Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
Similar to Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017 (20)
More from direktoratkaminfo
More from direktoratkaminfo (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Materi I Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017
- 1. Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Subdit Tata Kelola KI Direktorat Keamanan Informasi Yogyakarta, 24 Mei 2017 1 Jakarta, 20 April 2017 SOSIALISASI PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 TOWARD BETTER AND CLEAN CYBER ENVIRONMENT
- 3. Dasar Hukum Permenkominfo No 4 Th 2016 Amanat PP PSTE pasal 20 ayat (4) UU ITE Pasal 15 ayat (1)
- 4. Dasar Hukum (2) UU ITE Pasal 15 ayat (1) • “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggaraka n Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. PP PSTE Pasal 19 • “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik sebagaimana mestinya” PP PSTE Pasal 20 ayat (2) • Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian”.
- 5. Dasar Hukum (3) UU ITE Pasal 20 ayat (3) • “Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem lektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.” PP PSTE Pasal 20 ayat (4) • “Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.
- 6. Asas dan Ruang Lingkup Ruang Lingkup: PSE untuk Pelayanan Publik Asas: Risiko PSE Pelayanan Publik: 1. Instansi Pemerintah 2. Instansi Swasta
- 7. Definisi PSE untuk pelayanan publik (Pasal 2) institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara 15
- 8. Definisi Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut misalnya : 1. Bank Indonesia adalah IPPS bagi sektor transaksi pembayaran 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah IPPS bagi sektor telekomunikasi dan TIK 16
- 9. Kategorisasi Sistem Elektronik No Sistem Elektronik Penetap Kategori 1 Strategis Menteri + Rekomendasi IPPS 2 Tinggi Menteri 3 Rendah Menteri Kategorisasi SE berdasarkan 10 kriteria
- 10. No Karakteristik SE A=5 B=2 C=1 1 Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang A. > 30 miliar rupiah B. 3 miliar rupiah -30 miliar rupiah C. <3 miliar rupiah 2 Total anggaran operasional tahun berjalan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik A. >10 miliar rupiah B. 1 miliar rupiah - 10 miliar rupiah C. <1 miliar rupiah 3 Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu A. Peraturan atau standar nasional dan interna-sional B. Peraturan atau standar nasional C. Tidak ada peraturan khusus 4 Menggunakan algoritma khusus untuk keamanan informasi dalam sistem elektronik A. Algoritma khusus yang diguna-kan negara B. Algoritma standar publik C. Tidak ada algoritma khusus 5 Jumlah pemilik akun yang menggunakan Sistem Elektronik A. > 5000 pemilik akun B. 1000 - 5000 pemilik akun C. < 1000 pemilik akun Kriteria Kategorisasi Sistem Elektronik
- 11. No Karakteristik SE A=5 B=2 C=1 6 Data Pribadi yang dikelola Sistem Elektronik A. Data Pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya B. Data Pribadi yang bersifat individu dan/atau Data Pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha C. Tidak ada Data Pribadi 7 Tingkat klasifikasi/ kekritisan data yang ada dalam Sistem Elektronik A. Sangat rahasia B. Rahasia dan/ atau terbatas C. Biasa 8 Tingkat kekritisan proses yang ada dalam Sistem Elektronik, A. Proses yang berisiko meng-ganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada Pelayanan Publik B. Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung C. Proses yang tidak berdampak bagi kepentingan orang banyak 9 Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik A. Tidak tersedia-nya Pelayanan Publik berskala nasional atau memba-hayakan pertaha-nan keama- nan negara B. Tidak tersedianya layanan Publik atau proses penyelengga- raan negara dalam 1 (satu) provinsi atau lebih C. Tidak tersedianya Pelayanan Publik atau proses penyelenggaraan negara dalam 1 (satu) kabupaten/ kota atau lebih 10 Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya Keamanan Informasi Sistem Elektronik A. Menimbulkan korban jiwa B. Terbatas pada kerugian finansial C. Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan tidak merugikan finansial Kriteria Kategorisasi Sistem Elektronik
- 12. Kategorisasi Sistem Elektronik Total Bobot nilai 36-50 16-35 10 – 15 KETENTUAN PENILAIAN Kategori Sistem Elektronik STRATEGIS TINGGI RENDAH SE BANK UMUM SE PEMDA BEKASI (PERIZINAN) SE TELKOMSEL SE RUMAH SAKIT SE HOTEL SE ISP(KECILDAN SEDANG) SE ATMBERSAMA (ex:artajasa SE LPSEPROVINSI SE e-ticketing garuda SE tvkabel SE ATC SE e-KTP Nasional SE e-KTP diKab SE websit e inform SE SPSE KAB/K OTA SEIDX SE JARDIK NAS SE RTGS SE VOUC HER LISTRI 37 17 37 18 15 16 37 26 37 34 39 40 22 12 22 40 25 43 36
- 16. Manfaat Sertifikasi Membantu organisasi terkait dengan kesesuaian terhadap kebutuhan standar keamanan informasi yang sudah best practice Meningkatkan reputasi positif organisasi Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan terjamin tingkat keamanan, kehandalan dan terpercaya. Meminimalkan risiko keamanan informasi melalui proses manajemen risiko yang sesuai dengan best practices. “Information Security is not a cost, but an investment”
- 17. Tenaga Ahli Penerapan SMPI Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri TA Internal & TA Eksternal Sistem Elektronik Strategis harus menggunakan Tenaga Ahli yang WNI
- 18. Lembaga Sertifikasi Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor diatur dengan Peraturan Menteri
- 21. Scope/Ruang Lingkup Sertifikasi Sistem elektronik yang termasuk kategori strategis dan tinggi Berkaitan dengan proses bisnis PSE Tergantung dengan kebutuhan organisasi (PSE) dalam hal perlindungan informasi
- 24. Pengawasan Menteri dapat mengawasi: 1x setahun atau sewaktu-waktu
- 26. Sanksi Administratif Berlaku : April 2018
- 27. Ketentuan Peralihan [1/2] Wajib memiliki sertifikat dari SE beroperasi
- 28. Hasil Pendaftaran SMPI LS • BSI Group Indonesia • TUV Nord Auditor • AU-1- 2016-0001 • AU-1-2017- 0002 • AU-1-2017- 0003 Tenaga Ahli • IM-1-2016- 0001 Lembaga Konsultan • Catur Daya Solusi alamat website: www.smpi.kominfo.go.id
- 29. Terima Kasih Subdit Tata Kelola Keamanan Informasi Direktorat Keamanan Informasi Telp/Fax: 021-3845786 email : pancat.setyantana@kominfo.go.id sistem manajemen pengamanan informasi