Ringkasan dokumen tersebut adalah: Kesadaran masyarakat Samarinda dan efektivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah ditinjau dari Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah masih perlu ditingkatkan, karena masyarakat kurang memahami aturan pengelolaan sampah dan pemerintah belum berhasil mengurangi penumpukan sampah di TPA.

1. “Kesadaran warga Samarinda dan efektifitas dalam pengelolaan
sampah ditinjau dari perda kota Samarinda nomor 5 tahun 2021
tentang pengelolaan sampah “
Nama : Muhammad Alif Asaduddin Hanifa
NIM : 22742010066

2. Hukum sebagai pengendali sosial
 Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial
untuk mempengaruhi atau mengontrol warga
masyarakat dan memastikan mereka menganut tata
aturan dan kebiasaan yang ada.
 Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk
mengatasi masalah sosial dalam masyarakat.

3. Sampah sebagai masalah sosial
 Sampah adalah masalah sosial yang banyak dihadapi
oleh negara maju dan berkembang.
 Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan
setelah suatu proses.
 Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab masyarakat
dan pemerintah karena pengelolaan yang buruk akan
menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran
penyakit.
 Peningkatan jumlah masyarakat dan kebutuhannya juga
berarti peningkatan volume sampah yang harus dikelola
dengan baik.
 Harus ada hukum yang mengatur pengelolaan sampah

4.  Kota Samarinda memiliki Peraturan Daerah untuk
mengatur pengelolaan sampah.
 Pelaksanaan Perda kurang maksimal, sampah masih
sering menumpuk.
 Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah
rendah.
 Penanganan pihak berwenang terkait pengelolaan
sampah kurang efektif.
 Penimbunan sampah masih terjadi.

5. Perda dan Perwali tentang
pengelolaan sampah di Samarinda
 Perwali No.32 Tahun 2013
 Perwali No.34 Tahun 2016
 Perwali No.37 Th.2018 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan
Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan
 Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Nomor 1
Tahun 2019
 Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Organik Dengan Sistem
Pengomposan Nomor 37 Tahun 2018
 Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga Nomor 35 Tahun 2018
 PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGELOLAAN SAMPAH Perwali no 18 TH 2022
 Perda no. 5 Thn 2021 ttg Perubahan Perda no.2 Th 2011 ttg
Pengelolaan Sampah

6. Garis besar pengelolaan sampah
Berikut garis besar pengelolaan sampah di dalam Perda no. 5
Thn tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana termaktub di
pasal 8 ayat (1) :
“ Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah
dengan cara pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan
kembali Sampah, dan pendauran ulang Sampah ”.
tiga hal diatas sebagaimana pasal 8 ayat (2) dibantu dan
difasilitasi oleh pemerintah dan wajib dilakukan oleh setiap
orang, Badan, dan/atau produsen dengan cara-cara yang
ditentukan di pasal 8 ayat (3).

7. Timbul pertanyaan
 Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam
pengelolaan sampah di Samarinda ?
 Apakah penanganan yang dilakukan pihak berwenang
dalam mengendalikan penimbunan sampah sudah
efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada?

8. Kesadaran hukum masyarakat di
dalam pengelolaan sampah
 Masyarakat Samarinda kurang sadar dalam
pengelolaan sampah, hal ini menimbulkan masalah
seperti banjir, penyebaran penyakit dan akibat buruk
lainnya. Kesadaran masyarakat yang merupakan
pangkal dari suksesnya pengelolaan sampah
merupakan faktor penting. Diantara bentuk kesadaran
yang penting adalah membuang sampah pada
tempatnya dan pada waktu yang ditentukan.

9. Membuang sampah pada
tempatnya
 Larangan membuang sampah diatur pada pasal 38 yang
mana sanksi terberatnya adalah dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 meskipun ada aturan yang melarang membuang sampah
sembarangan dengan sanksi berat, kesadaran warga
Samarinda dalam membuang sampah masih minim.
Sampah masih sering ditemukan berceceran di pinggir
jalan dan sungai. Hal ini menjadi masalah karena
membuang sampah sembarangan menyulitkan tugas
petugas pemungut sampah dan menghambat proses
pengelolaan sampah yang efisien.

