Laporan KPD

KOLABORASI
MULTIPIHAK
DALAM RESPONS
COVID-19
Laporan untuk minggu tgl. 7 – 11 Sept. 2020

DAFTAR ISI:
• Pemetaan siapa melakukan apa (3W) per tanggal 11 September 2020 (hal. 3-
5)
• Dukungan penanganan COVID-19 [Respons Multi Sektor (MSRP) Penanganan
Covid-19 Tim Mitra Kemanusiaan (HCT) dan Tim Negara Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNCT), HFI, dan Lembaga Usaha] – (hal. 6)
• Rekapitulasi Pendanaan Multipihak Non-Pemerintah Dalam Penanganan
COVID-19 (hal. 7)
• Capaian Rencana Respons Multi Sektor (MSRP) Penanganan Covid-19 Tim
Mitra Kemanusiaan (HCT) dan Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNCT) Berdasarkan Indikatornya (hal. 8-15)
• Update progress, permasalahan dan usulan solusi dari Klaster Nasional
Penanggulangan Bencana (hal. 18-56)
• Daftar Koordinator Klaster Nasional dan focal point mitra pendukung Klaster
Nasional dan jejaring lainnya (hal. 57-59)

*https://bit.ly/Kolaborasi_Multipihak_3W
*
*

*https://datastudio.google.com/reporting/4a308b4d-d3e1-409b-8a0e-966606c03ce9
3
5
6
15
36
37
38
49
62
122
120
174
450
931
833
1,377
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
Keamanan
Koordinasi dan Manajemen Tempat Penampungan
Logistik
Perlindungan Anak
Pelayanan Multi-Sektor Penting
Perlindungan Lansia, Orang dengan Disabilitas dan Kelompok…
Dukungan Psikososial dan Kesehatan Jiwa
Mitigasi Dampak Sosial Ekonomi
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Hunian/Shelter
Gizi
Pencegahan dan Penanganan KBG dan Pemberdayaan Perempuan
Kesehatan Reproduksi
Air, Sanitasi dan Hygiene
Pendidikan
Kesehatan - respons COVID-19
Area
Kegiatan
Jumlah kegiatan *

Dukungan Penanganan COVID-19 (MSRP, HFI, dan Lembaga Usaha)
Rencana Respons Multisektor (MSRP)
Tim Mitra Kemanusiaan (HCT) dan
Tim Negara PBB (UNCT)
Humanitarian Forum Indonesia Lembaga Usaha
Bidang
kegiatan
Prioritas 1: Kesehatan
2: Komunikasi Risiko dan Pelibatan
Masyarakat
3: Logistik
4: Ketahanan Pangan
5: Mitigasi dampak sosial ekonomi dari
krisis
6: Layanan multi-sektor penting
7: Perlindungan Kelompok rentan
1. Kesehatan
2. Air Bersih, Sanitasi dan
Kebersihan
3. Logistik (medis dan non medis)
4. Pendidikan
5. Ekonomi
6. Dukungan Psikososial, Spiritual
dan Perlindungan Kelompok
Rentan
7. Koordinasi
1. Kesehatan
2. Ketahanan Pangan
3. Air, Sanitasi dan kebersihan
4. Ekonomi
5. Pendidikan
6. Multiguna
Sumberdaya
yang tersedia
US$94,200,525 atau
Rp.1.391.860.799.143
75.81% dari target $124,264,277
US$43,298,892 atau
Rp.639,763,210,404
60,43% dari target $71,653,299
SDM: 112.064 orang (31.767 staf dan
80.297 relawan)
USD 70,716,490 atau Rp.
1,031,415,932,600
Jangkauan Semua provinsi (34) Semua provinsi; >250 kab/kota
Penerima Manfaat: 142,750,634 jiwa
Semua provinsi
Durasi 6 bulan (Mei – Oktober 2020) 6 bulan Darurat + 6 bulan Pemulihan
(April 2020 – Maret 2021)
2020-2021

Rekapitulasi Pendanaan Multipihak Non Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 (dalam US$)
Per 28 Agustus 2020 (yang teridentifikasi dari 96 Lembaga Usaha, 13 LSM/OMS/Universitas, 15 anggota HFI, 12 Badan
PBB):
Nilai bantuan HFI (dari total dana yang tersedia US$43,298,891.91) yang belum diidentifikasi dalam MSRP: US$8,236,725.16.
*
* Ada penurunan nilai bantuan karena ada perbaikan data yang tersedia dari WHO dan lembaga usaha. Pengumpulan data masih berlangsung.

Progress, permasalahan dan usulan solusi*
*Catatan – warna:
Coklat: permasalahan, usulan solusi dan target baru.
Hijau: permasalahan dan solusi yang disampaikan dalam laporan sebelumnya dengan
progress berwarna kuning.
Merah: permasalahan telah diselesaikan.

1
Progres Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19
(dihimpun dari hasil diskusi sampai 11 September 2020)
Klaster Logistik
Progress Rincian
Koordinasi  Rapat koordinasi dilakukan secara berkala setiap bulan (sebelumnya setiap 2 mingguan) terbuka untuk anggota dan atau semua pihak
yang membutuhkan informasi terkait layanan Klaster Nasional Logistik.
 Koordinasi secara khusus bertujuan untuk mengkoordinasikan isu-isu tertentu adalah:
1. Logistik medis terkait APD dan Alkes (Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenperin, BNPB, ASPAKI, ALI)
2. Mekanisme penerimaan bantuan Luar Negeri (BNPB, ALFI, Bea Cukai)
3. Kendala rantai pasok komoditas pangan bersama Kemenko Kesra, ALI, ALFI, dan Kemenko Ekonomi (ad-hoc)
4. Rapat untuk membahas antisipasi penyimpanan vaksin COVID-19, dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, Asosiasi Rantai Pendingin
Indonesia, WHO, dan berbagai pihak swasta (akan dilaksanakan dalam waktu dekat, masih dilakukan follow up dengan badan
pemerintah terkait)
5. Keterlibatan dalam mendukung kinerja Klaster Kesehatan
6. Berkontribusi dalam rapat Kolaborasi dan Strategi Pengarustamaan Penanggulangan Bencana dalam Penyusunan Renas PB 2020-2024
dengan BNPB
Manajemen
informasi
 Portal IM khusus Indonesia dikelola oleh Klaster Logistik Global, memuat berbagai dokumen: Konsep Operasi, SOP, Notulen Rapat, Aturan
terkait, dll. (https://logcluster.org/countries/IDN);
 Share point (lokal) menyimpan berbagai dokumen, daftar penyedia layanan logistik, daftar kontak, dll. Untuk internal anggota
(https://wfp.sharepoint.com/sites/KlasterNasionalLogistik);
 Peta Konsep Operasi yang selalu diperbaharui (per 2 bulan): https://bit.ly/2BX8o0d
 Menjembatani informasi (prosedur, panduan, kebijakan dan aturan) antara Pemerintah (Kemenkes) terkait APD kepada produsen/supplier
APD di Indonesia (300-an perusahaan/UMKM)
 Pengembangan SOP terkait penerimaan bantuan Internasional (BNPB, ALFI & DJBC)
 Daftar peraturan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi di Indonesia

