1. Oleh :
HELMUT TODO TUA SIMAMORA, M.Si
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

2. DEFINISI AUDIT LINGKUNGAN
 Audit lingkungan merupakan instrumen berharga
untuk memverifikasi dan membantu
penyempurnaan kinerja lingkungan Audit perlu
dilakukan secara berkala, untuk menentukan apakah
sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan
pengaturan yang direncanakan dan telah dijalankan
dan dipelihara secara benar, yang pelaksanaannya
tergantung dari
 pentingnya masalah lingkungan bagi kegiatan
perusahaan dan hasil audit sebelumnya.

3.  Menurut US EPA:
“Audit lingkungan merupakan suatu pemeriksaan yang
sistematis, terdokumentasi, periodic dan obyektif
berdasarkan aturan yang tersedia terhadap fasilitas
operasi dan praktek yang berkaitan dengan pentaatan
kebutuhan lingkungan”.
 Menurut KLH:
“Audit Iingkungan hidup diperlukan sebagai suatu proses
evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha
dan atau kegiatan untuk menetapkan tingkat
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan
di bidang pengelolaan Iingkungan hidup yang terkait
dengan kegiatan tersebut”.
DEFINISI AUDIT LINGKUNGAN

4. BIAYA NILAI EKONOMI KERUSAKAN
LINGKUNGAN
 Pilihan metode yang dapat diterapkan dalam
perhitungan nilai ekonomi kerusakan lingkungan.
Biaya kerusakan dilihat dari dampak lingkungan
yang timbul akibat suatu kegiatan. Dampak ini
dapat meliputi perubahan produktifitas
(kuantitatif) dan atau perubahan kualitas
lingkungan. Pemilihan metode untuk perhitungan
Nilai Ekonomi Total Kerusakan Lingkungan ini
disesuaikan dengan fungsi dan manfaat lingkungan
yang terganggu.

5. PENETAPAN NILAI KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Penetapan nilai ekonomi total maupun nilai ekonomi
kerusakan lingkungan digunakan pendekatan harga pasar
dan pendekatan non pasar. Pendekatan harga pasar dapat
dilakukan melalui pendekatan produktivitas, pendekatan
modal manusia (human capital) atau pendekatan nilai yang
hilang (foregone earning), dan pendekatan biaya
kesempatan (opportunity cost).

6. 2. Pendekatan harga non pasar dapat digunakan melalui
pendekatan preferensi masyarakat (non-market
method). Beberapa pendekatan non pasar yang dapat
digunakan antara lain adalah metode nilai hedonis
(hedonic pricing), metode biaya perjalanan (travel
cost), metode kesediaan membayar atau kesediaan
menerima ganti rugi (contingent valuation), dan
metode benefit transfer.
PENETAPAN NILAI KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

7.  pendekatan harga non pasar dapat digunakan
melalui pendekatan preferensi
 masyarakat (non-market method). Beberapa
pendekatan non pasar yang dapat
 digunakan antara lain adalah metode nilai hedonis
(hedonic pricing), metode
 biaya perjalanan (travel cost), metode kesediaan
membayar atau kesediaan
 menerima ganti rugi (contingent valuation), dan
metode benefit transfer.
PENETAPAN NILAI KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

8. STUDI KELAYAKAN
Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha /
Kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan
kelayakan ekonomis dan teknis Usaha/Kegiatan,
termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
serta perencanaan pasca atau keberlanjutan
usaha/kegiatan.

9. REKLAMASI
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan
sepanjang tahapan Usaha / Kegiatan untuk
menata, memulihkan, dan memperbaiki
kualitas lingkungan dan ekosistem agar
dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya.

10. REKLAMASI PENDEKATAN VEGETATIF
 Reklamasi dengan pendekatan vegetatif adalah pekerjaan
memperbaiki, mengembalikan daya guna lahan yang
diakibatkan usaha pertambangan, dengan menggunakan
tanaman. Pendekatan tersebut dilakukan selain dibadan
sungai.
 Reklamasi dengan pendekatan sipil teknis adalah
pekerjaan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan
daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha
pertambangan dengan menggunakan perhitungan
konstruksi teknis sipil . Pendekatan tersebut dilakukan di
badan sungai, tebing sungai dan pada lahan yang curam .
 Reklamasi dengan pendekatan vegetatif dan atau sipil
teknis adalah pekerjaan memperbaiki mengembalikan
kemanfaatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha
pertambangan dengan menggunakan gabungan antara
vegetatif dan konstruksi teknis sipil.

