Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan pers dan pengendaliannya. Secara ringkas, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun dapat dibatasi oleh tindakan pemerintah atau masyarakat seperti sensor, penangkapan wartawan, pengadilan massa, serta penyalahgunaan kebebasan tersebut oleh media untuk kepentingan bisnis.
5. Pasal
UUD 1945
Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 40 tahun 1999 tentang pers
UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan
pendapat dimuka umum
UU No. 40 tahun 2000 tentang pers
UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
10. UUD 1945 pasal 28
Menjamin kebebasan
pers, tidak ada sensor,
tidak ada breidel
UU No. 11 Tahun 1996
Setiap warga negara dapat
melakukan perusahaan
pers
UU No. 21 tahun 1992
Mengatur tentang Surat
Izin Usaha Penerbitan
Pers
Distorsi
PERATURAN
ERUNDANG-UNDANGAN
11. 1. Menelepon redaktur
2. Mengirimkan redaksi
tertulis ke media massa
3. Membreidel surat kabar
dan majalah
4. Kekerasan fisik pada
wartawan
5. Menangkap,
memenjarakan, bahkan
ERILAKU
AARAT
12. PENGADILAN MASSA, MISALNYA DENGAN
CARA MENGHUKUM
MENURUT CARANYA
SENDIRI, MENTEROR,
PENCULIKAN DAN
PENGRUSAKAN
KANTOR MEDIA
MASSA DAN LAIN-
LAIN.
PENGADILAN
MASSA