pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
HUKUM PERS
1. 7/6/2013
1
HUKUM
PERSAINGAN USAHA
PARAMITA PRANANINGTYAS
2013/MT/HPU 1
PERSAINGAN USAHA
• Mengapa bersaing ?
Penjual bertambah
banyak
Konsumen terbatas
Motivasi keuntungan
Memperluas jaringan
Penguasaan tehnologi
Prestise perusahaan
• Instrumen persaingan
– Harga
– Efisiensi produksi
– Keunggulan produk
– Keanekaragaman produk
– Luas jaringan
– Pelayanan
– Pariwara
– Tehnologi
2013/MT/HPU 2
2. 7/6/2013
2
PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
• Memiliki ciri-ciri :
1. Jumlah produsen & konsumen banyak
2. Pembeli & penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar
1. Jika penjual menaikkan harga, akan kehilangan pelanggan,
demikian sebaliknya
2. Jika menurunkan harga akan merugi
3. Pembeli terlalu kecil untuk mempengaruhi harga
3. Tidak ada hambatan untuk keluar/masuk pasar (hambatan
legal & hambatan tehnologi)
4. Produk homogen
5. Tidak ada produk substitusi / pengganti
6. Informasi sempurna
• Pasar sempurna jarang terjadi di dunia nyata, lebih banyak
merupakan tolak ukur teoritis
2013/MT/HPU 3
PASAR TERDISTORSI
• Terjadi praktek monopoli, dimana tidak terjadi
persaingan
• Terjadi apabila :
– Pelaku usaha memiliki pengaruh untuk
menentukan harga
– Pelaku usaha tidak merasa perlu menyesuaikan
diri terhadap pesaing
– Adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain
memasuki suatu pasar
2013/MT/HPU 4
3. 7/6/2013
3
HUKUM PERSAINGAN
• Aturan yang mengatur agar terjadi persaingan
yang sehat antar pelaku usaha & menghindari
terjadinya praktek monopoli
• Tujuan :
– Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup
– Agar persaingan yang dilakukan antar pelaku
usaha dilakukan secara sehat
– Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku
usaha
2013/MT/HPU 5
AKIBAT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
1. Merugikan konsumen :
• Harga jual lebih tinggi
• Jumlah yang dijual lebih sedikit
2. Inefisiensi
• Tidak menggunakan kapasitas produksi secara penuh
• Sumber daya tidak digunakan secara ekonomis
3. Godaan untuk mempertahankan kekuatan
monopoli dengan cara :
• Kolusi
• Boikot
• Mengancam pesaing / konsumen
2013/MT/HPU 6
4. 7/6/2013
4
PENENTUAN LARANGAN
• PER SE ILLEGAL
– Penentuan berdsrkn pembuktian sederhana
– Pilihan ini dilakukan karena untuk meneliti semua faktor
dalam penentuan setiap kasus adalah sangat mahal dan
melelahkan
– Lebih banyak dipakai dalam kasus-kasus penetapan harga
(price fixing)
• RULE OF REASON
– Penentuan berdsrkn pembuktian yang rumit dilakukan krn
pembuktian tjdnya praktek monopoli / persaingan tdk
sehat harus memperhatikan semua faktor
2013/MT/HPU 7
BENTUK LARANGAN
DLM HUKUM PERSAINGAN
• Larangan terhadap pasar / market structure restraint
(dlm jumlah % tertentu)
– Penentuan pasar bersangkutan (relevant market) dimana
praktek monopoli / persaingan tdk sehat dilakukan
– Ditentukan berdasarkn produk & atau letak geografis
– Sebelum kasus diperiksa harus ditentukan lebih dulu pasar
bersangkutan
• Larangan terhadap perilaku (restrictive business
practices / behavior practices)
• Yang diterapkan dalam hukum persaingan Indonesia
ad/ kedua larangan dengan penekanan larangan
terhadap perilaku
2013/MT/HPU 8
5. 7/6/2013
5
DEFINISI “PRAKTEK MONOPOLI”
• Pemusatan kekuatan ekonomi
• Oleh 1/ lebih pelaku usaha,
• Yg mengakibatkan dikuasainya produksi &
atau pemasaran atas suatu barang & atau jasa
• Sehingga menimbulkan persaingan usaha yg
tidak sehat & dapat merugikan kepentingan
umum
2013/MT/HPU 9
DEFINISI “PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT”
• Persaingan antar pelaku usaha
• Dalam menjalankn produksi / pemasaran
barang / jasa
• Yang dilakukan dg cara :
– Tidak jujur atau
– Melawan hukum atau
– Menghambat persaingan usaha
2013/MT/HPU 10
6. 7/6/2013
6
SUBSTANSI LARANGAN
UU NO 5 THN 1999
• PERJANJIAN YANG DILARANG
• KEGIATAN YANG DILARANG
• LARANGAN BERKAITAN DENGAN POSISI
DOMINAN
2013/MT/HPU 11
PERJANJIAN YANG DILARANG
• OLIGOPOLI (psl 4)
• PENETAPAN HARGA (psl 5 - 8)
• PEMBAGIAN WILAYAH (psl 9)
• PEMBOIKOTAN (psl 10)
• KARTEL (psl 11)
• TRUST (psl 12)
• OLIGOPSONI (psl 13)
• INTEGRASI VERTIKAL (psl 14)
