SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
MANUAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN/ATAU
IJIN BELAJAR
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
Jl. Pucangjajar Tengah No.56 Surabaya
2014
POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA
Kode :
Tanggal : 01 Juni 2014
PROSEDUR SPMI
Revisi
Halaman : 1/ 5 halaman
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN IJIN BELAJAR DAN/ATAU TUGAS BELAJAR
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
Digunakan untuk melengkapi : Standar Pengelolaan
Proses Penanggungjawab Tanggal
Nama Jabatan Tandatangan
Perumusan
Kasubbag
ADUM
Pemeriksaan Sunarto, S.Kep.,Ners.,M.MKes Pudir II
Persetujuan
Drg.Bambang Hadi Sugito,
M.Kes
Direktur
Drg.Bambang Hadi Sugito,
Penetapan
M.Kes
Direktur
Pengendalian Drg. Jahja.,M.Kes
Ka Unit
Penjaminan
Mutu
MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR DAN/ATAU IJIN BELAJAR
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
1. Tujuan
Agar pelaksanaan pengembangan SDM di lingkungan Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan
akuntabel.
Pengembangan SDM merupakan salah satu reward atau kesejahteraan pegawai dalam
hal peningkatan kemampuan professional dan kemampuan yang berkaitan dengan
bidang pekerjaannya
2. Ruang Lingkup
2.1. Prosedur ini berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
2.2. Pengembangan SDM berlaku bagi seluruh pegawai baik PNS dengan kualifikasi
tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan
3. Definisi
Pengembangan SDM adalah kegiatan merencanakan dan mengusulkan pengembangan
SDM untuk memenuhi standar pendidikan dan kependidikan di lingkungan Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
4. Ketentuan Umum
1. Pengembangan SDM dilakukan secara terus menerus
2. Perencanaan pengembangan SDM merupakan kebijakan Direktur
3. Penentuan pengembangan SDM disahkan melalui surat keputusan Direktur
4. Pengembangan SDM berupa tugas belajar dan ijin belajar yang diatur oleh Peraturan
Menteri Kesehatan
5. Pengembangan SDM juga berupa pelatihan yang diatur berdasarkan mapping diklat
SDM Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Dokumen Terkait
5.1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.2. Pedoman Ortala Poltekkes
5.3. Standar Kompetensi Dosen dan standar kualifikasi tenaga kependidikan
5.4. Mapping kebutuhan tenaga
6. Formulir yang digunakan
6.1. Formulir usulan kebutuhan pengembangan karyawan
6.2. Formulir kelengkapan berkas usulan
7. Garis Besar Prosedur
1. Mulai
2. Ketua Jurusan megusulkan kebutuhan pengembangan SDM berdasarkan Mapping
Dikjut pegawai untuk tubel maupun ibel
3. Kasubbag ADUM menerima berkas usulan dan membuat telaah atas usulan
kebutuhan tubel dan ibel dari Ketua Jurusan
4. Telaah pengembangan SDM berupa pendidikan lanjut Tubel maupun Ibel diserahkan
ke Pudir II untuk diperiksa
5. Pudir II melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas draf usulan Tubel dan Ibel
didasarkan pada hasil penilaian administratif
6. Pudir I memberikan pertimbangan telaah berdasarkan hasil penilaian integritas dan
prioritas pengembangan SDM
7. Draf usulan yang telah diverifikasi Pudir II di serahkan ke Direktur
8. Direktur memeriksa dan menandatangani surat usulan Tubel dan Ibel SDM
9. Kasubbag ADUM membuat usulan Tubel dan Ibel ke Kepala Badan PPSDMK