1
Klaster Logistik
Progress Rincian
Layanan operasi
logistik
Melalui dunia usaha, Klaster Nasional Logistik mengerahkan kapasitas logistik:
ALFI (Asosiasi Logistik & Freight forwarding Indonesia):
1. Layanan kepabeanan di entry points untuk semua pihak (a) Bandara Soekarno-Hatta, (b) Bandara Halim Perdana Kusuma,(c)
Pelabuhan Tanjung Priok; (d) Surabaya; (e) Semarang; (f) Medan; (g) Makassar; (h) Denpasar
2. Penyediaan layanan transportasi darat untuk logistik medis dari titik masuk ke berbagai Provinsi (user: BNPB)
PT. Pos Indonesia:
1. Penyediaan ruangan penyimpanan dikantor-kantor Pos seluruh Indonesia;
2. Penyediaan layanan transportasi darat untuk logistik medis dan bansos ke berbagai Provinsi (user: Kemenkes, Kemensos,
BNPB);
ASPERINDO
1. Fokus pada pengiriman logistik medis via udara ke berbagai Provinsi
2. Penyediaan layanan transportasi darat untuk logistik medis dan non medis;
Kapasitas Tambahan dari Dunia Usaha: Pemetaan Kapasitas Logistik sedang berlangsung di beberapa Provinsi mencakup:
• Layanan: Storage, Cold Storage, Handling, and Transport
• Menyusun dan menyepakati mekanisme aktivasi dukungan dunia usaha
• Provinsi: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, DIY,
Papua, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Bali.
Pemetaan kapasitas produsen lokal terkait APD dan Alkes: telah disharing kepada anggota Klaster termasuk kementerian
(Kemenperin, Kemenkes, BNPB).

1
Klaster Logistik
Progress Rincian
Dukungan kepada
Pemda
 Koordinasi Umum dengan Provinsi dilakukan secara ad-hoc, termasuk pemetaan Kapasitas logistik. Aktivasi Klaster
Logistik ditingkat Provinsi sedang diinisiasi. Dukungan aktivasi koordinasi ditingkat daerah akan diinisiasi dengan
provinsi Sulawesi Selatan & Kalimantan Selatan.
1. Sulawesi Selatan (regional hub):
• Pertemuan dengan peserta perwakilan stakeholders di 6 provinsi di Sulawesi (pertemuan pertama: 49
orang, pertemuan kedua 41 orang); dihadiri BNPB, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, PMI,
BUMN, dsb. Agenda: identifikasi kesenjangan logistik berdasarkan hasil pengkajian kapasitas logistik,
pengembangan Konsep Operasi logistik untuk penanganan COVID19, dan Identifikasi Aktor/Pelaku
operasi logistik darurat COVID19 (3W), serta distribusi kuesioner pemetaan kapasitas 6 provinsi.
• Berhasil mengadakan pertemuan tindak lanjut dengan 6 provinsi. Agenda: Sosialisasi &
Pengembangan Strategi Logistik Untuk Hub Regional Sulawesi Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.
Minggu ini dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan provinsi Sulawesi Selatan. Jadwal lengkap dan
tautan registrasi pertemuan tindak lanjut di lima provinsi lainnya dapat dilihat di tautan berikut:
https://linktr.ee/EPRLOGS
2. Kalimantan Selatan: aktif dalam diskusi pembentukan SK klaster provinsi Kalimantan Selatan dengan BPBD
Kalsel, BNPB, PMI, dan berbagai stakeholders lokal.
Pembelajaran &
Pemantauan
 Sejalan dengan mendukung kegiatan operasi logistik, Klaster Nasional Logistik bersama BNPB membentuk tim yang
bertujuan memonitor, menganalisa dan mengevaluasi peran dan tanggungjawab sesuai dengan kesepakatan dalam
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (UTTJ).
 Menyelesaikan draf panduan FGD untuk pembelajaran dan pemantauan kegiatan operasi klaster nasional logistik,
dan berkoordinasi dengan BNPB untuk rapat pembahasan hal terkait.

1
Klaster Logistik
Progress Rincian
Knowledge
Sharing/multi actors
discussion
 Webinar ‘Strategi Rantai Pasok Kemanusiaan dalam masa Covid-19 di Indonesia’ tanggal 28 Juli 2020 dihadiri oleh
total 169 peserta (P:48/L:121);
 Diskusi peningkatan kesadaran bersama ditingkat LSM/masyarakat tentang pentingnya manajemen logistik yang
baik, tanggal 16-18 Juni, dengan total peserta 477 orang (P:347/L:130);
 Pelatihan untuk anggota TAGANA, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur tanggal 25-26 Juni ; Jawa Tengah dan
Kalimantan Selatan 20-24 Juli; Jawa Barat dan NTT; 14 – 21 Agustus. Total peserta 930, L:754, P:176. Akan
dilakukan pelatihan serupa untuk TAGANA Banten di pertengahan bulan September.
 Evaluasi Pelatihan TAGANA tahap 1 dan pembahasan rencana tahap 2 sesuai dengan hasil evaluasi.
 Rantai pasok komersial, bekerja sama dengan KemenKo PMK;
 FGD 1, Penetapan Definisi, Daftar dan Prioritas Barang Penting Komersial di masa Pandemi COVID-19 di
Indonesia, total peserta 62 orang (L:37/P:25). Barang penting yg di sepakati bersama KemenKo PMK untuk
prioritas pemetaan rantai pasok adalah: Buah jeruk, telur, dan hand-sanitizer.
 Rangkaian FGD kedua untuk pemetaan rantai pasok komersial mulai dilakukan di tanggal 27 Agustus 2020,
dengan beberapa perusahaan dan stakeholders terkait. Pertemuan-pertemuan sejenis akan dilakukan hingga
bulan September, dan hasil pemetaan untuk ketiga komoditas penting akan disampaikan pada pertemuan di
bulan September. Sampai saat ini sudah dilakukan 6 FGD untuk 3 komoditi penting (Hand Sanitizer dan Buah
Jeruk.
 Mempersiapkan webinar penyampaian hasil pemetaan/hasil FGD; diagendakan untuk diadakan di bulan
September.

