Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
Similar to HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
- 2. HAK MILIK 2 PRESENTATION TITLE Pasal 20 UUPA Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 570 KUHPerdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.
- 3. Sejarah UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3 Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No. 55) termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; Domienverklaring Staatsblad 1870 No.118 Staatsblad 1875 No. 119A Staatsblad 1877 No. 55; Staatsblad 1888 No.58 Koninklijk Besluit 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) KUH Perdata Buku ke-II sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini
- 4. DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK 4 PRESENTATION TITLE (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.
- 5. Macam- Macam Hak Milik atas Tanah Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 HAK MILIK 5 1. Hak Milik 2. Hak Guna Usaha 3. Hak Guna Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Sewa 6. Hak Membuka Tanah 7. Hak Memungut Hasil Hutan 8. Hak-hak Sementara 9. Hak-hak Lain
- 6. Ciri-Ciri Hak Milik Pasal 20 HAK MILIK • Turun-Temurun • Terkuat dan terpenuh • Dapat beralih dan dialihkan 6
- 7. SUBJEK HAK MILIK HAK MILIK PERSEORANGAN WNI PASAL 21 (1) BADAN – BADAN HUKUM PASAL 21 (2) WARGA ASING PASAL 21 (3) WNI YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN ASING PASAL 21 (4) 7
- 8. TERJADINYA HAK MILIK PASAL 22 8 Hukum Adat Ketentuan UU Pasal 1,2,3,7 (1) Penetapan Pemerintah HAK MILIK
- 9. PASAL 25 Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. HAK MILIK 9
- 10. Hilangnya Hak Milik Pasal 27 HAK MILIK 10 Tanahnya Jatuh ke Negara Pencabutan Hak (Pasal 18) Penyerahan Secara Sukarela Ditelantarkan Subjek Tidak Memenuhi Syarat Peralihan Hak Tanahnya Musnah
- 11. Perbedaan 1 11 Jenis Hak Pasal Deskripsi Dapat Digunakan untuk Hak Milik pasal 20 Hak untuk memegang, menggunakan, memanfaatkan, dan memusakakan benda-benda sepenuhnya menjadi milik seseorang. Segala kepentingan Hak Guna Usaha pasal 25 Hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah hak milik dengan cara menanam dan memanen hasil hutan yang tumbuh di atasnya. Kegiatan pertanian Hak Guna Bangunan pasal 28 Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan hak milik. Membangun bangunan Hak Pakai pasal 31 Hak untuk memakai dan atau memperoleh hasil dari tanah negara atau tanah hak milik orang lain untuk kepentingan sendiri atau keluarga. Kegiatan sehari-hari Hak Sewa pasal 33 Hak untuk menggunakan tanah atau bangunan milik orang lain dengan membayar sejumlah uang atau nilai tertentu. Penyewaan Hak Membuka Tanah pasal 35 Hak untuk membuka tanah untuk diolah atau untuk kepentingan pertanian. Pertanian Hak Memungut Hasil Hutan pasal 37 Hak untuk mengambil hasil hutan yang tumbuh di atas tanah negara atau tanah hak milik. Kegiatan hutan Hak-hak Lain pasal 40 - - Hak-hak Sementara pasal 53 - -
- 12. Perbedaan 2 12 Jenis Hak Jangka Waktu Persyaratan Dihapus Karena Hak Milik Tanpa batasan waktu - - Hak Guna Usaha Maksimal 35 tahun (dapat diperpanjang maks 25 tahun) 1. Permohonan resmi kepada instansi terkait. 2. Penunjukan bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 3. Persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika tidak memenuhi syarat atau dihapus oleh pemerintah. Hak Guna Bangunan Maksimal 30 tahun (dapat diperpanjang maks 20 tahun) 1. Surat permohonan dan persetujuan dari pemilik tanah. 2. Rencana tata ruang dan perizinan dari pemerintah setempat. Jika bangunan dihancurkan atau tidak memenuhi syarat. Hak Pakai Tanpa batasan waktu 1. Permohonan resmi kepada pemilik tanah atau instansi terkait. 2. Persetujuan dari pemilik tanah atau instansi terkait. 3. Maksimal 25 tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Jika pemegang hak tidak memenuhi persyaratan atau tidak digunakan untuk kepentingan yang diizinkan. Hak Sewa Sesuai dengan kesepakatan 1. Pembuatan kontrak sewa. 2. Pembayaran sewa sesuai perjanjian. Jika penyewa tidak membayar atau melanggar persyaratan kontrak. Hak Membuka Tanah Maksimal 25 tahun (dapat diperpanjang) 1. Permohonan resmi kepada pemilik tanah atau instansi terkait. 2. Persetujuan dari pemilik tanah atau instansi terkait. 3. Membuat rencana pengelolaan tanah yang memadai. Jika tidak digunakan untuk kepentingan pertanian. Hak Memungut Hasil Hutan Maksimal 35 tahun (dapat diperpanjang) 1. Permohonan resmi kepada pemilik tanah atau instansi terkait. 2. Persetujuan dari pemilik tanah atau instansi terkait. 3. Membuat rencana pengelolaan hasil hutan. Jika tidak digunakan atau tidak mematuhi ketentuan hukum. Hak-hak Lain Bergantung pada Undang-undang Bergantung pada Undang-undang Bergantung pada Undang-undang Hak-hak Sementara Bergantung pada ketentuan Pasal 53 Bergantung pada ketentuan Pasal 53 Bergantung pada ketentuan Pasal 53
- 13. PERATURAN YANG PERLU DIPERHATIKAN BADAN HUKUM 13 HAK MILIK 1. UU NO 22 TAHUN 1999 tentang PemDa 2. UU NO 25 TAHUN 2007 tentang PMA 3. UU NO 1 TAHUN 1967 tentang PMA 4. UU NO 5 TAHUN 1974 tentang PMDN 5. UU NO 5 TAHUN 1973 tentang PMDN 6. UU NO 6 TAHUN 1972 tentang PMA
- 14. Pertimbangan Pemberian Hak Tanah kepada Badan Hukum Aspek Ekonomis Aspek Yuridis Aspek Sosial Politik Aspek Psikologis
- 15. Ketentuan Pidana Pasal 52 (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-. (3) (3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. HAK MILIK 15
- 16. Title 2 column Subtitle • Add text, images, art, and videos. • Add transitions, animations, and motion. • Save to OneDrive to get to your presentations from your computer, tablet, or phone. Subtitle • Open the Design Ideas pane for instant slide makeovers. • When we have design ideas, we’ll show them to you right there.
- 17. Summary With PowerPoint, you can create presentations and share your work with others, wherever they are. Type the text you want here to get started. You can also add images, art, and videos on this template. Save to OneDrive and access your presentations from your computer, tablet, or phone. PRESENTATION TITLE 17
- 18. THANK YOU 18 PRESENTATION TITLE Presenter name Email address Website
Editor's Notes
- Turun Temurun dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat dan Terpenuh diantara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki orang, hak Milik adalah yang terkuat dan terpenuh. Dapat beralih dan dialihkan Berpindahnya hak milik harus didaftarkan untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat
- Hukum adat hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (hutan). Artinya dilakukan bersama2 dengan Masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem penggarapan Penetapan pemerintah hal ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik aas tanah (yang semula dari tanah negara) oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh BPN setelah terpenuhi BPN menerbitkan SKPH. Ketentuan UU hal ini didasarkan karena konversi(perubahan ) menurut UUPA. Sejak berlakunya UUPA, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA
- Pasal 27. Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada negara, 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah. Pasal 18. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.