• PERJANJIAN TERTUTUP (psl 15)
• PERJANJIAN DG PIHAK LUAR NEGERI (psl 16)
2013/MT/HPU 12
8. 7/6/2013
8
Tujuan Perjanjian
• Yang positif (+)
1. Meningkatkan efesiensi
2. Mengurangi resiko
3. Menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas
produk
4. Meningkatkan metode distribusi
5. Memperbaiki saluran informasi
• Yang negatif (-)
1. Menghilangkan persaingan
2. Membatasi produksi
3. Meningkatkan harga
2013/MT/HPU 15
PERJANJIAN OLIGOPOLI
• Dua atau lebih pelaku usaha
• Membuat perjanjian
• Untuk secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi & atau pemasaran
barang & atau jasa
• Yg mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat
(Rule of Reason)
2013/MT/HPU 16
9. 7/6/2013
9
OLIGOPOLI
• Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) diartikan bahwa
oligopoli itu sendiri merupakan suatu keadaan
dimana pelaku usaha (2 atau 3 pelaku usaha
atau kelompok pelaku usaha) secara bersama-
sama melakukan penguasaan produksi dan atau
pemasaran barang dan jasa lebih dari 75%
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu.
• Kemudian yang dilarang oleh UU Persaingan
Usaha adalah adanya perjanjian (kolusi) diantara
mereka untuk melakukan penguasaan produksi
dan atau pemasaran barang dan jasa.
2013/MT/HPU 17
ALASAN OLIGOPOLI
Salah satu bentuk struktur pasar dimana hanya
terdapat sedikit pelaku usaha (baik produsen ataupun
konsumen) yang menawarkan produk yang
seragam/identik kepada pelaku usaha lain.
Diantara pelaku usaha memiliki keterkaitan satu sama
lain (Cournot {output} and Bertrand {harga} model)
Berusaha untuk saling berkerjasama untuk
mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara
mengurangi produksi dan mengenakan harga di atas
marginal cost.
2013/MT/HPU 18
10. 7/6/2013
10
FAKTOR PENYEBAB OLIGOPOLI
1.Efisiensi skala besar:
– Investasi awal sangat besar
– Biaya produksi murah bila skala produksi sangat
besar
2.Kompleksitas manajemen:
– Industri padat modal dan ilmu pengetahuan
– Sumber daya manusia kualitas tinggi
– Multi disiplin
– Persaingan non harga
– Inteljen bisnis
2013/MT/HPU 19
DAMPAK OLIGOPOLI
Kekuatan:
• Mampu mengakumulasi laba super normal
• Produksi paling prima & dinamis
• Pionir riset dan pengembangan teknologi
• Pionir pengembangan SDM
Keterbatasan:
• Berpotensi membentuk kekuatan monopoli
• Kapasitas tak terpakai
• Kesejahteraan yang hilang
2013/MT/HPU 20
11. 7/6/2013
11
PERJANJIAN PENETAPAN HARGA
• Perjanjian antara pelaku & pesaing
• Untuk menetapkan harga yg harus dibayar pelanggan
/ konsumen
• Pada pasar relevan yg sama (Per se Illegal)
• Bentuk penetapan harga :
– Pembeli A membayar harga berbeda dg pembeli B untuk
barang/ jasa yg sama
– Menetapkan harga dibawah / diatas harga pasar yg dpt
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
– Melarang penerima barang memasok dg harga dibawah yg
diperjanjikan, mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat
2013/MT/HPU 21
PENETAPAN HARGA
JENIS-JENIS :
1. Price Fixing (Pasal 5 UU No.5/1999);
2. Diskriminasi harga / price discrimination (Pasal 6 UU
No.5/1999);
3. Predatory Pricing (Pasal 7 UU No.5/1999);
4. Resale Price Maintenance (Pasal 8 UUNo.5/1999)
Pertanyaan penting :
• Price fixing :
1. Apakah tujuan dari pelaku usaha melakukan
price fixing?
2. Mengapa price fixing perlu diatur secara per se?
2013/MT/HPU 22
12. 7/6/2013
12
Diskriminasi Harga / Price Discrimination
• Tujuan utamanya mendapatkan keuntungan yang lebih
tinggi
• Keuntungan yang lebih tinggi tersebut diperoleh dengan
cara merebut surplus konsumen
• Surplus konsumen adalah selisih harga tertinggi yang
bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-
benar dibayar oleh konsumen
• Didasari adanya kenyataan bahwa konsumen
sebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, maka
perusahaan akan berusaha merebut surplus konsumen
tersebut dengan cara melakukan diskriminasi harga
• Syarat utama penerapan diskriminasi harga:
1. Memiliki market power
2. Tidak ada resale/arbitrage
2013/MT/HPU 23
Penetapan Harga/Predatory Pricing
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga
dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7 UU
No.5/1999).
