Hukum Perburuhan

32,594 views

Published on

Published in: Sports
3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
32,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
176
Actions
Shares
0
Downloads
1,030
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum Perburuhan

  1. 1. HUKUM KETENAGAKERJAAN CHAPTER VI
  2. 2. PENGATURAN HUKUM PERBURUHAN <ul><li>UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN </li></ul>
  3. 3. HUKUM PERBURUHAN MENURUT PROF.IMAM SUPOMO ADALAH : <ul><li>Suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan meneripa upah. </li></ul>
  4. 4. UNSUR DARI HUKUM PERBURUHAN ADALAH : <ul><li>Serangkaian peraturan, </li></ul><ul><li>Peraturan mengenai suatu kejadian, </li></ul><ul><li>Adanya orang yang bekerja pada orang lain, </li></ul><ul><li>Adanya balas jasa yang berupa upah. </li></ul>
  5. 5. UPAH <ul><li>Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja. </li></ul>
  6. 6. HUBUNGAN KERJA <ul><li>Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja/buruhnya. </li></ul><ul><li>Perjanjian tersebut tertulis. </li></ul><ul><li>Dasar perjanjian kerja : </li></ul><ul><li>1. Kesepakatan, </li></ul><ul><li>2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum, </li></ul><ul><li>3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, </li></ul><ul><li>4. Pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum & kesusilaan. </li></ul><ul><li>( Hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 1320 BW ) </li></ul>
  7. 7. PERJANJIAN KERJA MEMUAT <ul><li>Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, </li></ul><ul><li>Identitas pekerja, </li></ul><ul><li>Jabatan dan jenis pekerjaan, </li></ul><ul><li>Tempat pekerjaan, </li></ul><ul><li>Besarnya upah, </li></ul><ul><li>Hak & kewajiban Pengusaha & Pekerja, </li></ul><ul><li>Jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut, </li></ul><ul><li>Waktu & tempat perjanjian dibuat, </li></ul><ul><li>Tanda tangan para pihak. </li></ul>
  8. 8. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU <ul><li>Perjanjian tersebut harus tertulis, </li></ul><ul><li>Tidak disyaratkan adanya masa percobaaan, </li></ul><ul><li>Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu/musiman </li></ul><ul><li>Jangka waktunya paling lama 2 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. </li></ul>
  9. 9. PERJANJIAN KERJA BERAKHIR <ul><li>Pekerja meninggal dunia, </li></ul><ul><li>Berakhir jangka waktu perjanjian, </li></ul><ul><li>Adanya putusan Pengadilan/putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, </li></ul><ul><li>Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja. </li></ul>
  10. 10. PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN <ul><li>Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, </li></ul><ul><li>Pengecualian bagi anak yang berumur 13 th s.d 15 th melakukan pekerjaan ringan dengan syarat : paling lama 3 jam, izin dari orang tua, dilakukan siang hari tidak mengganggu waktu sekolah, menerima upah, keselamatan dan kesehatan kerja, ada hubungan kerja. </li></ul>
  11. 11. BURUH PEREMPUAN <ul><li>Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00. </li></ul>
  12. 12. WAKTU KERJA <ul><li>Pengusaha wajib melakukan ketentuan waktu kerja yaitu : </li></ul><ul><li>7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu, apabila 6 hari kerja dalam 1 minggu, </li></ul><ul><li>8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu, apabila 5 hari kerja dalam 1 minggu, </li></ul>
  13. 13. KELEBIHAN JAM KERJA <ul><li>Adanya persetujuan pekerja/buruh, </li></ul><ul><li>Paling lama 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu, </li></ul><ul><li>Kelebihan jam kerja/lembur, Pengusaha wajib membayar upah lembur. </li></ul><ul><li>Besarnya upah lembur ditetapkan dengan Keputusan Menteri. </li></ul>
  14. 14. CUTI <ul><li>Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada Pekerja/Buruh, </li></ul><ul><li>Waktu Istirahat antara jam kerja selama minimal ½ jam setelah bekerja 4 jam berturut2, </li></ul><ul><li>Istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, </li></ul><ul><li>Cuti tahunan : minimal 12 hari, setelah Pekerja/Buruh bekerja selama 12 bulan berturut2, </li></ul><ul><li>Istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilakukan pada tahun ke tujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi Pekerja/Buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut. </li></ul>