No Permasalahan Solusi Target/progress
1 Pemanfaatan dan distribusi data terkait
produsen/supplier APD lokal yang
memenuhi persyaratan Kemenkes/WHO
Berkoordinasi dengan ASPAKI (Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia,
API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Kemenkes dan Kemenperin. Koordinasi
masih dilakukan dengan BNPB dan kementerian terkait.
Ongoing
2 Kebutuhan akan sumber daya dan kapasitas
logistik semakin meningkat seiring
meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa
daerah.
Klaster Logistik telah selesai melakukan pemetaan kapasitas logistik dunia
usaha di 14 Provinsi: Jawa Timur, Sulawesi Selatan,Kalimantan Selatan, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Papua, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Draf laporan sedang
dalam proses konsultasi internal dan eksternal sebelum disebarluaskan.
September 2020
3 Kebutuhan penyimpanan pendingin yang
cukup dan memadai harus segera tersedia
untuk antisipasi vaksin COVID-19.
Akan dilakukan koordinasi untuk membahas antisipasi penyimpanan vaksin
COVID-19, dengan Kemenkes, BNPB, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia
(ARPI), WHO, dan berbagai pihak swasta. Minggu ini mulai dilakukan
pemetaan kapasitas penyimpanan dengan kontrol suhu milik perusahaan
yang tergabung di ARPI.
Ongoing
4 Dukungan kepada Pemda Dukungan kepada Pemda khususnya dalam memastikan kapasitas logistik
yang tersedia didaerah dimanfaatkan secara maksimal dan terbangun
koordinasi antara semua pihak termasuk pihak swasta. Di Sulawesi sedang
dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk kerjasama antar pihak kebencanaan.
Ongoing
5 Dalam rapat koordinasi klaster logistik pada
24 Juli, diangkat permasalahan terkait
pembagian peran dan tanggungjawab antara
klaster logistik dan klaster kesehatan
Koordinasi dengan Klaster Kesehatan (Pusat Krisis Kesehatan) dalam
membagi tugas dan tanggungjawab masing-masing klaster. Tim telah
terlibat dalam rapat koordinasi klaster kesehatan dan turut berkontribusi
dalam menunjang aspek-aspek logistik sesuai diskusi.
Ongoing
6 Peningkatan kapasitas medis di tingkat
daerah
Kerjasama dengan PKK Kemenkes dan WHO dalam mengidentifikasi dan
mengimplementasikan kegiatan pelatihan logistik medis yang dibutuhkan
oleh daerah.
Dalam diskusi
1
Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19

Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Sub-Klaster Air Sanitasi dan Hygiene
Progres  Sub-Klaster WASH
 Total 19 pertemuan koordinasi Klaster WASH nasional telah dilakukan. Pertemuan koordinasi sub-kluster WASH ke 19 (8 September 2020) dengan topik
Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang membahas kebijakan baru pembukaan kembali sekolah, konsep sanitasi di sekolah,
penyediaan fasilitas sanitasi di sekolah dan inisiatif untuk penyediaan fasilitas dan edukasi . Point penting meliputi: (1) Pos Pendidikan harus memiliki peran
aktif dalam koordinasi antar organisasi dalam membantu penyiapan pembukaan kembali sekolah di sektor WASH; (2) Seknas PSAB menyediakan data terkait
kondisi sarana WASH di sekolah yang dapat digunakan bagi organisasi/institusi yang hendak melakukan intervensi mendukung penyiapan sekolah; (3)
mapping organisasi/institusi yang melakukan intervensi WASH di sekolah sangat dibutuhkan untuk mengetahui gap kesiapan pembukaan kembali sekolah.
 Kegiatan uji coba survey 3M telah selesai dilakukan di DKI Jakarta. Survey 3M akan dikembangkan di 9 provinsi prioritas dengan dibantu Tim Koordinasi
Relawan (TKR) Covid-19.
 Penguatan Sub-klaster WASH melalui penyiapan dokumen-dokumen pendukung platform koordinasi seperti Rencana Kontinjensi, Standard intervensi, tools
dan sebagainya yang juga mengakomodir kondisi Pandemik.
 Merencanakan pemutakhiran Panduan Klasnas PP bersama seluruh Sub-Klaster di bawahnya.
 Pedoman & Protokol
 Buku Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun – untuk berbagai setting (Kemenkes)
 Buku Panduan Opsi Sarana CTPS di Sekolah (Kemendikbud)
 Buku Panduan Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga (Kemenkes)
 Buku Tata Cara Pemicuan 5 Pilar STBM pada Situasi Pencegahan & Pengendalian COVID-19 (Kemenkes)
 Manajemen Informasi
 Update Form 4W sektor WASH and Pemetaan Intervensi WASH (link)
 Inisiasi 4W khusus untuk intervensi WASH di sekolah. Data sementara: intervensi ada di 9 Provinsi dan 34 Kabupaten/Kota oleh 8 organisasi
 Googlesite Sub-Klaster WASH (link) – notulensi WASH Cluster meeting, panduan, protocol, dsb.
Progres Sub-cluster Air, Sanitasi dan Hygiene terkait Penanganan Covid-19
3

