Dokumen tersebut membahas mengenai kekebalan diplomatik di bawah Konvensi Wina 1961. Ia menjelaskan teori-teori yang mendasari pemberian kekebalan tersebut, yakni teori luarkewilayahan, pengganti pemerintah, dan fungsi. Dokumen ini juga menjelaskan siapa saja yang memperoleh kekebalan diplomatik serta dampak hukum dari kekebalan tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pentadbiran harta pusaka di Malaysia, termasuk definisi harta pusaka ringkas dan besar, proses pentadbirannya melalui Amanah Raya Berhad dan mahkamah, serta beberapa isu yang sering muncul dalam pentadbiran harta pusaka.
Harta peninggalan merujuk kepada segala harta yang ditinggalkan oleh si mati, tetapi hanya baki harta yang tersisa selepas menunaikan hutang, pengurusan jenazah dan wasiat diklasifikasikan sebagai harta pusaka. Harta pusaka ini kemudian dibahagikan mengikut undang-undang pusaka Islam.
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Pelaku pencucian uang dapat dipidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp5-15 miliar. Penyedia jasa keuangan wajib melapor kecurigaan transaksi dan transaksi tunai lebih dari Rp500 juta ke PPATK dalam 14 hari.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan perjanjian internasional yang terdiri dari negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Negosiasi dilakukan oleh perwakilan negara untuk mencapai kesepakatan, diikuti penandatanganan oleh kepala negara, dan terakhir ratifikasi oleh parlemen untuk memberlakukan perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang pentadbiran harta pusaka di Malaysia, termasuk definisi harta pusaka ringkas dan besar, proses pentadbirannya melalui Amanah Raya Berhad dan mahkamah, serta beberapa isu yang sering muncul dalam pentadbiran harta pusaka.
Harta peninggalan merujuk kepada segala harta yang ditinggalkan oleh si mati, tetapi hanya baki harta yang tersisa selepas menunaikan hutang, pengurusan jenazah dan wasiat diklasifikasikan sebagai harta pusaka. Harta pusaka ini kemudian dibahagikan mengikut undang-undang pusaka Islam.
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Pelaku pencucian uang dapat dipidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp5-15 miliar. Penyedia jasa keuangan wajib melapor kecurigaan transaksi dan transaksi tunai lebih dari Rp500 juta ke PPATK dalam 14 hari.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan perjanjian internasional yang terdiri dari negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Negosiasi dilakukan oleh perwakilan negara untuk mencapai kesepakatan, diikuti penandatanganan oleh kepala negara, dan terakhir ratifikasi oleh parlemen untuk memberlakukan perjanjian.
Dokumen tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis syarat penyerahan barang (Incoterms 2000) dalam perdagangan internasional. Incoterms menentukan hak dan kewajiban penjual dan pembeli terkait penyerahan barang, pembagian biaya dan risiko. Terdapat 11 syarat yang dikelompokkan menurut sarana transportasi darat, udara, laut, dan gabungan. Setiap syarat mengatur penyerahan barang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara atas ruang udara. Ada dua teori utama mengenai hal ini, yaitu teori kebebasan udara dan teori kedaulatan udara. Teori kebebasan udara menyatakan bahwa udara bersifat bebas, sedangkan teori kedaulatan udara menyatakan bahwa setiap negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayahnya. Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian internasional lainnya telah meng
Konvensi Chicago 1944 merupakan konvensi penting dalam sejarah hukum penerbangan yang membentuk kerangka hukum internasional untuk penerbangan sipil. Konvensi ini membahas berbagai aspek seperti ekonomi, teknis, kedaulatan negara, pendaftaran pesawat, pencarian dan pertolongan, investigasi kecelakaan, serta dokumen penerbangan. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dibentuk berdasarkan konvensi ini untuk mengatur p
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pengaturan sistem informasi manajemen keimigrasian dan kerja sama internasional di bidang keimigrasian.
Dokumen tersebut membahas tentang perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Secara singkat, perwakilan konsuler bertugas dalam bidang non-politik seperti ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tingkatan, fungsi, hak, dan berakhirnya tugas perwakilan konsuler.
Dokumen tersebut membahas tentang kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan 1963. Kekebalan diplomatik mencakup perlindungan hukum dan keamanan bagi perwakilan diplomatik dan stafnya, sedangkan keistimewaan diplomatik meliputi pembebasan pajak dan bea masuk untuk barang dinas. Fungsi diplomatik antara lain mewakili kepentingan nasional, mempertahankan kemerdekaan, dan mencipt
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Mariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas hukum udara nasional Indonesia dan menjelaskan beberapa poin kunci seperti peran Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional, penyempurnaan undang-undang terkait, jenis angkutan udara, kedaulatan udara, pendaftaran pesawat, investigasi kecelakaan, dokumen penerbangan, dan peran badan PBB terkait dalam membantu pendidikan penerbangan di Indonesia.
