kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
RAPAT MINGGUAN
UPT PAUD DASMEN, UPT Diksi, UPT GTK, dan
Badan Bahasa
20 Maret 2024
1

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Agenda
2
No Perihal Durasi Keterangan
1 Assesmen Minat dan Bakat 30 Menit
Asrijanty, Ph.D
(Kepala Pusat Asesmen Pendidikan)
2 Persiapan Pelaksanaan Uji Kesetaraan 30 Menit
Drs. Nyoman Rudi Kurniawan
(Plt. Direktur SMP / Supervisor PDM-06)
3 Revitalisasi Bahasa Daerah (MB-17) 30 Menit
Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa
4 Update Capaian Tiga Program Prioritas 30 Menit
Dwi Adi Nugroho
(PIC PDM-05)

Agenda
3
1 Assesmen Minat dan Bakat
2
3
4

Pusat Asesmen Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Penddikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Pemanfaatan Hasil
Asesmen Bakat dan Minat
Sebagai Bagian dari Layanan Bimbingan
Konseling
Rabu, 20 Maret 2024

Pelaksanaan Asesmen Bakat Minat
Bersifat pilihan
Untuk siswa kelas 9
Pelaksanaan Tes 3 Jam
Berbasis komputer daring
Laporan individu peserta
Di sekolah mandiri
Piloting Desember 2023
Babel, DIY, NTB
19 Februari - 1 Maret 2024

Peserta Asesmen Bakat Minat 2024
Peserta Piloting Desember 2023
Provinsi
Peserta %
Populasi
Populasi Terdaftar Mengikuti
Yogyakarta 55.067 3.6157 3.4782 62,55
Nusa Tenggara Barat 88.466 10.004 7.312 8,27
Bangka Belitung 23.596 7.449 6.745 28,59
Total 167.669 53.970 48.839 28,13

Bakat dan Minat untuk Penguasaan Kompetensi
● Potensi bawaan untuk cepat menguasai
pengetahuan atau keterampilan tertentu.
● Berkembang dengan stimulasi yang tepat dari lingkungan(
dukungan, binaan, latihan)
Ketertarikan/ keinginan untuk menekuni/
melibatkan diri dalam kegiatan/ bidang
tertentu.
Bakat Minat
Berhasil
Suka
Antusias
Tertarik
Ingin tahu
Motivasi
Tinggi
Gagal
Menjauh
Menghindar
Menolak
Motivasi
Rendah

Manfaat Hasil Asesmen Bakat Minat
Kemungkinan Kondisi
Bakat Tanpa
Minat
Bosan
Terbebani
Bakat Minat
Selaras
Optimal
Berhasil
Minat Tanpa
Bakat
Tidak optimal
Gagal
Pemilihan karier yang sesuai bakat
minat
04
Meningkatkan kepercayaan diri
dan kepuasan belajar
03
Mendukung siswa memperoleh
pengalaman belajar yang lebih
bermakna dan sesuai
02
Dasar mengembangkan potensi
siswa
01

Pemaknaan Hasil Asesmen Bakat Minat
● Hasil ABM sebagai informasi awal, bahan refleksi, bahan layanan
bimbingan dan konseling
● Hasil ABM ditentukan oleh keseriusan, kejujuran dalam merespon
pertanyaan
● Minat dapat berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman,
wawasan

TERIMA KASIH
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
@pusmendik Pusmendik @Pusmendik

Agenda
11
1
2 Persiapan Pelaksanaan Uji Kesetaraan
3
4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Kebijakan Uji Kesetaraan (UK)
(Koordinasi Persiapan dan Peran UPT)
PDM 06 – ASESMEN NASIONAL
Rabu, 20 Maret 2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
OBJECTIVE/TUJUAN dari Program di PDM 06 Tahun 2024
1. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan:
a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan
Satuan Pendidikan terhadap Kebijakan AN dan Sulingjar
sebesar 50% dari 23,79%.
b. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap
Kebijakan Uji Kesetaraan (UK) sebesar 30%.
2. Menurunkan partisipasi satuan pendidikan yang belum
memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar tahun 2023
sebesar 50%.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 26 ayat (6): Hasil pendidikan nonformal dapat
dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah
melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 115 ayat (1): Hasil pendidikan
nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal
setelah melalui Uji Kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1.
2.
3.
4.
Standar Nasional Pendidikan Pasal 54 ayat (1): Peserta Didik
pendidikan informal dapat memperoleh ijazah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara
dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur
formal setelah lulus Uji Kesetaraan;
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Dasar Hukum
3.

Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022
tentang Standar Kompetensi Lulusan pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023
tentang Uji Kesetaraan
5.
6.
3.
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Nomor
043/H/KP/2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Uji Kesetaraan
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Nomor
020/H/KP/2023 tentang Spesifikasi Teknis,
Bentuk, Percetakan, dan Mekanisme
Pendistribusian Sertifikat Hasil Uji Kesetaraan
dan Surat Keterangan Hasil Uji Kesetaraan
Dasar Hukum
7.
8.

Perbedaan AN dengan UK
Asesmen Nasional (AN) Uji Kesetaraan (UK)
1.
Tujuan
Mengukur hasil belajar kognitif;
hasil belajar non kognitif; dan
kualitas lingkungan belajar
pada satuan pendidikan
Mengukur kompetensi peserta
didik paling sedikit literasi
membaca dan numerasi
berdasarkan kriteria pencapaian
standar kompetensi lulusan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
2.
Fungsi
Pemetaan mutu pendidikan Penyetaraan antara hasil
Pendidikan Nonformal dan
Pendidikan Informal dengan
Pendidikan Formal

3. Sifat Diikuti oleh peserta didik
yang tersampling dari
semua satuan pendidikan
(formal dan non formal)
Pilihan berdasarkan kebutuhan
dari masing-masing peserta didik
4. Pemanfaatan
Hasil
Untuk Perencanaan
Berbasis Data (PBD)
Untuk menjamin pemenuhan
akses peserta didik dari
Pendidikan Nonformal dan
Pendidikan Informal terhadap
penyetaraan hasil belajar dengan
Pendidikan Formal

