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian
Inspektorat I, Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus
Inspektorat I, dan Audit Tematik sesuai dengan kebijakan
pengawasan cakupan tugas Inspektorat I dengan output
sebanyak 26 laporan;
2) Layanan Reviu Inspektorat I dengan komponen kegiatan
meliputi Reviu Laporan Keuangan dan BMN serta reviu
RKAKL dengan output sebanyak 66 laporan;
3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I dengan
komponen kegiatan meliputi Laporan Hasil Monitoring Dan
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Inspektorat I, dan Monitoring dan Evaluasi
implementasi kebijakan industri sebanyak 2 Laporan;
4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I dengan
output 12 bulan layanan;
5) Laporan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat I dengan output sebanyak 2 Laporan.
b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan
Program Pengembangan Industri Inspektorat II pada
Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar
1) Layanan Audit Inspektorat II dengan komponen kegiatan
II, Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian
Inspektorat II, Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus
Inspektorat II, dan Audit Tematik sesuai dengan kebijakan
pengawasan cakupan tugas Inspektorat II dengan output
sebanyak 25 laporan;

Rencana Kerja
46
2) Layanan Reviu Inspektorat II dengan komponen kegiatan
3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II dengan
(SAKIP) Inspektorat II, dan Monitoring dan Evaluasi
4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dengan
Inspektorat II dengan output sebanyak 2 Laporan.
c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan
Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada
Inspektorat III dengan alokasi anggaran sebesar
1) Layanan Audit Inspektorat III dengan komponen kegiatan
III, Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian
Inspektorat III, Pengawasan Untuk Tujuan
Tertentu/Riksus Inspektorat III, dan Audit Tematik sesuai
dengan kebijakan pengawasan cakupan tugas Inspektorat
III dengan output sebanyak 26 laporan;
2) Layanan Reviu Inspektorat III dengan komponen kegiatan
3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat III dengan
(SAKIP) Inspektorat III, dan Monitoring dan Evaluasi

Rencana Kerja
47
4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III dengan
Inspektorat III dengan output sebanyak 2 Laporan.
d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan
Program Pengembangan Industri Inspektorat IV pada
Inspektorat IV dengan alokasi anggaran sebesar
1) Layanan Audit Inspektorat IV dengan komponen kegiatan
IV, Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian
Inspektorat IV, Pengawasan Untuk Tujuan
Tertentu/Riksus Inspektorat IV, dan Audit Tematik sesuai
dengan kebijakan pengawasan cakupan tugas Inspektorat
IV dengan output sebanyak 25 laporan;
2) Layanan Reviu Inspektorat IV dengan komponen kegiatan
3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV dengan
(SAKIP) Inspektorat IV, dan Monitoring dan Evaluasi
4) Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dengan
Inspektorat IV dengan output sebanyak 2 Laporan.
e. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

Rencana Kerja
48
akan digunakan untuk menghasilkan output berikut :
1) Layanan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil
Pengawasan yang meliputi Layanan Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan, dan Laporan Analisis Hasil
Pengawasan dengan output 97 Laporan;
2) Layanan Laporan Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan
Pengawasan yang meliputi penyusunan dan evaluasi
pedoman/ketentuan pengawasan/SOP, dan Penyusunan
kebijakan pengawasan dengan Output 1 Peraturan;
3) Layanan Dukungan Pengawasan dan Pelaksanaan tugas
Pengawasan Lainnya yang meliputi Pembinaan dan
Pengawasan Inspektorat Jenderal, Pelayanan Konsultasi
dan Penguatan Pengawasan Inspektorat Jenderal, Evaluasi
dan Pemberian Penghargaan P3DN, dan Klinik Konsultasi
Inspektrorat Jenderal dengan output 4 layanan;
4) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I meliputi Data dan
Informasi; Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Program Inspektorat Jenderal; Dokumen
Administrasi Keuangan dan BMN; Layanan Kepegawaian;
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi
Birokrasi sebanyak 1 Layanan;
5) Layanan Internal (Overhead) meliputi Pengadaaan
Kendaraan Bermotor, Pengadaan Pengolah Data
Komunikasi, dan Pengadaan Peralatan Fasilitas
Perkantoran sebanyak 1 paket layanan;
6) Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal meliputi
pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12
Bulan.