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesiaFauzia1112
Perwakilan diplomatik Indonesia bertugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Perwakilan diplomatik meliputi duta besar, duta, dan atase yang ditempatkan di ibu kota negara untuk menjalin hubungan politik dan memelihara kepentingan Indonesia. Perwakilan konsuler berbeda karena berada di kota-kota lain dan menangani urusan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan hukum gadai menurut Islam. Gadai didefinisikan sebagai perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang. Hukum gadai didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Syarat gadai meliputi kesehatan pikiran, dewasa, barang yang ada saat akad, dan barang dapat diserahkan. Rukun gadai terdiri dari penggadai, penerima
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan yang mewakili negara di luar negeri untuk membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas utamanya mencakup mewakili kepentingan negara, melindungi warga negara, dan menjaga hubungan yang baik dengan negara penerima. Perwakilan diplomatik dan konsuler memiliki hak kekebalan dan ekstrateritorialitas sesuai dengan konvensi Wina 1961 dan 1963.
Una red de área local (LAN) permite la interconexión de computadoras y periféricos dentro de un edificio o un área de hasta 200 metros, compartiendo recursos e información. Una LAN incluye el hardware y software necesarios para conectar dispositivos y procesar datos, eliminando la redundancia de hardware, software y datos entre computadoras de una empresa.
Dokumen tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis syarat penyerahan barang (Incoterms 2000) dalam perdagangan internasional. Incoterms menentukan hak dan kewajiban penjual dan pembeli terkait penyerahan barang, pembagian biaya dan risiko. Terdapat 11 syarat yang dikelompokkan menurut sarana transportasi darat, udara, laut, dan gabungan. Setiap syarat mengatur penyerahan barang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara atas ruang udara. Ada dua teori utama mengenai hal ini, yaitu teori kebebasan udara dan teori kedaulatan udara. Teori kebebasan udara menyatakan bahwa udara bersifat bebas, sedangkan teori kedaulatan udara menyatakan bahwa setiap negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayahnya. Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian internasional lainnya telah meng
Konvensi Chicago 1944 merupakan konvensi penting dalam sejarah hukum penerbangan yang membentuk kerangka hukum internasional untuk penerbangan sipil. Konvensi ini membahas berbagai aspek seperti ekonomi, teknis, kedaulatan negara, pendaftaran pesawat, pencarian dan pertolongan, investigasi kecelakaan, serta dokumen penerbangan. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dibentuk berdasarkan konvensi ini untuk mengatur p
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pengaturan sistem informasi manajemen keimigrasian dan kerja sama internasional di bidang keimigrasian.
Dokumen tersebut membahas tentang perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Secara singkat, perwakilan konsuler bertugas dalam bidang non-politik seperti ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tingkatan, fungsi, hak, dan berakhirnya tugas perwakilan konsuler.
Dokumen tersebut membahas tentang kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan 1963. Kekebalan diplomatik mencakup perlindungan hukum dan keamanan bagi perwakilan diplomatik dan stafnya, sedangkan keistimewaan diplomatik meliputi pembebasan pajak dan bea masuk untuk barang dinas. Fungsi diplomatik antara lain mewakili kepentingan nasional, mempertahankan kemerdekaan, dan mencipt
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Mariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas hukum udara nasional Indonesia dan menjelaskan beberapa poin kunci seperti peran Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional, penyempurnaan undang-undang terkait, jenis angkutan udara, kedaulatan udara, pendaftaran pesawat, investigasi kecelakaan, dokumen penerbangan, dan peran badan PBB terkait dalam membantu pendidikan penerbangan di Indonesia.
Kedudukan perwakilan diplomatik indonesiaFauzia1112
Perwakilan diplomatik Indonesia bertugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Perwakilan diplomatik meliputi duta besar, duta, dan atase yang ditempatkan di ibu kota negara untuk menjalin hubungan politik dan memelihara kepentingan Indonesia. Perwakilan konsuler berbeda karena berada di kota-kota lain dan menangani urusan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan hukum gadai menurut Islam. Gadai didefinisikan sebagai perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang. Hukum gadai didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Syarat gadai meliputi kesehatan pikiran, dewasa, barang yang ada saat akad, dan barang dapat diserahkan. Rukun gadai terdiri dari penggadai, penerima
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan yang mewakili negara di luar negeri untuk membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas utamanya mencakup mewakili kepentingan negara, melindungi warga negara, dan menjaga hubungan yang baik dengan negara penerima. Perwakilan diplomatik dan konsuler memiliki hak kekebalan dan ekstrateritorialitas sesuai dengan konvensi Wina 1961 dan 1963.
Una red de área local (LAN) permite la interconexión de computadoras y periféricos dentro de un edificio o un área de hasta 200 metros, compartiendo recursos e información. Una LAN incluye el hardware y software necesarios para conectar dispositivos y procesar datos, eliminando la redundancia de hardware, software y datos entre computadoras de una empresa.
L’enrichissement des contenus: un accélérateur pour l’entrepriseinsentia
Les technologies et pratiques d’enrichissement sémantique de contenus permettent aux entreprises de faire face aux difficultés sans précédent liées à leur croissance exponentielle en termes de gestion, de distribution et d’accès à l’information. Les contenus peuvent ainsi être valorisés dans le cadre des processus métier.
