5. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Anggaran merupakan instrumen untuk
mengatur pengeluaran dan pendapatan
negara dalam rangka membiayai pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan, mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
pendapatan nasional, mencapai stabilitas
perekonomian, dan menentukan arah dan
prioritas pembangunan secara umum.
Pengertian Anggaran
7. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Fungsi Pengawasan
• Anggaran Negara harus
menjadi pedoman dalam
menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan
pemerintah negara sesuai
dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Fungsi Alokasi
• Anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan
pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas
perekonomian.
Fungsi Distribusi
• Kebijakan anggaran negara
harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
Fungi Stabilisasi
• Anggaran pemerintah
menjadi alat untuk
memelihara dan
mengupayakan
keseimbangan fundamental
perekonomian.
Fungsi Otorisasi
• Anggaran negara menjadi
dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja
pada tahun yang
bersangkutan
Fungsi Perencanaan
• Anggaran negara menjadi
pedoman bagi manajemen
dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang
bersangkutan
Fungsi Anggaran
9. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
4
5
6
3
Tujuan Penyusunan Anggaran
Tujuan utama penyusunan
anggaran ialah bertanggungjawab
terhadap kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara.
• Sebagai pedoman penerimaan dan
pengeluaran negara untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dalam rangka
melaksanakan tugas kenegaraan.
• Dapat meningkatkan koordinasi antar
bagian dalam lingkungan pemerintah.
• Untuk meningkatkan transparansi
pertanggungjawaban pemerintah kepada
legislatif atau DPR dan masyarakat luas.
• Penyusunan APBN turut meningkatkan
produksi dan kesempatan kerja agar
kesejahteraan rakyat terpenuhi.
• Ikut membantu pemerintah dalam
mencapai tujuan fiskal mengatasi inflasi.
Berikut ini adalah beberapa poin lainnya yang
menjadi tujuan penyusunan anggaran
10. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
• Melahirkan efisiensi dan keadilan dalam
penyediaan barang dan jasa publik
melalui proses yang lebih prioritas.
• Memungkinkan pemerintah untuk
memenuhi tugasnya dalam prioritas
belanja.
• Dapat menghemat pengeluaran negara
dan meningkatkan pendapatan.
• Sebagai alat menjaga kestabilan
keuangan negara dengan mengatur
jumlah uang yang beredar.
• Turut membantu mengembangkan
berbagai industri dalam negeri.
• Dapat membantu meningkatkan
lapangan kerja melalui pembangunan
dan investasi di sebuah negara.
Berikut ini adalah beberapa poin lainnya yang
menjadi tujuan penyusunan anggaran
13. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Traditional Budgeting System
Traditional budgeting system
adalah suatu cara menyusun
anggaran yang tidak
didasarkan atas pemikiran dan
analisa rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Penyusunannya
lebih didasarkan pada
kebutuhan untuk
belanja/pengeluaran.
• Sistem pertanggungjawabannya hanya
menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa
diperiksa dan diteliti apakah dana telah
digunakan secara efektif/efisien atau tidak.
• Mula-mula pemerintah memberi jatah dana
untuk tiap-tiap lembaga, kemudian setiap
lembaga mengambil jatah dana tersebut dan
menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan
sampai habis.
• Setelah dana tersebut habis dipakai, setiap
lembaga melaporkan bahwa dana tersebut
sudah dipakai.
• Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut
adalah pada hasil kerja, maksudnya jika
anggaran tersebut seimbang (balance) maka
anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil,
tetapi jika anggaran tersebut defisit atau
surplus, berarti anggaran tersebut gagal.
14. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Performance Budgeting System
Performance budgeting system
berorientasi kepada pendayagunaan
dana yang tersedia untuk mencapai
hasil yang optimal dari kegiatan yang
dilaksanakan. Sistem penyusunan
anggaran ini tidak hanya didasarkan
kepada apa yang dibelanjakan saja,
tetapi juga didasarkan kepada tujuan-
tujuan atau rencana-rencana tertentu
yang untuk pelaksanaannya perlu
disusun atau didukung oleh suatu
anggaran biaya yang cukup dan
biaya/dana yang dipakai tersebut harus
dijalankan secara efektif dan efisien.
• Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi
penatalaksanaan (management control),
sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan
dana dan hasil kerja diperiksa.
• Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan
atas kegiatan dan telah ditetapkan berupa
standar biaya dan hasil kerjanya.
• Salah satu syarat utama untuk penerapan
sistem ini adalah digunakannya sistem
akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan
biaya masing-masing program dan akuntansi
biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat
efisiensi pengeluaran dana.
• Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini
adalah performance atau prestasi dari tujuan
atau hasil anggaran itu dengan menggunakan
dana secara efisien.
17. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Pendapatan Negara
• Merupakan semua penerimaan yang
menambahkan ekuitas dana lancar, yang
merupakan hak negara dalam 1 tahun anggaran.