Rencana Kerja
49
9. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan
Manajemen Kementerian Perindustrian, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 1.075.958.633.000,- yang akan
dilaksanakan melalui kegiatan berikut:
a. Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi pada Biro Hukum
dan Organisasi dengan alokasi anggaran sebesar
1) Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Bidang Industri dan Naskah Perjanjian Kementerian
Perindustrian;
2) Evaluasi Peraturan Perundangan-undangan dan Perizinan
sektor industri;
3) Layanan Informasi dan Publikasi Hukum;
4) Layanan Advokasi Hukum;
1) Layanan Manajemen Organisasi; serta
b. Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan,
Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis
Teknologi pada Biro Umum dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 44.453.650.000,- yang akan digunakan untuk
1) Layanan Pengelolaan Administrasi Kementerian,
Ketatausahaan dan Keprokotolan Pimpinan;
2) Layanan Pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang dan jasa, layanan kesehatan di Kementerian
Perindustrian;
c. Pengembangan SDM Industri pada Biro Kepegawaian dengan

Rencana Kerja
50
1) Pembinaan dan Pengembangan ASN Kementerian
Perindustrian;
2) Layanan Administrasi ASN Kementerian Perindustrian;
d. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik
Negara yang Profesional pada Biro Keuangan dengan alokasi
1) Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat
Jenderal.
2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan BMN di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;
3) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan;
4) Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan BMN;
5) Pembinaan/penyelenggaraan KDEI Taiwan dan Atase
Perindustrian di Belgia dan Jepang;
e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan pada Biro
Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar
menghasilkan output :
1) Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran
Kementerian Perindustrian;
2) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Industri;
3) Dokumen Perencanaan Penguatan Struktur dan Daya
Saing Industri (Staf Ahli Menteri)
4) Dokumen Perencanaan Sumber Daya dan Fasilitasi
Industri;
5) Dokumen Perencanaan dan Kerjasama Investasi Industri;
6) Dokumen Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi Program dan
Kegiatan;
7) Layanan Fungsional Perencana; serta

Rencana Kerja
51
f. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan
Handal pada Pusat Data dan Informasi dengan alokasi
1) Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
2) Pembangunan Database dan Datawarehouse yang
mutakhir;
3) Analisis dan Penyajian Data Industri;
4) Pengembangan Aplikasi e-goverment;
5) Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE);
6) Inventarisasi Barang/Jasa Produksi dalam negeri; serta
7) Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak dan
pengembangan data center dan Jaringan;
g. Peningkatan Kualitas SDM Industri pada Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
output berikut:
1) Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, dan
Penempatan Kerja) sebanyak 32.000 Orang Tenaga Kerja
Industri;
2) Pelatihan Inkubator Bisnis Garmen sebanyak 30 orang di
BDI Jakarta dan Animasi sebanyak 45 orang di BDI
Denpasar;
3) Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Kompetensi sebanyak
25 orang;
4) Penyusunan 20 SKKNI Sektor Industri;
5) Pembentukan 5 Unit LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan
TUK (Tempat Uji Kompetensi);
6) Penyiapan180 Orang Asesor Kompetensi;

Rencana Kerja
52
7) Sertifikasi Tenaga Kerja Industri Kompeten sebanyak 5000
orang;
8) Diklat Struktural, Fungsional , dan Teknis Industri
sebanyak 200 orang;
9) Pendidikan Rintisan Gelar Dalam dan Luar Negeri sebanyak
150 orang;
h. Peningkatan Kualitas Kehumasan pada Biro Hubungan
Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar
1) Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian;
2) Layanan Kehumasan dan Perpustakaan Kementerian;
3) Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian;
i. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kerja pada Biro Umum dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 26.347.623.000,- yang digunakan untuk
Pengadaan peralatan dan mesin serta Pemeliharaan,
Perbaikan dan Pembangunan Gedung/Bangunan.
j. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri pada Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Industri dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 482.775.100.000,- yang akan digunakan untuk
1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di 10 Politeknik
Industri dan 2 Akademi Komunitas Industri untuk 10.724
Mahasiswa;
2) Penyelenggaraan Pendidikan D-1 dan D-2 Kerja Sama
dengan Industri untuk 490 Orang;
3) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasi (SMK)
Industri Berbasis Kompetensi di 9 SMK Industri : 6.624
Siswa;

Rencana Kerja
53
4) Penyediaan Peralatan Workshop, Laboratorium, dan TUK
untuk 5 Politeknik Industri dan 5 SMK Industri;
5) Pembangunan Gedung Workshop dan Laboratorium
Politeknik Industri Furniture di Kawasan Industri Kendal;
6) Peralatan Workshop dan Laboratorium Akademi
Komunitas Industri Logam Bantaeng;
7) Penyediaan Tenaga Pengajar Profesional (Silver Expert) di
SMK sebanyak 50 Orang;
8) Penyelarasan Kurikulum, Silabus, dan Modul
Pembelajaran SMK Berbasis Kompetensi untuk 18
kompetensi keahlian; serta