Este documento describe diferentes medios de transmisión de datos, incluyendo medios guiados como cables de par trenzado, coaxiales y de fibra óptica, y medios no guiados como radiocomunicaciones, microondas, comunicaciones celulares, láser, infrarrojo, satelitales, Bluetooth y wireless. Explica las características y usos principales de cada uno de estos medios.
La carta está dirigida al profesor Rosmary Mendoza de la Universidad Fermin Toro en Cabudare, Estado Lara, Venezuela. Se refiere al estudiante Alexis Martinez y proporciona su número de identificación 20927814.
Always plan your time in advance to avoid stress by working hard on assignments early instead of waiting until the due date which risks missing deadlines. Working hard, while difficult, will eventually be rewarding such as completing the SDV100 final exam assignment for Firas Sabti.
Este documento recomienda activos para inversión en abril de 2012 e incluye descripciones de 8 emisores de bonos de diferentes sectores como minería, financiero, consumo, inmobiliario, alimentos y operaciones agrícolas en países como Brasil, Colombia, México y otros. Proporciona detalles sobre cada emisor como sector, país, vencimiento, cupón, calificación crediticia y monto de la emisión.
This document provides suggestions for gift ideas for Valentine's Day, including gifts for girlfriends, boyfriends, family members, and closest friends. It suggests gifts like rings, chocolate, flowers, jewelry, gifts related to hobbies, cards, crafts, couple t-shirts, and homemade gifts. These gifts can be used to express feelings for someone, strengthen an existing relationship, or bring happiness during Valentine's Day celebrations. The gifts can be purchased online or made by hand.
Strategies for selecting stocks include:
1) Choosing companies in industries you are familiar with and understand well.
2) Evaluating a company's current and future customer base, phase of development, and potential for global markets and different demographics.
3) Considering the economic cycle and whether a company deals in defensive or cyclical industries.
4) Avoiding obvious risks like front page companies or those in changing industries.
5) For short-term stock games, selecting growth stocks of small, new companies on the Nasdaq.
Este documento descreve um sistema de geolocalização que permite aos proprietários de smartphones compartilhar sua localização em tempo real usando o aplicativo Glympse. O aplicativo usa a geolocalização do smartphone para permitir que os usuários compartilhem sua localização com outras pessoas escolhidas por um período de tempo determinado.
Barbara Theodosiou secured a proclamation declaring September as National Recovery Month in Davie, Florida with some assistance from Jonathan Lederman. The proclamation will be presented to Barbara Theodosiou on September 5th at 6:30 PM at the Davie Town Hall to recognize her work with The Addict's Mom and to raise awareness and support for families affected by addiction.
The Canadian influencer landscape is constantly changing, PR pros and marketers are just beginning to understand what opportunities are available to them. Recently presented at The Canadian Institute's conference on Media and Public Relations, Terry Foster speaks to the fluid and sometimes fleeting nature of influence, Cision's criteria to identify, qualify and catalog influencers, and some examples of notable Canadian influencers.
Long Road Sixth Form College in Cambridge. The filmmaker, Shelby Lucier, is requesting a 'U' rating for her documentary "Until Fame" from Mr. Swaffer. She believes the film meets the requirements for a 'U' rating as it does not contain any inappropriate language, sexual content, or offensive material that could negatively impact viewers.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. Pengenalan….
Semua negara adalah negara penerima
(host/receiving state) dan penghantar
diplomat (sending state) di bawah UUA.
Di bawah UULA, wakil-wakil diplomat
negara penghantar adalah dijangka utk
menerima hak dan kekebalan tertentu
daripada negara penerima.
3. Pengenalan..
Hak dan kekebalan ini adalah diberikan
dengan kefahaman bahawa wakil negara
penerima yang dihantar ke negara
penghantar juga akan menerima hak dan
kekebalan yang sama.
Reciprocal expectation
4. Mengapakah kekebalan diberikan
kepada pegawai-pegawai diplomat?
Terdapat beberapa teori utk
menerangkan sebab-sebabnya:
1. Teori Luarkewilayahan (Theory of
Extraterritoriality)
2. Theory Pengganti Pemerintah (Theory of
Sovereign Substitution)
3. Teori Fungsi (Theory of Function)
5. Teori Luarkewilayahan (Theory of
Extraterritoriality)
Kawasan dan bangunan diplomat dan
pegawai diplomat sendiri adalah dilihat
sebagai tidak berada di bawah bidang-
kuasa kewilayahan negara penerima
tetapi adalah pada setiap masa berada di
bawah bidangkuasa kewilayahan negara
penghantar.
6. Teori Luarkewilayahan (Theory of
Extraterritoriality)
Walau bagaimanapun, teori ini telah dihadkan
penggunaannya di mana perkahwinan dan
jenayah yang dilakukan di dalam bangunan misi
diplomat adalah dilihat di sisi UU sebagai
dilakukan di dalam wilayah negara penerima.