11. REVEGETASI DAN PEMELIHARAAN
 Revegetasi.
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah
tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan
yang akan direvegetasi.
 Pemeliharaan.
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang
telah
direklamasi, pemupukan, pemberantasan
hama dan penyakit tanaman.

12. LINGKUNGAN USAHA/KEGIATAN
 Lingkungan Usaha/Kegiatan adalah
lindungan lingkungan Usaha/Kegiatan yang
merupakan instrument untuk memproteksi
lingkungan hidup yang terkena dampak
kegiatan Usaha/Kegiatan pada wilayah
sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan.

13. METODE PENGHITUNGAN GANTI
KERUGIAN
Hal penting yang seringkali
menimbulkan permasalahan adalah
cara atau metode penghitungan ganti
kerugian lingkungan hidup akibat
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

14. METODE BIAYA REKLAMASI
 Biaya reklamasi = (jumlah tanaman x harga tanam) +
(biaya tanam / tenaga kerja) + biaya perawatan

15. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP
TERJADINYA PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
 Untuk penyelesaian ganti kerugian baik
melalui pengadilan ataupun penyelesaian di
luar pengadilan diperlukan bukti telah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus
merupakan hasil penelitian, pengamatan
lapangan, atau data lain berupa pendapat
para ahli yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

16. ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TUNTUTAN
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
 Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak
 pidana lingkungan hidup terdiri atas:
 a. keterangan saksi;
 b. keterangan ahli;
 c. surat;
 d. petunjuk;
 e. keterangan terdakwa; dan/atau
 f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur
dalam peraturan perundangundangan.

17. PARAMETER ANALISIS
Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:
 apakah telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
 siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
 siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
 status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak;
 jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);
 besaran kerugian;
 lamanya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup;
 jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah,
udara);
 nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai
secara ekonomi, dan lain-lain.

18. DAMPAK TERCEMARNYA /
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 Pada saat lingkungan hidup menjadi
tercemar dan/atau rusak, maka akan
muncul berbagai dampak lingkungan hidup
yang merupakan akibat dari tercemarnya
ekosistem dan/atau kerusakan ekosistem.
Tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan
hidup ini meliputi lingkungan publik
(pemerintah).

19. CONTOH KASUS LINGKUNGAN
1. Sebagai contoh jika terjadi kebocoran minyak dari kapal
tanker, maka ekosistem laut menjadi tercemar. Dampak
selanjutnya dapat terjadi kerusakan terumbu karang,
kerusakan hutan mangrove atau kerusakan padang
lamun, sehingga produktivitas ikan oleh semua jenis
ekosistem tersebut berkurang.
2.Hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung
pantai dari gempuran ombak juga berkurang, kapasitas
hutan sebagai tempat pemijahan dan pengusaha ikan
menurun, serapan karbon oleh hutan mangrove juga
berkurang.

20. 3. Demikian pula apabila hutan alam rusak atau
ditebang akan timbul berbagai dampak
lingkungan dalam bentuk hilangnya kapasitas
hutan dalam menampung air dan memberikan
tata air, hilangnya kemampuan menahan erosi dan
banjir, hilangnya kapasitas hutan dalam mencegah
sedimentasi, hilangnya kapasitas hutan dalam
menyerap karbon, hilangnya habitat untuk
keanekaragaan hayati, dan bahkan hutan yang
ditebang bila sampai terbakar dapat menambah
emisi gas rumah kaca (CO2).
CONTOH KASUS LINGKUNGAN

21. 4. Terkait dengan kerugian lingkungan masyarakat
secara perorangan atau kelompok dapat menuntut
pemulihan lingkungan, contohnya adalah
tercemarnya lingkungan tambak di mana
masyarakat perorangan beraktivitas
membudidayakan pertambakan bandeng. Dengan
adanya pencemaran tidak hanya berdampak
terhadap usaha budi daya bandeng yang
terganggu, tetapi ekosistem atau lingkungan
tambak termasuk kualitas tanah dan kualitas
perairan tercemar.
CONTOH KASUS LINGKUNGAN

22. NILAI KERUGIAN LINGKUNGAN
 Semua dampak pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan tersebut harus
dihitung nilai ekonominya, sehingga
diperoleh nilai kerugian lingkungan secara
lengkap.