• Definisi: Pelaku usaha yang menjual dengan harga lebih
rendah untuk mendepak pesaingnya keluar dari
industri dan mendorong pelaku usaha baru untuk tidak
masuk ke industri, kemudian dalam jangka panjang ia
akan meningkatkan labanya.
• Tujuan: mengurangi persaingan dengan
membangkrutkan pesaing dan menciptakan
penghalang masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha
potensial yang ingin masuk ke industri
2013/MT/HPU 24
13. 7/6/2013
13
Resale Price Maintenance
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain yang memuat
persyaratan bahwa penerima barang dan/atau
jasa tidak akan menjual atau memasok
kembali barang dan/atau jasa yang
diterimanya, dengan harga yang lebih rendah
daripada harga yang telah diperjanjikan
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8 UU
No.5/1999)
2013/MT/HPU 25
Resale Price Maintenance
Tujuan utamanya untuk menghidari terjadinya
persaingan ditingkat pengecer kurangnya
persaingan di tingkat eceran dapat melindungi
laba supranormal untuk pengecer
RPM juga dapat membatasi pelanggan terhadap
pilihan rangkaian kualitas harga yang
diinginkan, termasuk pilihan untuk membali
produk pada tingkat harga yang lebih rendah
melalui jasa atau iklan sebelumnya.
2013/MT/HPU 26
14. 7/6/2013
14
Pembagian Wilayah
• Dengan hilangnya persaingan mengakibatkan
pelaku usaha dapat mengenakan harga yang
lebih tinggi sehingga mereka dapat menikmati
laba yang lebih besar
• Akhirnya masing-masing pelaku usaha dapat
menentukan sendiri jumlah produk, kualitas dan
harga yang harus dibayar oleh konsumen
• Pelaku usaha tidak berupaya lagi melakukan
efisiensi, dan tidak mengupayakan peningkatkan
kualitas produk dan pelayanan yang baik bagi
konsumen
• Pembagian wilayah ini telah mengakibatkan
hilangnya pilihan bagi konsumen dan juga harus
membayar dengan harga yang lebih tinggi
2013/MT/HPU 27
PEMBAGIAN WILAYAH
Pembagian wilayah ini membuat pelaku usaha
yang terlibat di dalam praktek ini akan
mengalami kesulitan dalam mengembangkan
aktifitas usahanya, tetapi hal ini dikompensasi
dengan cara melakukan eksploitasi secara
besar-besaran terhadap konsumen
Namun pembagian wilayah tidak dapat berjalan
secara efektif bila konsumen mempunyai
kemampuan yang cukup untuk berpindah dari
pasar yang satu ke pasar yang lain untuk
membeli kebutuhannya
282013/MT/HPU
15. 7/6/2013
15
PEMBOIKOTAN
• Perjanjian antara pelaku usaha ----- pelaku usaha
saingan
• Yg dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk
melakukan usaha yg sama baik untuk pasar dalam /
LN
• Menolak menjual barang / jasa dari pelaku usaha lain
sehingga :
– Merugikan atau dapat diduga merugikan
– Membatasi pelaku usaha lain dlm menjual / membeli
barang / jasa dari pasar bersangkutan (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 29
PEMBOIKOTAN
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi
pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama,
baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar
luar negeri (Pasal 10 ayat (1) UU No.5/1999)
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual
setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain
sehingga perbuatan tersebut:
a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku
usaha lain; atau
b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli
setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan
(Pasal 10 ayat (2) UU No.5/1999)
302013/MT/HPU
16. 7/6/2013
16
KARTEL
• Perjanjian antara pelaku usaha ----- pelaku
usaha saingan
• Dengan maksud mempengaruhi harga
• Dengan cara mengatur produksi / pemasaran
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli & / persaingan usaha tidak sehat
(Rule of Reason)
2013/MT/HPU 31
KARTEL
• Salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku
usaha yang berasumsi jika produksi mereka di dalam
pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap
produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat
kepada terkereknya harga ke tingkat yang lebih tinggi.
Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka
melimpah, sudah barang tentu akan berdampak
terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.
• Tujuannya untuk mengeruk keuntungan yang
sebesarbesarnya dengan mengurangi produk mereka
secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan di
dalam pasar mengalami kelangkaan, yang
mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya
yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha
tersebut di pasar.
322013/MT/HPU
17. 7/6/2013
17
TRUST
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk
gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan
hidup masing-masing perusahaan atau perseoran
anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi
dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 12 UU No.5/1999)
• Trust merupakan wadah antar perusahaan yang didisain
untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau
industri tertentu
• Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trust
dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan
pasokan, dengan melibatkan trustee sebagai koordinator
penentu harga.