Ramai sarjana yang berpendapat bahawa teori
ini tidak boleh lagi diterima dan diguna-pakai
pada masa sekarang ini (termasuklah
Slomanson
Exciting case:Radwan v Radwan
7. Theory Pengganti Pemerintah
(Theory of Sovereign Substitution)
Diplomat hadir utk pemerintahnya dan
adalah wakil di dlm tindakan
perundingan dan oleh itu mereka
diberikan keistimewaan yang sama
dengan pemerintah yg diwakili.
Teori ini juga tidak begitu diterima
sekarang.
8. Teori Fungsi (Theory of Function)
Para diplomat mesti diberikan kekebalan
dari tindakan UU negara penerima
kerana ini adalah perlu utk menjamin
yang mereka ini tidak akan dihalang
atau diganggu dalam kebebasan
mereka untuk mewakili pemerintah
mereka dan menghantar laporan2 ke
negara asal mereka.
9. Teori Fungsi (Theory of Function)
Oleh itu, asas kekebalan adalah bercirikan
“functional” dan utk tujuan ini, para
diplomat diberikan keistimewaan dan
kekebalan di dalam negara penerima dan
negara penerima dimandatkan dengan
tanggungjawab tertentu.
10. Teori Fungsi (Theory of Function)
Paling banyak diterima sekarang dan dinyatakan
pada permulaan (preamble) Vienna Convention
for Diplomatic Relations 1961.
“… the purpose of such privileges and
immunities is not to the benefit of individuals but
to ensure the efficient performance of the
function of diplomatic missions and representing
states”
11. INSTRUMEN UU BAGI
KEKEBALAN DIPLOMATIK
Vienna Convention on Diplomatic
Relations (1961)
Vienna Convention on Consular
Relations (1963)
Diplomatic Privileges (Vienna
Convention) Act 1966
12. Vienna Convention on Diplomatic
Relations (1961)
Diwujudkan melalui satu konvensyen yang
diadakan di Vienna pd 16 April 1961
Konvensyen yg dimaksudkan ialah UN
Conference on Diplomatic Intercourse and
Immunities
Ianya sangat diterima-pakai dan difahami
Berkuat-kuasa pada 24hb April 1964
Menjelang 2007, sebanyak 185 buah negara
telah menyertai.
13. Diplomatic Privileges (Vienna
Convention) Act 1966
Akta ini ialah di mana beberapa artikel dari
Vienna Convention dimasukkan ke dalam
Akta Keistimewaan Diplomatik di
Malaysia.
Di antara artikel Vienna Convention yang
telah dimasukkan ialah Artikel
1,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37
,38,39 dan 40.
14. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI
KEKEBALAN DIPLOMATIK?
Mereka yang mengetuai misi diplomatik
seperti Ambassador (Duta Besar)
Petugas-petugas diplomatik (diplomatic
staffs)
Artikel 1(b) memberi makna petugas-
petugas diplomatik di misi yang berkaitan
yang mempunyai pangkat pegawai
diplomat (diplomatic rank) Contoh: Attache
15. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI
KEKEBALAN DIPLOMATIK?
Ahli-ahli yang membentuk pekerja misi
Artikel 1(c) menjelaskan bahawa kategori
ini termasuklah petigas-petugas
diplomatik, pekerja2 unit
pentadbiran,teknikal dan perkhidmatan
misi itu.
16. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI
KEKEBALAN DIPLOMATIK?
Kedua-dua (b) dan (c) mempunyai kekebalan
penuh dari bidangkuasa jenayah tetapi
kekebalan dari tindakan sivil adalah terhad
kepada fungsi atau tugas rasmi mereka sahaja.
Amalan negara ke atas (b) dan (c) adalah
berbeza-beza. Sesetengah negara memberi
keistimewaan kepada semua ahli misi.
Sesetengah pula hanya memberi keistimewaan
kepada pegawai atasan sahaja.
17. Article 1
(a) the ‘head of the mission’ is the person
charged by the sending State with the
duty of acting in that capacity;
(b) the ‘members of the mission’ are the
head of the mission and the members of
the staff of the mission;
18. Article 1
(c) the ‘members of the staff of the mission’
are the members of the diplomatic staff, of
the administrative and technical staff and
of the service staff of the mission;
19. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI
KEKEBALAN DIPLOMATIK?
Pembantu Persendirian (private servant)
Di dalam perkhidmatan domestik kepada
ahli-ahli misi dan bukannya pekerja
negara penghantar. Kekebalan mereka
hanyalah dalam hal-hal yang berkaitan
dengan pekerjaan mereka sahaja -
Artikel 37(1)
20. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI
KEKEBALAN DIPLOMATIK?
Keluarga diplomat
Artikel 37(2) – memberi definisinya
sebagai keluarga diplomat yang
membentuk sebahagian dari isi
rumahtangganya – isteri atau suami dan
semua anak-anak mereka.
21. SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI
KEKEBALAN DIPLOMATIK?
Konsul:
Wakil negara di sebuah negara lain TETAPI tiada
hubungkait dengan hal-hal diplomatik kedua-dua
negara. Konsul melaksanakan fungsi-fungsi bukan
politik seperti mengeluarkan paspot, visa dan menjaga
kepentingan perkapalan dan perdagangan negaranya.