10. Membuang sampah sesuai waktu
yang ditentukan
 Penetapan waktu ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah.
 Sanksi berat bagi pelanggar membuang sampah diluar waktu 18:00-
06:00 WITA dan 06:00-18:00 yaitu pidana kurungan maksimal 3 bulan
atau denda maksimal Rp. 50.000.000.
 Masyarakat mengetahui waktu untuk buang sampah karena sudah
dipasang baliho disetiap TPS ( Tempat Pembuangan Sampah )
 Masih banyak yang mengabaikan aturan waktu membuang
sampah,alasannya ,tidak dapat menerima waktu yang disediakan, dan
alasan-alasan lain yang tidak dapat diterima.
 Kurangnya kesadaran ini menyebabkan penumpukan sampah pada
waktu aktif dan membuat bau tak sedap di sekitar TPS.

11. Efektifitas penanganan sampah
oleh pemerintah
 Pemerintah sudah menjalankan tugasnya melalui DLH dalam menangani
masalah sampah yang memiliki peran dalam pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.
 DLH sudah melakukan tugasnya dengan baik, melalui pemungutan sampah
dan pengangkutan sampah, tetapi kesadaran masyarakat belum teratasi
sehingga masih terjadi banjir.
 Tujuan utama dari penanganan sampah adalah untuk menghindari
penumpukan sampah yang dapat menimbulkan masalah, tetapi pada akhirnya
justru menghasilkan penumpukan yang terpusat di TPA bukit pinang .
 Pemerintah sudah mengumumkan rencana menutup TPA Bukit Pinang dan
mengalihkan ke TPA Sambutan, tetapi penumpukan sampah masih menjadi
masalah utama dan cara efektif belum ditemukan.
 Kurang efektifnya penanganan sampah juga disebabkan kurangnya fasilitas
dan anggota DLH, serta stigma masyarakat terhadap pekerjaan sebagai
pemungut sampah.

12. Kesimpulan
 Kesadaran masyarakat masih rendah di segala bentuk
pengelolaan sampah padahal masyarakat merupakan
pangkal penting dalam pengelolaan sampah.
 Pemerintah masih belum berhasil dalam menangani
penumpukan sampah karena pada akhirnya sampah
menumpuk di TPA

13. Saran
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai aturan yang ada
maka bisa dilakukan beberapa cara berikut :
 Edukasi dan sosialisasi: Pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang
pentingnya membuang sampah sesuai peraturan dan dampak buruk dari membuang sampah
sembarangan.
 Penegakan hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan tentang pengelolaan
sampah ditegakkan dan pelanggar diberikan sanksi yang sesuai.
 Sosialisasi melalui media: Pemerintah bisa menggunakan media massa, seperti televisi, radio,
dan surat kabar, untuk membuat kampanye tentang pentingnya membuang sampah sesuai
peraturan.
 Penyediaan fasilitas yang memadai: Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas
pembuangan sampah, seperti tempat sampah terpisah untuk setiap jenis sampah, tersedia dan
mudah diakses oleh masyarakat.
 Memberikan insentif: Pemerintah bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang
membuang sampah sesuai peraturan, seperti diskon pajak atau bantuan sosial. Sebagaimana
tertera pada pasal 21A dan 21B
 Menggandeng kelompok masyarakat: Pemerintah bisa menggandeng kelompok masyarakat,
seperti kelompok pengelola lingkungan, untuk membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membuang sampah sesuai peraturan.

14. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah
maka Pemerintah harus menyiapkan lebih banyak
anggaran untuk menyiapkan mesin-mesin canggih
pengolahan sampah agar bisa digunakan kembali
sebagaimana amanat perda pasal 8 ayat (2) huruf c dan
d, mesin-mesin ini nantinya akan membantu
pengolahan sampah dengan mengurangi tumpukan di
TPA bukit pinang dan mencegah penumpukan yang
sama terjadi lagi di TPA yang baru.Selain itu anggaran
tersebut juga digunakan untuk menambah fasilitas
lainnya seperti TPS yang terpisah setiap jenisnya.