5. Pelaksana Satuan Pendidikan yang
terdaftar dalam Dapodik dan
memiliki Nomor Pokok
Sekolah Nasional (NPSN)
yang valid
Satuan pendidikan yang terakreditasi
dan memiliki peserta UK dari jenjang
Paket A, Paket B, dan Paket C yang
sudah berada pada semester terakhir.
Jika di suatu kabupaten/kota tidak
memiliki satuan pendidikan nonformal
terakreditasi, maka Uji Kesetaraan
diselenggarakan oleh satuan
Pendidikan Formal di Kabupaten/Kota
tersebut dikoordinasikan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya

6. Sasaran Perwakilan peserta didik yang
tersampling dari kelas 5 (lima),
kelas 8 (delapan), dan kelas 11
(sebelas)
1. Peserta didik pada jalur Pendidikan
Nonformal (Paket A, Paket B, dan
Paket C) dan jalur Pendidikan Informal
yang terdaftar dalam sistem basis
data dan sudah berada pada
semester terakhir.
2. Peserta didik program Paket A, Paket
B, Paket C atau bentuk lain sederajat
yang merupakan penyandang
disabilitas fisik, disabilitas sensorik
netra, disabilitas sensorik rungu,
dan/atau disabilitas wicara tanpa
hambatan tambahan dapat mengikuti
UK.

7.
Syarat
Peserta
1. Peserta didik dari Sekolah Luar Biasa (SLB)
diikuti oleh perwakilan peserta didik disabilitas
sensorik rungu (tunarungu) dan/atau
disabilitas fisik (tunadaksa) yang tidak
memiliki ketunaan tambahan, hambatan
intelektual, bahasa/ membaca, dan dapat
mengerjakan AN secara mandiri.
2. Peserta didik pada jenjang SD/SDLB/Paket A,
memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai
semester ganjil kelas 1 sampai dengan
semester genap kelas 4.
3. Peserta didik pada jenjang
SMP/SMPLB/Paket B, memiliki laporan
penilaian hasil belajar semester ganjil dan
genap kelas 7.
4. Peserta didik pada jenjang
SMA/SMALB/SMK/Paket C, memiliki laporan
penilaian hasil belajar semester ganjil dan
genap kelas 10.
Peserta UK dari jalur Pendidikan
Nonformal pada saat pelaksanaan UK:
1. berada pada semester terakhir
pada akhir program pendidikan
Paket A atau bentuk lain yang
sederajat yang memiliki laporan
hasil belajar kelas V (lima) dan
semester gasal kelas VI (enam);
atau
1. berada pada semester terakhir
pada akhir program pendidikan
Paket B, atau Paket C, atau bentuk
lain yang sederajat yang memiliki
laporan hasil belajar setiap

8. Instrumen
Pengukuran
1. Kompetensi Literasi
2. Kompetensi Numerasi
3. Survei Karakter
4. Survei Lingkungan Belajar
1. Kompetensi Literasi
2. Kompetensi Numerasi
9. Durasi
Pelaksanaan
AN dilaksanakan selama 2 (dua) hari UK dilaksanakan selama 1 (satu) hari
10. Pelaporan
Hasil
Disampaikan dalam bentuk Rapor
Pendidikan Daerah dan Rapor
Pendidikan Satuan Pendidikan,
sebagai dasar untuk menyusun
Perencanaan Berbasis Data (PBD)
Sertifikat Hasil Uji Kesetaraan (SHUK)
atau Surat Keterangan Hasil Uji
Kesetaraan (SKHUK)
11. Penyampaian
Hasil
Disajikan dalam Platform Rapor
Pendidikan
Diberikan dalam bentuk dokumen
cetak

Persamaan AN dengan UK
1. Kompetensi
yang diukur
AN dan UK mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi
2. Peserta Peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik yang memiliki
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) valid
3. Penyelenggara ● Penyelenggara Tingkat Pusat (Kemendikbudristek);
● Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal
Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Pemerintah Republik
Indonesia di Luar Negeri;
● Penyelenggara Tingkat Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi);
● Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota); dan
● Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara
Uji Kesetaraan – Tingkat Pusat (UPT)
Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi; BBPMP (Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan) atau BPMP (Balai Penjamin Mutu
Pendidikan):
melakukan sosialisasi kebijakan
pelaksanaan Uji Kesetaraan di
wilayahnya;
melakukan pendampingan
pelaksanaan Uji Kesetaraan
dengan melibatkan Dinas
Pendidikan Provinsi, dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
melaporkan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Uji
Kesetaraan kepada Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, dan
Menengah; dan
melakukan pengawasan
distribusi SHUK dan
SKHUK di
Kabupaten/Kota.
a.
c.
b.
d.

JADWAL PELAKSANAAN UK TAHUN 2024
HAL:
JADWAL PELAKSANAAN
UJI KESETARAAN TAHUN 2024
SURAT EDARAN KEPALA BSKAP
NOMOR: 1335/H.H4/SK.01.01/2024
TANGGAL 27 FEBRUARI 2024

HARI/TANGGAL SESI WAKTU JENIS ASESMEN DALAM 1 SESI PELAKSANAAN
1 07.30 – 10.55 • Latihan (10 menit)
• Literasi Membaca (90 menit)
• Istirahat (15 menit)
• Numerasi (90 menit)
Hari Ke 1
2 13.00 – 16.25
1 07.30 – 10.55 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 2
2 13.00 – 16.25
1 07.30 – 10.55 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 3
2 13.00 – 16.25
Sabtu s.d. Senin
18 s.d. 20 Mei 2024
JADWAL PAKET C ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

1 07.30 – 10.55 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 1
2 13.00 – 16.25
1 07.30 – 10.55 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 2
2 13.00 – 16.25
1 07.30 – 10.55 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 3
2 13.00 – 16.25
Sabtu - Senin
25 - 27 Mei 2024
JADWAL PAKET B ATAU BENTUK LAIN YANG
SEDERAJAT

1 07.30 – 10.25 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 1
2 13.00 – 15.55
1 07.30 – 10.25 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 2
2 13.00 – 15.55
1 07.30 – 10.25 • Latihan (10 menit)
Hari Ke 3
2 13.00 – 16.25
Sabtu - Senin
25 - 27 Mei 2024
JADWAL PAKET A ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Terima Kasih

Agenda
29
1
2
3 Revitalisasi Bahasa Daerah (MB-17)
4

RISET, DAN TEKNOLOGI
ARAH BARU REVITALISASI BAHASA
DAERAH:
MENAHAN LAJU KEPUNAHAN BAHASA
DAERAH DI INDONESIA
Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
20 Maret 2024