332013/MT/HPU
TRUST
• Perjanjian antara pelaku usaha dg pelaku usaha
lainnya
• Untuk melakukan kerjasama dengan cara
– Membentuk gabungan perusahaan yg lebih besar
– Tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan-
perusahaan anggotanya
• Tujuan utama mengontrol produksi / pemasaran
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 34
18. 7/6/2013
18
PERJANJIAN OLIGOPSONI
• Perjanjian antara sesama pelaku usaha
• Untuk secara bersama-sama menguasai
pembelian / penerimaan pasokan
• Dg tujuan mengendalikan harga barang / jasa
dlm pasar bersangkutan
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli & / persaingan usaha tidak sehat
(Rule of Reason)
2013/MT/HPU 35
OLIGOPSONI
• Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh
sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas
pembelian
• Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur
pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di
pasar input
• Dengan adanya praktek oligopsoni produsen atau
penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual
produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang
telah melakukan perjanjian Oligopsoni
• Mengakibatkan produsen atau penjual hanya dapat
menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh
pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni.
362013/MT/HPU
19. 7/6/2013
19
INTEGRASI VERTIKAL
• Perjanjian antara para pelaku usaha
• Dg tujuan menguasai sejumlah produk yg termasuk
dalam rangkaian produksi barang/jasa tertentu
• Syarat : setiap rangkaian produksi merupakn hasil
pengolahan atau proses lanjutan baik dalam
rangkaian langsung / tidak langsung
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 37
AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL
1. Integrasi antar pelaku usaha juga dengan
sendirinya dapat juga dikaitkan dengan
pengurangan resiko dalam bisnis :
2. Mengakibatkan meningkatnya hambatan masuk
(entry barriers) bagi pelaku usaha lain yang ingin
masuk ke dalam pasar
3. Integrasi vertikal ke arah hulu (downstream
integration) dapat memfasilitasi diskriminasi
harga, dimana integrasi sampai di tingkat ritailer
4. Dapat memungkinkan perusahaan manufaktur
mempraktekan diskriminasi harga
382013/MT/HPU
20. 7/6/2013
20
Perjanjian Tertutup
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa
tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. (Pasal 15
ayat (1) UU No.5/1999)
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok. (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999)
• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan
harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan
bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku
usaha pemasok :
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku
usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
(Pasal 15 ayat (3) UU No.5/1999)
392013/MT/HPU
PERJANJIAN TERTUTUP (1)
• Perjanjian antara pelaku usaha pemasok dg pelaku usaha
penerima
• Yg memuat persyaratan :
– Pihak yg menerima barang/ jasa hanya dpt memasok /
tidak akan memasok kepada :
• Pihak tertentu
• Daerah tertentu
– Pihak yg menerima barang / jasa harus bersedia membeli
barang / jasa lain dari si pelaku usaha pemasok
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli & /
persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 40
21. 7/6/2013
21
PERJANJIAN TERTUTUP (2)
• Perjanjian antara pelaku usaha pemasok dg pelaku
usaha penerima
• Yg memuat kesepakatan tentang harga / potongan
harga dg syarat :
– Harus bersedia membeli barang/ jasa lain dari pelaku
usaha pemasok atau
– Tidak akan membeli barang /jasa yg sama / sejenis dari
pelaku usaha pemasok lain yg merupaka saingan dari
pelaku usaha pemasok
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 41
PERJANJIAN DG PIHAK LN
• Perjanjian antara pelaku usaha di DN dengan
pelaku usaha di LN
• Yg memuat ketentuan yg dapat
mengakibatkan :
– Terjadinya praktek monopoli
– Persaingan usaha tidak sehat
– Rule of Reason
2013/MT/HPU 42
22. 7/6/2013
22
KEGIATAN YANG DILARANG
• MONOPOLI (ps 17)
• MONOPSONI (psl 18)
• PENGUASAAN PASAR (psl 19, 20, 21)
• PERSEKONGKOLAN ( COLLUSIVE TENDERING)
(psl 22, 23, 24)
2013/MT/HPU 43
MONOPOLI
• Upaya monopoli terhadap barang yg belum ada substitusinya
• Yg mengakibatkan
– hambatan masuk pasar (barrier to entry)
– Penguasaan pasar > 50%
• Tindakan monopoli dapat dilakukan dg cara :
– Membatasi output
– Menaikkan harga
• Tindakan monopoli mengakibatkan social cost
• Pengukuran monopoli dg Lerner Index & HHI Index serta CR 4
• Dikenal pula monopoli alamiah yg didapat dg cara sah (innocent acquired)
co/ keahlian, paten dll.