Rencana Kerja
54
BAB IV PENUTUP
Penyusunan rencana kerja tahun 2018 merupakan penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Perubahan, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 dilakukan seiringdengan
agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan juga mengacu
pada Peta Strategi Kementerian Perindustrian, serta merupakan
komitmen bagiinstansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Untuk
itu, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian Tahun 2018 ini
merupakan acuan bagi unit eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk
mencapai target kinerja tahun 2018. Untuk itu dalam rangka memenuhi
sasaran Kementerian Perindustrian tahun 2018 perlu diambil langkah-
langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih
mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum,
administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan
program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja
keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan
unit/instansiyang terkait baik internal maupun eksternal.

Rencana Kerja
55
LAMPIRAN
A. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka
1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,
dan Aneka
KODE
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (JUTA)
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
VOLUME /
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
019
Rekomendasi kebijakan dalamrangka
mendorong ikliminvestasi industri tekstil,
kulit, alas kaki dan aneka
1 Dokumen - 1.376,7 3.450,0 3.450,0 3.450,0
001 Tanpa Sub Output - 1.376,7 3.450,0 3.450,0 3.450,0
051
Menyusun kebijakan iklim
investasi industri tekstil, kulit,
alas kaki dan aneka
1 Dokumen 107,9 107,9 1 1 1 200,0 200,0 200,0
052
Pertemuan teknis permasalahan
ikliminvestasi industri tekstil,
1 Dokumen 564,7 564,7 1 1 1 750,0 750,0 750,0
053
Restrukturisasi mesin/peralatan
industri tekstil, kulit, alas kaki
dan aneka
0 Perusahaan - - 50 50 50 500,0 500,0 500,0
054
Monitoring dan Evaluasi
Restrukturisasi mesin/peralatan
dan aneka
0 Perusahaan - - 0 0 0 - - -
055
Menyusun data dan informasi
dan aneka
1 Dokumen 361,6 361,6 1 1 1 500,0 500,0 500,0
056
Menyusun profil industri tekstil,
1 Dokumen 342,6 342,6 1 1 1 500,0 500,0 500,0
057
Bantuan mesin/peralatan untuk
mendukung investasi dan
penyerapan tenaga kerja pada
dan aneka
0 Unit - - 1 1 1 1.000,0 1.000,0 1.000,0
023
mendorong peningkatan daya saing
industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka
1 Dokumen - 4.957,2 7.750,0 10.250,0 10.250,0
001 Tanpa Sub Output - 4.957,2 7.750,0 10.250,0 10.250,0
051
Mengidentifikasi kebijakan
pengembangan industri tekstil,
1 Dokumen 261,4 261,4 1 1 1 500,0 500,0 500,0
052
Pertemuan teknis penyelesaian
permasalahan peningkatan daya
saing industri tekstil, kulit, alas
kaki dan aneka
1 Dokumen 802,2 802,2 1 1 1 1.000,0 1.000,0 1.000,0
053
Menyusun road map
pengembangan industri tekstil,
1 Dokumen 939,4 939,4 1 1 1 750,0 750,0 750,0
054
Bimbingan teknis pengelolaan
usaha industri tekstil, kulit, alas
kaki dan aneka
0 Orang - - 0 0 0 - - -
055
Penyelenggaraan dan partisipasi
pameran industri tekstil, kulit,
alas kaki dan aneka
0 Perusahaan - - 0 0 0 - - -
056
Penyusunan kebijakan kerjasama
bilateral,regional dan
internasional
1 Dokumen 321,8 321,8 1 1 1 500,0 500,0 500,0
057