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
1
2
3
Tiga Program Prioritas Badan Bahasa
Tren Kepunahan Bahasa Daerah
31
Pokok Bahasan
4
Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai Kebijakan Multilevel
Pendekatan Holistik Revitalisasi Bahasa Daerah
Pendekatan Baru Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia
5

Tiga Program Prioritas Badan Bahasa

Internasionalisasi
Bahasa Indonesia
Pelindungan
Bahasa dan Sastra
33
✔ Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk
Literasi Indonesia
✔ Pengembangan laman buku digital
✔ Penyediaan video pembelajaran literasi-numerasi, buku
digital, buku video, buku audio, buku Braille, komik, dan film
animasi.
✔ Penambahan entri KBBI mencapai 200.000
✔ Perluasan penggunaan UKBI Adaptif Merdeka
✔ Penerjemahan untuk mendukung literasi (BA ke BI dan BD ke
BI)
✔ Pemberdayaan komunitas literasi dan generasi muda
✔ Pembinaan bahasa di lembaga pemerintah dan
nonpemerintah
✔ Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah
✔ Gerakan sastrawan daerah menulis karya dalam bahasa
daerah
✔ Pemberdayaan komunitas pegiat bahasa dan sastra
daerah
✔ Penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah melalui
penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar
pembelajaran di kelas awal
✔ Pemberdayaan komunitas sastra
• Perluasan negara, lembaga, dan komunitas sasaran
pembelajaran BIPA
• Fasilitasi peningkatan kompetensi pengajar BIPA
setempat (BIPA Fellowships)
• Pengembangan bahan ajar BIPA berbasis digital.
• Implementasi Peta Jalan Internasionalisasi Bahasa
Indonesia dalam payung Lingua Franca Plus
Badan
Bahasa
1
2
3
LITERASI
KEBAHASAN
DAN KESASTRAAN

Tren Kepunahan Bahasa Daerah

Pentingnya Revitalisasi Bahasa Daerah
Ancaman kepunahan bahasa daerah makin
hari makin kuat
Klaim UNESCO (2018): setiap dua minggu ada satu bahasa punah
Praktik revitalisasi bahasa daerah tidak bisa
menerapkan pola yang seragam
Keinginan untuk
melestarikan bahasa
daerah harus menjadi
sebuah gerakan
bersama
There are some 6,000 languages in the world at the moment.
And of these, about half – some say more, some say les –
are going to die out in the course of the next century. The
relevant deduction is sobering: 3,000 languages, in 1200
months. That means, on average, there is a language
dying out somewhere in the world every two weeks. (David
Crystal)
• Daya hidup bahasa beragam
• Banyak bahasa yang kritis dan terancam punah, terutama
di wilayah timur
• Penutur jati tidak menggunakan lagi
718 bahasa daerah di Indonesia
pelestarian identitas bangsa ini
adalah tanggung jawab bersama
yang harus dilakukan bersama-sama
dengan gerak langkah yang sama.
35

Penggunaan Bahasa Daerah
Penduduk Indonesia Menggunakan
Bahasa daerah untuk berkomunikasi
dengan keluarga
Penggunaan Bahasa Daerah
di Keluarga
Data dari BPS dalam Long Form SP 2020
Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku bangsa,
dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Sebagian penduduk tetap mempertahankan kelestarian bahasa daerah
melalui penggunaan dalam berkomunikasi dengan keluarga dan
tetangga/kerabat.
73,87% 71,93%
Penduduk Indonesia menggunakan
Bahasa daerah untuk berkomunikasi
dengan tetangga/kerabat
Penggunaan Bahasa Daerah di
Tetangga/Kerabat
36

Penggunaan Bahasa Daerah Menurut Generasi
Persentase Penduduk dengan Penggunaan Bahasa Daerah di
Keluarga
Persentase Penduduk dengan Penggunaan Bahasa Daerah di
Tetangga/Kerabat
Di tengah maraknya penggunaan bahasa asing untuk berkomunikasi, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta bahasa daerah
sebagai simbol budaya perlu untuk terus dijaga antargenerasi.
Persentase penutur bahasa daerah antar Pre-Boomer ke generasi Post Gen Z semakin berkurang. Lebih lanjut, lebih dari 90 persen
generasi Post Gen Z hingga generasi Baby Boomer dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, namun generasi Pre-boomer yang
mampu berbahasa Indonesia hanya sekitar 80 persen
Data dari BPS dalam Long Form SP 2020
37

Situasi Kebahasaan di Indonesia
Sumber: Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan
https://dapobas.kemdikbud.go.id/

Kepunahan bahasa terjadi terutama karena para penuturnya tidak lagi
menggunakan dan/atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya
KONDISI VITALITAS BAHASA DAERAH DI INDONESIA
(Kajian Vitalitas terhadap 87 Bahasa Daerah)
Bahasa masih
dipakai oleh
semua anak dan
semua orang
dalam etnik itu
24 bahasa
AMAN
Semua anak-anak
dan generasi tua
masih
menggunakan
bahasa daerahnya,
tetapi jumlah
penutur relatif
sedikit
RENTAN
Sebagian
penutur, baik
anak-anak,
remaja, maupun
generasi tua
tidak lagi
menggunakan
MENGALAMI
KEMUNDURAN
Mayoritas penutur
berusia 20 tahun
ke atas dan
generasi tua tidak
berbicara kepada
anak-anak atau di
antara mereka
sendiri dengan
bahasa daerah
TERANCAM PUNAH
Penuturnya
hanya kelompok
masyarakat
berusia 40 tahun
ke atas dan
jumlahnya
sangat sedikit
5 bahasa
KRITIS
Tidak ada lagi
penuturnya
11 bahasa
PUNAH
39
19 bahasa 3 bahasa 25 bahasa

Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai
Kebijakan Multilevel

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 41
Revitalisasi
Bahasa Daerah
REVITALISASI BAHASA DAERAH
SEBAGAI KEBIJAKAN MULTILEVEL
Peran Pemerintah dan
Masyarakat dalam Revitalisasi
Bahasa
Pendekatan Multilevel dalam
Revitalisasi Bahasa
• Revitalisasi bahasa membutuhkan
keterlibatan berbagai tingkatan
masyarakat dan pendekatan yang
komprehensif.
• Kebijakan ini melibatkan komunitas
lokal, kebijakan pemerintah daerah,
dan dukungan internasional serta
penggunaan media dan teknologi.
• Peran pemerintah, organisasi
masyarakat, dan komunitas dalam
revitalisasi bahasa dapat dilihat dari
pembuatan kebijakan, implementasi,
dan pendanaan.
• Hubungan neo-korporatis antara
pemerintah, organisasi masyarakat,
dan komunitas dapat mendukung
upaya revitalisasi bahasa.

