2. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang maha megetahui dan maha bijaksana yang telah memberi
petunjuk agama yang lurus kepada hamba-Nya dan hanya kepada-Nya. Salawat serta
salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang membimbing umat nya
degan suri tauladan-Nya yang baik .Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan
anugrah,kesempatan dan pemikiran kepada kami untuk dapat menyelesaikan makalah
ini . Makalah ini merupakan pengetahuan tentang KASUS PELANGGARAN HAM DI
INDONESIA , semua ini dirangkum dalam makalah ini , agar pemahaman terhadap
permasalahan lebih mudah di pahami dan lebih singkat dan akurat .
3. Pembaca akan masuk pada inti pembahasaan dan diakhiri dengan kesimpulan, dan
saran makalah ini. Diharapkan pembaca dapat mengkaji berbagai permasalahan
tentang KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA Akhirnya, kami penyusun
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan
makalah ini.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih belum semmpurna untuk menjadi
lebih sempurna lagi saya membutuhkan kritik dan saran dari pihak lain untuk
membagikannya kepada saya demi memperbaiki kekurangan pada makalah ini. Semoga
makalah ini bermanfaaat bagi anda semua. Terimakasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak
manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di di dalamnya tidak jarang
menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada
dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang
individu terhadap individu lain,kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya.
4. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang
penegakan HAM bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan
sebagai upaya menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun seiring
dengan kemajuan ini, pelanggaran HAM kemudian juga sering terjadi di sekitar kita.
Untuk itulah kami menyusun makalah yang berjudul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di
Indonesia”,untuk memberikan informasi tentang apa itu pelanggaran HAM.
B. TUJUAN PERMASALAHAN
Tujuan dari mengangkat materi ini tentang kasus hak asasi manusia di Indonesia
yaitu:
1. Untuk mengetahui pengertian pelanggaran HAM.
2. Untuk mengetahui macam-macam pelanggaran HAM.
3. Untuk mengetahui contoh pelanggaran HAM di Indonesia.
4. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
C. RUMUSAN MASALAH
Sesuai dengan judul makalah ini “Pelanggaran Hak Asasi Manusia” , maka
masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Apa pengertian pelanggaran HAM ?
2. Apa saja macam-macam pelanggaran HAM?
3. Apa contoh pelanggaran HAM di Indonesia?
4. Bagaimana upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM?
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia dan merupakan hak dasar yang dimiliki
oleh semua manusia. Sejak lahir, tiap-tiap individu telah memilikinya, dan merupakan
anugerah dari Tuhan. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai
5. hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan
lain sebagainya. Aturan tentang Hak asasi manusia terdapat pada UUD 1945 perubahan
ke 2 pasal 28a sampai 28j.
Namun pada realitanya masih banyak terjadi pelanggaran yang terkait dengan masalah
HAM. Jika dilihat ke belakang terdapat beberapa peristiwa yang menyalahi hak asasi,
Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak
asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak
asasi manusia yaitu Komnas HAM.
Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak
asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak
asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun
kelompok.
B. MACAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
Pembunuhan masal (genisida)
Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
Penyiksaan
Penghilangan orang secara paksa
Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal
dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran
HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan
6. penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya
Porong, Jatim (1994)
Marsinah (10 April 1969?–Mei 1993) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur
Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan
terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di
hutan di Dusun Jegong Kecamatan Wilangan Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas
penyiksaan berat.
Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono
(pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala
Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat
penganiayaan berat.
Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama.
Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional), dikenal sebagai kasus
1713.
Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th.
1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan
karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan
tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha
berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993,
Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut
dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan
4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250.
Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa yang aktif dalam
aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain
terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di
Tanggul Angin Sidoarjo.
3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer
(Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.
7. 4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk
perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250.
Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh
buruh yang absen.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya
dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah
seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak
perusahaan.
Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk
rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa
mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah
karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk
menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim.
Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.
Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai
akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.
Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai
penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Dan Satgas Kadit
Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den Intel
Brawijaya.
Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi,
termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang
ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat
yang kemudian diketahui sebagai Kodam V Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi
dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh
Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.
Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda
Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto,
Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari
kambing hitam pembunuh Marsinah.
8. Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga
terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga
terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.
Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian kontrol CPS)
menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke
pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan
Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS)
mengeksekusinya.
Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang
lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke
Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada
tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari
segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah
menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa
penyelidikan kasus ini adalah "direkayasa".
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian
Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan
sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari
pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu
oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh
merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para
aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang
dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya
9. luka-luka.Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap
pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.
Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November
1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil.
Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999
yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh
jakarta serta menyebabkan 217 korban luka - luka.
Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang
dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa
membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun
saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa
sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal
seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut
Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu.
Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung dan
merawat kawan-kawan seklaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan
oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma
Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari
arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus
Universitas Atma Jaya, Jakarta[2]. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2
pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan
penembakan ke dalam kampus Atma Jaya.
Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka.
Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan
disambut dengan peluru dan gas airmata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga
jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia
adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi
(Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana,
Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong,
Sidik, Hadi.
Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang
korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2
orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota
10. Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat.
Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata
api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar,
wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar
belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun,
terkena peluru nyasar di kepala.
Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak
kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.
Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-
Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak
kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan
negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah
besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.
Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan
Universitas Atma Jaya.
b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa,
meliputi :
Pemukulan
Penganiayaan
Pencemaran nama baik
Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
Menghilangkan nyawa orang lain
Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan
keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada
pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain,
menjarah dan lain-lain.
Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah
dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah
antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM yang lainnya terjadi di Indonesia adalah
11. Hukuman Mati
Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan
negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang
pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-
masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam
banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri.
Seyogianya kontroversi itu berakhir ketika UUD 1945 mengalami serangkaian perubahan.
Dalam konteks hukuman mati kita sesungguhnya bicara tentang hak-hak asasi manusia
yang dalam UUD 1945 setelah perubahan masuk dalam Bab XA. Pasal 28A dengan
eksplisit mengatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya”.
Jadi, ‘hak untuk hidup’ atau ‘the right to life’ adalah hak yang paling mendasar dalam
UUD 1945.
Hak untuk hidup ini adalah puncak hak asasi manusia yang merupakan induk dari semua
hak asasi lain.
POLIGAMI
Setiap warga negara berhak mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah.Di
indonesia Poligami masih menjadi Pro dan kontra di negeri kita.beberapa kalangan
merasa hal tersebut adalah hak asasi setiap manusia.
Menteri Agama M. Maftuh Basyuni mengatakan bahwa poligami bukanlah maksud hak
asasi manusia yang tercantum pada pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Pasal ini
menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah. Menurut Maftuh, hak asasi setiap orang yang diatur dalam
pasal itu adalah kebutuhan untuk membentuk keluarga. Pandangan yang menganggap
pasal 28 B menjamin poligami sebagai hak asasi manusia dinilai Maftuh sebagai
pandangan yang keliru.
Berpoligami dalam pandangan agama islam memang boleh-boleh saja.Namun tidak
lazim jika menyebut Poligami sebagai ibadah.Poligami memang pernah dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW.Tapi itu sekedar untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati
oleh suaminya dalam peperangan bukan nafsu untuk memenuhi hasrat biologis semata.
12. PILKADA
Seyogianya,ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan darah segar yang
menghidupkan organisme demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di
daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia,
ternyata sarat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Salah satu penyebabnya adalah keran kebebasan yang terbuka demikian cepat
menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah,
sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas.
Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan dari
jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat,sementara kebanyakan dari
mereka tidak memiliki integritas moral dan kapabilitas keahlian memadai. Karena itu,tidak
jarang cara-cara licik dan premanisme politik,entah sengaja atau terpaksa,digunakan
dalam meraup preferensi politik public
D. UPAYAH PENYESLESAIAN DALAM PELANGGARAN HAM
Penyelesaian kasus trisakti nasibnya kurang lebih sama dengan reformasi, yaitu mati
suri. Bertahun-tahun sudah kasus trisakti terjadi, tapi para pelaku tidak pernah terungkap
dengan terang benderang, sehingga mereka tak pernah dibawa ke meja hijau.
Padahal Komnas HAM menengarai adanya pelanggaran HAM berat pada penangan
demonstrasi mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Salah satu indikasi sulitnya membongkar
kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting (berkuasa) pada saat itu atau bahkan
sampai saat ini sehingga ada banyak kepentingan yang menghalang-halangi penuntasa
kasus ini.
Tahun demi tahun terus bergulir. Pemerintah (presiden) pun telah beberapa kali
berganti, namun penyelesaian kasus trisakti tidak tahu rimbanya. Komnas HAM
menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan laporan penyalidikan kasus itu sejak 6
Januari 2005 kepada Kejaksaan Agung. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut
yang jelas yang dapat diketahui masyarakat terutama keluarga korban.
Untuk itu diperlukan keseriusan, kejujuran, dan kebranian berbagai pihak untuk
menuntaskan kasus ini. Presiden serta menkopolhukam dan kementrian hukum dan HAM
13. yang ada dibawahnya harus bertindak. DPR memberikan pengawasan dan
meningkatkan pemerintah, Kejaksaan Agung harus mengambil langkah strtegis.
Demikian juga keberadaan Komnas HAM dan pihak lainnya untuk sama-sama mencari
solusi penyelesaiann kasus ini. Tanpa itu semua, sepertinya kita masih harus menunngu
bagaimana akhir dari tragedy Trisakti.
Namun ada beberapa cara lagi yang menurut saya bisa dilakukan untuk mengatasi kasus
pelanggaran HAM pada kasus Trisakti ini.
Pertama, pemerintah melalui Komnas HAM, harus menyelidiki dengan seksama apa
yang terjadi saat itu, siapa yang menembaki mahasiswa itu dan mengapa mereka harus
ditembaki. Komnas HAM harus segera menuntaskannya agar kepercayaan bangsa
Indonesia terhadap pemerintahnya tidak hilang akibat janji-janji kosong mengenai
tindakan lanjut dari tragedi di Trisakti.
Kedua, tidak hanya Komnas HAM, pemerintah pun harus mendukung penyelesaian
kasus ini, yaitu dengan mendukung Komnas HAM dalam investigasi dengan
menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam investigasi. Parapejabat
tinggi militer pun harus mendisiplinkan mereka yang saat itu bertugas “menjaga
ketertiban massa”, karena ternyata mereka membunuh empat mahasiswa dengan peluru
bermesiu, bukan peluru karet. Dan suatu hal yang tidak biasa menertibkan massa
dengan peluru karet.
Saat penyelidikan usai, giliran lembaga yudikatif kita untuk mengadili dengan adil tiap
mereka yang bertanggung jawab akan aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi.
Jangan sampai keputusan yang diambil tidak sebanding denagn perbuatan mereka.
Bila ternyata Komnas HAM dan pemerintah ternyata tidak sanggup melakukan
penegakan HAM di Indonesia, masyarakat kita harus meminta lembaga yang lebih tinggi
lagi, yaitu PBB, untuk mengambil alih kasus ini sebelum kasus ini kadaluarsa dan ditutup
sehingga mengecewakan masyarakat Indonesia.
Yang terakhir yang dapat saya uraikan agar menjadi suatu cara untuk mengatasi
terulangnya kejadian ini adalah pembenahan akan jiwa pemerintah agar menghargai
hak-hak asasi dari warga Indonesia, melalui mengusahakn secara maksimal agar hak
mereka untuk hidup dijunjung tinggi, begitu pula hak asasi lain seperti hak mereka untuk
memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasab individu
14. diakui sesuai nilai Pancasila yangberkembang dalam masyarakat. Maka pemerintah
Indonesia harus memperbaiki hidup bangsa ini.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya.
Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu
kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam
kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana
setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau
suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM,
15. pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
B. SARAN
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan
menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan
sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga
HAM kita
