Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dirangkum oleh Badan Litbang Kemendagri untuk mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah. IKKD dihitung berdasarkan kinerja pemerintahan daerah dan kepemimpinan kepala daerah, dengan menggunakan data dari pemerintah daerah dan hasil survei. Kepala daerah terbaik menerima penghargaan dari

1. INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2020
Oleh:
Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.Si,
Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
Badan Litbang Kemendagri

2. Curriculum Vitae
Nama : Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.Si
NIP : 19780203 199612 1 001
Jabatan : Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
Riwayat Jabatan :
• Camat Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012-2014.
• Kabag Tata Pemerintahan Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2014-2015.
• Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Direktorat Kelembagaan & Kerjasama Desa
Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Tahun 2016-2017.
• Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Tahun 2017-2019.
• Kepala Bidang Perencanaan Asdep Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Tahun 2019
• Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa Direktorat Kelembagaan & Kerjasama
Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Tahun 2019-2020.
• Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, BPP Kemendagri Tahun 2020-sekarang.
Riwayat sbg Pembicara/Narasumber :
 International training course, Enhacing Village Apparatus Capacity, the Haque Institute, the Netherlands, 2015.
 International Seminar, New Law New Village – Changing Rural Indonesia, Leiden University, the Netherlands,
2016.
 Program Course on “Community Based Entrepreneurship for Rural Development”, in JICA Kyushu International
Center Fukuoka Japan, 2016.
 Knowledge exchange and learning South to South on “Village Governance and Economic Development”, in
West Bengal and Tamil Nadu, India, 2017.

3. SISTEMATIKA
1. Dasar Hukum
2. Latar Belakang
3. Definisi dan Tujuan IKKD
4. Kewenangan
5. Sumber Data dan Informasi Pengukuran dan Penilaian IKKD
6. Pengukuran dan Penilaian IKKD
7. Penghargaan

4. 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri;
7. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
DASAR HUKUM

5. LATAR BELAKANG
Pasal 381 ayat (1) : ”Pemerintah Pusat
menyusun indeks dan peringkat
kinerja penyelenggaraan Pemerintah
Daerah setiap tahun untuk bahan
evaluasi.”
Pasal 31 ayat (3) : “Indeks dan
peringkat kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah disusun setiap
tahun oleh Menteri.”
Pasal 1 angka (9) : “Menteri adalah
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.”
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

6. DEFINISI & TUJUAN IKKD
“Indeks Kepemimpinan Kepala
Daerah (IKKD) adalah satuan
ukuran yang ditetapkan
berdasarkan seperangkat variabel,
dimensi dan indikator untuk
melakukan pengukuran dan
penilaian terhadap kepemimpinan
kepala daerah.”
1.Mengukur dan menilai kepemimpinan
kepala daerah dalam memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.Menetapkan kepala daerah terbaik
dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintah daerah.
3.Memberikan penghargaan kepada
kepala daerah terbaik dalam memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.Melakukan publikasi atas hasil
pengukuran dan penilaian
kepemimpinan kepala daerah.
5.Memotivasi kepala daerah dalam
meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah.

7. KEWENANGAN
Menteri Dalam
Negeri melalui
Kepala Badan
Litbang
Kemendagri
berwenang
melakukan
pengukuran dan
penilaian IKKD
setiap tahun.
Melalui Pusat
Litbang Otda,
Politik & PUM
melakukan
pengumpulan
data dan
informasi untuk
pengukuran dan
penilaian IKKD
secara nasional.
Badan Litbang
Kemendagri
Membantu
pengumpulan
data dan
informasi untuk
pengukuran dan
penilaian IKKD
Gubernur.
membantu
pengumpulan
data dan
informasi untuk
pengukuran dan
penilaian IKKD
Bupati/Wali kota.
Badan Litbang
Daerah Provinsi
Badan Litbang
Daerah Kab/Kota

8. SUMBER DATA DAN INFORMASI
PENGUKURAN DAN PENILAIAN IKKD
Dokumen kinerja pemerintah daerah berupa
data dan informasi dari pemerintah daerah
dan/atau kementerian/lembaga yang diperoleh
secara tertulis dan/atau melalui sistem
informasi berbasis elektronik.
a. Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil survei kepemimpinan kepala daerah
berupa data dan informasi dari para
responden yang dikumpulkan melalui
instrumen survei yang dilakukan oleh Badan
Litbang Kemendagri.
b. Hasil Survey Kepemimpinan Kepala Daerah

9. PENGUKURAN DAN PENILAIAN IKKD
1. Kinerja Pemerintah
Daerah
2. Kepemimpinan
Kepala Daerah
IKKD diukur
dan dinilai
melalui 2 (dua)
variabel,
meliputi:
a. Capaian kinerja
b. Penerimaan
penghargaan
a. Kepemimpinan
birokrasi
b. Kepemimpinan
sosial
60
40
60
40
B
O
B
O
T
VARIABEL
DIMENSI