10. Kasubbag ADUM membuat usulan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional
untuk Tubel setelah 6 bulan
11. Kasubbag ADUM membuat naskah kerja sama dengan institusi penyelenggara
Tubel/Ibel
12. Kasubbag ADUM melakukan monitoring kemajuan peserta Tubel dan/Atau Ibel
13. Selesai
8. DIAGRAM ALIR
No Kegiatan Jurusan Direktorat Penanggung
Jawab
Dokumen
1 Mulai
Mulai
2 Ketua Jurusan megusulkan
pengembangan SDM berupa Tubel dan
Ibel ke Direktur berdasarkan telaah
Usulan
Kajur Surat usulan
3 Kasubbag ADUM menerima berkas
usulan dan membuat telaah atas usulan
Tubel dan Ibel dari Ketua Jurusan sesuai
mapping pengembangan pegawai
Terima dan
Telaah Usulan
Kasubbag ADUM Telaah staf
4 Telaah kebutuhan SDM diserahkan ke
Pudir II untuk diperiksa secara
administratif dan Pudir I untuk
mendapatkan pertimbangan penilaian
integritas dan prioritas untuk dikjut dosen
T Setuju
Y
Kasubbag ADUM Telaah staf
5 Pudir II melakukan pemeriksaan dan
verifikasi atas draf usulan Tubel dan Ibel
berdasarkan pertimbangan penilaian
Pudir I
Verifikasi
Usulan
Peng.SDM
Pudir II Draf diverifikasi
6 Draf usulan yang telah diverifikasi Pudir Pudir II Usulan yang telah
II di serahkan ke Direktur diverifikasi
7 Direktur memeriksa dan menyetujui
telaah dari Kasubbag ADUM dan Pudir II
kemudian menandatangani surat usulan
pengembangan SDM untuk Dikjut baik
Tubel maupun Ibel
T Setuju
Y
Tubel/Ibel/Lat
Direktur Usulan ditanda
tangani
8 Kasubbag ADUM membuat usulan Tubel
dan Ibel ke Kepala Badan PPSDMK Usulan
Ke PPSDMK
Kasubbag ADUM Berkas Usulan
9 Kasubbag ADUM membuat usulan
pemberhentian sementara dari jabatan
fungsional dosen setelah 6 bulan
Pemberhentian
Jafung
Kasubbag ADUM Berkas Usulan
pemberhentian
sementara Jafung
10 Kasubbag ADUM membuat naskah kerja
sama dengan Institusi penyelenggara
Tubel/Ibel untuk penilaian kinerja
peserta Tubel/Ibel
MoU
Kasubbag ADUM Naskah MoU
11 Kasubbag ADUM melakukan monitoring
kemajuan belajar peserta Tubel dan/atau
Ibel
Monev
Kasubbag ADUM Laporan Monev
8 Selesai Kasubbag ADUM
Selesai
CHECKLIST PERSYARATAN TUBEL/IBEL
N A M A : ……………………………..
TEMPAT/TGL.LAHIR : ……………………………..
NIP : …………………………….
INSTANSI/SATKER : ...................... …………….
No Berkas Persyaratan Keterangan*
1 Surat persetujuan atasan langsung Ada Tidak
2 Salinan/foto copy SK CPNS Ada Tidak
3 Salinan/Foto copy SK PNS Ada Tidak
4 Salinan/Foto copy SK pangkat terakhir Ada Tidak
5 Foto copy Ijazah terakhir Ada Tidak
6 Foto copy DP 3 dua rahun terakhir Ada Tidak
7 Surat keterangan akreditasi sekolah yang dituju Ada Tidak
8 Hasil pengumuman kelulusan Ada Tidak
*coret yang tidak perlu
……………………………………..
Ketua urusan kepegawaian
_________________________
NIP.
CHECKLIST PERSYARATAN TUBEL/IBEL
N A M A : ……………………………..
TEMPAT/TGL.LAHIR : ……………………………..
NIP : …………………………….
INSTANSI/SATKER : ...................... …………….
No Berkas Persyaratan Keterangan*
1 Surat persetujuan atasan langsung Ada Tidak
2 Salinan/foto copy SK CPNS Ada Tidak
3 Salinan/Foto copy SK PNS Ada Tidak
4 Salinan/Foto copy SK pangkat terakhir Ada Tidak
5 Foto copy Ijazah terakhir Ada Tidak
6 Foto copy DP 3 dua rahun terakhir Ada Tidak
7 Surat keterangan akreditasi sekolah yang dituju Ada Tidak
8 Hasil pengumuman kelulusan Ada Tidak
*coret yang tidak perlu
……………………………………..
Ketua urusan kepegawaian
_________________________
NIP.