Konsul adalah kebal dari bidangkuasa sivil dan
jenayah tetapi terhad kepada urusan rasmi sahaja.
22. Rasional pemberian kekebalan kepada semua
orang dan bukan hanya kepada duta
”Sekiranya kekebalan tidak diberikan
kepada mereka ini semua, pihak berkuasa
negara penerima boleh menganggu Duta
dengan mendakwa orang-orang tersebut.
Jadi matlamat utk menjaga hubungan baik
antara negara tidak akan tercapai”
23. NEGARA KETIGA
Dicakupi di bawah Artikel 40 Vienna Convention
Sekira seorang diplomat berada di negara ketiga yang
telah memberikannya visa utk berada di negara itu bagi
tujuan memulakan tugasnya atau kembali utk
menyambung tugasnya di negara penerima ataupun “in
transit” apabila hendak pulang ke negaranya sendiri –
negara ketiga ini mesti memberikannya
“ketidakbolehcabulan” (inviolability) dan kekebalan-
kekebalan yang lain yang mungkin diperlukan utk
menjamin transit (persinggahan).
24. NEGARA KETIGA
Kekebalan ini juga diberikan kepada ahli-ahli
keluarganya samada yang menemani ataupun secara
berasingan utk bertemu dengan diplomat utk kembali ke
negara asal mereka.
Kekebalan ini juga adalah diberikan kepada ahli-ahli
petugas pentadbiran,teknikal,perkhidmatan misi dan
juga keluarga mereka.
Kekebalan juga diberikan kepada surat-surat,alat
komunikasi, courier diplomat dan beg-beg diplomatik
mesti diberikan “ketidakbolehcabulan” seperti mana
yang mesti diberikan oleh negara penerima.
25. NEGARA KETIGA
Kesemua ini juga adalah berkuatkuasa
walaupun terdapat force majeure – iaitu
perkara yang terjadi dan yang tidak boleh
dikawal oleh sesiapa yang mungkin
menyebabkan diplomat, pekerjanya atau
ahli keluarganya terpaksa transit di negara
ketiga.
26. Interpretasi “transit” (Artikel 40)
Vienna Convention
Telah diputuskan dalam kes: R v Guildhall
Magistrates, ex parte Jarret Thorpe 1977
dan
R v Lambeth Justices ex parte Yusufu
[1985] Crim LR 510
27. R Vs Guildhall Magistrates, ex
parte Jarret Thorpe 1977
Jarret Thorpe merupakan suami kepada
seorang konsular Sierra Leon ke Rome.
Isterinya telah ke London untuk membeli-belah
perhiasan rumah untuk menghias Kedutaan
Sierra Leon di Rome. Jarret Thorpe sepatutnya
berjumpa dengan isterinya di London untuk
membantu mengangkat barang-barang dan
kedua-duanya sepatutnya pulang ke Rome
bersama-sama. Sememangnya Jarret Thorpe
tidak mempunyai tujuan lain untuk ke London.
28. R Vs Guildhall Magistrates, ex
parte Jarret Thorpe 1977
Setibanya di London, beliau mendapat
pesanan bahawa isterinya telah pulang ke
Rome. Maka dengan itu beliau pun
mendapatkan tiket kapal terbang ke
Rome. Sementara menunggu di
Lapangan Terbang Heathrow, beliau telah
ditangkap berkaitan dengan satu
proceeding jenayah di London.
29. R Vs Guildhall Magistrates, ex
parte Jarret Thorpe 1977
Telah diputuskan bahawa: Mahkamah
menolak hujah yang mengatakan bahawa
Artikel 40 hanya berkuatkuasa ke atas
diplomat dan keluarga mereka hanya
apabila mereka in transit di antara negara
penerima dan negara penghantar..
30. R Vs Guildhall Magistrates, ex
parte Jarret Thorpe 1977
Diputuskan bahawa Artikel 40 juga
berkuatkuasa apabila transit adalah di
dalam perjalanan negara penghantar ke
negara ketiga dan ke negara penerima.
Oleh itu Jarret Thorpe berhak ke atas
kekebalan
31. R vs Lambeth Justices ex parte
Yusufu [1985] Crim LR 510
Pada tahun 1984, Dikko, seorang menteri
kerajaan Nigeria yang telah digulingkan
kuasa telah diculik di London.
Beliau telah diberi dadah dan telah
disimpan di dalam sebuah kotak kayu di
Stanstead Airport menunggu untuk di
bawa ke Nigeria di mana beliau
dikehendaki untuk perbicaraan jenayah.
32. R vs Lambeth Justices ex parte
Yusufu [1985] Crim LR 510
Kotak kayu itu telah dilabelkan “diplomatic
baggage” tetapi ia tidak mempunyai tanda-tanda
luaran yang jelas iaitu “visible external mark”
seperti yang dituntut oleh Artike 27(4)
Konvensyen Vienna (lack of seal).
Oleh itu apabila pihak berkuasa membuka
kotak itu, mereka telah diputuskan tidak
melanggar artikel tersebut
33. R vs Lambeth Justices ex parte
Yusufu [1985] Crim LR 510
Berikutan dengan penemuan Dikko di
dalam kotak tersebut, dua orang ahli
kedutaan Nigeria telah dipecat. Manakala
salah seorang penculik telah dihukum
penjara 12 tahun.
Ketiga-tiga mereka tidak dapat menuntut
kekebalan berdasarkan sebab-sebab
berikut:
34. R vs Lambeth Justices ex parte
Yusufu[1985] Crim LR 510
Kementerian Luar Negeri Britain telah tidak
diberitahu akan kehadiran mereka dan mereka
tidak dipersetujui oleh British Foreign Office
sebagai diplomat. Kerajaan Nigeria tidak
boleh memberi kekebalan dengan hanya
memberi pasport diplomat kepada mereka.
Ini adalah satu tindakan unilateral dan mereka
akan hanya mendapat kekebalan sekiranya
negara penerima memberi tauliah kepada
diplomat Nigeria.
35. R vs Lambeth Justices ex parte
Yusufu [1985] Crim LR 510
(b) Walaupun sekiranya mempunyai
kekebalan, Konvensyen Vienna hanya
berkuatkuasa apabila berlaku transit di
antara negara penghantar dan negara
penerima (ini adalah bertentangan
dengan kes Jarret Thorpe).
36. R vs Lambeth Justices ex parte
Yusufu [1985] Crim LR 510
Secara amnya, negara ketiga akan
memberi kekebalan dengan syarat
pegawai diplomat itu diberikan tauliah oleh
mana-mana negara penerima.
37. KESAN KEKEBALAN
DIPLOMATIK
Ke atas seseorang Diplomat
Mengikut Artikel 31(1): Di dalam tindakan sivil – terdapat
kekebalan terhad
(a)Di mana seseorang diplomat terlibat dengan harta tidak
mudah alih persendirian (private immoveable property)
di negara penerima melainkan sekiranya memegang
harta tersebut sebagai wakil negara utk tujuan misi.
(b)Di dalam tindakan berhubung dengan perwarisan di
mana diplamat terlibat sebagai wasi (executor),
pentadbir, waris atau penerima harta (legatee) dan
bukan sebagai wakil negara penghantar.
38. Ke atas seseorang Diplomat
Mengikut Artikel 31(1):
(c)Di dalam tindakan berhubungan dengan
mana-mana aktiviti – aktiviti professional
atau perdagangan yang dijalankan
olehnya di luar fungsi rasminya.
Di luar tindakan-tindakan di atas,
seseorang diplomat itu mendapat
kekebalan penuh.
39. Ke atas seseorang Diplomat
Mengikut Artikel 31:
Di dalam tindakan jenayah – mereka
mendapat kekebalan penuh. Sekiranya
seseorang diplomat itu meninggal dunia,
mayat mereka dikecualikan dari tindakan
bedah-siasat.
Kesemua di atas cumalah halangan
prosedur dan mereka masih perlu
mematuhi UU. Selain itu mereka juga tidak
terkecuali dari bidangkuasa negara
penghantar.
40. Pembatalan Kekebalan
Terdapat dua cara utk membatalkan
kekebalan atau mengenepikan
kekebalan iaitu melalui:
waive
melalui pengisytiharan persona non
grata
41. Waive
Mengikut Artikel 32, ianya mestilah dilakukan secara
nyata atau jelas.
Kes: Public Prosecutor vs Orhan Olmez 1988 1 MLJ
13.
Kementerian Luar Negeri akan bertemu dgn Duta utk
meminta kerjasama. Sekiranya kesalahan agen
diplomatik itu kecil, Duta mungkin akan menyelesaikan
sendiri. Tetapi sekiranya kesalahannya besar, Duta
boleh mengenepikan kekebalan dan tindakan boleh
diambil ke atas agen diplomatik oleh pihak berkuasa.
42. Persona Non Grata
Iaitu: “individu itu tidak lagi diterima di negara itu dan
dikehendaki meninggalkan negara tersebut”
Mereka akan diberi masa utk menyelesaikan tugas tetapi
perlu meninggalkan negara penerima serta-merta
sekiranya kesalahan yg dilakukan ialah perisikan,
mencetuskan keganasan, kesalahan jenayah berat dan
penyeludupan dadah.
Pengisytiharan persona non grata biasanya dilakukan ke
atas kesalahan merogol, shop-lifting, memiliki senjata
api dan kesalahan yg membawa hukuman penjara lebih
12 tahun.
44. Harta persendirian
Tidak boleh disentuh oleh pihak berkuasa.
Ini termasuklah kenderaan diplomat
terutamanya apabila ia digunakan utk
tugas-tugas rasmi.
45. Bangunan diplomat/premises
1. Bangunan Kedutaan (Artikel 22)
2. Bangunan Persendirian (Artikel 30)
3. Pejabat Penerbangan/Pejabat Pelancungan
Pihak berkuasa tidak boleh memasuki bangunan
ini tanpa kebenaran Duta berkenaan. Kawasan
ini tidak tertakluk kepada bidangkuasa negara
penerima dan bukannya milik negara penerima.
46. Artikel 22 (Konvensyen Vienna)
Negara penerima mempunyai tanggung-jawab
utk melindungi premis-premis tersebut drpd
kekacauan atau pencerobohan dan kerosakkan
atau kecederaan harga diri (dignity) premis-
premis tersebut.
Premis tersebut juga adalah kebal dari digelidah
oleh pihak berkuasa.
Kes: US Consular Staff in Tehran 1980
47. US Consular Staff in Tehran 1980
Pelajar-pelajar revolusionary Iran telah mengambil alih
bangunan Konsulat Amerika di Tehran dan Kerajaan
Iran bertindak seperti merelakan perbuatan tersebut
kerana pada waktu itu kerajaan Iran mengesyaki
bahawa Konsulat AS menjalankan perisikan.
Apabila mereka dipersalahkan kerana kejadian itu,
kerajaan Iran membela diri dan mengatakan bahawa
bangunan itu bukannya diambil alih oleh kerajaan Iran
tetapi oleh golongan pelajar aktivis.
48. US Consular Staff in Tehran 1980
Diputuskan bahawa Iran mempunyai tanggungjawab
khas untuk melindungi konsulat tersebut. Sekiranya
mereka tidak berpuas hati dengan konsulat tersebut
kerana kegiatan perisikan, mereka sepatutnya membuat
pengistyharan persona non grata.
Walaupun mereka tidak dapat menghalang pengambil-
alihan bangunan itu oleh golongan pelajar aktives,
mereka sepatutnya bertindak serta-merta untuk
merampas kembali konsulat itu.
49. Libyan Peoples’ Bureau in London
Di mana Misi Diplomatik Libya di London telah diambil-
alih oleh aktivis pelajar Libya. Adalah amat sukar untuk
menentukan kakitangan sebenar Biro itu kerana mereka
membenarkan sesiapa sahaja memasukki dan keluar
dari bangunan dengan bebas.
Satu demonstrasi telah berlaku di luar Biro itu dan pihak
berkuasa London telah dipanggil. Semasa keadaan
huru-hara, seorang pegawai polis telah ditembak
(kononya dari arah Kedutaan Libya). Biro itu telah
ditutup dan kesemua yang berada di Biro pada masa
kejadian itu dibenarkan meninggalkan UK tanpa
sebarang tindakan.
50. Pelbagai persoalan telah timbul:
Adakah Biro itu boleh disamakan sebagai suatu
pusat misi diplomatik pada waktu itu?
Pada waktu itu, Libya sebenarnya belum lagi
melantik Duta mereka ke Libya. Kerajaan UK
berurusan terus dengan kerajaan Libya atau
seseorang yg mereka pilih utk diiktiraf sebagai
Duta. Mengapakah biro tidak ditutup walaupun
tiada pegawai diplomat yg telah ditauliah kan
dihantar ke situ?
51. Jawapan:
Pada waktu itu, adalah tidak sesuai untuk
memilih Duta serta-merta (kerana isu-isu
dalaman dan juga perbincangan yang masih
berterusan mengenai di antara dua negara)
TETAPI Kerajaan British sepatutnya
menetapkan masa yang bersesuaian untuk
Libya melantik Dutanya di London dan
sepatutnya apabila tiba masanya, Kerajaan
British sepatutnya menutup Biro itu dan dengan
itu keadaan akan dapat dikawal lebih awal.
52. Adakah Kerajaan British berhak
membenarkan demonstrasi berkenaan
dilakukan di luar Biro itu?
Tanggungjawab untuk mengelakkan
berlakunya kekacauan adalah diluaskan lagi
supaya kerja-kerja di dalam misi itu tidak
terganggu.
Oleh itu, free entrance dan exit mesti
dibenarkan selagi tidak timbul kebimbangan
kecederaan kepada individu dan harta.
53. Sambungan….
Tanggungjawab pihak berkuasa Britain
tidak boleh diluaskan lagi sehingga
mengecualikan Misi itu dari menerima
mesej tunjuk perasaan orang awam.
Maka diputuskan bahawa Kerajaan British
berhak untuk membenarkan demonstrasi
di luar Biro
54. Soalan 3:
Katakan tembakan itu datang dari Biro, adakah
tindakan kekerasan ini melucutkan kekebalan
diplomatiknya dan oleh itu boleh
dijustifikasikan dengan memasukki premis itu
dengan kebenaran?
Diputuskan bahawa satu-satunya situasi yang
membolehkan pihak berkuasa masuk ke
bangunan itu ialah sekiranya terdapat
pertempuran senjata di situ (in a running gun
battle, a single shot does not justify entry)
55. Soalan 4:
Adakah mereka yang berada di dalam Biro itu
dianggap sebagai memiliki kekebakan
diplomatik, dikehendakki meninggalkan Biro itu
dan diperiksa?
Mereka sememangnya diperiksa ( tetapi hanya
body search) kerana pihak berkuasa khuatir
sekiranya mereka mempunyai senjata api iaitu
diperiksa sebagai “self-defence”.
Walau bagaimana pun beg-beg mereka tidak
diperiksa.
56. Sambungan…
Pada waktu mereka diiring keluar dari Biro
itu, rakyat British di Libya telah ditangkap.
Oleh itu pihak berkuasa khuatir sekiranya
mereka memeriksa dan menangkap
orang-orang di dalam Biro itu, pihak Libya
akan bertindak balas terhadap rakyat
Britain di negaranya.
57. Soalan 5:
Apabila rakyat Libya telah meninggalkan Biro itu,
apakah sepatutnya dilakukan terhadap premis itu?
Kerajaan British telah memberi tarikh di mana status
kekebalan akan ditarik-balik. Rakyat Libya
meninggalkan Britain sebelum tarikh itu dan premis itu
ditutup dan tidak dicerobohi sehingga tarikh tersebut
Apabila status itu hilang, premises itu boleh dimasukki
TETAPI tanggungjawab pihak berkuasa untuk
melindunginya masih wujud.
58. Sambungan…
KENYATAAN yang telah dikeluarkan oleh
Kementerian Luar Negeri Britain mengatakan
bahawa:
“Di dalam keadaan tersebut, pihak berkuasa
Britain telah melakukan perkara yang betul di
dalam menekankan peri pentingnya peraturan-
peraturan kekebalan diplomatik untuk
menentukan peraturan-peraturan itu juga akan
melindungi wakil-wakil diplomat British di luar-
negara”.
59. Beg Diplomatik
Tidak semestinya ianya adalah sesuatu
beg atau pun mempunyai saiz tertentu.
Boleh terdiri daripada pakej, kotak dan
lain-lain lagi yang boleh digunakan utk
membawa dokumen atau artikel-artikel utk
tujuan diplomatik.
60. Artikel 27
Beg itu tidak boleh dibuka atau ditahan
Mesti mempunyai tanda luaran yg jelas
utk menunjukkan karakternya sebagai beg
diplomatik DAN ianya hanya boleh diisikan
dgn dokumen-dokumen dan artikel-artikel
diplomatik bertujuan utk digunakan secara
rasmi.
61. Beg Diplomatik..
Sesetengah negara telah membuat pemanjangan utk
mengehadkan artikel ini di mana:
“Sekiranya terdapat kemusykilan akan isi sebenar beg
berkenaan; pihak berkuasa negara tersebut mempunyai
kuasa utk meminta membuka beg berkenaan dan
sekiranya kebenaran tidak diperolehi utk membuka beg
tersebut, mereka mempunyai kuasa utk tidak
membenarkan beg tersebut dibawa keluar atau masuk
ke negara tersebut”.
62. Beg diplomatik…
Kerajaan Britain merasakan penggunaan x-ray utk
melihat isi beg adalah dibenarkan. Tetapi, banyak pihak
tidak bersetuju dengan tindakan tersebut kerana
menurut mereka penggunaan x-ray adalah satu cara lain
utk membuka beg tersebut.
Masalah sebenar dengan beg diplomatik ialah ia sering
disalah-gunakan utk membawa dadah, senjata api dan
lain-lain bahan yang tidak dibenarkan dan menyalahi UU
negara penerima. TETAPI, peraturan asas masih
dikekalkan iaitu: tidak boleh ada pengecualian kepada
kekebalan diplomatik atau beg diplomatik.
63. Beg Diplomatik
KES DIKKO ( Kotak kayu yang dimaksudkan
tidak dilabelkan dengan betul dan tidak
diletakkan tanda yang jelas sebagai ”diplomatic
bag). Ianya adalah sangat mencurigakan
kerana kotak kayu tersebut mengeluarkan bau
ubat yang kuat.
Persoalan yang timbul ialah: Bilakah
Kementerian Luar Negara boleh mengeluarkan
perintah utk membuka beg tanpa mendapat
kebenaran kedutaan berkaitan?
64. Jawapan…
Diputuskan oleh Kementerian Luar Negera – Beg
tersebut boleh dibuka sekiranya terdapat tanggungjawab
yg lebih penting utk mengekalkan dan melindungi nyawa
manusia.
Kenyataan ini telah dipinda oleh Kerajaan British: Beg
tersebut boleh dibuka sekiranya terdapat ancaman kpd
keselamatan negara dan keselamatan awam dan juga
keselamatan individu.
Dlm situasi sebegini: Walaupun beg tersebut dilabelkan
dgn sempurna, dikatakan pihak berkuasa negara
penerima masih boleh membuka beg tersebut tanpa
kebenaran kedutaan berkaitan.
65. TEMPOH KEKEBALAN
Bermula dari masa tiba di negara
penerima dan ia mendapat kekebalan
sebelum prosedur rasmi memberi tauliah
kepada Duta oleh ketua negara, negara
penerima.
66. SEHINGGALAH...
Sehingga tanggungjawab selesai (end of duty)
Dipanggil pulang oleh negara penghantar
Dikehendaki meninggalkan negara penerima
melalui pengisytiharan persona non grata
Kekebalan dibatalkan oleh Duta
Mereka akan diberikan waktu yang cukup utk
menyelesaikan segala urusan yang
tertangguh.