23. BESARNYA JAMINAN
 Besarnya Jaminan dihitung berdasarkan biaya:
 1. Biaya Langsung.
 Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam
penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:
a. penataan kegunaan lahan;
b. revegetasi;
c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran
/kerusakan lingkungan
 2. Biaya Tidak Langsung,

24. BESARAN NILAI YANG DIHITUNG
TERHADAP KERUSAKAN/PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP
 Kerusakan-kerusakan yang disebutkan di atas harus
dihitung nilainya sesuai dengan besarnya kerusakan
serta berapa lama semua kerusakan itu berlangsung.
Kemudian nilai kerusakan ini ditambahkan pada biaya
kewajiban dan biaya verifikasi pendugaan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan, biaya
penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan dan
ditambah lagi dengan nilai kerugian masyarakat yang
timbul karena rusaknya sebuah ekosistem.

25. KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT YANG WAJIB
DITANGGUNG PELAKU USAHA/KEGIATAN PERUSAK
LINGKUNGAN HIDUP
1. Kerugian karena tidak dilaksanakannya
secara maksimal atau tidak
dilaksanakannya kewajiban pengolahan air
limbah dan/atau emisi dan/atau limbah
bahan berbahaya dan beracun dan/atau
Gangguan yang mengakibatkan hilang
/rusaknya fungsi yang terkandung di
dalam ekosistem lingkungan sekitar
dimana kegiatan/usaha berada.

26. 2. Kerugian untuk pengganti biaya
verifikasi pengaduan, inventarisasi
sengketa lingkungan dan biaya
pengawasan. Pembayaran ganti
kerugian dan pelaksanaan tindakan
tertentu.
KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT YANG
WAJIB DITANGGUNG PELAKU USAHA/KEGIATAN
PERUSAK LINGKUNGAN HIDUP

27. 3. Pengganti biaya penanggulangan &
pemulihan Lingkungan (pemerintah &
masyarakat) -- biaya rehabilitasi :
hutan, mangrove, trb.karang, lahan &
air tercemar, rehab danau & sungai,
pembersihan cemaran minyak
KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT YANG
WAJIB DITANGGUNG PELAKU USAHA/KEGIATAN
PERUSAK LINGKUNGAN HIDUP

28. 4. Kerugian Ekosistem (pemerintah):
erosi, banjir, tata air terganggu, supply
air kurang, keanekaragaman hayati
punah, serapan karbon hilang, karbon
terlepas, dsb.
KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT YANG
WAJIB DITANGGUNG PELAKU USAHA/KEGIATAN
PERUSAK / PENCEMAR LINGKUNGAN HIDUP

29. 5. Kerugian masyarakat (individu dan atau
kelompok):
 aset masyarakat rusak/hilang, penghasilan
masyarakat hilang, gangguan kesehatan,
taman kota rusak, infrastruktur rusak.
 Akibat dari : Banjir, Tanah longsor,
Kerusakan Tata air, dan lain-lain
KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT YANG
WAJIB DITANGGUNG PELAKU USAHA/KEGIATAN
PERUSAK / PENCEMAR LINGKUNGAN HIDUP

30. 6. Melaksanakan pemulihan, rehabilitasi dan
penanaman kembali/reboisasi tegakan vegetasi
hutan seperti sediakala (sesuai ukuran, volume
dan banyaknya / hektar lahan hutan) untuk
mengganti kehilangan tegakan/vegetasi akibat
kerusakan lingkungan hutan/ terganggunya
keseimbangan sistem hidrologi hutan dari
adanya aktivitas kegiatan/usaha penebangan /
perambahan hutan secara illegal .
KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT YANG
WAJIB DITANGGUNG PELAKU USAHA/KEGIATAN
PERUSAK / PENCEMAR LINGKUNGAN HIDUP

31. SANKSI BAGI PENANGGUNGJAWAB
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan perbuatan melanggar hukum berupa
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau
masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara
wajib:
 melakukan tindakan tertentu; dan/atau
 membayar ganti kerugian, melakukan rehabilitasi dan
pemulihan pencemaran/kerusakan dari
akibat/dampak kegiatan/usaha.

32. KETENTUAN HUKUMAN PIDANA
DAN PERDATA
 Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup merupakan kejahatan.

33.  Terimakasih