No Permasalahan Solusi Target Penyelesaian
1.  Masih terbatasnya pengumpulan data terkait
pemetaan organisasi yang melakukan intervensi di
sekolah
 Terus melakukan pendekatan kepada organisasi dan
akan diperlukan dukungan dari Koordinator Klasnas
PP untuk mendorong pengumpulan data ini.
Akhir September 2020
2.  Survey 3M akan memerlukan banyak relawan (total
26,000 relawan) agar dapat mencakup provinsi
prioritas.
 Melibatkan anggota WASH Cluster untuk turut
melakukan survey 3M
Oktober 2020
3.  Bagaimana organisasi Sub-Klaster WASH dapat
berkoordinasi di tingkat lokal untuk membantu
penyiapan pembukaan kembali sekolah.
 Pos Pendidikan diusulkan menjadi titik koordinasi
awal sehingga perlu dipastikan bahwa seluruh Pos
Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota telah
diaktifkan.
Berlanjut
4.  Dalam Panduan Klasnas PP, sistem koordinasi di
tingkat Provinsi/Kab/Kota tidak terdeskripsikan
sehingga terjadi missing link koordinasi antara pusat
dan daerah dan koordinasi Sub-Klaster WASH di
daerah menjadi sangat lemah.
 Dilakukan pemutakhiran Panduan Klasnas PP, tidak
hanya untuk sub-klaster WASH, namun untuk semua
Sub-Klaster.
Desember 2020
24
3 Permasalahan dan Usulan Solusi Sub-cluster Air, Sanitasi dan Hygiene terkait Penanganan Covid-19

Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian (KMTP)
Progress: • Membagikan panduan-panduan KMTP saat penanganan COVID-19 yaitu (1) pedoman peningkatan kesiapan dan
operasi respon wabah covid-19 dalam situasi kemanusiaan termasuk kamp dan pusat-pusat kolektif (2) Pedoman
Operasional Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian untuk COVID-19
• 10 sesi lokakarya pelokalan KMTP untuk Lembaga Non-Pemerintah yang berpotensi mengambil peran sebagai
Lembaga manajemen tempat pengungsian. 15 Mei – 29 Juni 2020 | 36 peserta | 9 Lembaga (MDMC, LPBI NU, Human
Initiative, Dompet Dhuafa, FOZ, BAZNAS, YEU, KARINA, HFI Sekretariat)
• Rencana Aksi jangka pendek KMTP oleh setiap Lembaga hingga bulan September 2020 (pelatihan KMTP, GBV, Audit
kemanan di tempat pengungsian)
• Assessment menggunakan tools Displacement Tracking Matrix di lebih dari 30 pusat karantina di 9 lokasi (Medan,
Tanjung pinang, Batam, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, Surabaya, Makassar dan Kupang)
• Koordinasi dan kolaborasi pelatihan bagi TAGANA per provinsi
• Pelatihan KMTP bagi pemerintah lokal dan NGO lokal (109 peserta) pada response terhadap imigran Rohingnya di
Aceh Pada tanggal 5 – 7 Agustus 2020. Pelatihan dilakukan dalam 3 tahap dimana pertahap diikuti oleh 25 peserta
• Webinar KMTP dengan Kerjasama HFI, IOM, Kemensos, BNPB pada tanggal 12 Agustus 2020
• Penyusuan Kerangka Acuan Kerja Pembuatan multi sektoral E – Learning Platform, Rencana Kerja, Buku manual dan
information kit untuk peningkatan kapasitas dan kinerja TAGANA
4
Progres Sub-Klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian terkait Penanganan Covid-19

Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian (KMTP)
Progress: • IOM melatih 186 sukarelawan TAGANA dari lima provinsi tentang Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian
(KMTP) di tengah pandemi COVID-19 atas permintaan Kementerian Sosial. Para relawan TAGANA yang berada di Jawa
Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
• IOM dan pemerintah secara bersama-sama mengkaji tempat pengungsian yang digunakan untuk karantina pekerja
migran Indonesia yang kembali melalui Tanjung Pinang dan Jakarta dengan menggunakan parameter berdasarkan
pedoman yang disusun oleh Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan (Klasnas PP). Berdasarkan hasil penilaian
tersebut, IOM akan melakukan peningkatan kualitas tempat pengungsian yang sesuai dan memberikan dukungan
teknis lainnya yang diperlukan untuk menanggulangi kesenjangan standar tempat pengungsian.
• Pelatihan TAGANA oleh IOM dan BAZANAS dalam pengumpulan data dan manajemen informasi pengungsian bagi
Tagana dalam mendukung respon tanggap bencana banjir bandang d kabupaten luwu utara
• Pendataan Pengungsian di Luwu Utara IOM – BAZNAS – TAGANA di seluruh daerah terdampak banjir bandang
4

No Permasalahan Solusi Target
1 Minimnya organisasi yang
tertarik untuk bergerak di
sector KMTP
• Lokakarya pelokalan KMTP bagi lembaga non pemerintah potensial
untuk mengambil peran sebagai Lembaga pengelola tempat
pengungsian
• Rangkaian Webinar KMTP oleh Anggota HFI dengan dukungan oleh
IOM dan Kemensos
• Webinar 1: 12 Agustus
2020
2 Tidak diketahuinya jumlah
pengungsi internal yang
ada saat ini, data yang
tersedia adalah jumlah
total pengungsi saat masa
darurat
• Berkoordinasi dengan pemerintah local (BPBD dan Dinsos) dengan
harapan kedepan secara rutin dilakukan pendataan pengungsi. Selama
mereka masih tinggal di pengungsian wajib untuk terus mendapatkan
perlidungan dan bantuan dasar hingga nanti didapati solusi
berkelanjutan
• Perencanaan Pendataan Pengungsian Terpadu / Displacement Tracking
Matrix di Luwu Utara dengan kerjasama IOM dan BAZNAS
• Pelatihan Pengumpulan
data dan Survei Lapang
di kabupaten Luwu Utara
IOM – BAZNAS 7 -12
September 2020
3 Penanganan Pegungsi
fokus pada fase tanggap
darurat
• Melakukan penelitian terkait kondisi pengungsian internal di Indonesia
dengan melakukan wawancara secara acak kepada pengungsi yang di
dengan mempertimbangkan keterwakilan gender, kelompok umur dan
kelompok berkebutuhan khusus terkait pandangan mereka selama
tinggal di pengungsian. Serta pandangan penduduk setempat (Host
Community) terkait pengungsi yang ada di tempat mereka
• Wawancara Pengungsi
baik secara luring dan
daring di beberapa
tempat pengungsian di
Bogor, Sulteng dan Luwu
Utara
4