10. Indikator
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Indeks Pembangunan Manusia
3. Indeks Gini Rasio
4. Angka Kemiskinan (presentasi Jumlah
Penduduk Miskin)
5. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
6. Otonomi Fiskal Daerah (Rasio antara total
Pendapatan Asli Daerah dengan total
pendapatan Daerah)
7. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
8. Indeks Pelayanan Publik
9. Indeks Demokrasi Indonesia
Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation that
is beautifully designed. Easy to change colors,
photos and Text.
Your Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and
Text.
Your Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and
Text.
Variabel Kinerja Pemerintah Daerah
Dimensi
Capaian Kinerja
Dimensi
PenerimaPenghargaan
1. Parasamya Purnakarya Nugraha (Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah dari
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri)
2. Satyalancana Karya Satya (Penghargaan Kinerja Kepala Daerah dari Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri)
3. Innovative Government Award / IGA (Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif dari
Badan Litbang Kemendagri)
4. Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah dari Badan Litbang Kemendagri)
5. Penghargaan Adipura (Penghargaan Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup)
6. Harmony Award (Penghargaan Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian
Agama)
7. Penghargaan Anugerah Kencana (Penghargaan Keluarga Berencana dari BKKBN)
8. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (Penghargaan Bidang Kesehatan dari
kementerian kesehatan)
9. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Penghargaan Bidang Transportasi Perkotaan
dari Kementerian Perhubungan)
10. Penghargaan Nasional dari Lembaga Non Pemerintah, Media Cetak Nasional dan
Lokal, atau lembaga nasional lainnya.
11. Penghargaan Internasional dari Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Internasional,
Media Cetak Internasional, atau lembaga luar negeri lainnya.
KinerjaPemerintahDaerah
(Variabel)
Indikator

11. Indikator
1. Visioner
2. Kebijakan
3. Pengelolaan Tugas
4. Hubungan kerja
5. Inovatif
6. Pengelolan Sumber Daya
7. Integritas Pemerintah
8. Tanggungjawab
Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation that
is beautifully designed. Easy to change colors,
photos and Text.
Your Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and
Text.
Your Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and
Text.
Variabel Kinerja Pemerintah Daerah
Dimensi
Kepemimpinan Birokrasi
Dimensi
Kepemimpinan Sosial
1. Komunikatif
2. Kolaboratif untuk kemajuan Daerah
3. Responsif
4. Penggerakan Partisipasi Masyarakat
5. Penegakan etika Sosial
KepemimpinanKepala Daerah
(Variabel)
Indikator

12. a. Gubernur paling sedikit 6 (enam) orang
b. Bupati paling sedikit 10 (sepuluh)
orang
c. Walikota paling sedikit 8 (delapan)
orang
Kepala Daerah yang dinominasikan menerima
penghargaan berjumlah paling sedikit 24 (dua
puluh empat) orang, yang terdiri atas:
1
a. Gubernur paling sedikit 3 (tiga)
orang
b. Bupati paling sedikit 5 (lima) orang
c. Walikota paling sedikit 4 (empat)
orang
Kepala daerah yang ditetapkan
sebagai kepala daerah terbaik
2

13. PERSYARATAN KEPALA DAERAH
Kepala daerah yang dinominasikan harus memenuhi persyaratan,
yang meliputi :
a. sedang menduduki masa jabatan kepala
daerah pada tahun kedua;
b. kinerja pengelolaan keuangan daerah pada
tahun pertama mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian dari Badan Pengawas
Keuangan Republik Indonesia; dan
c. tidak pernah dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih.

14. TIM PELAKSANA DAN TIM PENILAI
a. Tim pelaksana
IKKD
1. Pejabat struktural Badan
Litbang Kemendagri
2. Pejabat Fungsional Peneliti
Badan Litbang Kemendagri
6. Akademisi
1. Kementerian Dalam
Negeri
2. Kementerian/Lembaga
7. Pakar/praktisi
3. Pemerintah Daerah
4. Perguruan
tinggi
5. Lembaga think - tank
b. Tim penilai
IKKD
Leading sector :
Pusat Litbang Otda Polpum
Badan Litbang Kemendagri

15. PENGHARGAAN
a. Kepala Daerah terbaik menerima
Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah
atau Leadership Award (LA) dari Menteri
Dalam Negeri.
b. Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah
berupa Piagam dan Trofi yang disampaikan
Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah
terbaik paling lambat setiap akhir tahun dalam
kegiatan Leadership Award.
c. Pemberian mulai berlaku pada Tahun 2021.

16. TERIMAKASIH