More Related Content

What's hot

Sk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpSk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkp
istirizky1
 
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptxStandar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
NaniMulyani17
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Atal Tamara Setiawan
 
360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx
360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx
360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx
citramedika3
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
indahwaodeindawd
 
Manajemen strategis rumah sakit
Manajemen strategis rumah sakitManajemen strategis rumah sakit
Manajemen strategis rumah sakit
Ahmad Kurnia
 
Harga pokok standar
Harga pokok standarHarga pokok standar
Harga pokok standar
Epry Shine
 
Cara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptx
Cara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptxCara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptx
Cara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptx
hipgabisulteng
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
Ayi Suwandi
 

What's hot (20)

Audit manajemen ppt
Audit manajemen pptAudit manajemen ppt
Audit manajemen ppt
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
Sk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpSk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkp
 
Dokumentasi keperawan
Dokumentasi keperawanDokumentasi keperawan
Dokumentasi keperawan
 
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptxStandar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 
Bab. 12 Pengambilan Keputusan Taktis
Bab. 12 Pengambilan Keputusan TaktisBab. 12 Pengambilan Keputusan Taktis
Bab. 12 Pengambilan Keputusan Taktis
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx
360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx
360552721-Laporan-Bulanan-Ppi-September-2017-Copy.docx
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
 
Delegasi wewenang
Delegasi wewenangDelegasi wewenang
Delegasi wewenang
 
Manajemen strategis rumah sakit
Manajemen strategis rumah sakitManajemen strategis rumah sakit
Manajemen strategis rumah sakit
 
Harga pokok standar
Harga pokok standarHarga pokok standar
Harga pokok standar
 
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
 
Cara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptx
Cara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptxCara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptx
Cara Penyusunan Daftar Rincian Kewenangan Klinis Perawat PKM.pptx
 
Sistem biaya taksiran
Sistem biaya taksiranSistem biaya taksiran
Sistem biaya taksiran
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Program keselamatan pasien
Program keselamatan pasienProgram keselamatan pasien
Program keselamatan pasien
 

Similar to Sop tubel dan ibel

2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx
2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx
2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx
ratmini1
 
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
Nikmon Amal
 
Proposal iht SMAN 10 SMG juli 2013
Proposal iht   SMAN 10 SMG  juli 2013Proposal iht   SMAN 10 SMG  juli 2013
Proposal iht SMAN 10 SMG juli 2013
sma 10 semarang
 
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
RizkyAulia61
 
Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...
Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...
Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...
Hisbulloh Huda
 
Dokumen manual
Dokumen manualDokumen manual
Dokumen manual
La Tahang
 
Dokumen manual
Dokumen manualDokumen manual
Dokumen manual
La Tahang
 

Similar to Sop tubel dan ibel (20)

114342500 pengadministrasi-kepegawaian
114342500 pengadministrasi-kepegawaian114342500 pengadministrasi-kepegawaian
114342500 pengadministrasi-kepegawaian
 
Paparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupakPaparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupak
 
2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx
2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx
2.3.5.3 Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan.docx
 
Lki jafung kepegawaian
Lki jafung kepegawaianLki jafung kepegawaian
Lki jafung kepegawaian
 
Petunjuk usulan pak guru - 2014
Petunjuk  usulan  pak guru - 2014Petunjuk  usulan  pak guru - 2014
Petunjuk usulan pak guru - 2014
 
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
 
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
 
Proposal iht SMAN 10 SMG juli 2013
Proposal iht   SMAN 10 SMG  juli 2013Proposal iht   SMAN 10 SMG  juli 2013
Proposal iht SMAN 10 SMG juli 2013
 
ORIENTASI PEGAWAI P3K RSAM JUNI2023.pptx
ORIENTASI PEGAWAI P3K RSAM  JUNI2023.pptxORIENTASI PEGAWAI P3K RSAM  JUNI2023.pptx
ORIENTASI PEGAWAI P3K RSAM JUNI2023.pptx
 
Kertas kerja 2
Kertas kerja 2Kertas kerja 2
Kertas kerja 2
 
Administrasi Sekolah
Administrasi SekolahAdministrasi Sekolah
Administrasi Sekolah
 
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan TinggiPendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
Pendoman pendoman Pengurusan Ijin Perguruan Tinggi
 
Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...
Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...
Program pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah secara opt...
 