Klaster Pengungsian dan PerlindunganSub-klaster Perlindungan dan Penanganan terhadap KBG dan Pemberdayaan Perempuan
Progress: • Keberlanjutan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender mengacu pada protokol
penanganan layanan KBG di masa pandemic COVID19, P2TP2A DKI Jakarta sebagai Pilot Project
• Ruang Lingkup Protokol:
1. Layanan pengaduan melalui hotline
2. layanan pengaduan melalui email
3. Layanan pertemuan tatap muka
4. Layanan penjangkauan
5. Layanan antar jemput klien
6. Pendampingan dalam proses hukum (kepolisian, kejaksaan, maupun persidangan)
7. Layanan pendampingan korban
8. Rujukan rumah aman dan layanan kesehatan
7 Progres Sub-klaster Perlindungan Perempuan dari KBG di Masa pandemic Covid-19
(dihimpun dari pertemuan hasil diskusi sampai 11 September 2020)

Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan terhadap KBG dan Pemberdayaan Perempuan
Progress: • Olah data dan analisa rapid assessment pencegahan dan penanganan KBG (Bappenas-KPPPA-UNFPA)
• Implementasi protokol pencegahan dan penanganan KBG dalam masa COVID19 oleh UPT P2TP2A di DKI Jakarta, NTT,
Kalimantan Barat dan persiapan implementasi di Depok, Bekasi, Lombok Utara dan Sulawesi Tengah – dibawah
koordinasi KPPPA (Wahana Visi Indonesia, LPSDM, UNFPA)
• Distribusi 400 kit individu untuk penyintas korban kekerasan terhadap perempuan (UNFPA, P2TP2A, KPPPA)
• Dukungan APD untuk pekerja sosial pencegahan dan penaganan KBG (KPPPA, EMPU, KPKPST dan Forum Pengada
Layanan)
• Penguatan sektor kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kasus KBG (Kemenkes)
• Memperkuat atau membangun mekanisme rujukan layanan berbasis masyarakat dengan mekanisme pemerintah yang
ada. (LPSDM, Kapal Perempuan, Libu Perempuan, KPKPST, Sikola Mobine – NTB dan Sulawesi Tengah)
• Bantuan langsung distribusi kepada perempuan terdampak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, Yogyakarta,
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (Kapal Perempuan, Yayasan Kerti Praja, UNFPA)
• Penguatan kapasitas desa yang tergabung pada Satgas Covid 19 tentang peran perempuan dalam krisis untuk
pencegahan dan penanganan KBG dalam masa krisis (Papua dan DKI Jakarta, UNDP)
• Penguatan kebijakan-kebijakan dan pengembangan KIE (semua anggota sub Klaster KBG)
• Keberlanjutan bantuan makanan dan vitamin kepada 132 Ibu Hamil dan 3628 Lansia setiap bulan di Palu , Sigi
Donggala (YKP, LIBU Perempuan, KPKPST, UNFPA)

Progress: • Advokasi dengan pemerintah dan lembaga terkait Penyediaan Layanan Management Kasis di RSUD pilot dan sesi pembelajaran bagi tenaga
kesehatan dan polisi (UNDP)
• Asistensi penguatan peraturan Bupati Kab. Sigi dan Donggala Tentang Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak–
Sulawesi Tengah (KPKPST)
• Memberikan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial (konseling online, konseling email, pemeriksaan psikologis, rujukan) secara
online dan offline kepada penyintas KBG dan keluarga. (Yayasan Pulih)
• Memberikan psikoedukasi/KIE melalui sosial media (webinar, IG, twitter, FB) terkait penanganan dan pencegahan KBG dan terkait kesehatan
mental dan dukungan psikososial untuk dampak Covid-19 lainnya. (Yayasan Pulih)
• Fasilitasi telaah cepat terkait gender di Indonesia (laporan tersedia) (CARE)
• Pengembangan panduan pengembangan dana desa untuk response COVID19 (CARE, partners for resilience Indonesia)
• Diskusi kebujakan untuk prioritas tentang kebutuhan remaja dan anak muda dalam masa pandemic COVID19 (Kemenko PMK, Kemenkes,
Kemendikbud, UNFPA)
• Pelibatan orang muda dalam berbagai survey, FGD dan diskusi onlne melalui media social (UNFPA)
• Fasilitasi konseling untuk remaja dan pemuda yang emerlukan (Yaysasan Siklus, UNALA, UNFPA)
• Pelibatan influencer sebagai Community of Practice dalam memperkuat pelibatan masyarakat melalui digital content (UNFPA)
• Diskusi lanjutan terkait penyelesaian protokol rumah aman (Kemenkes, Kemensos)
• Diskusi perencanaan dan kesepakatan percepatan kegiatan pencegahan dan penanganan KBG pada masa pandemic (P2TP2A, KPPPA, UNFPA,
UNWOMEN)
• Persiapan distribusi 400 kit Individu untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan perempuan terdampak COVID9 dalam layanan rumah
aman (P2TP2A, KPPPA, UNFPA)
• FGD terkait pandangan anggota subklaster dalam memberikan masukan terhadap RUU Penanggulangan Bencana (KPPPA, anggota sub klaster
KBG)
• Diksusi intensif dengan tim kecil untk penyusunan kertas posisi kepada DPR terkait RUU PB oleh KPPPA dan tim kecil (anggota sub klaster
KBG)
7
Progres Sub-klaster Perlindungan Perempuan dari KBG di Masa pandemic Covid-19

Progress: • Sensitiasi PEPS (Perlindungan Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual) kepada P2TP2A Provinsi DKI, Prov Jabar
(Depok, Bogor, Bekasi, Cirebon), Sulteng (Palu, Sigi , Donggala), NTB (Lombok Utara), Banten (Tangerang, Tangerang
Selatan) (KPPPA, UNFPA)
• Rapat koordinasi penguatan pencegahan dan pelayanan kekerasan berbasis gender Provinsi DKI, Prov Jabar (Depok,
Bogor, Bekasi, Cirebon), Sulteng (Palu, Sigi , Donggala), NTB (Lombok Utara), Banten (Tangerang, Tangerang Selatan)
(KPPPA, P2TP2A. UNFPA, UNWOMEN)