Penciptaan iklimusaha untuk
mereposisi kapasitas produksi
1 Dokumen 2.632,4 2.632,4 1 1 1 5.000,0 7.500,0 7.500,0
024
Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI) industri tekstil, kulit, alas kaki dan
aneka
12 RSNI - 1.611,7 3.000,0 3.000,0 3.000,0
001 Tanpa Sub Output - 1.611,7 3.000,0 3.000,0 3.000,0
051
Menyusun Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
6 RSNI 141,9 851,3 15 15 15 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Rencana Kerja
56
KODE
KOMPONEN
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
VOLUME /
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
produk industri tekstil dan
produk tekstil
052
Nasional Indonesia (RSNI)
produk industri kulit, alas kaki
dan aneka
6 RSNI 126,7 760,5 15 15 15
1.500,0 1.500,0 1.500,0
025
Standar Nasional Indonesia (SNI) industri
tekstil, kulit, alas kaki dan aneka
2 SNI Wajib - 461,6
1.000,0 1.000,0 1.000,0
001 Tanpa Sub Output - 461,6
1.000,0 1.000,0 1.000,0
053
Menyusun Rancangan Regulasi
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia secara wajib pada
produk industri tekstil dan
produk tekstil
1 SNI Wajib 290,8 290,8 1 1 1
500,0 500,0 500,0
054
Menyusun Rancangan Regulasi
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia secara wajib pada
produk industri kulit, alas kaki
dan aneka
1 SNI Wajib 170,8 170,8 1 1 1
500,0 500,0 500,0
029
Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (RSKKNI) industri
tekstil, kulit, alas kaki dan aneka
1 RSKKNI - 656,5
1.400,0 1.400,0 1.400,0
001 Tanpa sub output - 656,5
1.400,0 1.400,0 1.400,0
051
Kompetensi Kerja Nasional
(RSKKNI) industri tekstil dan
produk tekstil
1 Dokumen 519,7 519,7 1 1 1
700,0 700,0 700,0
052
(RSKKNI) industri kulit, alas
kaki dan aneka
1 Dokumen 136,8 136,8 1 1 1
700,0 700,0 700,0
031
SDM industri tekstil, kulit, alas kaki dan
aneka yang mengikuti diklat
200 Orang - 1.394,6
6.400,0 10.000,0 10.000,0
001 Tanpa sub output - 1.394,6
6.400,0 10.000,0 10.000,0
051
Melaksanakan bimbingan teknis
dan setifikasi
100 Orang 9,3 928,3 600 1.000 1.000
5.400,0 9.000,0 9.000,0
052 Pengelolaan manajemen usaha 100 Orang 4,7 466,3 50 50 50
1.000,0 1.000,0 1.000,0
037
Pusat desain, bahan baku dan inovasi
produk Industri TPT dan Alas kaki
1 Unit - 900,0
4.000,0 4.000,0 4.000,0
001 tanpa sub output - 900,0
4.000,0 4.000,0 4.000,0
051
Memfasilitasi pusat desain, bahan
baku dan inovasi produk Industri
TPT dan Alas kaki
1 Unit 900,0 900,0 1 1 1
4.000,0 4.000,0 4.000,0
038
Perusahaan Garmen, Fashion dan Alas
Kaki yang dikembangkan sebagai Merk
Nasional (National Branding)
20 Perusahaan - 11.258,1
30.010,0 30.010,0 30.010,0
001 Tanpa Sub Output - 11.258,1
30.010,0 30.010,0 30.010,0
051 Membangun Brand Awareness 20 Perusahaan 562,9 11.258,1 30 30 30
20.000,0 20.000,0 20.000,0
052 Membangun Brand Personality 0 Perusahaan - - 20 20 20
10,0 10,0 10,0
053 Membangun Brand Loyalty 20 Perusahaan - - 30 30 30
10.000,0 10.000,0 10.000,0
951 Layanan Internal (Overhead) 2 Dokumen - 1.500,0
2.700,0 2.700,0 2.700,0
001 Tanpa Sub Output - 1.500,0
2.700,0 2.700,0 2.700,0
051 Menyusun dokumen program 1 Dokumen 661,1 661,1 1 1 1
1.200,0 1.200,0 1.200,0
052
Menyusun dokumen evaluasi dan
pelaporan
1 Dokumen 838,9 838,9 1 1 1
1.500,0 1.500,0 1.500,0
Total - 24.116,3 - - - 59.710,0 65.810,0 65.810,0
2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