Elemen-Elemen Program Revitalisasi Bahasa Daerah
Komitmen dari komunitas bahasa
Sumber: (European Charter for Regional or Minority Languages, 1992)
42
Peningkatan keterampilan dan
pelatihan
Motivasi dan komitmen dari komunitas
tutur
Pendanaan
Fasilitas dan dukungan
Keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan
untuk menjalankan program, seperti pegiat
bahasa, maestro, dan guru
Biaya untuk program, peserta, petugas,
sumber daya, pelatihan, dan fasilitas yang
disediakan, baik melalui dana pemerintah
maupun sumber lainnya
Fasilitas untuk kegiatan revitalisasi bahasa
serta dukungan organisasi
Pengakuan dari masyarakat yang
lebih luas
Pengakuan dari masyarakat di luar komunitas
tutur tentang pentingnya revitalisasi bahasa
Sumber daya
Sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan
revitalisasi bahasa, seperti dokumentasi,
pembelajaran materi, tokoh, dan penutur bahasa
Sasaran dan perencanaan
Tujuan yang sesuai dengan aspirasi dari
masyarakat dan apa yang yang dapat dicapai
dengan mempertimbangkan keadaan daerah
setempat
Memperkenalkan bahasa ke dalam
komunitas yang lebih luas
Mengalihkan penggunaan bahasa dari
pembelajaran dalam kelas menjadi kegiatan
pembelajaran dalam pemakaian bahasa sehari-
hari di sekitar masyarakat

Pendekatan Holistik Revitalisasi
Bahasa Daerah

• Implementasi penggunaan bahasa daerah sebagai
bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah
dasar masih terbatas meskipun sudah ada dasar
hukumnya.
• Keluarga memiliki peran penting dalam
mempertahankan dan meneruskan
penggunaan bahasa daerah
antargenerasi.
44
Implementasi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 🡪 UU Sisdiknas
Pendidikan dan Penggunaan Bahasa
Daerah Sebagai Bahasa Pengantar
Pembelajaran
Peran Organisasi Masyarakat dan Komunitas Tutur
Penguatan Peran Keluarga dan Pewarisan
Bahasa Antargenerasi
Digitalisasi Bahasa Daerah
Integrasi Bahasa Daerah ke Dalam
Kehidupan Sehari-hari dan Kegiatan Sosial
Kemasyarakatan
Organisasi masyarakat dan komunitas tutur
memainkan peran penting dalam memantau,
mengadvokasi, dan mengimplementasikan inisiatif
untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah
• Revitalisasi bahasa daerah dapat dicapai
dengan mengintegrasikan kembali bahasa
tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan
kegiatan sosial masyarakat.
• Inisiatif pendidikan, seperti penggunaan bahasa
daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran di
kelas-kelas awal, dapat membantu meningkatkan
pemahaman dan retensi materi pelajaran.
• Integrasi teknologi digital dalam pendokumentasian,
pengelolaan, dan penyebarluasan bahasa daerah
memudahkan akses dan pelestariannya.
• Proses digitalisasi memungkinkan pengelolaan konten
bahasa daerah dalam berbagai format (teks, audio, video)
serta memastikan keamanan dan kesinambungan dalam
penyimpanan.
PENDEKATAN HOLISTIK
DALAM REVITALISASI BAHASA DAERAH

Pentingnya Pemanfaatan Bahasa Ibu dalam Sistem Pendidikan
Bahasa ibu dan kehilangan
pembelajaran
Kelas
Bahasa Daerah
Kelas
Bahasa Indonesia
≤
Siswa kelas awal yang berbahasa ibu bahasa daerah
berpotensi kehilangan satu tahun manfaat kegiatan
belajar ketika pembelajaran dilakukan dengan
menggunakan bahasa Indonesia
Nilai anak kelas dua dan tiga yang berbahasa ibu bahasa
daerah di NTT dan NTB setara atau lebih rendah
dibandingkan dengan kemampuan anak kelas satu dan
dua berbahasa ibu bahasa Indonesia.
Survei awal INOVASI, 2018
Bahasa ibu dan capaian
pembelajaran
Survei
awal
Survei
awal
Survei
akhir
Survei
akhir
42%
69%
70%
90%
34%
52%
73%
90%
Hasil survei akhir program literasi INOVASI berdasarkan
bahasa ibu
( % siswa yang lulus tes literasi dasar)
Kab.
Bima
Kab.
Dompu
Bahasa
daerah
Bahasa
Indonesia
Kab.
Bima
Kab.
Dompu
7%
1%
Kesenjangan hasil belajar
di Bima berkurang 7x lebih
besar disbanding Dompu
yang juga mendapatkan program
literasi (tanpa metode PMBBI)
45

Membangun Jembatan Bahasa
Bahasa Ibu ke Bahasa Indonesia
Fondasi literasi dan
penamaan konsep dalam
bahasa ibu
Fasih baca tulis
dan belajar dalam
bahasa Indonesia
Bahan bacaan
yang ramah cerna
dan berjenjang
46

Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)
RBD 1.0
RBD 2.0
RBD 3.0
RBD 4.0
• Fokus pada dokumentasi dan
preservasi bahasa-bahasa
terancam punah.
• Upaya dilakukan oleh individu,
kelompok masyarakat, atau
organisasi non-pemerintah
secara tidak terintegrasi.
• Pendekatan cenderung ad-hoc
dan terbatas dalam lingkup
tertentu.
• Masih minimnya pemanfaatan
teknologi.
• Penekanan pada kolaborasi
antara masyarakat, pakar dan
pegiat bahasa, serta
pemerintah.
• Pendekatan yang lebih
terstruktur dalam
dokumentasi, preservasi, dan
pembelajaran bahasa.
• Teknologi mulai
dimanfaatkan untuk
digitalisasi, penyimpanan, dan
akses data bahasa.
• Pembentukan basis data dan
sumber daya bahasa secara
daring.
• Teknologi kecerdasan
buatan (AI) digunakan untuk
analisis dan sintesis bahasa.
• Penerjemahan otomatis dan
alat pembelajaran bahasa
berbasis AI harus mulai
dikembangkan.
• Pengumpulan data bahasa
lebih terstruktur melalui
crowdsourcing (urun daya)
sebagai bentuk keterlibatan
semua pihak.
• Revitalisasi bahasa-bahasa
hampir punah melalui
rekonstruksi dan pemodelan
bahasa komputasional.
• Revitalisasi bahasa tidak lagi
terbatas pada satu komunitas,
tetapi menjadi tujuan global.
• Teknologi AI mampu
memahami, menghasilkan, dan
memelihara bahasa dengan
kemampuan manusia.
• Pemetaan otomatis dan
pemodelan bahasa mendalam
membantu dalam konservasi
dan pembelajaran.
• Kolaborasi internasional
menghasilkan standar dan
protokol untuk pelindungan
bahasa secara komprehensif.
47

aksara bahasa konten pendidikan SDM
peranti
otomasi
digitalisasi aksara digitalisasi
infrastruktur bahasa
digitalisasi konten Sumber daya
pendidikan
profesional bahasa integrasi teknologi
standardisasi
aksara daerah
untuk digunakan
pada keyboard
komputer dan
gawai
istilah, tata bahasa,
korpus, dataset,
kamus, buku,
terjemahan,
aplikasi, dan
platform
kurikulum,
sertifikasi,
pelatihan
teknologi,
program
kebahasaan
magang, mentoring,
peningkatan
kompetensi
kebahasaan,
sumberdaya
profesional
mesin
penerjemahan,
penerjemahan
otomatis,
pemanfaatan
kecerdasan buatan
Digitalisasi Bahasa
Sumber: Global Language Digitization Initiative
https://sites.google.com/translationcommons.org/language-digitization/home
48

Revitalisasi Bahasa Daerah Melalui Aplikasi Seluler
Aplikasi seluler telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dan dapat menjadi alat
yang sangat berguna dalam upaya revitalisasi bahasa
Contoh:
FirstVoices 🡪 platform kolaboratif yang menjadi wadah bagi komunitas-komunitas masyarakat adat
untuk mengelola, mengurasi, dan berbagi bahasanya
Melibatkan generasi muda
melalui pengalaman belajar yang
interaktif dan gamifikasi
Keterlibatan Penuh Generasi Muda
menawarkan kenyamanan dan
fleksibilitas dalam pembelajaran
bahasa
Kenyamanan dan Fleksibilitas
Beberapa keuntungan:
menyediakan akses yang cepat
terhadap konten pelajaran
bahasa
Kemudahan Akses
49

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 50
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Daring
Digitalisasi Kamus
Bahasa Daerah
Animasi dan video pendek
berbasis budaya lokal
Buku cerita anak-anak (dalam
bahasa Indonesia dan daerah)
Standardisasi aksara daerah
untuk digunakan pada
kibor komputer dan gawai
(Jawa, Sunda, dan Bali, dan
masih banyak lagi lainnya
akan menyusul)
Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia (UKBI) Adaptif 1
2
3
4
5
6
Inisiatif Digitalisasi Badan Bahasa
dalam Upaya Revitalisasi Bahasa dan Sastra di Indonesia

Pendekatan Baru
Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia

Prinsip Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah
4) Penyediaan buku-buku cerita anak berbahasa
daerah untuk pengayaan pembelajaran
1) Lebih fokus kepada revitalisasi daripada kepada
pendokumentasian bahasa; dilakukan melalui
pembelajaran dan pendampingan berkelanjutan.
2) Partisipasi intensif dari seluruh pemangku kepentingan
mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan.
Kebijakan ini menuntut adanya kewajiban untuk
menggunakan bahasa ibu/daerahnya di ranah keluarga,
sekolah, masyarakat, dan pemerintahan;
3) Mengadopsi model revitalisasi yang
beragam, disesuaikan dengan kondisi di
lapangan.
6) Kebebasan untuk memilih bahan
ajar/materi mengajar sesuai dengan
minat siswa.
7) Mobilisasi guru dan fasilitator termasuk
penggiat bahasa daerah di masyarakat untuk
menjadi narasumber.
52
5) Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa
pengantar dalam pembelajaran di kelas-kelas
awal.
8) Penyediaan forum apresiasi di akhir
program berupa Festival bagi Penutur Muda
Bahasa Daerah.
9) Peningkatan secara gradual jumlah bahasa
daerah yang direvitalisasi
a. 2021: 5 bahasa di 3 provinsi
b. 2022: 39 bahasa di 13 provinsi
c. 2023: 72 bahasa di 26 provinsi
d. 2024: 97 bahasa di 38 provinsi

