Dokumen ini membahas monitoring dan evaluasi sistem administrasi kependudukan melalui aplikasi SIak dan KTP-el, termasuk fasilitas layanan serta pengelolaan anggaran. Ada penekanan pada kinerja dan transparansi dalam pelayanan dokumen kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, terdapat laporan pemanfaatan data dan pemantauan terhadap kepemilikan akta lahir di Indonesia.

1. Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA , Oktober 2017

2. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi (M&E) Bidang PIAK dilakukan untuk mengetahui
kinerja sistem SIAK yang dirangkum dalam pelaporan dan dapat dilakukan
secara Manual dan Elektronik.
Monitoring Kinerja
Aplikasi SIAK dan
Aplikasi KTP-el
Monitoring
Perangkat SIAK dan
KTP-el
Monitoring
Jarkomdat
Monitoring Jumlah
Wajib KTP,
Perekaman dan
Pencetakan KTP-el
Monitoring SDM
Pengelola SIAK dan
KTP-el
Monitoring
Pengamanan Data
Kependudukan
Pelaporan
Manual
Monitoring Anggaran
dan Realisasi Anggaran

3. Pelaporan secara Elektronik Bidang PIAK pada aplikasi SIAK
meliputi :
Pendaftaran Penduduk
•Nomor Kendali Blangko
•DAFDUK WNI
•DAFDUK WNA
Pencatatan Sipil
•Nomor Kendali Blangko
•Kelahiran
•Kematian
•Perkawinan
•Perceraian

4. INDIKATOR TERKAIT MONEV DIT PIAK
MONEV DIT PIAK dilakukan
untuk memastikan bahwa
seluruh perangkat keras,
perangkat lunak SDMTI bisa
melakukan fungsinya
sehingga aplikasi SIAK bisa
melayani pendaftaran
penduduk dan pencatatan
sipil termasuk KTP-el.
Monev
Hardware
SDM
Software

5. KEBIJAKAN NASIONAL
(Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2015 – 2019)
A. Kontrak kinerja
Adapun Kontrak Kinerja untuk setiap jenjang Pemerintahan
sebagai berikut :
1.Kementerian Dalam Negeri (Pusat).
a. Pembangunan dan Pengelolaan Database Kependudukan Nasional
(Pusat, Provinsi dan Kab/Kota);
b.Fasilitasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
c. Pelayanan Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan bagi
Lembaga Pengguna;
d.Menyiapkan database kependudukan untuk menyusun Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu/Pemilukada (DP4).

6. B. Perjanjian kinerja
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil
kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Provinsi
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatkan Fasilitasi kepada Pemerintah Kab/Kota
dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP
Elektronik, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana
pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data
Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Provinsi.
Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi,
meliputi:
1.
Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP
Elektronik di Kabupaten/Kota.
100 %
2.
Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18
tahun.
85 %
3. Penerapan Aplikasi SIAK. Versi 6
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi. Seluruh SKPD
5. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran 100 %
2.
Ketaatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap
regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil
Daerah
Pelaksanaan Permendagri No. 76 Tahun 2015 oleh:
a.Pemerintah Provinsi
b.Pemerintah Kabupaten/Kota
Tidak ada pelanggaran terhadap
Permendagri No. 76 Tahun 2015

7. 2. Kab/Kota
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
penerbitan KTP-el, KK dan Akta
Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan
pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan
Data Kependudukan Kepada Lembaga
Pengguna di Kabupaten
Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota,
meliputi:
1. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik. 100 %
2.
Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18
tahun.
85 %
3. Penerapan Aplikasi SIAK. Versi 6
4.
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD
Kabupaten.
Seluruh SKPD
5.
Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen
kependudukan.
Tidak ada Pungutan/tidak
terjadi OTT
6. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran 94 - 98%
2.
Capaian Keluaran/Output Kinerja
Dokumen Pelayanan Lainnya Keluaran/Output Dokumen hasil Pelayanan Lainnya
Laporan hasil pelayanan
Dukcapil per
keluaran/output
3.
Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan Jenis dan jumlah inovasi