Laporan Rektor UNARS 2009
Laporan Rektor UNARS 2009Laporan Rektor UNARS 2009
Laporan Rektor UNARS 2009
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Sumber manusia
Sumber manusiaSumber manusia
Sumber manusia
 
Dokumen manual
Dokumen manualDokumen manual
Dokumen manual
 
Dokumen manual
Dokumen manualDokumen manual
Dokumen manual
 

More from Wahyu Hari T

Sertifikat ethical aproval
Sertifikat ethical aprovalSertifikat ethical aproval
Sertifikat ethical aproval
Wahyu Hari T
 
Permohonan pindah tjipto rini
Permohonan pindah tjipto riniPermohonan pindah tjipto rini
Permohonan pindah tjipto rini
Wahyu Hari T
 
Jenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipil
Jenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipilJenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipil
Jenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipil
Wahyu Hari T
 
Format sptjm tukin
Format sptjm tukin Format sptjm tukin
Format sptjm tukin
Wahyu Hari T
 
Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01
Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01
Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01
Wahyu Hari T
 
Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01
Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01
Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01
Wahyu Hari T
 
Susunan panitia penghapusan gedung
Susunan panitia penghapusan gedungSusunan panitia penghapusan gedung
Susunan panitia penghapusan gedung
Wahyu Hari T
 
Pmk 64 2008 - sbu 2009
Pmk 64   2008 - sbu 2009Pmk 64   2008 - sbu 2009
Pmk 64 2008 - sbu 2009
Wahyu Hari T
 
Surat izin belajar
Surat izin belajarSurat izin belajar
Surat izin belajar
Wahyu Hari T
 

More from Wahyu Hari T (20)

Sk tubel 2014
Sk tubel 2014Sk tubel 2014
Sk tubel 2014
 
Sertifikat ethical aproval
Sertifikat ethical aprovalSertifikat ethical aproval
Sertifikat ethical aproval
 
Permohonan pindah tjipto rini
Permohonan pindah tjipto riniPermohonan pindah tjipto rini
Permohonan pindah tjipto rini
 
Kwitansi
KwitansiKwitansi
Kwitansi
 
Jenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipil
Jenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipilJenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipil
Jenjang pangkat dan golongan pegawai negeri sipil
 
Format sptjm tukin
Format sptjm tukin Format sptjm tukin
Format sptjm tukin
 
Label undangan
Label undanganLabel undangan
Label undangan
 
Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01
Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01
Sejarahdanpengertianmikroprosesor 130204203513-phpapp01
 
Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01
Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01
Sejarahmicroprocessor 111030001056-phpapp01
 
Susunan panitia
Susunan panitiaSusunan panitia
Susunan panitia
 
Surat
SuratSurat
Surat
 
Berita acara
Berita acaraBerita acara
Berita acara
 
Susunan panitia penghapusan gedung
Susunan panitia penghapusan gedungSusunan panitia penghapusan gedung
Susunan panitia penghapusan gedung
 
S 4130 pb_2009
S 4130 pb_2009S 4130 pb_2009
S 4130 pb_2009
 
Pmk 64 2008 - sbu 2009
Pmk 64   2008 - sbu 2009Pmk 64   2008 - sbu 2009
Pmk 64 2008 - sbu 2009
 
Brosur 11
Brosur 11Brosur 11
Brosur 11
 
19(2)
19(2)19(2)
19(2)
 
