4. Produk (barang/jasa) hasil pembelajaran praktik, khususnya
teaching factory, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi
kepentingan masyarakat;
Seluruh pendapatan dari hasil pemanfaatan fasilitas negara harus
disetorkan kepada negara, sehingga sekolah tidak termotivasi untuk
memaksimalkan fasilitas yang dimilikinya;
Lembaga/Institusi tingkat Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa (DPRD,
Bappeda, Pemprov belum memahami pentingnya status BLUD bagi SMK)
Warga SMK belum benar-benar paham terhadap BLUD dan manfaatnya
Sebagian besar SMK perlu pembenahan fasilitas dan SDM agar memenuhi
persyaratan BLUD
Sekolah memerlukan payung hukum untuk mengoptimalkan hasil produk belajar peserta didik dan aset yang
dimilikinya untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan keuangannya dapat dilakukan secara swakelola
5. a. menyusun norma, standar, prosedur,
dan kriteria pengelolaan keuangan
teaching factory di SMK yang efektif,
efisien, dan akuntabel; dan
b. melakukan deregulasi peraturan yang
menghambat pengembangan SMK
6. ● Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan bagi SMK/MAK yang memiliki spesifikasi
teknis di bidang layanan umum dan memenuhi
persyaratan yang ditentukan diberikan fleksibilitas
sesuai peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangannya untuk ditetapkan menjadi
BLUD atau yang sejenisnya.
● SMK/MAK yang belum ditetapkan pengelolaan
keuangan BLUD, kepala SMK/MAK selaku unit
pelaksana teknis daerah ditetapkan sebagai KPA.
DASAR HUKUM
1
2
7. Lanjut…
3 UUNo.17Tahun2003 tentang
KeuanganNegara
4
UUNo. 1Tahun2004 tentang
PerbendaharaanNegara
5 PPNo.23Tahun2005tentangPengelolaan
KeuanganBadanLayananUmumyang
telahdiubaholehPPNo. 74Tahun2012
6 PermendagriNo. 79Tahun2018tentang
BadanLayananUmumDaerah
9. Menyiapkan peserta didik
secara nyata untuk melakukan
pekerjaan dengan menetapkan
(establish) habit berpikir yang
benar dan bekerja dengan tepat
melalui pembelajaran atau
pelatihan yang berulang-ulang
pada lingkup kompetensi
keahlian yang dipelajarinya
10. DEFINISI TEFA SMK
Model pembelajaran berbasis
produksi (barang/jasa) yang
dibutuhkan oleh masyarakat,
sepenuhnya dikerjakan oleh peserta
didik, dilaksanakan dalam ruang
praktik/bengkel/lahan yang telah
dikondisikan mendekati situasi dan
suasana tempat kerja yang
sesungguhnya, menyangkut: waktu,
prosedur, dan cara/aturan sesuai
standar DUDI.
13. Sumber daya sekolah adalah segala
sesuatu yang dapat meningkatkan
kualitas sekolah dalam rangka
pengembangan kompetensi peserta
didik mencapai lulusan yang memiliki
daya saing tinggi baik dalam
kompetensi global, nasional, dan lokal.
Sumber daya sekolah termasuk
sumber daya manusia, fasilitas, lahan,
dan budaya.
Pemanfaatan sumber daya sekolah
diwadahi dalam Tata Kelola BLUD SMK
SUMBER DAYA SEKOLAH
14. Mendukung peningkatan kompetensi
peserta didik;
Model pembelajaran kewirausahaan;
Perawatan fasilitas sekolah;
Memperluas jaringan kemitraan;
Mendorong kemandirian sekolah;
Income Generating SMK
Kesejahteraan Warga Sekolah
Manfaat Pemberdayaan Sumber Daya Sekolah
Melalui BLUD SMK
15. JENIS SUMBER DAYA SEKOLAH
Catatan: mengoptimalkan
peran serta peserta didik
dalam setiap kegiatan
SDM
Aula
Lahan Sekolah
Kantin dan Toko
Peralatan Praktik
Dll.
17. BLUD SMK
Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang memiliki fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya
(Permendagri Nomor 79 tahun 2018)
SMK yang sudah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah
BLUD
PENGERTIAN BLUD & BLUD SMK
18. TUJUAN BLUD SMK
Pembentukan BLUD SMKN bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi dan produktivitas, serta
penerapan praktik bisnis yang sehat di
lingkungan SMK.
19. BLUD SMK BERBASIS GSG
Good School Governance (GSG) yang akuntabel
dan transparan. Prinsip GSG terdiri atas delapan
prinsip utama yaitu:
1) partisipasi (participation):
2) penegakan supremasi hukum (rule of law);
3) transparan;
4) responsif;
5) orientasi pada konsensus (consensus oriented);
6) persamaan derajat dan inklusifitas (equity and
inclusiveness);
7) efektif dan efisien;
8) akuntabilitas.
20.
21. MANFAAT BLUD SMK
Memiliki fleksibilitas dalam mengelola
keuangan yang diperoleh dari layanan
kepada masyarakat;
Memungkinkan mandiri dalam
pembiayaan operasional; dan
Meningkatkan kualitas dan daya
saing lulusan melalui pembelajaran
nyata yang memadai,
berkesinambungan, dan berstandar
kompetensi dunia usaha.
22. AZAZ BLUD SMK
1. BLUD SMK beroperasi sebagai unit kerja pemerintah provinsi untuk tujuan
pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang
didelegasikan oleh gubernur.
2. BLUD SMK merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah
provinsi dan karenanya status hukum BLUD SMK tidak terpisah dari pemerintah
provinsi sebagai instansi induk.
3. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD SMK dari segi manfaat
layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD SMK bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh
gubernur.
5. BLUD SMK menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan mencari
keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD SMK
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja
dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas Pendidikan dan
pemerintah provinsi.
7. BLUD SMK mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan
praktik bisnis yang sehat.
24. Alur menuju BLUD SMK
Sosialisasi SMK mendapat Sosialisasi dan pendampingan dari Dinas
Pendidikan Prov/Dit. SMK sebagai calon BLUD
Pengajuan SMK menyusun proposal calon BLUD melalui Dindik
Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa ke Gubernur
Penugasan Gubernur membentuk Tim Penilai
Pembinaan
Penjadwalan Jika persyaratan administrasi cukup akan ditetapkan tanggal
dimulainya tata kelola BLUD SMK
Penilaian Tim Penilai melaksanakan penilaian serta Evaluasi kelayakan
kepada calon SMK BLUD
Penerbitan SK Gubernur menerbitkan SK penetapan SMK BLUD jika skor
mencapai batas lulus yg telah ditetapkan
BLUD SMK diberikan pembinaan dan pelatihan tentang tata kelola
keuangan daerah dan administrasi BLUD
28. RENSTRA
SMKN 2 METRO
Visi SMKN 2 Metro :
Kompeten dan
Berkarakter Pancasila
• Mengimplementasi nilai-nilai karakter Pancasila dalam
proses pembelajaran
• Mengembangkan kurikulum, metodologi pembelajaran
dan sistem penilaian berbasis kompetensi sesuai dengan
kebutuhan industri global
• Mengembangkan program wirausaha mandiri
• Mengembangkan kemitraan strategis dengan IDUKA
• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai
SNP
29. Sasaran Pengembangan Layanan
di SMKN 2 Metro
Lulusan SMK
Negeri
2 Metro yang
mampu bersaing di
tingkat Regional,
Nasional dan
Internasional serta
mampu
menjalankan
wirausaha, bekerja
dan melanjutkan
pendidikan ke
jenjang berikutnya
Order Tefa dan Unit
Produk Jasa dari publik
(siswa, guru,
karyawan dan warga
masyarakat umum) baik
yang berupa produk
maupun jasa dengan
hasil
yang memuaskan,
akuntabel, transparan
dan
tidak terjadi complain
peserta didik,
pendidik
dan tenaga
kependidikan
yang mampu
berinovasi,
kreatif dan
mampu
menggunakan
teknologi
digital, untuk
memupuk
jiwa
berwirausaha
Bendahara mampu
mengelola keuangan
secara efektif-efisien,
akuntabel, transparasi
dan
fleksibilitas
Produk dan jasa
laku di
industri/masyara
kat
30. Jenis Pelayanan
Minimal
SMK Negeri 2 Metro
berdasarkan kondisi
sarana dan prasarana
sekolah
Kantin
Unit Usaha Peserta
Didik (Air Minum)
Aula
Sport
Center
Guest House
Credit picture : Unsplash
Dylan Gillis
@dylandgillis Link : https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY
SMK mendapat pelatihan dan pendampi ngan dari DitPSMK sebagai calon BLUD
KaSMK berkordinasi dengan Dindik prop.
SMK menyusun proposal calon BLUD melaui Dindik propinsi ke Gubernur
Gubernur memeberi tugas BPKAD mempersiapkan SMK BLUD
SMK calon BLUD akan dibina dan diberikan palatihan tentang tatakelola keuangan daerah dan administrasi BLUD
Jika persyaratan administrasi BLUD cukup akan ditetapkan tanggal dimulainya tatakelola BLUD SMK
BPKAD beserta perangkat daerah lainnya memberikan Evaluasi dan penilaian serta kelayakan kepada calon SMK BLUD
Gubernur menerbitkan SK penetapan SMK BLUD jika skor mencapai batas lulus yg telah ditetapkan
SMK telah resmi menjadi SMK BLUD