8. MONEV BIDANG PIAK
1. Implementasi SIAK ver 6
2. Implementasi Aplikasi Perekaman dan Pencetakan KTP-el
3. Jarkomdat
4. Peralatan KTP-el
5. SDM TI di Provinsi dan Kab/Kota
6. Pemanfaatan DKB untuk pelayanan
7. Pengamanan database kependudukan

9. 1. IMPLEMENTASI SIAK VERSI 6
KODE
WILAYAH
WILAYAH
IMPLEMENTASI SIAK VERSI.6
KETERANGAN
SUDAH INSTAL BELUM INSTAL SUDAH PELAYANAN
1 2 3 4 5 6
11 ACEH 23 0 23
12 SUMATERA UTARA 32 1 31
13 SUMATERA BARAT 19 0 19
14 RIAU 12 0 12
15 JAMBI 8 3 8
16 SUMATERA SELATAN 17 0 17
17 BENGKULU 10 0 10
18 LAMPUNG 15 0 15
19 KEP. BANGKA BELITUNG 6 1 6
21 KEP. RIAU 7 0 7
31 DKI JAKARTA 0 6 0
32 JAWA BARAT 27 0 27
33 JAWA TENGAH 34 1 34
34 DI. YOGYAKARTA 5 0 5
35 JAWA TIMUR 37 1 36
36 BANTEN 7 1 7
51 BALI 7 2 7

10. LANJUTAN....
KODE
WILAYAH
WILAYAH
IMPLEMENTASI SIAK VERSI.6
KETERANGAN
SUDAH INSTAL BELUM INSTAL SUDAH PELAYANAN
1 2 3 4 5 6
52 NUSA TENGGARA BARAT 9 1 9
53 NUSA TENGGARA TIMUR 22 0 22
61 KALIMANTAN BARAT 13 1 14
62 KALMANTAN TENGAH 14 0 14
63 KALIMANTAN SELATAN 13 0 13
64 KALIMANTAN TIMUR 10 0 10
65 KALIMANTAN UTARA 5 0 5
71 SULAWESI UTARA 15 0 15
72 SULAWESI TENGAH 12 1 11
73 SULAWESI SELATAN 23 1 23
74 SULAWESI TENGGARA 17 0 17
75 GORONTALO 6 0 6
76 SULAWESI BARAT 6 0 6
81 MALUKU 11 0 11
82 MALUKU UTARA 10 0 10
91 PAPUA 20 9 18
92 PAPUA BARAT 12 1 12
JUMLAH 483 31 480

11. 2. Implementasi Aplikasi Perekaman BENROLL V.4 dan
Pencetakan KTP-el BCARD V.5
KODEWIL PROVINSI JML KAB/KOTA
Implementasi Aplikasi Perekaman dan Pencetakan KTP-el
KETERANGAN
SUDAH BELUM
TARGET WAKTU
PENGGUNAAN
1 2 3 4 5 6 7
11 ACEH 23
12 SUMATERA UTARA 33
13 SUMATERA BARAT 19
14 RIAU 12
15 JAMBI 11
16 SUMATERA SELATAN 17
17 BENGKULU 10
18 LAMPUNG 15
19 KEP. BANGKA BELITUNG 7
21 KEP. RIAU 7
31 DKI JAKARTA 6
32 JAWA BARAT 27
33 JAWA TENGAH 35
34 DI. YOGYAKARTA 5
35 JAWA TIMUR 38
36 BANTEN 8
51 BALI 9

12. LANJUTAN....
KODEWIL PROVINSI JML KAB/KOTA
Implementasi Aplikasi Perekaman dan Pencetakan KTP-el
KETERANGAN
SUDAH BELUM
TARGET WAKTU
PENGGUNAAN
1 2 3 4 5 6 7
52 NUSA TENGGARA BARAT 10
53 NUSA TENGGARA TIMUR 22
61 KALIMANTAN BARAT 14
62 KALMANTAN TENGAH 14
63 KALIMANTAN SELATAN 13
64 KALIMANTAN TIMUR 10
65 KALIMANTAN UTARA 5
71 SULAWESI UTARA 15
72 SULAWESI TENGAH 13
73 SULAWESI SELATAN 24
74 SULAWESI TENGGARA 17
75 GORONTALO 6
76 SULAWESI BARAT 6
81 MALUKU 11
82 MALUKU UTARA 10
91 PAPUA 29
92 PAPUA BARAT 13
JUMLAH 514

13. 3. Jarkomdat
• Helpdesk View
• 34 Kantor PROVINSI
• 508 Kantor DUKCAPIL
• KORWIL I (Satu)
• KORWIL II (Dua)
• KORWIL III (Tiga)
• KORWIL IV (Empat)
• KORWIL V (Lima)

14. 4. Peralatan KTP-el
NO KODE WILAYAH WILAYAH JUMLAH KAB/KOTA
LAPORAN
KETERANGAN
SUDAH BELUM
1 2 3 4 5 6 7
INDONESIA 514 374 141
1 11.00 ACEH 23 23
2 12.00 SUMATERA UTARA 33 25 8
3 13.00 SUMATERA BARAT 19 17 2
4 14.00 RIAU 12 10 2
5 15.00 JAMBI 11 9 2
6 16.00 SUMATERA SELATAN 17 14 3
7 17.00 BENGKULU 10 8 2
8 18.00 LAMPUNG 15 12 3
9 19.00 KEP. BANGKA BELITUNG 7 6 1
10 21.00 KEPULAUAN RIAU 7 6 1
11 31.00 DKI JAKARTA 6 6
12 32.00 JAWA BARAT 27 19 8
13 33.00 JAWA TENGAH 35 30 5
14 34.00 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5 5
15 35.00 JAWA TIMUR 38 25 14
16 36.00 BANTEN 8 4 4
17 51.00 BALI 9 5 4

15. LANJUTAN...
NO KODE WILAYAH WILAYAH JUMLAH KAB/KOTA
LAPORAN
KETERANGAN
SUDAH BELUM
1 2 3 4 5 6 7
18 52.00 NUSA TENGGARA BARAT 10 7 3
19 53.00 NUSA TENGGARA TIMUR 22 16 6
20 61.00 KALIMANTAN BARAT 14 10 4
21 62.00 KALIMANTAN TENGAH 14 10 4
22 63.00 KALIMANTAN SELATAN 13 11 2
23 64.00 KALIMANTAN TIMUR 10 9 1
24 65.00 KALIMANTAN UTARA 5 3 2
25 71.00 SULAWESI UTARA 15 9 6
26 72.00 SULAWESI TENGAH 13 9 4
27 73.00 SULAWESI SELATAN 24 21 3
28 74.00 SULAWESI TENGGARA 17 11 6
29 75.00 GORONTALO 6 6
30 76.00 SULAWESI BARAT 6 3 3
31 81.00 MALUKU 11 8 3
32 82.00 MALUKU UTARA 10 6 4
33 91.00 PAPUA 29 12 17
34 92.00 PAPUA BARAT 13 5 8

16. 5. SDM TI di Provinsi dan Kab/Kota
NAMA
STATUS
SK
*)
TMT
**)
JABATAN
SK
4*)
TMT
5*)
PELATIHAN (Tahun) 6*) PENDIDIKAN
PNS
NON
PNS
ADB
OPERATOR
***)
ADB OPERATOR
SMP/SMA/
DIPLOMA/S1/S2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17. 6. DKB dan Wajib KTP Semester I Tahun 2017
KODEWIL PROVINSI JML KAB/KOTA
PEMANFAATAN DKB SEMESTER I 2017
KETERANGAN
SUDAH BELUM
TARGET WAKTU
PENGGUNAAN DKB
1 2 3 4 5 6 7
11 ACEH 23
12 SUMATERA UTARA 33
13 SUMATERA BARAT 19
14 RIAU 12
15 JAMBI 11
16 SUMATERA SELATAN 17
17 BENGKULU 10
18 LAMPUNG 15
19 KEP. BANGKA BELITUNG 7
21 KEP. RIAU 7
31 DKI JAKARTA 6
32 JAWA BARAT 27
33 JAWA TENGAH 35
34 DI. YOGYAKARTA 5
35 JAWA TIMUR 38
36 BANTEN 8
51 BALI 9