1 Masih kurangnya Advokasi berkelanjutan, penguatan institusi
dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan KBG.
Bekerja bersama mitra di pusat dan
daerah melalui koordinasi Sub
Klaster KBG
Advokasi terus berjalan via
webinar, rapat-rapat
koordinasi
2 Sulitnya mengakses Rumah aman untuk korban kekerasan
berbasis gender: bagi mereka yang bebas covid. Untuk
mendapatkan surat bebas covid, prosedur cukup panjang
(antri, test, dll.) yang menjadi kesulitan untuk mereka korban
kekerasan berbasis gender.
Prosedur perlu dipermudah bagi
korban kekerasan berbasis gender.
Kemenkes sedang membuatkan
protokok akses rumah aman yang
tidak memberatkan penyintas
Draft sudah dikembangkan dan
sedang dalam proses finalisasi
Advokasi masih terus
berjalan
3 Masih kurangnya pemahaman persfektif Gender dalam respon
bencana alam dan non alam, sehingga dan belum terIntegrasi
dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kekerasan
Berbasis Gender
Pengembangan tool untuk integrasi
Gender dan integrasi Pencegahan
dan Penangaan KBG untuk
digunakan oleh Klaster
Perlindungan
September
32
7

4 Masih kurang sosialisasi protokol penanganan korban kasus
kekerasan
ke seluruh unit pelaksana di level provinsi dan kabupaten
Sensitisasi pelaksanaan protokol
untuk P2TP2A/UPTD Provinsi dan
Kabupaten
Bekerja bersama mitra di pusat dan
daerah, Pemerintah dan LSM2
terkait
Sensitisasi ditargetkan
dilaksanakan pada bulan
September, sedang
dijadwalkan kembali
dengan KPPPA
33
7

Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan: Sub Klaster Dukungan Psikososial
Laporan
Baru:
• Berpartisipasi dalam penyusunan draft awal pedoman pengelolaan dukungan psikososial dalam bencana dengan
direktorat SMA, kemendikbud
8
Laporan Perkembangan Sub-Klaster Dukungan Psikososial respons COVID-19
(Periode 7 – 11 September, 2020)

Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Kelompok Kerja Komunikasi Risiko Pelibatan Masyarakat
Progress: • Panduan Pelibatan Masyarakat versi 1.
• Menyusun mekanisme umpan balik yang bisa diakses masyarakat.
• Mendokumentasikan inspirasi praktik baik Warga Bantu Warga: https://s.id/praktikbaikcovdi19 yang sedang dibuat
menjadi komik.
• Memberikan dukungan teknis kepada Pokja PM di provinsi dengan menghubungkan ke lembaga yang relevan.
• Lokalatih untuk menyusun strategi komunikasi & penjangkauan agar terjadi perubahan perilakudiadakan beberapak
kali di tingkat nasional dan per kabupaten/kota, ditndaklanjuti dengan Forum Kemisan
• Pokja RCCE yang diampu BNPB telah memberikan dukungan langsung kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19. Sudah dilakukan 313 briefing pers langsung dengan lebih dari 700 pakar. Chatbot COVID-19 mencapai 2,5
juta orang; situs web COVID-19 milik Pemerintah (www.covid19.go.id) mencapai 20,1 juta pengguna dari 17 Maret -
12 Juni 2020, dengan 62,7 juta tampilan halaman; platform perpesanan SMS dengan Operator Jaringan Seluler
mencapai 200.000.000 orang dengan pesan terkait COVID setiap minggu;
• Sejak April empat briefing media online bekerja sama dengan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) dengan lebih dari
1000 jurnalis dan peserta menghadiri sesi online.
• Kemitraan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah 350.000 orang di 34 distrik telah dijangkau dengan
intervensi kesadaran dan perubahan perilaku.
• Peluncuran Komunitas Praktisi Pelibatan Masyarakat sebagai pengampu Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat
ditandatangani oleh Menteri Sosial pada tanggal 19 Agustus 2020.
• Terbitnya edisi pertama Buletin Suara Komunitas sejak respons COVID-19.
• Kerjasama Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia untuk diseminasi
informasi tentang COVID setiap hari Rabu pukul 16.00-17.00 WIB (Bincang Rabu) mulai 9 September 2020.
10 Progres Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat terkait Penanganan Covid-19
(dihimpun dari hasil diskusi sampai 11 September2020)

Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Kelompok Kerja Komunikasi Risiko Pelibatan Masyarakat
Progress: • Kampanye digital # COVID19Diaries UNICEF, yang diluncurkan pada bulan April, sejauh ini telah mencapai 30,9 juta
orang dan melibatkan 1 juta lebih lanjut pada platform media sosial UNICEF Indonesia / U-Report melalui 500 cerita
yang dibagikan oleh kaum muda. Sesi kesehatan mental online dengan para ahli kesehatan mental diselenggarakan
untuk 50 remaja dan disiarkan langsung di Facebook kepada 1.300 pengguna. Ini diikuti oleh lokakarya online dengan
remaja, termasuk remaja penyandang cacat, untuk membuat materi KIE yang sesuai.
• Pengumuman Layanan Publik Radio tentang 'sholat di rumah,' imunisasi, dan 'jangan bepergian setelah Ramadhan'
ditayangkan di RRI (Radio Republik Indonesia) yang dikelola pemerintah dan 55 stasiun radio swasta, yang mencapai
13.122.930 orang.
• Empat video PSA yang menampilkan tokoh masyarakat (Nicholas Saputra, Dian Sastro, Ferry Salim) disebarluaskan di
media sosial dengan topik isolasi diri, dukungan lansia dan kebaikan dalam konteks COVID-19.
• UNICEF melakukan dua polling U-report tambahan untuk lebih dari 4.000 pemuda. Dua tantangan utama untuk
belajar dari rumah adalah kurangnya bimbingan guru (38%) dan masalah internet (35%).
10 Progres Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat terkait Penanganan Covid-19