19
1919
19
 
Nominee
NomineeNominee
Nominee
 
Surat izin belajar
Surat izin belajarSurat izin belajar
Surat izin belajar
 

Sop tubel dan ibel

  • 1. MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN/ATAU IJIN BELAJAR POLTEKKES KEMENKES SURABAYA Jl. Pucangjajar Tengah No.56 Surabaya
  • 2. 2014 POLTEKKES KEMENKES SURABAYA Kode : Tanggal : 01 Juni 2014 PROSEDUR SPMI Revisi Halaman : 1/ 5 halaman STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN IJIN BELAJAR DAN/ATAU TUGAS BELAJAR POLTEKKES KEMENKES SURABAYA Digunakan untuk melengkapi : Standar Pengelolaan Proses Penanggungjawab Tanggal Nama Jabatan Tandatangan Perumusan Kasubbag ADUM Pemeriksaan Sunarto, S.Kep.,Ners.,M.MKes Pudir II Persetujuan Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes Direktur Drg.Bambang Hadi Sugito,
  • 3. Penetapan M.Kes Direktur Pengendalian Drg. Jahja.,M.Kes Ka Unit Penjaminan Mutu MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN/ATAU IJIN BELAJAR POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 1. Tujuan Agar pelaksanaan pengembangan SDM di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel. Pengembangan SDM merupakan salah satu reward atau kesejahteraan pegawai dalam hal peningkatan kemampuan professional dan kemampuan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya 2. Ruang Lingkup
  • 4. 2.1. Prosedur ini berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya. 2.2. Pengembangan SDM berlaku bagi seluruh pegawai baik PNS dengan kualifikasi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan 3. Definisi Pengembangan SDM adalah kegiatan merencanakan dan mengusulkan pengembangan SDM untuk memenuhi standar pendidikan dan kependidikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya 4. Ketentuan Umum 1. Pengembangan SDM dilakukan secara terus menerus 2. Perencanaan pengembangan SDM merupakan kebijakan Direktur 3. Penentuan pengembangan SDM disahkan melalui surat keputusan Direktur 4. Pengembangan SDM berupa tugas belajar dan ijin belajar yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan 5. Pengembangan SDM juga berupa pelatihan yang diatur berdasarkan mapping diklat SDM Poltekkes Kemenkes Surabaya 5. Dokumen Terkait 5.1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.2. Pedoman Ortala Poltekkes 5.3. Standar Kompetensi Dosen dan standar kualifikasi tenaga kependidikan 5.4. Mapping kebutuhan tenaga 6. Formulir yang digunakan 6.1. Formulir usulan kebutuhan pengembangan karyawan 6.2. Formulir kelengkapan berkas usulan 7. Garis Besar Prosedur 1. Mulai 2. Ketua Jurusan megusulkan kebutuhan pengembangan SDM berdasarkan Mapping Dikjut pegawai untuk tubel maupun ibel 3. Kasubbag ADUM menerima berkas usulan dan membuat telaah atas usulan kebutuhan tubel dan ibel dari Ketua Jurusan 4. Telaah pengembangan SDM berupa pendidikan lanjut Tubel maupun Ibel diserahkan ke Pudir II untuk diperiksa
  • 5. 5. Pudir II melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas draf usulan Tubel dan Ibel didasarkan pada hasil penilaian administratif 6. Pudir I memberikan pertimbangan telaah berdasarkan hasil penilaian integritas dan prioritas pengembangan SDM 7. Draf usulan yang telah diverifikasi Pudir II di serahkan ke Direktur 8. Direktur memeriksa dan menandatangani surat usulan Tubel dan Ibel SDM 9. Kasubbag ADUM membuat usulan Tubel dan Ibel ke Kepala Badan PPSDMK 10. Kasubbag ADUM membuat usulan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional untuk Tubel setelah 6 bulan 11. Kasubbag ADUM membuat naskah kerja sama dengan institusi penyelenggara Tubel/Ibel 12. Kasubbag ADUM melakukan monitoring kemajuan peserta Tubel dan/Atau Ibel 13. Selesai