• Atau dimiliki oleh negara dg alasan akan lebih efisien bila hanya ada 1
pelaku usaha (UUD)
2013/MT/HPU 44
23. 7/6/2013
23
SUMBER KEKUATAN MONOPOLI
1. Alamiah:
1) Special knowledge
2) Skala ekonomi
3) Kontrol terhadap sumber faktor produksi
2. Melalui peraturan pemerintah
1) HaKI
2) Hak usaha eksklusif
• Yang kemudian menciptakan Barrier to Entry
bagi pesaing / pelaku usaha lain
2013/MT/HPU 45
DAMPAK NEGATIF MONOPOLI
• Monopoly Power ditakuti karena:
1. Akibat yg ditimbulkan:
a.Pembatasan produksi
b.Meningkatkan harga
c. Transfer surplus konsumen ke produsen
2. Potensi utk disalahgunakan
a. Potensi utk memperoleh laba supernormal
b.Laba supernormal mendorong upaya memperoleh
monopoly power yg dapat menimbulkan pemborosan
c. Menggunakan “power” mencegah masuknya pesaing
2013/MT/HPU 46
24. 7/6/2013
24
MONOPSONI
• Ada pelaku usaha yg menguasai pasokan >
50% atau menjadi pembeli tunggal atas
produksi & atau pemasaran barang/ jasa
• Dalam pasar yg bersangkutan yg dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli &
/ persaingan usaha tidak sehat (Rule of
Reason)
• Kasus fenomenal adalah BPPC
2013/MT/HPU 47
MONOPSONI
• Dalam praktek monopsoni yang menjadi korban
adalah pelaku usaha produsen/penjual
• Produsen/penjual tidak memiliki pilihan lain
dalam menjual produk yang diproduksinya atau
dipasarkannya
• Pembeli memiliki kekuasaan untuk menentukan
berapa harga yg dikehendaki serta persyaratan-
persyaratan lainnya yg biasanya memberatkan
pihak produsen/penjual
• Contoh fenomenal : BPPC, pembelian pasir laut
o/ Singapura
2013/MT/HPU 48
25. 7/6/2013
25
PENGUASAAN PANGSA PASAR
psl 19
a. Menolak & atau menghalangi pelaku usaha tertentu
untuk melakukan kegiatan usaha yg sama pada
pasar yg bersangkutan atau
b. Menghalangi konsumen / pelanggan usaha pesaing
untuk tidak melakukan hubungan usaha dg
saingannya itu atau
c. Membatasi peredaran / penjualan barang / jasa pd
pasar bersangkutan atau
d. Mendiskriminasi pelaku usaha tertentu
• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 49
PERSEKONGKOLAN
• Antara pelaku usaha dg pihak lain
• Yang bersekongkol / berkolaborasi untuk
– mengatur / menentukan pemenang tender (BID RIGGING)
– Mendapatkan informasi kegiatan pesaing yg termasuk
kategori rahasia co/ paten
– Menghambat produksi, pemasaran barang/jasa pesaing dg
maksud mengurangi jumlah, kuantitas, ketepatan waktu
(INDIRECT BOYCOTT)
– Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli & /
persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)
2013/MT/HPU 50
26. 7/6/2013
26
PERSEKONGKOLAN TENDER
• Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 22 UU No.5/1999)
• Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk
memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan
barang-barang, atau untuk menyediakan jasa
(Penjelasan Pasal 22 UU No.5/1999)
• Tujuan Tender
1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku
usaha,
2. Mendapatkan barang dan atau jasa dengan harga
termurah dan kualitas terbaik
2013/MT/HPU 51
Mengukur Dampak Persekongkolan dalam
Tender
1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal
2. Barang atau jasa yang diperoleh (dari sisi: mutu, jumlah, waktu
maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh
bila tender dilakukan secara jujur.
3. Adanya hambatan bagi peserta potensial.
4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi
karena adanya mark up oleh pihak-pihak yang bersekongkkol.
• Bentuk Persekongkolan tender (bid rigging) umumnya
menurut a framework for design and implementation of
competition law and policy World Bank adalah:
1. Bid Suppression
2. Complementary Bidding, Dan
3. Bid Rotation
2013/MT/HPU 52
27. 7/6/2013
27
LARANGAN BERKAITAN DENGAN POSISI
DOMINAN
• Posisi dominan ad/ keadaan dimana pelaku usaha
tdk mempunyai pesaing yg berarti di pasar ybs…..