Peningkatan Sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah/Dialek
• Maluku Utara
- Bahasa ternate
- Bahasa Tobelo
- Bahasa sula
- Bahasa makian dalam
- Bahasa Sahu
- Bahasa Buli
• Papua Pegunungan
- Bahasa Dani
• Aceh
- Bahasa
Gayo
- Bahasa Aceh
• Jawa Tengah
- Bahasa Jawa
• Jawa Timur
- Bahasa Jawa dialek Using
- Bahasa Madura
• Bali
- Bahasa Bali
• NTB
- Bahasa Sasak
- Bahasa Samawa
- Bahasa Mbojo
• Jawa Barat
- Bahasa Sunda
• Bengkulu
- Bahasa Rejang
- Bahasa Enggano
- Bahasa Bengkulu dialek
Serawai
- Bahasa Bengkulu dialek
Pasemah
- Bahasa Bengkulu dialek Nasal
- Bahasa Bengkulu dialek Pekal
- Bahasa bengkuli dialek
Lembak
• Sulawesi Tengah
- Bahasa Kaili
- Bahasa Pamona
- Bahasa Banggai
- Bahasa Saluan
• Maluku
- Bahasa Buru
- Bahasa Kei
- Bahasa Yamdena
- Bahasa Seram,
- Bahasa Tarangan Barat
• Sulawesi Selatan
- Bahasa Bugis
- Bahasa Makassar
- Bahasa Toraja
• Kalimantan Timur
- Bahasa Kenyah
- Bahasa Paser
- Bahasa Melayu dialek
- Kutai Kota Bangun
• Kalimantan Tengah
- Bahasa Dayak Ngaju
- Bahasa Melayu dialek Kotawaringin
- Bahasa Uud Danum (Ot Danum)
- Bahasa Maanyan
- Bahasa Bakumpai
- Bahasa Katingan
- Bahasa Sampit
- Bahasa Siang
• Kalimantan Selatan
- Bahasa Banjar
- Bahasa Bakumpai
- Bahasa Dayak Deah
• Sumatera Selatan
- Bahasa Komering
- Bahasa Ogan,
- Bahasa Pedamaran
- Bahasa Lematang
- Bahasa Melayu Palembang
- Bahasa Kayuagung
. Sumatera Utara
- Bahasa Melayu dialek Panai
- Bahasa Melayu dialek Sorkam
- Bahasa Batak dialek Angkola
- Bahasa Batak dialek Toba
- Bahasa Batak dialek
Simanlungun
- Bahasa Melayu dialek Asahan
- Bahasa Melayu dialek Langkat
- Bahasa Nias
• Lampung
Bahasa Lampung
2022 (13 provinsi, 39 bahasa/dialek) 2023 (26 provinsi, 72 bahasa/dialek)
2021 (3 provinsi, 5 bahasa/dialek) 2024 (38 provinsi, 97 bahasa/dialek)
• Sulawesi Barat
Bahasa Mandar
• Papua
- Bahasa Tobati
- Bahasa Sentani
- Bahasa Biyekwok
- Bahasa Sobey
- Bahasa Biak
• Kalimantan Utara
- Bahasa Bulungan
53
• Papua
Tengah
Bahasa
Kamoro
• Papua Selatan
Bahasa Imbuti (marind)
• Papua Barat
Bahasa Hatam
• Riau
Bahasa Suku Orang Laut
• Kep. Riau
Bahasa Melayu
• Babel
- Melayu Bangka
• Jambi
- Bahasa Kerinci
• Sumbar
Minangkabau
• Banten
-Bahasa Sunda
-Bahasa Jawa dialek
Banten
• DIY
Bahasa Jawa
• Kalimantan Barat
- Bahasa Ribun
- Bahasa Melayu
dialek Pontianak
• Sulawesi Tenggara
- Bahasa Tolaki
• Gorontalo
- Bahasa Gorontalo
• Sulawesi Utara
- Minahasa Tonsawang
• NTT
- Bahasa Dawan
- Bahasa Manggarai
- Bahasa Kambera
- Bahasa Rote
- Bahasa Abui
- Bahasa Adang
- Bahasa Kabola
• DKI Jakarta
- Bahasa Betawi
• Papua Barat Daya
- Bahasa Moi

2021 2022 2023 Total
Jumlah Bahasa 5 39 72
Jumlah Provinsi 3 13 26
Target Partisipan (Rencana Strategis) 753 3.012 4.769
Jumlah Perolehan Partisipan
Siswa SD dan SMP yang terlibat dalam
pembelajaran
1.578.956 2.905.311 4.158.656 8.642.923
Pengawas, kepala sekolah, guru, fasilitator,
sastrawan, pegiat bahasa dan sastra, serta
komunitas
49.991 106.128 93.401 249.520
Partisipan Festival Tunas Bahasa Ibu (siswa,
pemerintah daerah, BUMN, swasta)
- 55.336 751.429 806.765
Jumlah partisipan 1.630.968 3.068.797 5.003.486 9.699.208
Sumber: data pokok kebahasaan dan kesastraan https://dapobas.kemdikbud.
go.id/homecat.php?show=url%2Frbd&thn=2023&provinsi=
Tabel Partisipan Revitalisasi Bahasa Daerah (2021–2023)

DAMPAK REVITALISASI BAHASA DAERAH
Anak usia SD dan SMP makin
memiliki sikap positif
terhadap bahasa daerahnya
Pemerintah Daerah makin
peduli untuk melindungi bahasa
daerahnya
Guru dan pegiat bahasa
daerah makin bergairah
dalam mengajarkan
kepada para siswa
Pemberitaan media tentang
pentingnya pelindungan bahasa
daerah makin masif
Platform digital (YouTube,
Tiktok, dll) berbahasa daerah
makin marak
Beberapa daerah
menjadikan bahasa
daerah sebagai muatan
lokal

REKOMENDASI KEBIJAKAN
▪ Memperkuat kebijakan penggunaan bahasa daerah
sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas awal.
▪ Mengadopsi model-model revitalisasi bahasa daerah
yang adaptif dengan pendekatan yang beragam, mulai
dari pewarisan terstruktur di sekolah hingga
pembelajaran berbasis komunitas/masyarakat/keluarga.
▪ Mengadakan festival bahasa dan sastra daerah secara
berkala dan mempromosikan kebanggaan atas
penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda
serta memberikan penghargaan kepada generasi muda
dalam ajang talenta nasional siswa berprestasi.
▪ Memperkuat kerja sama dengan komunitas tutur
bahasa daerah, termasuk keluarga, maestro, dan pegiat
bahasa, untuk mendukung pembelajaran dan
penggunaan bahasa daerah secara aktif dalam
kehidupan sehari-hari.
▪ Mendukung penelitian dan pendokumetasian bahasa
daerah untuk memahami lebih dalam variabilitas
linguistik yang ada, serta mengidentifikasi bahasa-
bahasa yang memerlukan intervensi konservasi segera.
▪ Mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk
pendanaan, bagi program pelindungan bahasa
daerah, serta memastikan distribusi sumber daya
tersebut secara adil dan efektif.
▪ Mengokohkan peran pemerintah daerah untuk
merancang dan menerapkan atau
menggimplementasikan program pelindungan bahasa
daerah secara bertahap, sistematis, dan
berkelanjutan.
▪ Memberikan kepastian hukum melalui penerbitan
regulasi pelindungan dan pengembangan bahasa
daerah di setiap kabupaten/kota di seluruh
Indonesia.
▪ Mendorong penggunaan bahasa daerah dalam media
massa dan digital, termasuk penyediaan konten
digital interaktif dan aplikasi pembelajaran berbasis
bahasa daerah.

TERIMA KASIH
badanbahasa.kemdikbud.go.id
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa @BadanBahasa
badan.bahasa@kemdikbud.go.id
BadanBahasaKemdikbud

Agenda
58
1
2
3
4 Update Capaian Tiga Program Prioritas

RISET DAN TEKNOLOGI
Presentation - 2023
Maret 2024
Strategi dan Capaian Kebijakan-
Kebijakan Strategis PDM

60
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi
Kebijakan Pengangkatan
GP menjadi KS & PS

Tujuan 2024
100% Formasi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan negeri dan Pengawas
Sekolah yang kosong diisi oleh Guru Penggerak
Tujuan Jangka Pendek
280 Pemda Undersupply
03
● Pada akhir Mei 2024, 50%; Pada Akhir Agustus,
75%; dan Pada Akhir November, 100%; Kebutuhan
KS dan PS di daerah Undersupply GP diisi oleh
GPMS
9 Pemda Equalsupply
02
● Pada akhir Februari 2024, 100 % Kebutuhan KS
dan PS di daerah Suply Seimbang GP diisi oleh
GPMS
225 Pemda Oversupply
01
● Pada akhir Februari 2024, 100 % Kebutuhan KS
dan PS di daerah Oversupply GP diisi oleh Guru
Penggerak yang telah Memenuhi Syarat (GPMS)
Tujuan Jangka Menengah
61

Perkembangan Data Percepatan Pengangkatan GP menjadi
KS dan PS untuk setiap Kelompok Kondisi Supply-Demand
62
Data cut off 16 Maret 2024
Sumber: https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id/region

63
Aceh
60%
Sumetera
Utara
70%
Riau
64%
Jambi
72%
Sumetera
Barat
73%
Kep. Riau
79%
Bengkulu
73%
Sumetera
Selatan
58%
Kep. Babel
70%
Lampung
52%
Banten
54%
DKI Jakarta
49%
Jabar
49%
Jateng
67%
D.I.
Yogyakarta
50%
Jatim
55% Bali
86%
NTB
57%
NTT
45%
Maluku
44%
Maluku
Utara
42%
Sultra
74%
Sulsel
70%
Sulbar
48%
Sulten
g
75%
Gorontalo
72%
Sulut
50%
Kalbar
68%
Kalteng
49%
Kalsel
87%
Kaltim
66%
Kaltara
56%
Papua
39%
Papua Barat
23%
Rerata
57,47%
0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 90%
90 -
100%
Kondisi Pemenuhan KS Rerata seluruh daerah per
Provinsi (Over & Equalsupply)-16 Maret 2024

64
Aceh
88% Sumetera
Utara
100%
Riau
US
Jambi
US
Sumetera
Barat
100%
Kep. Riau
US
Bengkulu
100%
Sumetera
Selatan
US
Kep. Babel
100%
Lampung
US
Banten
US
DKI Jakarta
US
Jabar
US
Jateng
US
D.I. Yogyakarta
US
Jatim
US Bali
US
NTB
100%
NTT
US
Maluku
US
Maluku
Utara
US
Sultra
100%
Sulsel
US
Sulbar
US
Sulten
g
0%
Gorontalo
100%
Sulut
US
Kalbar
US
Kalteng
0%
Kalsel
100%
Kaltim
100%
Kaltara
100%
Papua
0%
Papua Barat
US
0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 90%
90 -
100%
Kondisi Pemenuhan PS Rerata seluruh daerah per
Provinsi (Over & Equalsupply)-16 Maret 2024
Undersupply
Rerata
78%

Kondisi Data Capaian daerah per Provinsi berdasarkan Data
Dashboard (Over & Equalsupply)- 5 Jan & 16 Maret 2024
No Provinsi
Rekap KSPS
Rerata (050224)
Rekap KSPS
Rerata (160324)
Peningkatan
1 Papua Barat 16% 23% 6%
2 Papua 15% 24% 9%
3 Jawa Barat 25% 29% 3%
4 Maluku 20% 29% 9%
5 Sulawesi Barat 31% 31% 0%
6 Banten 32% 39% 7%
7 Maluku Utara 35% 42% 7%
8 Nusa Tenggara Timur 41% 45% 4%
9 DKI Jakarta 34% 49% 15%
10 Kalimantan Tengah 24% 49% 25%
11 Sulawesi Utara 35% 50% 15%
12 DI Yogyakarta 33% 50% 17%
13 Lampung 29% 52% 23%
14 Jawa Timur 47% 55% 8%
15 Jambi 36% 55% 19%
16 Kep. Bangka Belitung 53% 55% 1%
17 Kalimantan Utara 54% 56% 2%
No Provinsi
Rekap KSPS
Rerata (050224)
Rekap KSPS
Rerata (160324)
Peningkatan
18 Nusa Tenggara Barat 55% 57% 3%
19 Sumatera Selatan 35% 58% 24%
20 Aceh 40% 60% 20%
21 Kalimantan Timur 48% 66% 18%
22 Jawa Tengah 48% 67% 19%
23 Kalimantan Barat 28% 68% 40%
24 Gorontalo 59% 72% 12%
25 Bengkulu 42% 73% 32%
26 Bali 70% 85% 14%
27 Kalimantan Selatan 51% 87% 35%
28 Riau 42% 64% 22%
29 Sumatera Utara 37% 70% 33%
30 Sulawesi Selatan 51% 70% 20%
31 Sumatera Barat 61% 73% 11%
32 Sulawesi Tenggara 44% 74% 30%
33 Sulawesi Tengah 52% 75% 24%
34 Kepulauan Riau 47% 79% 31%
Rerata
16%

Sumber: https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id/region & https://s.id/Data-Baseline-Pengangkatan-GP-KS-PS
Kondisi Data Capaian daerah per Provinsi berdasarkan Data
Dashboard & Data Daerah (Over & Equalsupply)-16 Maret 2024
Kelompok Data
Nilai
Capaian
Selisih
Rekap PS Prov
(Dashboard)
66.87%
9.92%
Rekap PS Prov
(Data Daerah)
76.79%
Rekap PS Kab/Kota
(Dashboard)
71.11%
8.89%
Rekap PS Kab/Kota
(Data Daerah)
80.00%
Data Selisih menunjukan potensi peningkatan nilai capaian dashboard (kemungkinan data daerah
belum terinput dalam sistem)
Kelompok Data
Nilai
Capaian
Selisih
Rekap KS Prov
(Dashboard)
58.18%
6.12%
Rekap KS Prov
(Data Daerah)
64.30%
Rekap KS Kab/Kota
(Dashboard)
53.49%
19.38%
Rekap KS Kab/Kota
(Data Daerah)
72.87%

Tautan Buku Saku Soal Sering Ditanya (FAQ) Program
Pengangkatan GP menjadi KS dan PS
https://s.id/bukusakuKSPS

68
Kebijakan PPDB

71
Aceh
29%
Sumetera
Utara
48%
Riau
50%
Sumetera
Barat
50%
Kep. Riau
100%
Jambi
42%
Bengkulu
27%
Sumetera
Selatan
100%
Kep. Babel
100%
Lampung
23%
Banten
50%
DKI
Jakarta
100%
Jabar
68%
Jateng
100%
D.I.
Yogyakarta
100%
Jatim
83%
Bali
78%
NTB
70%
NTT
9%
Maluku
0%
Maluku
Utara
33%
Sultra
0%
Sulsel
18%
Sulbar
100%
Sulteng
0%
Gorontalo
57%
Sulut
100%
Kalbar
33%
Kalteng
40%
Kalsel
36%
Kaltim
80%
Kaltara
33%
Papua
0%
Papua
Barat
0%
Rerata
52%
0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 90%
90 -
100%
Kondisi Kesiapan Regulasi dan Sistem PPDB Daerah TA
2024/2025 (rerata seluruh Pemda/Provinsi)

72
Kondisi Kesiapan Regulasi dan Sistem PPDB Daerah TA
2024/2025 (rerata seluruh Pemda/Provinsi)
No Provinsi Kesiapan
1 Maluku 0%
2 Papua 0%
3 Papua Pegunungan 0%
4 Papua Selatan 0%
5 Papua Tengah 0%
6 Papua Barat 0%
7 Papua Barat Daya 0%
8 Sulawesi Tengah 0%
9 Sulawesi Tenggara 0%
10 Nusa Tenggara Timur 9%
11 Sulawesi Selatan 18%
12 Lampung 23%
13 Bengkulu 27%
14 Aceh 29%
15 Kalimantan Barat 33%
16 Kalimantan Utara 33%
17 Maluku Utara 33%
18 Kalimantan Selatan 36%
19 Kalimantan Tengah 40%
20 Jambi 42%
21 Sumatera Utara 48%
22 Banten 50%
23 Riau 50%
24 Sumatera Barat 50%
25 Gorontalo 57%
26 Jawa Barat 68%
27 Nusa Tenggara Barat 70%
28 Bali 78%
29 Kalimantan Timur 80%
30 Jawa Timur 83%
31 DI Yogyakarta 100%
32 DKI Jakarta 100%
33 Jawa Tengah 100%
34
Kepulauan Bangka
Belitung
100%
35 Kepulauan Riau 100%
36 Sulawesi Barat 100%
37 Sulawesi Utara 100%
38 Sumatera Selatan 100%

Lini Masa Penyelenggaraan PPDB TA 2024/2025
73
Evaluasi
Ags
‘24
Sep
‘24
Okt
‘24
Nov
‘24
Pelaksanaan
Apr
‘24
Mei
‘24
Jun
‘24
Jul
‘24
Perencanaan & Persiapan
Des
‘23
Jan
‘24
Feb
‘24
Mar
‘24
Refleksi
PPDB TA
23/24
Penyelarasa
n hasil dan
Dapodik
Penetapan Daya
Tampung PPDB TA
24/25
Penetapan Zonasi
Wilayah PPDB TA 24/25
Penyusunan Juknis PPDB TA 24/25
Pembentukan Panitia PPDB TA
24/25
Pendampingan Penyelenggaraan PPDB
Penyediaan Sistem Pendaftaran dan
Kanal Pengaduan PPDB TA 24/25
Sosialisasi Kebijakan PPDB TA 24/25
Pengumuman Penyelenggaraan
PPDB
Pendaftaran Seleksi
PPDB
Proses Seleksi PPDB
Penetapan Hasil
Seleksi PPDB
Daftar
Ulang
PDB
Penerimaan, Penanganan, &
Tindak Lanjut Pengaduan
Analisis & Rekomendasi
penyelenggaraan PPDB
Penyusunan Laporan
penyelenggaraan PPDB
Sosialisasi penyelenggaraan
PPDB TA 2025-2026

Evaluasi PPDB TA 2023/2024
74
Provinsi

Evaluasi PPDB TA 2023/2024
75
Kabupaten/Kota

Penentuan Daya Tampung PPDB TA 2024/2025
76
Provinsi

Penentuan Daya Tampung PPDB TA 2024/2025
77
Kabupaten/Kota

Penentuan Wilayah Zonasi PPDB TA 2024/2025
78
Provinsi

Penentuan Wilayah Zonasi PPDB TA 2024/2025
79
Kabupaten/Kota

80
Provinsi

81
Provinsi

82
Provinsi
Provinsi
Pemerintah
Daerah
Tuliskan aturan/kebijakan yang dimaksud
Riau Riau
Masa aktif KK min 2 tahun (dalam Kepsesjen
paling singkat masa aktif 1 tahun sebelum
pendaftaran PPDB)
1

83
Kabupaten/Kota

84
Kabupaten/Kota

85
Kabupaten/Kota
Provinsi Pemerintah Daerah
Kebijakan/aturan yang bertentangan
dengan aturan Pusat
Banten Kab. Lebak
Penetapan Wilayah Zonasi belum bisa
dilaksanakan sebagaimana persesjen no
43 tahun 2023 (masih banyak daerah
blank spot dan overcapacity satuan
pendidikan/ belum meratanya sebaran
lokasi satuan pendidikan)

86
Kebijakan Pembentukan
Satgas dan Tim PPKSP

87
Kondisi Capaian Pembentukan Satgas dan Tim PPKSP
Rekap Satgas Pemda
(sumber: https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/dashboard)
10 Januari 2024 16 Maret 2024

88
Rekap TPPKSP Per Provinsi
86%
Rerata Nasional

89
Rekap TPPKSP Per Provinsi
86%
Rerata Nasional

90
Terima Kasih

kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx

Similar to kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx (20)

More from CahyadiWahyono

More from CahyadiWahyono (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx