More Related Content
Similar to RPS HUKUM MARITIM.docx
Similar to RPS HUKUM MARITIM.docx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
RPS HUKUM MARITIM.docx
- 1. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH HUKUM MARITIM Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi : Studi Nautika Mata Kuliah : Hukum Maritim Semester : III (Tiga) Bobot : 2 (Dua) SKS Teori Deskripsi Mata Kuliah : Hukum Maritim adalah salah satu mata kuliah yang perlu diketahui dan didalami oleh para taruna agar mereka mengetahui hak dan kewajiban serta aturan yang harus dipenuhi oleh pemilik/perusahaan kapal dan awak kapal agar tidak melakukan suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan terhalangnya operasional sebuah kapal. Dengan mempelajari Hukum Maritim mereka memahami benar apa yang bisa dikerjakan dan yang terlarang untuk dilakukan sehingga dengan demikian para taruna apabila telah menjadi awak kapal mengetahui dengan benar kewajiban, hak, dan larangan agar tidak terkait dengan pelanggaran hukum keselamatan pelayaran. Dosen Pengampu : Capt.Sutrisno Suardi M.Mar Capaian Pembelajaran : Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah :
- 2. Setelah mengikuti mata kuliah ini para taruna dapat memahami wilayah-wilayah martim Indonesia, hukum keselamatan pelayaran dan kewajiban/hak perusahaan pelayaran serta kewajiban/hak para pelaut dan larangan-larangan yang harus dipatuhi terkait kepada hukum maritim. Pertemua n Ke Kemampuan akhir yang diharapkan Pokok bahasan Metode pembelajaran Assesment Indikator Penilaian Bentuk Waktu Referensi Bobot 1 Taruna dapat memahami pengertian Hukum Maritim Publik dan Hukum Maritim Privat serta Hukum Keselamatan Pelayaran. Pengenalan umum hukum maritim. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal pengertian umum hukum maritim. b. Menjelaskan perihal hukum keselamatan pelayaran. c. Menjelaskan perihal sumber2 hukum laut nasional dan internasional. Tes Non Tes (summa ry of the lecture 2x50 mnt International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1995 (IMO Sales No. 938), and 1997 10 % 2 Taruna dapat memahami hukum laut internasional dan sumber hukum laut nasional. Hukum laut internasional (UNCLOS 82) dan sumber hukum laut nasional (TZMKO 39) serta Deklarasi Djuanda dan badan organisasi internasional. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal UNCLOS 82. b. Menjelaskan perihal TZMKO 39 yang dikaitkan Deklarasi Djuanda. c. Menjelaskan perihal badan 2x50 mnt Buku Hukum Maritim,(Cap t.J.H. Warokka)
- 3. organisasi IMO- ILO-WHO atas keterkaitan dengan pelaut. 3 Taruna dapat memahami pentingnya deklarasi Djuanda 13/12/1957 terhadap perubahan luas wilayah laut juridiksi Indonesia. Keterkaitan deklarasi Djuanda 57 dengan UU No. 6 tahun 96 tentang perairan & UNCLOS 82. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal dengan deklarasi Djuanda merubah Indonesia dari negara pulau menjadi negara kepulauan nusantara. b. Menjelaskan perihal batas2 wilayah perairan Indonesia. 2x50 mnt Annex I-VI 4 Taruna dapat memahami cara pengakuan hasil konvensi internasional serta UU No. 5 tahun 85 tentang ZEE Indonesia. Pengertian tentang sebelum konvensi internasional diberlakukan harus melalui pengakuan dari negara anggota dengan cara Explicit atau Tacit Acceptance serta luas wilayah ZEE Indonesia. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal pengertian pengakuan konvensi secara Explicit Acceptance. b. Menjelaskan perihal pengertian pengakuan konvensi secara 2x50 mnt
- 4. Tacit Acceptance. c. Menjelaskan perihal hak negara pantai atas wilayah perairan ZEE. 5 Taruna dapat memahami mengenai hukum perkapalan nasional dan hukum perkapalan internasional. Pengertian tentang UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran & turunannya serta konvensi2 internasional tentang keselamatan pelayaran. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal kedudukan UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran serta turunannya terhadap kapal2 berbendera Indonesia. b. Menjelaskan tentang KM 65 tahun 2009 tentang NCVS terhadap kapal2 yang tidak masuk dalam kriteria kapan konvensi. 2x50 mnt 6 Taruna dapat memahami mengenai kriteria kapal yang memenuhi aspek2 keselamatan kapal dan kelaik lautan kapal. (1/2) Pengertian tentang kapal yang memenuhi aspek keselamatan kapal. -Ceramah -Tanya jawab Menjelaskan perihal item2 yang menjadi persyaratan untuk menentukan pemenuhan aspek keselamatan kapal. 2x50 mnt
- 5. 7 Taruna dapat memahami mengenai kriteria kapal yang memenuhi aspek2 keselamatan kapal dan kelaik lautan kapal. (2/2) Pengertian tentang kapal yang memenuhi aspek kelaik lautan kapal. -Ceramah -Tanya jawab Menjelaskan perihal item2 yang menjadi persyaratan untuk menentukan pemenuhan aspek kelaik lautan kapal. 2x50 mnt 8 Melaksanakan ujian tengah semester. Materi dari pertemuan 1 s/d 7. Ujian tulis Pemahaman para taruna terhadap soal2 yang diberikan. 90 mnt
- 6. 9 Taruna dapat memahami tentang Biro Klasifikasi yang dikaitkan kepada keselamatan kapal serta dasar hukum dari kewajiban kapal harus menjadi anggota biro klasifikasi kapal. Pasal 129 UU No. 17/2008 & PerMen No. 7/2013 perihal kewajiban kapal2 dengan ukuran tertentu harus masuk Biro Klasifikasi -Ceramah -Tanya jawab a. Membahas Pasal 129 UU No. 17 tahun 2008. b. Membahas PerMen No. 7 tahun 2013. c. Menjelaskan Biro Klasifikasi yang diakui oleh pemerintah RI. d. Menjelaskan perihal fungsi Biro Klasifikasi dikaitkan kepada aspek keselamatan kapal. e. Menjelaskan perihal kapal yang dikelaskan dikaitkan kepada pertanggungan asuransi kapal. 2x50 mnt 10 Taruna dapat memahami pentingnya mengetahui dan mengindahkan aturan mengenai pencegahan pencemaran perairan oleh kapal yang dikaitkan kepada hukum maritim. (1/2) Menjelaskan Annex I & II MARPOL 73/78. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal pengertian pencemaran yang dilakukan oleh kapal. b. Menjelaskan perihal CLC 69 2x50 mnt
- 7. sebagai jaminan atas kapal yang mengangkut minyak bumi. c. Menjelaskan perihal kewajiban SOPEP terhadap kapal yang mengangkut muatan Annex I MARPOL 73/78 d. Menjelaskan perihal kewajiban SMPEP terhadap kapal yang mengangkut muatan Annex II MARPOL 73/78. 11 Taruna dapat memahami pentingnya mengetahui dan mengindahkan aturan mengenai pencegahan pencemaran perairan oleh kapal yang dikaitkan kepada hukum maritim. (2/2) Menjelaskan Annex III, IV, V & VI MARPOL 73/78 -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal mengenai pencemaran yang diakibatkan oleh muatan Annex III. b. Menjelaskan perihal pencemaran yang dapat disebabkan oleh kotoran kapal yang 2x50 mnt
- 8. masuk dalam kriteria Annex IV. c. Menjelaskan perihal pencemaran yang dapat disebabkan oleh kotoran kapal yang masuk dalam kriteria Annex V & VI. d. Menjelaskan perihal pencemaran oleh kriteria Annex VI MARPOL 73/78 yang sementara dapat diabaikan/belum diterapkan. 12 Taruna dapat memahami apa tujuan dari Harmonised System of Survey and Certification (HSSC) dan jenis- jenis sertifikat yang dikaitkan kepada HSSC. Harmonised System of Survey and Certification (HSSC). -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal apa HSSC. b. Menjelaskan perihal tujuan diberlakukannya HSSC. c. Menjelaskan perihal tata cara pemberlakuan 2x50 mnt
- 9. HSSC. d. Menjelaskan perihal diagram garis survei berdasarkan HSSC terhadap jenis sertifikat kapal. 13 Taruna dapat memahami apa yang terkandung dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang dikaitkan kepada hak dan kewajiban perusahaan pelayaran dan awak kapal. Maritime Labour Convention (MLC) 2006. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal kewajiban perusahaan pelayaran terhadap awak kapal. b. Menjelaskan perihal kewajiban awak kapal terhadap perusahaan pelayaran. c. Menjelaskan tentang jam kerja dan jam istirahat awak kapal. d. Menjelaskan tentang penggajian, pertanggungan kesehatan, hari libur & pemulangan 2x50 mnt
- 10. awak kapal ketempat asalnya. 14 Taruna dapat memahami perihal Port State Control (PSC) dan Status Hukum Kapal. SOLAS 74 Amandemen Bab IX serta UNCLOS 82 dan Peraturan Pendaftaran Kapal. -Ceramah -Tanya jawab a. Menjelaskan perihal dasar hukum & implikasi hukum dari Port State Control (PSC). b. Menjelaskan perihal keterkaitan status hukum kapal dengan UNCLOS 82 & Peraturan Pendaftaran Kapal. c. Menjelaskan perihal akta pendaftaran & tanda kebangsaan kapal. d. Menjelaskan perihal akta hipotek kapal. 2x50 mnt
- 11. 15 Taruna dapat memahami tujuan dari Perjanjian Kerja Laut (PKL), buku harian kapal dan exhibitum-nya serta Port Clearance. KUHD buku kedua & UU No. 17/2008. -Ceramah -Tanya jawab a. Uraian perihal persyaratan dalam pembuatan perjanjian kerja laut. b. Uraian perihal persyaratan pembuatan buku harian kapal (logbook). c. Uraian perihal tujuan dari dan materi yang akan diperiksa pada saat melakukan exhibitum buku harian kapal. d. Uraian perihal tata cara & tujuan dari penerbitan port clearance. 2x50 mnt 16 Melaksanakan ujian akhir semester. Materi dari pertemuan 1 s/d 15. Ujian tulis Pemahaman para taruna terhadap soal2 yang diberikan. 90 mnt