Permasalahan Utama Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat terkait Penanganan Covid-19
No Kondisi Saat Ini / Permasalahan Solusi Target
1 Pemulihan Ekonomi masih menjadi isu yang tidak
berinduk di daerah dan bantuan-bantuan tidak
saling terkoordinasikan.
Mengusulkan pengaktifan koordinasi
pemulihan ekonomi.
• Mengadvokasi Koordinasi
antar klaster.
• Mengadvokasi rekan-rekan
di daerah membuat inisiatif
pemasaran.
2 Perlu ada kerjasama di sub-nasional untuk
penerapan Panduan Shelter sebagai Tempat Isolasi
Mandiri dan Karantina Mandiri yang disusun oleh
Sub klaster Shelter agar strategi komunikasi dan
penjangkauan tepat sasaran dan efektif
dilaksanakan
Perlu strategi penjangkauan ke
kelompok sasaran yang sesuai dengan
jenis akomodasi: pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah desa,
OMS.
Kerjasama dengan KMTP untuk
penyusunan panduan
pendampingan di tempat
karantina. (survei sedang
dilakukan oleh IOM di Luwu)
3 Keresahan di masyarakat terkait penanganan tes,
dan efek domino dari tes: karantina/isolasi mandiri,
tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, diskriminasi
dan stigmatisasi, pemulasaran jenazah untuk orang
negative COVID.
• Melakukan One-Stop-Information
Shop/Kiosk di daerah-daerah
• Menyusun adokasi perlindungan
data ODP/PDP
• Lembaga yang bersedia
menjadi mitra dan punya
akses ke masyarakat
• Melakukan advokasi melalui
bulletin Suara Komunitas
(edisi kedua), Jaringan
Radion Komunitas
Indonesia, dan AJI.
10

Permasalahan Utama Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat terkait Penanganan Covid-19
4 Kenaikan angka kasus positif COVID-19 adalah
indicator proksi bahwa ketidakpatuhan semakin
tinggi. Perlu strategi komunikasi risiko dan pelibatan
masyarakat yang lebih efektif agar terjadi perubahan
perilaku
Draf Strategi Komunikasi Risiko dan
Pelibatan Masyarakat perlu dilanjutkan
dan ditilik kembali agar sesuai dengan
kondisi terkini
Perlu kerjasama lebih baik antara Tim
Komunikasi Risiko dan Pelibatan
Masyarakat
• Pembicaraan ulang tentang
draft strategi antara RCCE
dan Pokja PM
• Pokja PM bekerja sama
dengan Komunikasi Risiko
membuat pemodelan untuk
intervensi perubahan
perilaku.
5 Koordinator Pelibatan Masyarakat akan berakhir
masa baktinya
Dilakukan peluncuran Komunitas
Praktisi Pelibatan Masyarakat
Seleksi Koordinator
• Sudah dilakukan pada
tanggal 19 Agustus 2020
• Seleksi coordinator sedang
berjalan dan difinalisasi
tanggal 20 September 2020
10

Klaster Pendidikan
Progress: • Pembuatan platform storage materi offline di Kemenag untuk mendukung ketersediaan materi-materi pengayaan
pendukung BDR (Belajar Di Rumah) offline
• Knowledge sharing penggunaan Radio Komunitas dalam melakukan Pembelajaran Jarak Jauh. Kerja bareng dengan Jaringan
Radio Komunitas Indonesia (JRKI).
• Monitoring daerah-daerah yang telah mengimplementasikan SKB 4 Menteri.
• Melakukan kampanye Kembali Belajar di Tahun Ajaran 2020/2021.
• Kemendikbud akan mengupayakan relaksasi regulasi Kominfo tentang ijin siaran Radio Komunitas yang diinisiasi oleh
Sekolah agar dapat siaran sebagai bagian dari Pembelajaran Jarak Jauh.
• Revisi SKB 4 Menteri untuk memperluas pembukaan satuan Pendidikan di zona kuning dan wilayah kepulauan
• Memfasilitasi diskusi bersama Kementerian Desa tentang penggunaan dana desa untuk mendukung Pembelajaran Jarak
Jauh.
• Kemenag menyetujui beberapa topik prioritas untuk webinar Guru-guru RA yang akan dimulai tanggal 19 Agustus 2020.
• Memfasilitasi diskusi antara Kemendikbud dan Kemenkominfo untuk perluasan jaringan internet di Sekolah
• Surat edaran Seknas SPAB untuk pengaktivasian Pos Pendidikan tingkat daerah
• Pembuatan panduan belajar dari rumah (BDR) untuk anak dengan disabilitas – proses pembuatan sementara berjalan
target awal September bisa diselesaikan.
• Pemantauan implementasi SKB 4 Menteri tentang perluasan pembukaan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan
• Melakukan evaluasi pertemuan Klaster Pendidikan, hasil evaluasi menyarankan pertemuan Klaster Pendidikan akan
diselenggarakan setiap 2 minggu 1 kali dan meminta keterlibatan aktif dari Kemendikbud dan Kemenag.
• Melakukan kajian terhadap dukungan bagi peserta didik penyandang disabilitas dimasa COVID-19
• Mendukung monitoring Kesiapan Sekolah dan Proses Pembelajaran bersama Kemdikbud
11
Progres Klaster Pendidikan terkait Penanganan Covid-19
(dihimpun dari pertemuan sampai 11 September 2020)

Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Pendidikan terkait Penanganan COVID-19
1 Banyak Sekolah di daerah diluar zona hijau
yang melakukan pembelajaran tatap muka
1. Diperlukan Kerjasama dari Kemendagri untuk memastikan Kepala
Daerah mengetahui tentang SKB 4 Menteri
2. Perlu ketegasan dari Pemerintah daerah terkait dengan implementasi
SKB 4 Menteri.
selesai
2 Keterbatasan akses internet, tidak tersedianya
listrik, TV dan Radio
(Kendala Perijinan Siaran Radio Komunitas yang
diinisiasi Sekolah)
1. Advokasi provider internet dan pihak swasta untuk perluasan cakupan
jaringan.
2. Relaksasi regulasi Kominfo tentang perijinan siaran Radio Komunitas
yang diinisiasi oleh Sekolah dalam situasi Pandemi COVID-19
berlanjut
3 Pemantauan aktivasi Pos Pendidikan Daerah
(Informasi Manajemen)
Pembuatan surat edaran Seknas SPAB untuk kepala daerah dan kepala dinas
untuk mengaktifkan Pos Pendidikan di daerah.
Selesai
4 Kesiapan sekolah termasuk guru menghadapi
Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun
Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
1. Kapasitasi guru untuk PJJ dan Luring – melalui Webinar Berlanjut
5 Kesiapan sekolah (Zona Hijau dan Kuning)
dalam memenuhi daftar periksa dan informasi
proses pembelajaran (PJJ atau tatap muka)
1. Mendukungmelalui monitoring dashboard untuk kesiapan sekolah dan
proses pembelajaran.
2. Sosialisasi dengan para pemangku kepentingan terkait terutama di
wilayah dampingan anggota klister untuk meningkatkan ‘response rate’
data monitoring.
Berlanjut
6 Gap kebutuhan Sarana WASH di satuan
Pendidikan zona Kuning dan Hijau mencapai
IDR 5,9 T
1. Koordinasi dengan Klaster WASH karena masuk dalam komponen
WASH in School
2. Keterlibatan multi pihak dalam memenuhi GAP ini
Berlanjut
11