18. LANJUTAN
KODEWIL PROVINSI JML KAB/KOTA
PEMANFAATAN DKB SEMESTER I 2017
KETERANGAN
SUDAH BELUM
TARGET WAKTU
PENGGUNAAN DKB
1 2 3 4 5 6 7
52 NUSA TENGGARA BARAT 10
53 NUSA TENGGARA TIMUR 22
61 KALIMANTAN BARAT 14
62 KALMANTAN TENGAH 14
63 KALIMANTAN SELATAN 13
64 KALIMANTAN TIMUR 10
65 KALIMANTAN UTARA 5
71 SULAWESI UTARA 15
72 SULAWESI TENGAH 13
73 SULAWESI SELATAN 24
74 SULAWESI TENGGARA 17
75 GORONTALO 6
76 SULAWESI BARAT 6
81 MALUKU 11
82 MALUKU UTARA 10
91 PAPUA 29
92 PAPUA BARAT 13
JUMLAH 514

19. 7. Pengamanan database kependudukan

20. REKAPITULASI KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
(BERDASARKAN DATABASE SIAK)
25 Oktober 2017

21. REKAPITULASI KEPEMILIKAN AKTA LAHIR (BERDASARKAN DATABASE SIAK) POSISI
25 Oktober 2017
KODE WILAYAH USIA KURANG DARI 18
MEMILIKI BELUM MEMILIKI
KETERANGAN
JUMLAH PERSENTASI JUMLAH PERSENTASI
1 2 3 4 5 6 7 8
INDONESIA 80.281.461 55.590.002 69,24 24.691.459 30,76
11 ACEH 1.836.806 1.271.698 69,23 565.108 30,77
12 SUMATERA UTARA 4.936.033 3.159.092 64,00 1.776.941 36,00
13 SUMATERA BARAT 1.829.302 1.401.336 76,60 427.966 23,40
14 RIAU 2.110.682 1.190.402 56,40 920.280 43,60
15 JAMBI 1.151.157 867.970 75,40 283.187 24,60
16 SUMATERA SELATAN 2.647.965 2.255.572 85,18 392.393 14,82
17 BENGKULU 640.336 506.046 79,03 134.290 20,97
18 LAMPUNG 2.852.893 1.948.269 68,29 904.624 31,71
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 448.429 363.557 81,07 84.872 18,93
21 KEPULAUAN RIAU 627.345 504.287 80,38 123.058 19,62
31 DKI JAKARTA 2.906.911 1.819.070 62,58 1.087.841 37,42
32 JAWA BARAT 13.644.258 9.337.670 68,44 4.306.588 31,56
33 JAWA TENGAH 10.203.708 8.068.533 79,07 2.135.175 20,93
34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 961.383 845.634 87,96 115.749 12,04
35 JAWA TIMUR 10.797.693 8.021.061 74,28 2.776.632 25,72
36 BANTEN 3.158.131 1.854.028 58,71 1.304.103 41,29
51 BALI 1.217.734 858.523 70,50 359.211 29,50