  15. 15. CUTI LAIN <ul><li>Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Pekerja yang melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya, </li></ul><ul><li>Pekerja/Buruh perempuan diberikan cuti haid pada hari pertama dan kedua, </li></ul><ul><li>Cuti Hamil di berikan kepada Pekerja/Buruh perempuan 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bula sesudah melahirkan, </li></ul><ul><li>Cuti Keguguran kandungan diberikan selama 1 ½ bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter. </li></ul>
  16. 16. PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA <ul><li>Keselamatan dan kesehatan kerja, </li></ul><ul><li>Moral dan kesusilaan, </li></ul><ul><li>Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. </li></ul>
  17. 17. PENGUPAHAN <ul><li>Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai dengan perjanjian kerja. </li></ul><ul><li>Pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, </li></ul><ul><li>Upah yang diberikan kepada Pekerja harus sesuai dengan upah minimum, </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Upah tidak dibayarkan apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali : </li></ul><ul><li>a. Pekerja sakit, </li></ul><ul><li>b. Pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid, </li></ul><ul><li>Pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptikan anak dll, </li></ul><ul><li>Pekerja mejalankan tugas negara, </li></ul><ul><li>Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama, </li></ul><ul><li>Pekerja melaksanakan hak istirahat, </li></ul><ul><li>Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja, </li></ul><ul><li>Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan </li></ul>
  19. 19. Upah dibayarkan kepada Pekerja Yang sakit adalah : <ul><li>4 bln pertama, dibayar 100% dari upah, </li></ul><ul><li>4 bln kedua, dibayar 75% dari upah, </li></ul><ul><li>4 bln ketiga, dibayar 50% dari upah, </li></ul><ul><li>Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK. </li></ul>
  20. 20. HUBUNGAN INDUSTRIAL <ul><li>Adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD’45. </li></ul>
  21. 21. PERSELISIHAN HUBUNHAN INDUSTRIAL <ul><li>Adalah : </li></ul><ul><li>Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha/ gabungan pengusaha dengan Pekerja atau Serikat Pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan phk serta perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. </li></ul>
  22. 22. Dalam Hubungan Industrial <ul><li>Fungsi Pemerintah adalah : </li></ul><ul><li>menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, </li></ul><ul><li>Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja adalah : </li></ul><ul><li>menjalankan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelancaran produksi, menyalurkan aspirasi, mengembangkan ketrampilan serta ikut memajukan perusahaan, </li></ul><ul><li>Fungsi Pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja </li></ul>
  23. 23. Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana : <ul><li>Serikat Pekerja, </li></ul><ul><li>Organisasi Pengusaha, </li></ul><ul><li>Lembaga Kerjasama Bipartit, </li></ul><ul><li>Lembaga Kerjasama Tripartit, </li></ul><ul><li>Peraturan Perusahaan, </li></ul><ul><li>Perjanjian Kerja Bersama, </li></ul><ul><li>Peraturan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan, </li></ul><ul><li>Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial </li></ul>
  24. 24. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA <ul><li>Adalah : </li></ul><ul><li>Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan Pengusaha. </li></ul><ul><li>Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. ( sesuai dg pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 ) </li></ul>
  25. 25. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan sbb : <ul><li>Melakukan penipuan/penggelapan barang/ uang milik perusahaan, </li></ul><ul><li>Memberikan keterangan palsu, </li></ul><ul><li>Mabuk, menggunkan/mengdarkan narkoba atau lainnya, </li></ul><ul><li>Melakukan perbuatan asusila/perjudian, </li></ul><ul><li>Menyerang, mengancam, menganiaya teman/pengusaha, </li></ul><ul><li>Mempengaruhi teman/pengusaha untuk melakukan hal yang bertentangan dengan UU, </li></ul><ul><li>Merusak barang dalam keadaan bahaya, </li></ul><ul><li>Membocorkan rahasia perusahaan, </li></ul><ul><li>Melakukan tindakan lain yang membahayakan perusahaan. </li></ul>

×