(psl 1 ayat 4 UU no 5 / 1999)
• Posisi dominan tsb tidak boleh disalahgunakan baik
langsung / tdk langsung yg akan berakibatnya
terjadinya praktek monopoli & atau persaingan
usaha tidak sehat
• Yg berkaitan dg posisi dominan :
– Jabatan rangkap (direksi / komisaris)
– Pemilikan saham mayoritas
– Penggabungan ; peleburan ; pengambilalihan
2013/MT/HPU 53
PENGECUALIAN
• Dikecualikan dari UU ini adalah :
1. Perbuatan & atau perjanjian yg bertujuan
melaksanakan peraturan per UU an yg berlaku
2. Perjanjian yg berkaitan dg HKI (lisensi, paten,
merek dagang, hak cipta, desain produk industri,
rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang,
franchise)
3. Perjanjian penetapan standar tehnis produk barang
& / jasa yg tdk mengekang & / menghalangi
persaingan
4. Perjanjian internasional yg tlh diratifikasi
2013/MT/HPU 54
28. 7/6/2013
28
PENGECUALIAN
5. Perjanjian dlm rangka keagenan yg isinya tidak memuat
ketentuan untuk memasok kembali barang & / jasa dg harga
yg lebih rendah drpd harga yg tlh diperjanjikan
6. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau
perbaikan standar hidup masyarakat luas
7. Perjanjian & / perbuatan yg bertujuan untuk ekspor yg tidak
mengganggu kebutuhan & / pasokan pasar DN
8. Pelaku usaha yg tergolong dalam usaha kecil
9. Kegiatan usaha koperasi yg secara khusus bertujuan untuk
melayani anggotannya
• Pasal 51 = monopoli oleh negara
2013/MT/HPU 55
DASAR HUKUM PERSAINGAN INDONESIA
1. UU no 5 / 1999 ttg Larangan Praktek Monopoli &
Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Keppres no 75 / 1999 ttg Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
3. Keputusan Ketua Komisi no 05/KPPU/IX/2000 ttg
Tatacara Penyampaian Laporan & Penanganan
Dugaan Pelanggaran thd UU no 5/1999
4. Perma no 01 tahun 2003 bahwa Putusan KPPU
tidak termasuk dalam pengertian putusan pejabat
TUN yg bisa digugat di PTUN & KPPU sebagai pihak
2013/MT/HPU 56
29. 7/6/2013
29
SEBELUM 1999SEBELUM 1999 SESUDAH 1999SESUDAH 1999
MATERIILMATERIIL Psl 382 bis KUHPPsl 382 bis KUHP
Psl 9 (2) UUPsl 9 (2) UU
PerindustrianPerindustrian
Psl 102Psl 102 –– 109 UU PT109 UU PT
Psl 1365 KUHPerPsl 1365 KUHPer
UU NO 5 / 1999UU NO 5 / 1999
FORMILFORMIL Psl 1365 HIRPsl 1365 HIR
Psl 382 bis KUHAPPsl 382 bis KUHAP
UU no 5/1999UU no 5/1999
Keppres 75/1999Keppres 75/1999
Keputusan KPPU 5/2000Keputusan KPPU 5/2000
HIR (keberatan PN / kasasi MA)HIR (keberatan PN / kasasi MA)
KUHAP (berubah menjadi perkaraKUHAP (berubah menjadi perkara
pidana)pidana)
PEMUTUSPEMUTUS PN, PT, MAPN, PT, MA KPPUKPPU
PN, PT (menjadi pidana)PN, PT (menjadi pidana)
MAMA
2013/MT/HPU 57
KPPU
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
1. KOMISIONER (ANGGOTA KOMISI)
• 1 ketua & 1 wakil ketua merangkap anggota & minimal 7 anggota
• Diangkat & diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR berdasar
usul Pemerintah
• Masa jabatan 5 thn & dpt diangkat kembali 1 x
• Kualifikasi
• Independensi
2. SEKRETARIAT
• Dipimpin seorg Direktur Eksekutif yg dibantu o/ bbrp direktur &
kepala bagian
• Staf sekretariat diangkat Komisioner
• Mrpkn lembaga non struktural
3. KELOMPOK KERJA
• Terdiri dr para ahli
• Mrpkn kelompok ad hoc yg bekerja berdasarkan kasus & kontrak
2013/MT/HPU 58
30. 7/6/2013
30
FUNGSI KPPU
• Melakukan penilaian thd perjanjian, kegiatan
usaha & penyalahgunaan posisi dominan;
pengambilan tindakan sbg pelaksanaan
kewenangan; pelaksanaan administratif
Jadi fungsi KPPU :
• Quasi eksekutif, untuk melaksanakan UU
• Quasi yudikatif, untuk penegakan UU
• Quasi legislatif, dalam pembuatan pedoman
• Pertimbangan & saran
2013/MT/HPU 59
2013/MT/HPU 60
MONITORING INISIATIF KAJIAN
DUGAAN
LAPORAN
SUMBER DUGAAN PELANGGARAN
31. 7/6/2013
31
DUGAAN PELANGGARAN
• MONITORING DUGAAN PELANGGARAN
– Sasaran : pelaku usaha
– Sebab : laporan tertulis yg tidak lengkap ; informasi masyarakat
– Kegiatan : pengumpulan data & klarifikasi pd pelaku usaha
• KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
– Sasaran : sektor / pasar
– Sebab : informasi masyarakat
– Kegiatan : pengumpulan data, klarifikasi pada pelaku usaha, hearing
• LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
– Tertulis disampaikan pd KPPU oleh anggota masyarakat
(individu/badan hukum)
– Uraian perjanjian & a/ kegiatan usaha yg diduga melanggar UU no
5/1999
2013/MT/HPU 61
2013/MT/HPU 62
LAPORAN
Penelitian
Dokumen
Pemeriksaan
pendahuluan
INISIATIF
MONITORING KAJIAN
Pemeriksaan
Lanjutan
Pembuatan
putusan
Pembacaan
Putusan
PROSES PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
Pelaksanaan
putusan
32. 7/6/2013
32
PENELITIAN LAPORAN
• Oleh Direktur eksekutif
• Laporan lengkap :
– Identitas pelapor; surat & dokumen ; informasi pendukung
• Kejelasan atas :
– Siapa (pelaku usaha)
– Melakukan atau membuat apa dlm berusaha
– Melanggar pasal berapa
• Rekomendasi :
– Diteruskan ke Pemeriksaan pendahuluan atau
– Monitoring
• Waktu 10 hari kerja
2013/MT/HPU 63
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
• Oleh Komisioner
• Kegiatan :
– Memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan & kompetensi
jurisdiksi
– Meminta keterangan pelapor, terlapor, saksi & para pihak
lain
• Penetapan :
– Mengakhiri pemeriksaan
– Meneruskan ke pemeriksaan lanjutan
• Pertimbangan :
– Ada / tidak indikasi pelanggaran
– Belum bisa disimpulkan krn banyak pihak masih perlu
didengar keterangannya
– Sikap terlapor : mengaku atau menolak
2013/MT/HPU 64
33. 7/6/2013
33
PEMERIKSAAN LANJUTAN
• Oleh Majelis Komisi
• Kegiatan :
– Melakukan penyelidikan u/ mendpt bukti yg cukup
– Memeriksa pihak yg blm diperiksa di pemeriksaan
pendahuluan
• Penyelidikan dilakukan dg atau tanpa sepengetahuan
pelaku usaha
• Pemeriksaan dilakukan dlm sidang tertutup
• Para pihak tidak disumpah
• Waktu : 60 + 30 hari kerja
2013/MT/HPU 65
PEMERIKSAAN LANJUTAN
• Para pihak yg terlibat dlm pemeriksaan
– Seluruh anggota majelis komisi
– Penyelidik
– Panitera
– Pelaku usaha (terlapor & saksi), didampingi
konsultan hukum
– Pemerintah (Dirjen / Direktur Departemen Teknis)
• Klarifikasi ke berbagai pihak termasuk pelapor
2013/MT/HPU 66
34. 7/6/2013
34
PEMBUATAN PUTUSAN
• Oleh Majelis Komisi atas nama KPPU
• Dibantu oleh penyelidik; panitera & bbrp sekretaris
• Kegiatan :
– Menganalisa temuan
– Merumuskan draft putusan
– Presentasi di depan komisi
– Menyusun putusan
• Semua pertemuan pembahasan putusan dilakukan
secara tertutup
• Waktu 30 hari kerja
2013/MT/HPU 67
PEMBACAAN PUTUSAN
• Dibacakan oleh Majelis Komisi atas nama
Komisi
• Dalam sebuah sidang terbuka untuk umum
• Semua pihak & mass media diberitahu
• Summary putusan disediakan untuk umum
• Setiap orang dapat memperoleh Putusan
lengkap majelis, melalui kantor KPPU /
internet
2013/MT/HPU 68
35. 7/6/2013
35
ISI & FORMAT PUTUSAN
• PEMBUKAAN
– Titel; identitas terlapor; & komparasi
• DUDUK PERKARA
– Uraian Pelapor
– Uraian tindakan Komisi terhadap laporan tsb
• TENTANG HUKUM
– Keterangan para pihak
– Informasi dari dokumen
– Temuan
– Kesimpulan
– Analisa pasal
• DIKTUM PUTUSAN
– Ada pelanggaran / tidak
– Sanksi
– rekomendasi
• PENUTUP
• DISSENT OPINION
2013/MT/HPU 69
UPAYA HUKUM TERLAPOR
• Mengajukan keberatan ke PN
• Mengajukan kasasi ke MA
• Waktu : masing-masing proses 30 hari
• Masalah :
– Metode pemeriksaan oleh PN & MA tidak
melewati batas waktu 30 hari kerja
– Upaya hukum pelapor
– Wewenang PTUN thd putusa KPPU
– Pencemaran nama baik krn diperiksa KPPU
2013/MT/HPU 70
36. 7/6/2013
36
PELAKSANAAN PUTUSAN
• SUKARELA
– Menerima putusan & melaksanakan putusan dlm waktu 30
hari
• PAKSA
– Apabila pelaku usaha tidak banding tetapi juga tidak
melaksanakan Putusan
– Upaya :
• Penetapan eksekusi oleh PN
• Penyampaian putusan kepada penyidik
– 2 upaya paksa tsb adalah opsi dr KPPU
– Pertimbangan upaya paksa :
• Catatan sejarah pelaku usaha
• Itikad baik pelaku usaha
2013/MT/HPU 71
MONITORING PELAKSANAAN PUTUSAN &
PROSES PIDANA
• Pelaku usaha melapor pd KPPU, KPPU akan
membentuk tim Monitoring per kasus
• Kegiatan melakukan pengecekan di lapangan
• Proses pidana bersumber pd putusan KPPU dg
memakai prosedur KUHAP
• Kedudukan putusan KPPU = bukti awal
• Masalah timbul mengenai :
– Tambahan dakwaan dg pasal-pasal di luar UU no 5/1999
– Ketentuan batas waktu UU no 5/1999 apakah berlaku?