  • 6. 8. DIAGRAM ALIR No Kegiatan Jurusan Direktorat Penanggung Jawab Dokumen 1 Mulai Mulai 2 Ketua Jurusan megusulkan pengembangan SDM berupa Tubel dan Ibel ke Direktur berdasarkan telaah Usulan Kajur Surat usulan 3 Kasubbag ADUM menerima berkas usulan dan membuat telaah atas usulan Tubel dan Ibel dari Ketua Jurusan sesuai mapping pengembangan pegawai Terima dan Telaah Usulan Kasubbag ADUM Telaah staf 4 Telaah kebutuhan SDM diserahkan ke Pudir II untuk diperiksa secara administratif dan Pudir I untuk mendapatkan pertimbangan penilaian integritas dan prioritas untuk dikjut dosen T Setuju Y Kasubbag ADUM Telaah staf 5 Pudir II melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas draf usulan Tubel dan Ibel berdasarkan pertimbangan penilaian Pudir I Verifikasi Usulan Peng.SDM Pudir II Draf diverifikasi 6 Draf usulan yang telah diverifikasi Pudir Pudir II Usulan yang telah
  • 7. II di serahkan ke Direktur diverifikasi 7 Direktur memeriksa dan menyetujui telaah dari Kasubbag ADUM dan Pudir II kemudian menandatangani surat usulan pengembangan SDM untuk Dikjut baik Tubel maupun Ibel T Setuju Y Tubel/Ibel/Lat Direktur Usulan ditanda tangani 8 Kasubbag ADUM membuat usulan Tubel dan Ibel ke Kepala Badan PPSDMK Usulan Ke PPSDMK Kasubbag ADUM Berkas Usulan 9 Kasubbag ADUM membuat usulan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional dosen setelah 6 bulan Pemberhentian Jafung Kasubbag ADUM Berkas Usulan pemberhentian sementara Jafung 10 Kasubbag ADUM membuat naskah kerja sama dengan Institusi penyelenggara Tubel/Ibel untuk penilaian kinerja peserta Tubel/Ibel MoU Kasubbag ADUM Naskah MoU 11 Kasubbag ADUM melakukan monitoring kemajuan belajar peserta Tubel dan/atau Ibel Monev Kasubbag ADUM Laporan Monev 8 Selesai Kasubbag ADUM
  • 9. CHECKLIST PERSYARATAN TUBEL/IBEL N A M A : …………………………….. TEMPAT/TGL.LAHIR : …………………………….. NIP : ……………………………. INSTANSI/SATKER : ...................... ……………. No Berkas Persyaratan Keterangan* 1 Surat persetujuan atasan langsung Ada Tidak 2 Salinan/foto copy SK CPNS Ada Tidak 3 Salinan/Foto copy SK PNS Ada Tidak 4 Salinan/Foto copy SK pangkat terakhir Ada Tidak 5 Foto copy Ijazah terakhir Ada Tidak 6 Foto copy DP 3 dua rahun terakhir Ada Tidak 7 Surat keterangan akreditasi sekolah yang dituju Ada Tidak 8 Hasil pengumuman kelulusan Ada Tidak *coret yang tidak perlu …………………………………….. Ketua urusan kepegawaian _________________________ NIP.
  • 10. CHECKLIST PERSYARATAN TUBEL/IBEL N A M A : …………………………….. TEMPAT/TGL.LAHIR : …………………………….. NIP : ……………………………. INSTANSI/SATKER : ...................... ……………. No Berkas Persyaratan Keterangan* 1 Surat persetujuan atasan langsung Ada Tidak 2 Salinan/foto copy SK CPNS Ada Tidak 3 Salinan/Foto copy SK PNS Ada Tidak 4 Salinan/Foto copy SK pangkat terakhir Ada Tidak 5 Foto copy Ijazah terakhir Ada Tidak 6 Foto copy DP 3 dua rahun terakhir Ada Tidak 7 Surat keterangan akreditasi sekolah yang dituju Ada Tidak 8 Hasil pengumuman kelulusan Ada Tidak *coret yang tidak perlu …………………………………….. Ketua urusan kepegawaian _________________________ NIP.