22. Lanjutan
KODE WILAYAH USIA KURANG DARI 18
MEMILIKI BELUM MEMILIKI
KETERANGAN
JUMLAH PERSENTASI JUMLAH PERSENTASI
1 2 3 4 5 6 7 8
INDONESIA 18.310.695 11.317.254 61,81 6.993.441 38,19
52 NUSA TENGGARA BARAT 1.691.913 1.219.695 72,09 472.218 27,91
53 NUSA TENGGARA TIMUR 1.900.092 861.420 45,34 1.038.672 54,66
61 KALIMANTAN BARAT 1.788.064 1.188.890 66,49 599.174 33,51
62 KALIMANTAN TENGAH 839.468 628.647 74,89 210.821 25,11
63 KALIMANTAN SELATAN 1.277.377 908.500 71,12 368.877 28,88
64 KALIMANTAN TIMUR 1.195.058 947.334 79,27 247.724 20,73
65 KALIMANTAN UTARA 226.133 171.163 75,69 54.970 24,31
71 SULAWESI UTARA 745.427 563.502 75,59 181.925 24,41
72 SULAWESI TENGAH 971.120 581.968 59,93 389.152 40,07
73 SULAWESI SELATAN 3.094.556 2.050.081 66,25 1.044.475 33,75
74 SULAWESI TENGGARA 936.020 557.374 59,55 378.646 40,45
75 GORONTALO 394.681 342.487 86,78 52.194 13,22
76 SULAWESI BARAT 551.214 340.151 61,71 211.063 38,29
81 MALUKU 662.334 253.067 38,21 409.267 61,79
82 MALUKU UTARA 453.753 264.644 58,32 189.109 41,68
91 PAPUA 1.222.426 312.200 25,54 910.226 74,46
92 PAPUA BARAT 361.059 126.131 34,93 234.928 65,07

23. EVALUASI PEREKAMAN KTP –EL BERDASARKAN DATABASE SIAK 25 OKTOBER 2017
NO_PROP NAMA_PROP WAJIB KTP
JUMLAH PEREKAMAN KETERANGAN
JUMLAH PERSENTASE
1 2 3 4 5 6
INDONESIA 94,98
11 ACEH 3.513.672 3.142.089 89,42
12 SUMATERA UTARA 10.355.695 8.582.732 82,88
13 SUMATERA BARAT 3.851.100 3.529.632 91,65
14 RIAU 4.062.926 3.643.791 89,68
15 JAMBI 2.440.980 2.142.257 87,76
16 SUMATERA SELATAN 5.775.818 5.135.501 88,91
17 BENGKULU 1.392.769 1.202.575 86,34
18 LAMPUNG 7.108.514 5.295.387 74,49
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 922.514 906.987 98,32
21 KEPULAUAN RIAU 1.288.962 1.287.029 99,85
31 DKI JAKARTA 7.725.258 7.686.608 99,50
32 JAWA BARAT 31.779.217 30.664.434 96,49
33 JAWA TENGAH 26.602.992 26.090.769 98,07
34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2.749.930 2.749.785 99,99
35 JAWA TIMUR 30.285.995 29.007.773 95,78
36 BANTEN 7.548.893 7.419.667 98,29
51 BALI 3.153.506 2.893.359 91,75

24. Lanjutan...
NO_PROP NAMA_PROP WAJIB KTP
JUMLAH PEREKAMAN
KETERANGAN
JUMLAH PERSENTASE
1 2 3 4 5 6
52 NUSA TENGGARA BARAT 3.706.082 3.092.764 83,45
53 NUSA TENGGARA TIMUR 3.699.747 2.656.914 71,81
61 KALIMANTAN BARAT 3.778.829 2.966.736 78,51
62 KALIMANTAN TENGAH 1.753.230 1.466.479 83,64
63 KALIMANTAN SELATAN 2.783.419 2.626.915 94,38
64 KALIMANTAN TIMUR 2.385.277 2.267.908 95,08
65 KALIMANTAN UTARA 419.847 404.245 96,28
71 SULAWESI UTARA 1.958.758 1.603.832 81,88
72 SULAWESI TENGAH 2.024.981 1.714.960 84,69
73 SULAWESI SELATAN 6.793.894 5.664.105 83,37
74 SULAWESI TENGGARA 1.743.854 1.435.721 82,33
75 GORONTALO 810.793 767.965 94,72
76 SULAWESI BARAT 1.050.520 733.800 69,85
81 MALUKU 1.260.596 862.080 68,39
82 MALUKU UTARA 876.698 550.483 62,79
91 PAPUA 3.235.834 925.441 28,60
92 PAPUA BARAT 789.755 407.135 51,55

25. 25
25
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA