2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2
Online Shopping pada Sektor Publik, Why Not ?
Menteri Keuangan
... Momentum saat ini tepat
untuk dimanfaatkan lebih banyak
lagi UMKM transformasi digital,
mengisi marketplace, dan
menjadi bagian dari rantai pasok
agar UMKM naik kelas
(28 Maret 2022)
...Transformasi digital adalah kunci bagi pelaku
usaha dan UMKM untuk mengembangkan
potensi dan diharapkan berakselerasi saat
pemulihan ekonomi.
(Google For Indonesia , 2 Desember 2021)
“
Cashless transaction untuk belanja
Uang Persediaan (UP) atau petty cash
belum diterapkan.
Pembayaran pajak pada online shop
saat ini belum terintegrasi.
Potensi fraud pada pengadaan
barang/jasa secara fisik.
Database vendor belum
dioptimalkan, baru 17% UMKM yang
sudah go digital/on boarding.
-- Yang Harus Dilakukan --
Pemerintah harus adaptif dan agile terhadap
dinamika perkembangan teknologi informasi.
Pengembangan platform belanja yang
berbasis digital dan multifungsi.
Mendorong belanja pemerintah yang lebih
praktis, efektif, dan efisien melalui digital
payment.
Mendukung UMKM dengan membuka akses
pengadaan barang/jasa oleh pemerintah
melalui digital payment (G to B).
Presiden RI
“
-- Permasalahan --
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Apa itu Digipay?
3
Digipay Satu adalah platform belanja online pemerintah. Kehadirannya melengkapi gap yang tidak difasilitasi marketplace popular.
Keunikan Digipay membuatnya berbeda dengan marketplace populer.
New Values
Sistem Transaksi
Pemesanan barang
Negosiasi harga
(tidak semua platform)
Pembayaran
(Transfer/Cash on Delivery)
Pengiriman Barang/Jasa
Penghitungan dan
Pembayaran pajak
Sistem Perpajakan
Laporan Manajerial/
Sistem Pelaporan
Laporan Keuangan
(Aplikasi SAKTI)
End to end process menggunakan
3 sistem berbeda
Marketplace Lain DIGIPAY SATU
End to end process dapat dilakukan dalam
satu ekosistem yang terintegrasi
Pemesanan barang/cek budget/
pembebanan akun
Negosiasi harga
Pembayaran digital
(Kartu Kredit Pemerintah/
Virtual Account)
Pengiriman Barang/Jasa
Penghitungan dan
Pembayaran Pajak
Otomatis
(Terkoneksi dengan sistem
penerimaan negara/MPN G3)
Laporan Manajerial/
Pembelian
KEUNGGULAN/MANFAAT DIGIPAY
1. Mitigasi risiko bagi pengelola keuangan:
• pembayaran hanya boleh dilakukan setelah
barang/jasa diterima (comply UU No 1/2004)
• Pembagian kewenangan maker, checker, signer
2. Perhitungan pajak transaksi secara otomatis
3. Pengecekan pagu belanja dan pembebanan akun
4. Peningkatan efisiensi karena marketplace, sistem
pembayaran pemerintah, sistem perbankan, perpajakan,
dan pelaporan manajeral/keuangan terintegrasi dalam
satu ekosistem
5. Identifikasi kandungan TKDN dalam produk
PENGELOLA KEUANGAN SATKER
1. Kemudahan registrasi
2. Adanya kepastian pembayaran (schedule payment)
3. Vendor bebas pungutan biaya
4. Bank lending facility bagi vendor potensial
5. Perluasan peluang pasar
VENDOR UMKM
End to end process dapat dilakukan dalam
satu ekosistem yang terintegrasi
Laporan Manajerial/
Pembelian
Laporan Keuangan
(akan segera terkoneksi
dengan aplikasi SAKTI)
4. 4
Ekosistem Pembayaran Pemerintah
Melalui Digital Payment
Kas Negara
Pembayaran Langsung Uang Persediaan
Gaji Pegawai Pihak Ketiga
Bantuan Sosial Bendahara
Digital Payment Marketplace
Snack ATK Catering
Bank/Payment Gateway
Satker Vendor
Barang/Jasa
Pemesanan/pengiriman/
pembayaran
Pemeliharaan
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Timeline Proses Pengembangan Digipay
5
01
02
03 04 05 06
10 09 08 07
Riset
(Mar 2019)
Pengembangan
(2022 - …)
Award
(2021-2022)
Implementasi
(2020-2022)
Regulasi
(Nov 2019)
Launching
(Ags 2019)
Proses Bisnis
(Apr-Mei 2019)
Ide (Feb 2019)
Pengembangan
(Apr-Ags 2019)
Publikasi (Jul 2019)
11
Munculnya
ide/gagasan, berawal
dari observasi atas
kondisi di lapangan
Studi literatur, observasi, wawancara,
benchmark, analisis (software, legal,
document, data)
Penyusunan proses
bisnis dan
requirement
Pengembangan
aplikasi bersama
Himbara
Publikasi naskah
akademis
Integrasi Digipay,
interoperabilitas, interkoneksi
SAKTI dan Toko Daring LKPP,
Replikasi di Pemda?
Peringkat 2 KIKK 2021
Top 45 KIPP 2022
Sosialisasi, piloting,
implementasi, perluasan,
rebranding Digipay
Perdirjen 20/2019
sebagai dasar hukum
Launching
aplikasi
GrandLaunching
Digipay satu
(Maret 2023)
Launching
aplikasi
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Solusi Platform: Pengembangan dari Segmented Digipay ke Integrated Digipay
6
Segmented Digipay
(Nov 2019 – Okt 2022)
Integrated Digipay
(Maret 2023 – … )
Ekosistem Digipay dibangun berbasis bank (BRI, Mandiri,
dan BNI), dikembangkan bersama Himbara
User (satker dan vendor) wajib memiliki rekening di
Himbara (BRI, Mandiri, dan BNI)
Transaksi hanya bisa overbooking (satker dan vendor harus
punya rekening pada bank yang sama)
Segmentasi ini memiliki beberapa kekurangan sehingga
pertumbuhan Digipay tidak maksimal
Digipay dibangun untuk mengakomodasi seluruh bank,
in house development full oleh Kemenkeu
Rekening user (satker dan vendor) bebas, tidak harus
di Himbara
Interoperabilitas: bisa transaksi antar rekening pada
bank yang berbeda, simplifikasi user, dll
Fleksibilitas rekening dan transaksi akan mengakselerasi
pertumbuhan Digipay
7. 10
458
4940
8807 8849 9147 9165 9165 10044
11073 11073 11980 12945
13 327 920
3948 3948 3948 3948 4182 4183
6789 6789 7474 7474
165
2592
11435
31,617
34,034
35,107
37,854 38,414
40,083 44,078
42,756
46,790
52,059
250
5911
25340
50,081 60,692
66,513
71,924 72,457
76,955 87,534
84,035
94,410
106,708
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Dec Dec Des Des Jan Feb Mart Apri Mei Jun Jul Agst s.d 17 Nov
2019 2020 2021 2022 2023
satker vendor transaksi nominal (juta Rp)
Transaksi Digipay terus berkembang dari pertama kali piloting pada November 2019. Perkembangan siginifikan terjadi pada
jumlah satker, transaksi, dan nominal transaksi. Awal piloting hanya terdapat 10 satker, 13 vendor, 165 transaksi senilai
Rp250 juta. Sampai minggu ke-3 November 2023, telah bergabung 12.945 satker, 7.474 vendor, 52.059 transaksi senilai
Rp106,71 miliar.
Progres Jumlah Satker, Vendor, Transaksi, dan Nominal
Digipay Secara Kumulatif Bulanan s.d. 17 November 2023
6
12.945 satker dari 86 K/L
7.474 Vendor
52.059 transaksi
Rp106,71 M
8. PROGRES DIGIPAY PER KANWIL DJPb
N
o
Kanwil DJPb Trx Rp Satker Vendor
1 Aceh 77 111,097,092 420 57
2 Sumut 2,022 4,654,160,975 536 350
3 Sumbar 528 1,258,934,936 389 188
4 Riau 1,003 1,526,373,338 371 222
5 Jambi 1,110 1,514,294,116 248 101
6 Sumsel 360 686,777,087 257 72
7 Lampung 484 836,017,197 253 140
8 Bengkulu 754 1,796,666,036 257 91
9 Babel 401 759,658,313 196 80
10 Kepri 2,194 4,108,692,861 167 208
No Kanwil DJPb Trx Rp Satker Vendor
1 Banten 426 1,321,194,359 227 111
2 DKI Jakarta 4,610 16,316,618,387 934 1,425
3 Jabar 1,346 4,571,963,535 784 384
4 Jateng 2,076 5,228,354,967 755 563
5 DIY 378 999,834,416 255 111
6 Jatim 1,634 3,310,112,784 892 546
No Kanwil DJPb Trx Rp Satker Vendor
1 Bali 6,328 17,186,524,486 283 416
2 NTB 3,347 3,020,212,006 265 175
3 NTT 793 1,226,395,111 386 192
No Kanwil DJPb Trx Rp Satker Vendor
1 Sulbar 213 580,571,958 199 115
2 Sulsel 1,835 3,933,725,460 490 296
3 Sulteng 643 678,409,718 310 83
4 Sultra 2,797 4,705,997,378 287 214
5 Gorontalo 800 696,045,189 194 57
6 Sulut 290 357,023,350 330 122
No Kanwil DJPb Trx Rp Satker Vendor
1 Maluku Utara 305 359,348,535 253 51
2 Maluku 336 676,958,402 293 134
3 Papua 1,165 1,727,481,162 442 143
4 Papua Barat 1,153 3,565,887,234 336 126
Sampai dengan minggu ketiga November 2023, Kanwil DJPb Provinsi Bali masih mencatatatkan nominal transaksi tertinggi mencapai Rp17,1 miliar dari 6.328 transaksi, dan Kanwil DJPb
Prov. Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi dalam jumlah transaksi akumulatif dengan 8,745 transaksi. Seluruh data implementasi merupakan rekapitulasi dari aplikasi Digipay existing
(002,008,009) dan Digipay Satu yang diolah secara mandiri. Seluruh satuan kerja sudah mulai menggunakan Digipay Satu per 1 April 2023 dengan data yang masih bergerak sampai dengan
saat ini. Digipay Satu saat ini telah berhasil uji coba untuk diimplementasikan di Prov. Aceh yang saat ini mulai mengejar ketertinggalan dengan 77 transaksi, namun sudah 420 satker
tergistrasi
No Kanwil DJPb Trx Rp
Satke
r
Vendor
1 Kalbar 902 1,457,519,424 391 260
2 Kalteng 1,882 2,203,775,222 408 234
3 Kalsel 8,745 11,472,289,424 516 629
4 Kaltim 565 1,676,496,046 256 62
5 Kaltara 557 2,183,476,860 132 69
Sumber: Digipay Satu (data diolah)
Per 17 November 2023
8
9. Data Omzet Vendor Digipay s.d. 31 Oktober 2023
9
Data 15 Vendor UMKM dengan Perolehan Omzet Terbesar pada Digipay
Sumber: Digipay, 2023
No Nama Vendor Lokasi Vendor Jenis Produk
Mulai
Total Omzet (Rp)
Bergabung
1 Toko Almxxx Singaraja Barang ATK, Peralatan dan Mesin Februari 2021 2.180.346.356
2 Koperasi xxxx Jakarta Barang Konsumsi Nov-19 1.490.692.258
3 UD Mitra xxxx Singaraja Barang ATK, Peralatan dan Mesin Maret 2021 1.333.049.898
4 CV. Banua Solusi xxxx Banjarmasin Barang ATK, Peralatan dan Mesin Sep-20 1.106.988.731
5 CV Maha xxxx Singaraja Barang ATK, Peralatan dan Mesin Februari 2021 1.068.559.868
6 CV Printaxxxx Baturaja Barang ATK, Peralatan dan Mesin Agustus 2020 990.164.244
7 UD Tresna xxx Singaraja Barang Konsumsi, Barang ATK, Peralatan dan Mesin Maret 2021 988.143.470
8 PT BINTANG ASIA xxxx Sragen Barang Konsumsi, Jasa lainnya Februari 2021 939.283.818
9 Aston xxxxxxx Amlapura Barang ATK, Peralatan dan Mesin Februari 2020 793.527.000
10 PT. Sinar xxxxxx Papua Sorong Barang ATK, Peralatan dan Mesin Apr-22 702.266.252
11 PT. Kimia xxxxxx Mataram Barang Konsumsi, Peralatan dan Mesin Oktober 2020 638.215.535
12 CV Sevean xxxxx Makassar Barang ATK, Peralatan dan Mesin Juni 2021 424.344.229
13 Scolberg xxxxx Tanjung Pinang Barang ATK, Peralatan dan Mesin Desember 2020 418.230.479
14 CV Aneuk xxxxxx Jakarta Barang ATK, Peralatan dan Mesin Maret 2020 416.103.513
15 Metrokomxxx Jambi Barang ATK, Peralatan dan Mesin Maret 2020 387.041.884
10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kendala Implementasi
10
Implementasi Digipay menemui berbagai kendala, baik dari sisi satker, vendor, maupun sisi teknis pengembangan
platform
Kendala
Mindset
Satker dan vendor
sulit shifting, masih
cenderung nyaman
dengan pola
konvensional
Platform
Isu segmentasi
aplikasi, simplifikasi
user, kemudahan
akses, kemudahan
penggunaan,
penyederhaan
probis
Rekening
Keterbatasan
interoperabilitas
transaksi karena
platform dibangun
dalam ekosistem
bank tertentu, hanya
bisa overbooking
Biaya
Terdapat isu biaya pada
penggunaan KKP dalam
Digipay berupa
Merchant Discount Rate
(MDR)
01 03 04 05
Literasi
Pemahan tentang
Digipay yang belum
merata baik di
internal DJPb,
satker, vendor,
maupun perbankan
02
11. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Strategi Akselerasi dan Perluasan Implementasi Digipay
11
Targeting
Menentukan
target satker
dan vendor
berdasarkan
hasil mapping,
dapat disusun
cluster
Benchmarking
Benchmarking
ke Kanwil/KPPN
yang memiliki
progres luar
biasa
Kompetisi
Pelaksanaan
kompetisi dan
pemberiaan
apresiasi/reward
Internalisasi dan
Edukasi
•Internalisasi Digipay:
internal Kanwil/ KPPN
dan perbankan mitra.
•Edukasi: Menentukan
model/bentuk edukasi
-> massal atau
intensif/
pendampingan,
sosialiasi, FGD, atau
bimtek
Koordinasi
Koordinasi
dengan
stakeholder
regional (kanca
bank, satker,
asosiasi penyedia
barang/jasa,
vendor
Mapping Monev
Monitoring dan
evaluasi secara
berkala atas
progres
implementasi
Strategi
Akselerasi dan perluasan implementasi Digipay perlu strategi yang efektif. Masing-masing Kanwil/KPPN harus
mampu melihat kondisi internal dan eksternal masing-masing dalam rangka merumuskan strategi perluasan
implementasi. Koordinasi dengan stakeholder lokal merupakan modal awal dalam perluasan implementasi
Melakukan
pemetaan satker
dan vendor
potensial
berdasarkan
beberapa
parameter
12. Usulan evaluasi dan Pengembangan Digipay
Fasilitas dashboard Digipay
Semua Kanwil dan KPPN
Fasilitas unduh Invoice & Kuitansi
Semua Kanwil dan KPPN
SLA Pembayaran yang terlalu lama
Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, NTT,
NTB, Kepri, DI.Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Sumatera Selatan
Penyediaan validasi rekening
Bali, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Selatan
Transaksi KKP mencurigakan
Bali, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI
Yogyakarta, Papua, Bangka Belitung
Settlement Doku ke Vendor Invoice
digabung/bulking
Papua, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kepri, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera
Utara, Kepulauan Riau, Banten
Laporan Kanwil
Masukan evaluasi dan perbaikan
pengembangan sistem digipay
Vendor keberatan Biaya MDR
DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara
Timur
DOKU dijadikan ewallet Rek.BPG
Maluku Utara
13. 13
Verifikasi rekening
vendor
Validasi inquiry rekening
di Vendor dan Satker
Monitoring settlement
Monitoring data Digipay di
lingkup Kanwil dan KPPN
User Acceptance
Test
Move to server
production
Setelah UAT selesai dilaksanakan dan
tidak ditemukan kendala, proses
deployment update aplikasi Digipay
Satu dapat dilakukan pada server
production
Fitur – fitur yang telah dikembangkan pada aplikasi Digipay
Satu
Proses UAT yang dilakukan oleh
User pengguna Digipay Satu
14. SECURITY AWARENESS
14
Terdapat beberapa kemungkinan intercept/ celah/penyebab peretasan data yang potensial menjadi penyebab
terjadinya transaksi mencurigakan.
o Terdapat malware yaitu perangkat lunak yang diciptakan untuk mencuri data pada perangkat dan/atau jaringan
tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perangkat;
o Celah keamanan di sisi bank ataupun payment gateway;
o Penggunaan KKP pada platform lain dengan menyimpan data dan/atau menghubungkan KKP pada
marketplace, e-commerce, e-wallet, atau aplikasi lain yang datanya rentan diretas;
o Penggunaan internet melalui hotspot, wifi, atau jaringan publik (biasanya di tempat umum) yang tidak
dilindungi enkripsi
SECURITY
AWARENESS
ISU KEAMANAN
o Berbagi & Penulisan Password
o Password mudah ditebak
o Password dikirim dalam bentuk
plaintext (telnet, POP)
o Remote computer
o Ketidakjelasan policy & prosedur
ANCAMAN
o Penyalahgunaan Recources
o Denial of Service (DOS)
o Penghapusan Data
o Penyebarluasan Data
o Pengrusakan Data
o Kegagalan Komponan
MITIGASI
o Pengamanan Password
o Waspada Virus & Spyware
o Standar Perangkat Lunak
o Keamanan Penggunaan Internet
o Keamanan di Lingkungan Kerja
o Social Engineering