Rencana Kerja
57
KODE
KOMPONEN
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
VOLUME /
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
015
mendorong ikliminvestasi industri
kimia hilir
1 Dokumen - 1.036,1 5.465,0 5.500,0 5.600,0
051
Menyusun usulan kebijakan iklim
investasi
1 Dokumen 1.036,1 1.036,1 1 1 1 5.465,0 5.500,0 5.600,0
019
peningkatan daya saing dan
produktivitas industri kimia hilir
1 Dokumen - 1.022,9 7.600,0 7.600,0 7.600,0
051
Menyusun usulan kebijakan
mendorong daya saing dan
produktifitas
1 Dokumen 1.022,9 1.022,9 1 1 1 7.600,0 7.600,0 7.600,0
020
Rancangan Standar Nasional Indonesia
Industri Kimia Hilir
8 RSNI - 1.180,2 3.000,0 3.400,0 3.600,0
051
Nasional Indonesia
8 RSNI 147,5 1.180,2 10 12 14 3.000,0 3.400,0 3.600,0
021 SNI Wajib Industri Kimia Hilir 1 SNI Wajib - 390,3 3.060,0 3.100,0 3.200,0
051
Menyusun Rancangan Regulasi SNI
Wajib
1 SNI Wajib 390,3 390,3 2 2 2 3.060,0 3.100,0 3.200,0
023
Perusahaan Industri Kimia Hilir yang
diawasi dalamrangka penerapan SNI
Wajib
5 Perusahaan - 407,0 600,0 690,0 794,0
051
Melaksanakan pengawasan
penerapan SNI Wajib
5 Perusahaan 81,4 407,0 7 8 9 600,0 690,0 794,0
025
Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (RSKKNI) industri
kimia hilir
1 RSKKNI - 351,9 700,0 805,0 925,0
051
Indonesia
1 RSKKNI 351,9 351,9 1 1 1 700,0 805,0 925,0
026
SDM Industri kimia hilir yang
disertifikasi
40 Orang - 712,5 861,0 991,0 1.139,0
051
Melaksanakan Bimbingan Teknis
dan Sertifikasi SDM
40 Orang 17,8 712,5 40 40 40 861,0 991,0 1.139,0
030
Produk industri kimia hilir yang
tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
50 Produk - 277,2 700,0 805,0 925,0
051
Melakukan pendampingan industri
dalam sertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
50 Produk 5,5 277,2 150 150 150 700,0 805,0 925,0
032 Branding produk industri kimia hilir 3 Merk - 624,2 935,0 1.076,0 1.237,0
051 Membangun brand awareness 3 Merk 208,1 624,2 4 4 4 935,0 1.076,0 1.237,0
033
Perusahaan Industri Obat, Kosmetik
dan Obat Tradisional yang memperoleh
bimbingan teknis dan sertifikasi
CPOTB, CPOB dan CPKB
100 Perusahaan - 6.000,0 3.000,0 3.450,0 3.967,0
051
Melaksanakan penerapan standar
mutu kepada perusahaan
100 Perusahaan 60,0 6.000,0 50 50 50 3.000,0 3.450,0 3.967,0
034
Perusahaan Industri Obat Tradisional
yang direvitalisasi
18
Unit
Mesin/Peralatan
- 7.898,8 6.000,0 6.900,0 7.935,0
051
Merevitalisasi Industri Obat
Tradisional
18
Unit
Mesin/Peralatan
438,8 7.898,8 12 12 12 6.000,0 6.900,0 7.935,0
951 Layanan Internal (Overhead) 1 Dokumen - 1.358,3 1.745,0 2.009,0 2.310,0
051
Menyusun Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran
1 Dokumen 691,6 691,6 1 1 1 864,8 994,5 1.143,2
052
Menyusun Dokumen Pengendalian
dan Evaluasi
1 Dokumen 466,8 466,8 1 1 1 630,1 724,6 833,3
053
Menyusun Data dan Informasi
Industri
1 Dokumen 200,0 200,0 1 1 1 250,1 289,9 333,5
Total - 21.259,4 - - - 37.891,0 40.733,0 43.849,0
3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu

Rencana Kerja
58
KODE
KOMPONEN
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
VOLUME / TARGET ALOKASI (JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
029
Rekomendasi Kebijakan Dalam
Rangka Peningkatan Daya Saing dan
Produktifitas Industri
3 Rekomendasi - 2.870,2 3.695,0
4.600,0 5.700,0
001
Rangka Peningkatan Daya
Saing dan Produktifitas Industri
Kimia Anorganik
- 1.280,5 1.470,0
1.700,0 2.100,0
051
Melaksanakan Forum
Pengembangan Industri
Pestisida
1 Dokumen 820,5 820,5 1 1 1 900,0
1.000,0 1.250,0
052
Melaksanakan Koordinasi
Posisi Sektor Pada Fora
Kerjasama Internasional
Industri Kimia Anorganik
1 Dokumen 230,0 230,0 1 1 1 250,0
300,0 350,0
053
dan Sinkronisasi
Kebijakan IklimUsaha
Industri Kimia Anorganik
1 Dokumen 125,0 125,0 1 1 1 170,0
200,0 250,0
054
Terkait Kebijakan Impor
Bahan Kimia Industri
Kimia Anorganik
1 Dokumen 105,0 105,0 1 1 1 150,0
200,0 250,0
002
Kimia Organik
- 450,0 625,0
725,0 850,0
051
Industri Kimia Organik
1 Dokumen 220,0 220,0 1 1 1 250,0
300,0 350,0
052
dan Sinkronisasi
Industri Kimia Organik
1 Dokumen 125,0 125,0 1 1 1 175,0
200,0 250,0
053
Kimia Organik
1 Dokumen 105,0 105,0 1 1 1 200,0
225,0 250,0
003
Kimia Hulu Lainnya
- 1.139,7 1.600,0
2.175,0 2.750,0
051
Pembangunan Pabrik
Bahan Baku Obat Berbasis
Migas
1 Dokumen 689,5 689,5 1 1 1 1.000,0
1.500,0 2.000,0
052
Industri Kimia Hulu
Lainnya
1 Dokumen 220,2 220,2 1 1 1 250,0
275,0 300,0
053
dan Sinkronisasi
Industri Kimia Hulu
Lainnya
1 Dokumen 125,0 125,0 1 1 1 200,0
225,0 250,0
054
Kimia Hulu Lainnya
1 Dokumen 105,0 105,0 1 1 1 150,0
175,0 200,0
030
Rancangan Standar Nasional
Indonesia Industri Kimia Hulu
6 RSNI - 1.050,0 1.300,0
1.550,0 1.850,0
001 RSNI Industri Kimia Anorganik - 350,0 450,0
550,0 650,0
051
Menyusun Rancangan
Standar Nasional
Indonesia Komoditi
Anorganik 1
1 RSNI 192,0 192,0 1 1 1 250,0
300,0 350,0
052
Menyusun Rancangan
Standar Nasional
Indonesia Komoditi
Anorganik 2
1 RSNI 158,0 158,0 1 1 1 200,0
250,0 300,0
002 RSNI Industri Kimia Organik - 350,0 425,0
500,0 600,0
051
Menyusun Rancangan
Standar Nasional
1 RSNI 192,0 192,0 1 1 1 225,0
250,0 300,0

Rencana Kerja
59
KODE
KOMPONEN
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Indonesia Komoditi
Organik 1
052
Menyusun Rancangan
Standar Nasional
Indonesia Komoditi
Organik 2
1 RSNI 158,0 158,0 1 1 1 200,0
250,0 300,0
003
RSNI Industri Kimia Hulu
Lainnya
- 350,0 425,0
500,0 600,0
051
Menyusun Rancangan
Standar Nasional
Indonesia Komoditi Hulu
Lainnya 1
1 RSNI 192,0 192,0 1 1 1 225,0
250,0 300,0
052
Menyusun Rancangan
Standar Nasional
Indonesia Komoditi Hulu
Lainnya 2
1 RSNI 158,0 158,0 1 1 1 200,0
250,0 300,0
031 SNI Wajib Industri Kimia Hulu 1
Regulasi SNI
Wajib
- 190,0 300,0
350,0 400,0
001
Regulasi SNI Wajib Produk
Industri Kimia Hulu
- 190,0 300,0
350,0 400,0
051
Mengevaluasi Regulasi
SNI Wajib Produk Industri
Kimia Hulu
1
Regulasi SNI
Wajib
190,0 190,0 1 1 1 300,0
350,0 400,0
035
Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)
Industri Kimia Hulu
1 RSKKNI - 295,0 350,0
400,0 450,0
001 RSKKNI Industri Kimia Hulu - 295,0 350,0
400,0 450,0
051
Menyusun Rancangan
Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
Industri Kimia Hulu
1 RSKKNI 295,0 295,0 1 1 1 350,0
400,0 450,0
040
Produk Industri Kimia Hulu yang
tersertifikasi Tingkat Komponen
Dala Negeri (TKDN)
25 Produk - 94,0 125,0
150,0 175,0
001
Sertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri
- 94,0 125,0
150,0 175,0
051
Pendampingan Industri
Kimia Hulu dalam
Sertifikasi Tingkat
Komponen Dalam Negeri
(TKDN)
25 Produk 3,8 94,0 35 55 75 125,0
150,0 175,0
041
Dokumen Fasilitasi Penumbuhan
Industri Pupuk
1 Dokumen - 1.664,1 2.750,0
4.000,0 5.500,0
001 Penumbuhan Industri Pupuk - 1.664,1 2.750,0
4.000,0 5.500,0
051
Melakukan Koordinasi
Pembangunan atau
Revitalisasi Industri Pupuk
1 Dokumen 329,7 329,7 1 1 1 750,0
1.000,0 1.500,0
052
Melakukan Koordinasi
Pengamanan Pasokan
Bahan Baku dan Produksi
Industri Pupuk
1 Dokumen 364,6 364,6 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
053
Melakukan koordinasi
Optimalisasi Pabrik Pupuk
Organik
1 Dokumen 740,0 740,0 1 1 1 1.000,0
1.500,0 2.000,0
054
Melaksanakan Penyusunan
Baseline Potensi
Penurunan Emisi GRK
Industri Petrokimia dan
Penyusunan Rancangan
Kebijakan Penurunan
Emisi GRK Industri Pupuk
1 Dokumen 229,8 229,8 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
042
Rekomendasi Penumbuhan Industri
Garam Industri (Prioritas Nasional)
1 Rekomendasi - 4.000,0 6.500,0
8.500,0 10.500,0
001
Penumbuhan Industri Garam
Industri
- 4.000,0 6.500,0
8.500,0 10.500,0
051
Penyusunan Profil
Investasi Industri Garam
1 Dokumen 585,6 585,6 1 1 1 1.500,0
2.000,0 2.500,0
052
Penyusunan neraca garam
nasional dalamrangka
pengembangan dan
pembangunan industri
garam industri
1 Dokumen 1.185,6 1.185,6 1 1 1 2.000,0
2.500,0 3.000,0

