1. SPMI UMBY
Oleh : Direktorat Penjaminan Mutu (DPM)
05 NOVEMBER 2019
2. DASAR HUKUM
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
terdiri SPMI, SPME, PD-DIKTI
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang
Akreditasi Program Studi
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (Perban) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)
Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
3. UNIVERSITAS BERMUTU
Pelayanan berkualitas dan tepat waktu
Pelayanan yang diberikan oleh universitas, seperti administrasi, haruslah
mampu dilakukan secara tepat waktu, dengan kualitas pelayanan yang tinggi.
Pegawai terlatih dan berkualitas
Untuk mencapai pelayanan bermutu, diperlukan pegawai-pegawai yang
berkualitas, direkrut dengan selektif, dan dilatih dengan ketat.
Kualitas dosen
Penentu penting dari kualitas pengajaran adalah Dosen yang memiliki
kualifikasi pendidikan yang tinggi, kehadirannya baik, sering mengadakan
penelitian dan banyak karya yang dipublikasikan
Sistem pengajaran
Dosen mampu memberikan pengajaran yang efektif, dan kurikulum yang
diberlakukan di kampus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Fasilitas lengkap
Semua aktivitas harus disokong dengan kelengkapan dari sarana dan prasarana
yang ada di universitas sendiri. Semakin lengkap, maka semakin banyak
kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya.
Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar
Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi
PT bermutu juga akan selalu melakukan siklus penjaminan Mutu dengan
berpijak pada PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan
peningkatan)
6. 4 PILAR PENGELOLAAN PT
1. Hubungan YAYASAN dengan pengelola PT
2. Institusi memerlukan struktur ORGANISASI
kuat melalui kepemilikan kepemimpinan yang
memberi teladan, mempunyai integritas, dan
membangun suasana akademik dan non
akademik yang kondusif
3. Institusi memerlukan TATAKELOLA yang
akuntabel, kredibel, transparan, tanggung jawab,
berkeadilan. Adanya kejelasan sistem,
mekanisme dan kelangkapan aturan dalam
berbagai aspek pengelolaan.
4. Institusi memerlukan PENJAMINAN MUTU ,
mutu yang baik menentukan keberlanjutan
institusi
7. c.2. Tata Pamong, Tata
Kelola Dan Kerjasama
INDIKATOR KINERJA
a). Tata pamong dan tata kelola
b). Kepemimpinan
c). Pengelolaan
d). Sistem Penjaminan Mutu
c.2.4. D Sistem Penjaminan
Mutu
Indikator ketersediaan
dokumen formal SPMI 5 aspek:
1. Organ/fungsi SPMI
2. Dokumen SPMI
3. Auditor internal
4. Hasil audit
5. Bukti tindak lanjut
d). SISTEM PENJAMINAN MUTU
1) Ketersediaan dokumen formal
pengembangan SPMPT
2) Terbangunnya SPMI fungsional
3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek
baik pengembangan budaya mutu di PT melalui
RTM yang membahas :
a) Hasil AMI
b) Rencana tindak lanjut (RTL)
c) Kinerja proses dan kesesuaian produk
d) Hasil tindakan koreksi
e) Perubahan yang dilakukan dari hasil AMI
f) Rekomendasi untuk peningkatan mutu
8. Direktorat Penjaminan Mutu (DPM)
Direktorat di Universitas Mercu Buana Yogyakarta
(UMBY) yang bertanggung jawab kepada Rektor, dan
pelaksanaan sehari-harinya berada di bawah
koordinasi Wakil Rektor I
Proses penjaminan mutu di UMBY dilaksanakan
secara berjenjang dari aras universitas sampai ke
program studi.
10. Tugas DPM
Merencanakan dan melaksanakan sistem
penjaminan mutu secara keseluruhan di UMBY;
Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
Memonitor pelaksanaan penjaminan mutu;
Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem
penjaminan mutu;
Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem
penjaminan mutu di UMBY kepada Rektor
11. Tugas UPM
Penjabaran Manual SPMI Universitas ke dalam
Manual SPMI Fakultas;
Penjabaran Standar SPMI Universitas ke dalam
Standar SPMI Fakultas;
Tersusunnya dokumen SPMI Fakultas yang selaras
dengan Kebijakan, Manual dan Standar SPMI;
Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua
sivitas akademika di Fakultas yang bersangkutan
Pelatihan dan konsultasi sivitas akademika
Fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
12. Tugas TPM
Membantu pengelola program studi dalam kelancaran
kegiatan akademik;
Memonitor pelaksanaan pembelajaran yang sedang
berlangsung;
Melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran;
Melakukan evaluasi hasil pembelajaran;
Melakukan pengembangan/peningkatan proses
pembelajaran;
Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan hasil
pembelajaran untuk disampaikan kepada Dekan oleh
Ketua Program Studi untuk dibahas di UPM.
13. UPM
Diketuai oleh Wakil Dekan sebagai tugas melekat
WD dengan dibantu oleh 1 sekretaris dan 1 anggota
(bagi Fakultas yang jumlah PS nya lebih dari 1 PS
dengan total mahasiswa minimal 800 mahasiswa.
Apabila kurang jumlah tersebut UPM akan
dilaksanakan oleh Wakil Dekan dengan 1 anggota.
Apabila Wakil Dekan tidak ada maka ketua UPM
dipilih dari salah satu dosen di lingkungan Fakultas
yang bersangkutan.
Beban kerja setara dengan 3 SKS
14. TPM
Diketuai oleh Sekretaris PS sebagai tugas melekat pada
sekretaris program studi.
TPM dibantu dengan 1 sekretaris dan 1 anggota yang
berasal dari staf Dosen.
Susunan ini hanya untuk PS dengan jumlah mahasiswa
keseluruhan minimal 400.
Apabila mahasiswanya ≤ 250 maka tugas TPM dilakukan
oleh sekretaris PS sebagai tugas melekat yang
bersangkutan atau oleh Ketua TPM saja (yang diambil
dari Dosen PS) apabila pada PS tidak ada sekretaris PS.
Jika jumlah mahasiswa PS 250 s/d 400 struktur TPM terdiri
ketua dan sekretaris.
Beban kerja setara dengan 3 SKS.
15. DOKUMEN SPMI
UNIVERSITAS & FAKULTAS
1. KEBIJAKAN MUTU
2. MANUAL MUTU
3. STANDAR MUTU ( 24 + 44 (15 akademik + 19))
4. SOP/ MANUAL PROSEDUR
5.FORMULIR, IK (instruksi kerja)
PROGRAM STUDI
1. STANDAR MUTU (melebihi standar mutu Universitas/
Fakultas)
2.SOP/ MANUAL PROSEDUR
3.FORMULIR, IK