2013/MT/HPU 72
37. 7/6/2013
37
SANKSI
• Administrasi
– Penetapan pembatalan perjanjian termasuk
penggabungan, peleburan & pengambilalihan
– Perintah penghentian kegiatan
– Pengenaan ganti rugi
– Pengenaan denda (antara 1 – 25 M)
• Pelimpahan putusan ke penyidik untuk
diproses secara pidana
2013/MT/HPU 73
MASALAH HUKUM ACARA PERSAINGAN
INDONESIA
• BAGI KPPU
– Batas waktu pemeriksaan
– Jumlah personel
– SDM yang menguasai hukum persaingan
– Perlindungan bagi saksi
– Dugaan pelanggaran di daerah
– Nilai dugaan pelanggaran
• BAGI PENEGAK HUKUM
– Mekanisme bantuan penegakan (dalam menghadirkan para pihak)
– Mekanisme pemenuhan batas waktu (PN, MA)
– Mekanisme penetapan eksekusi oleh PN
2013/MT/HPU 74
38. 7/6/2013
38
UPAYA KEBERATAN
• Perma no 01/2003 tidak memberi kesempatan
kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan
kembali kepada pelaku usaha, saksi & atau pihak lain
• Psl 5 (2) & psl 6 Perma 01/2003 :
– Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar putusan & berkas
perkara (termasuk berita acara dari pihak2 yg telah
diperiksa)
– Apbl dipandang perlu ada pemeriksaan tambahan maka
melalui keputusan sela perkara dikembalikan kembali kpd
KPPU
• PN = tingkat banding, tidak memeriksa ulang pokok
perkara, hanya memeriksa penetapan hukumnya
2013/MT/HPU 75
UPAYA KEBERATAN
• Upaya ini adalah upaya pengajuan keberatan sebagai
upaya hukum
• Yang berhak mengajukan adalah pelaku usaha yang
dilaporkan
• Pihak yang melaporkan dan yang dirugikan tidak
berhak mengajukan keberatan
• UPAYA KASASI
• Pihak yg tidak setuju dengan keputusan PN atas
upaya banding (keberatan atas putusan KPPU) dapat
melakukan kasasi ke MA
2013/MT/HPU 76
39. 7/6/2013
39
EKSEKUSI PUTUSAN
Tiga faktor keputusan KPPU mempunyai
kekuatan hukum tetap :
1. Apbl pelaku usaha tidak mengajukan keberatan thd
keputusan KPPU dalam tenggang waktu yg
ditentukan UU
2. Apbl PN menolak alasan2 keberatan yg diajukan
oleh pelaku usaha & tidak ada permohonan kasasi
dalam tenggang waktu yg ditentukan UU
3. Apbl MA dalam tingkat kasasi menolak alasan-
alasan keberatan yg diajukan pelaku usaha
2013/MT/HPU 77
PELAKSANAAN SECARA PERDATA (Permintaan
eksekusi kpd PN)
Untuk melaksanakan sanksi administratif :
1. Pembatalan perjanjian (psl 4 -13, 15,16)
2. Penghentian tindakan integrasi vertikal (psl 14)
3. Penghentian kegiatan yg terbukti menimbulkan praktek
monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat & atau
merugikan masy
4. Penghentian penyalahgunaan posisi dominan
5. Pembatalan atas penggabungan & peleburan badan
usaha & pengambilalihan saham (psl 28)
6. Pembayaran ganti rugi
7. Pembayaran denda
2013/MT/HPU 78
40. 7/6/2013
40
PELAKSANAAN SECARA PIDANA
(penyerahan putusan pd penyidik)
• Putusan KPPU tidak otomatis menjadi bukti untuk
menyimpulkan pelaku usaha bersalah tetapi hanya
merupakan bukti awal bg kepolisian sbg penyidik
tunggal untuk melakukan penyidikan
• Tujuan untuk menerapkan sanksi pidana :
– Pidana pokok : denda / kurungan pengganti denda
– Pidana tambahan :
• Pencabutan izin usaha
• Larangan menduduki jabatan direksi/komisaris min 2 thn / maks 5
thn
• Penghentian kegiatan / tindakan tertentu yg menyebabkan
kerugian bg pihak lain
2013/MT/HPU 79