Rencana Kerja
60
KODE
KOMPONEN
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
053
Mengembangkan sistem
informasi nasional terkait
iklimmasa pengolahan
garam industri
1 Dokumen 728,8 728,8 1 1 1 1.000,0
1.500,0 2.000,0
054
Bantuan Peralatan Mesin
Garam Industri di Jawa
Timur
1 Dokumen 1.500,0 1.500,0 1 1 1 2.000,0
2.500,0 3.000,0
043
Rekomendasi Penumbuhan industri
berbasis migas (kimia) di Masela,
Bintuni, Donggisenoro, Mesuji,
Muara Enim, Berau (Prioritas
Nasional)
1 Rekomendasi - 3.905,9 7.300,0
10.500,0 13.500,0
001
Penumbuhan industri berbasis
migas (kimia) di Masela,
Bintuni, Donggisenoro, Mesuji,
Muara Enim, Berau
- 3.905,9 7.300,0
10.500,0 13.500,0
051
Rencana Pembangunan
Pabrik Petrokimia di
Masela
1 Dokumen 715,5 715,5 1 1 1 1.300,0
1.500,0 2.000,0
052
Teknis Pengembangan
Industri Petrokimia dan
Pupuk di Papua Barat
(Bintuni)
1 Dokumen 715,5 715,5 1 1 1 2.000,0
2.500,0 3.000,0
053
Penyusunan Kebijakan
Pengaturan IklimInvestasi
Industri Kimia turunan
migas di Sulawesi Tengah
(Donggi Senoro)
1 Dokumen 650,0 650,0 1 1 1 1.000,0
1.500,0 2.000,0
054
Industri Kimia dengan
gasifikasi batubara di
Lampung (Mesuji)
0 Dokumen 600,0 0 0 0 1.000,0
1.500,0 2.000,0
055
Sumatera Selatan (Muara
Enim)
1 Dokumen 600,0 600,0 1 1 1 1.000,0
1.500,0 2.000,0
056
Kalimantan Timur (Berau)
1 Dokumen 625,0 625,0 1 1 1 1.000,0
2.000,0 2.500,0
044
Otoritas Nasional Senjata Kimia
(Prioritas Nasional)
1 Otoritas - 5.000,0 17.200,0
27.750,0 38.500,0
001
Perencanaan dan Persiapan
Operasional Otoritas Nasional
Senjata Kimia
- 1.000,0 6.500,0
10.000,0 13.500,0
051
Pembentukan Sekretariat
Otoritas Nasional
1 Dokumen 546,9 546,9 1 1 1 2.500,0
3.000,0 3.500,0
052
Pembentukan Tim
Kebijakan Strategis
1 Dokumen 170,9 170,9 1 1 1 2.000,0
3.000,0 4.000,0
053
Pembentukan Tim
Inspeksi Nasional
1 Dokumen 145,5 145,5 1 1 1 1.000,0
2.000,0 3.000,0
054
Pembentukan Tim
Kelompok Kerja
1 Dokumen 136,8 136,8 1 1 1 1.000,0
2.000,0 3.000,0
002
Legislasi Otoritas Nasional
Senjata Kimia
- 1.000,0 2.200,0
4.000,0 6.000,0
051
Penyusunan Permen
tentang Kesekretariatan
Otoritas Nasional
1 Dokumen 561,0 561,0 1 1 1 700,0
1.000,0 1.500,0
052
Penyusunan RPP tentang
Perijinan dan Pelaporan
Bahan Kimia Daftar
1 Dokumen 171,3 171,3 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0
053
Penyusunan Rpermen
tentang bahan kimia
daftar, prekursor dan
DOC-PSF
1 Dokumen 142,9 142,9 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0
054
Finalisasi RUU Bahan
Kimia
1 Dokumen - - 1 1 1 -
- -
055
Evaluasi dan Rekomendasi
penerbitan impor bahan
kimia daftar
1 Dokumen 124,9 124,9 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0

Rencana Kerja
61
KODE
KOMPONEN
VOLUME/
TARGET
SATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI
2018
(RP JUTA)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
003
Inspeksi Otoritas Nasional
Senjata Kimia
- 400,0 2.000,0
3.750,0 5.500,0
051
Pembentukan UPT - Tim
Inspeksi Nasional
1 Dokumen 271,8 271,8 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0
052
Nasional terhadap
Pemanfaatan Bahan Kimia
Daftar
1 Dokumen 43,0 43,0 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0
053
Internal terhadap OCPF
DOC-PSF
1 Dokumen 46,6 46,6 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0
054
Pendampingan Tim
Inspektur OPCW
1 Dokumen 38,5 38,5 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
004
Deklarasi Otoritas Nasional
Senjata Kimia
- 500,0 2.000,0
3.000,0 4.000,0
051
Penyusunan Deklarasi
Tahunan
1 Dokumen 253,8 253,8 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
052
Diseminasi Konsep
Deklarasi Tahunan
1 Dokumen 85,6 85,6 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
053
Identifikasi OCPF DOC-
PSF
1 Dokumen 85,6 85,6 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
054
Data terkait Needs
Assesment and Best
Practices on Integrated
Chemical Management
1 Dokumen 75,1 75,1 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
005
Capacity Building Otoritas
Nasional Senjata Kimia
- 2.100,0 4.500,0
7.000,0 9.500,0
051
Penyusunan Pedoman
Nasional Tentang
Klasifikasi Bahan Kimia
1 Dokumen 155,5 155,5 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
052
Pelaksanaan Kegiatan
Chemical Inventory
Management System
1 Dokumen 385,0 385,0 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
053
Penyusunan Database
bahan kimia daftar dan
non daftar terkait distribusi
dan produksi
1 Dokumen 73,6 73,6 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
054
Koordinasi Teknis terkait
Sidang Tahunan OPCW
1 Dokumen 85,6 85,6 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
055
Pembangunan sistem
informasi Otoritas
Nasional Senjata Kimia
1 Dokumen 185,0 185,0 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
056
Workshop terkait
Chemical Safety and
Security - Integrated
Chemical Management
1 Dokumen 275,0 275,0 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
057
Pelaksanaan
sidang/workshop
internasional OPCW
1 Dokumen 484,6 484,6 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
058
Pelaksanaan Kegiatan
Industrial Attachment of
the Associate Programme
2017
1 Dokumen 375,0 375,0 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
059
Penyusunan Rekomendasi
tentang tanggap darurat
bahan kimia
1 Dokumen 80,8 80,8 1 1 1 500,0
1.000,0 1.500,0
951 Layanan Internal (Overhead) 3 Dokumen - 2.051,9 2.825,0
3.600,0 4.650,0
001
Dukungan Penyelenggaraan
ProgramPengembangan
Industri Kimia Hulu
- 1.238,1 1.750,0
2.250,0 3.000,0
051
Menyusun Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
1 Layanan 732,8 732,8 1 1 1 1.000,0
1.250,0 1.500,0
052
Koordinasi Operasional
dan Pengembangan Center
Of Excellence
1 Dokumen 505,4 505,4 1 1 1 750,0
1.000,0 1.500,0
002
Evaluasi dan Pelaporan
- 333,8 500,0
750,0 1.000,0
051
Menyusun Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi
1 Dokumen 333,8 333,8 1 1 1 500,0
750,0 1.000,0
003
Tata Usaha
- 480,0 575,0
600,0 650,0

Renja kemenperin 2018 versi buku

Renja kemenperin 2018 versi buku

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Renja kemenperin 2018 versi buku

Similar to Renja kemenperin 2018 versi buku (20)

Renja kemenperin 2018 versi buku