Dalam APBN, pendapatan negara dapat berupa :
• Pendapatan Perpajakan
• Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Pendapatan Hibah
Belanja Negara
• Merupakan semua pengeluaran yang mengurangi
ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban
dalam satu tahun anggaran. Dalam APBN, belanja
negara dapat berupa :
• Belanja Pemerintah Pusat
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Surplus/Defisit Anggaran
Pembiayaan
• Merupakan semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam
APBN, pembiayaan dapat berupa :
• Pembiayaan Utang
• Pembiayaan Investasi
• Pemberian Pinjaman
• Kewajiban Penjaminan dan
• Pembiayaan Lainnya
19. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Tahap Penyusunan APBN
Penyusunan APBN disusun berdasarkan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan
Lembaga) dan Menteri Keuangan menetapkan pola pendanaan pembiayaan. RKA-K/L disusun untuk
setiap Bagian Anggaran dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib
menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.
Adapun penyusunan RKA-
K/L menggunakan
pendekatan:
• Kerangka pengeluaran
jangka menengah
• Penganggaran terpadu
• Pengganggaran berbasis
kinerja
RKA-K/L disusun secara
terstruktur dan dirinci
menurut klasifikasi anggaran
yaitu:
• Klasifikasi organisasi
• Klasifikasi fungsi
• Klasifikasi jenis
Instrumen yang digunakan
pada saat penyusunan RKA-
K/L adalah:
• indikator kinerja
• standar biaya
• evaluasi kinerja.
Penetapan indikator kinerja dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
20. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Tahap Penyusunan APBN
Adapun tahap penyusunan RKA-K/L yaitu:
1. K/L menyusun Renja K/L untuk tahun anggaran yang sedang
disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan
nasional dan pagu indikatif 1yang ditetapkan dalam Surat
Edaran Bersama antara Menteri Negara PPN/Kepala
Bappenas dengan Menteri Keuangan. Renja K/L2 memuat
kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan
sasaran kinerja, alokasi anggaran yang berasal dari pagu
indikatif, dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berkutnya.
2. Renja K/L ditelaah dan ditetapkan oleh Kementerian
PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
3. K/L menyesuaikan Renja K/L menjadi RKA-KL atau menyusun
RKA-KL setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan
tentang pagu sementara. Pagu sementara merupakan dasar
K/L mengalokasikan anggaran dalam program/kegiatan.
4. RKA-KL yang telah disesuaikan tersebut dibahas oleh K/L
bersama-sama dengan DPR (Komisi terkait di DPR).
21. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Tahap Penyusunan APBN
5. RKA-KL hasil pembahasan tersebut dijadikan bahan
penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan
Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran).
Kementerian Perencanaan menelaah kesesuaian antara RKA-
KL hasil pembahasan dengan RKP. Kementerian Keuangan
menelaah RKA-KL hasil pembahasan dengan pagu
sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun
sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan.
6. Seluruh RKA-KL hasil pembahasan atau yang telah disepakai
oleh DPR kemudian dihimpun menjadi Himpunan RKA-KL yang
merupakan lampiran tak terpisahkan dari Nota Keuangan dan
RAPBN dan selanjutnya diajukan Pemerintah kepada DPR
untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN.
7. Kementerian Keuangan bersama K/L melakukan penyesuaian
RKA-KL sepanjang hasil pembahasan RAPBN antara
Pemerintah dan DPR menyebabkan adanya perubahan
22. 01
02
03
04
01
02
03
04
0
1
2
3
4
5
6
Tahap Penyusunan APBD
a. Tahap Perencanaan dan Pengajuan
APBD
•Pemerintah daerah merancang dan mengajukan
Rancangan APBD (RAPBD) lengkap dengan
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung.
RAPBD ini biasanya berlangsung pada minggu
pertama bulan Oktober pada tahun sebelum
penetapan anggaran.
b. Tahap Pembahasan dan Persetujuan
APBD
•DPRD akan meninjau dan membahas RAPBD
bersama dengan pemerintah daerah, kemudian
akan memutuskan apakah DPRD menyetujui atau
tidak menyetujui RAPBD yang telah dibuat oleh
pemerintah daerah tersebut.
•Bila DPRD menyetujui RAPBD yang sudah disusun
oleh pemerintah daerah, RAPBD ini akan
ditetapkan sebagai APBD melalui peraturan
daerah. Namun, bila RAPBD tidak disetujui,
pemerintah daerah dapat menggunakan APBD
dengan jumlah maksimal sebesar angka APBD
pada tahun sebelumnya.
c. Tahap Pelaksanaan APBD
•APBD yang telah ditetapkan melalui peraturan
daerah akan dituangkan dalam keputusan
gubernur/walikota/bupati, yang berisi mengenai
penjelasan lebih detail mengenai ketentuan
pelaksanaannya.
23. 01
02
03
04
CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, infographics & images by Freepik
04
03
02
01
Thanks!
Do you have any questions?
Please keep this slide for attribution