Klaster Ekonomi: Sub Klaster Ketahanan Pangan dan Pertanian
Progress:
• Untuk menjawab permasalahan terkait logistik pangan dan saprodi pertanian, peta jalan/roadmap ‘Upaya Mitigasi
terkait Dampak COVID-19 dan Langkah Kebijakan pada Sistem Pangan di Indonesia’ difokuskan pada kebijakan terkait
logistik serta agro-input. Aksi follow up terhadap rekomendai dari peta jalan tesebut akan dilakukan bersama
BAPPENAS dan Kementerian Pertanian.
• Saat ini sedang dilakukan pengambilan data terkait survei bersama untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19
terhadap ketahanan pangan dan gizi di Provinsi DKI Jakarta.
• Persiapan analisis untuk edisi buletin mendatang terkait dampak pandemi terhadap ekonomi dan ketahanan pangan
yang akan diterbitkan pada bulan Oktober 2020.
12 Progres Sub Klaster Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait Penanganan Covid-19

Permasalahan Utama Klaster Ekonomi – Sub Klaster Ketahanan Pangan dan Pertanian
1 Saat ini, klaster ekonomi sebagai klaster induk dari sub-klaster
ketahanan pangan belum melakukan koordinasi secara
menyeluruh, terutama koordinasi dengan organisasi non-
pemerintah. Klaster ekonomi menjadi sangat penting karena
sektor ekonomi menjadi sektor yang sangat terdampak COVID-
19 dan sebagian besar dukungan organisasi non-pemerintah
berupa pemulihan sektor ekonomi/ penghidupan masyarakat.
Melakukan diskusi untuk mengkoordinasikan klaster ekonomi di
tingkat nasional dengan berbagai stakeholder yang berperan.
Berlanjut
2 Adanya permasalahan pada distribusi/ logistik, baik yang terkait
komoditas pangan maupun sarana prasarana produksi (saprodi)
Pertanian
Melakukan berbagai kajian untuk mengetahui dampak pandemi
terhadap rantai pangan/ ketahanan pangan.
Diskusi antara stakeholders yang mendukung penguatan sistem
logitisk pangan nasional (Kementan, Kemen BUMN, dan
stakeholder lainnya).
Berlanjut
12

Klaster Kesehatan - WHO
Laporan
Baru:
• Pada tanggal 02 September, Kemenkes, dengan dukungan dari WHO, mengadakan pelatihan online IPC untuk rumah sakit di
wilayah barat Indonesia. Ini merupakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari penilaian risiko petugas kesehatan
yang dilakukan dari Mei hingga Juni. Sekitar 300 peserta terdaftar mengikuti pelatihan dan sekitar 11.000 orang mengakses
pelatihan secara langsung di YouTube. Pada 03 September, pelatihan dilakukan lgi untuk rumah sakit di wilayah Indonesia
tengah.
• Pada tanggal 03 September, WHO bergabung pada webinar kedua UNICEF untuk melatih sekitar 20 koordinator lapangan,
fasilitator dan enumerator untuk melakukan penilaian air, sanitasi dan kebersihan (WASH) di pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas) di Papua. Puskemas yang dipilih adalah di Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Tengah dan Merauke. Empat
bidang luas (yaitu air; sanitasi (termasuk pengelolaan limbah perawatan kesehatan); kebersihan (termasuk desinfeksi
lingkungan); dan pengelolaan) air dan sanitasi WHO-UNICEF untuk alat peningkatan fasilitas kesehatan (WASH FIT) dibahas
selama pelatihan. Hasil publikasi bersama akan digunakan untuk melakukan advokasi dengan pemerintah daerah, Dinas
Kesehatan Provinsi (Dinkes) dan Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) untuk meningkatkan pelaksanaan WASH di puskesmas.
Kegiatan tersebut akan direplikasi di provinsi lain, termasuk Aceh dan Makassar
• WHO telah memberikan masukan untuk strategi monitoring kinerja laboratorium pada tanggal 02 dan 03 September bersama ,
National Institute for Health Research and Development (NIHRD) dalam rapat monitoring dan evaluasi untuk laboratorium di
seluruh provinsi. Acara ini dihadiri oleh Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, dan laboratorium negeri dan swasta. Para peserta
membahas solusi tantangan pelaporan melalui sistem dan hambatan yang menghambat pemenuhan target WHO dengan waktu
penyelesaian hasil tes kurang dari 48 jam.
13
Laporan Kemajuan Klaster Kesehatan pada respons COVID-19
(Periode 07 - 11 Sep 2020)

Laporan
Baru:
• Pada 03 September, WHO dan NIHRD mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah persiapan penilaian
laboratorium untuk survei seroepidemiologi. Peserta membahas kapasitas peralatan dan staf laboratorium yang ditunjuk;
persyaratan pelatihan untuk pengujian biokimia (enzyme-linked immunosorbent assay atau ELISA); dan bahan habis pakai yang
dibutuhkan.
• WHO telah mensuplai reagen ELISA senilai US $ 80.000 untuk survei seroepidemiologi. 140 kit yang tiba di Indonesia pada 04
September itu mampu melakukan hingga 13.440 tes antibodi.
• Pada 04 September, WHO menerbitkan panduan sementara tentang 'Pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaran
jenazah yang aman dalam konteks COVID-19’. Pedoman ini memperbarui pedoman yang dikeluarkan pada 24 Maret dengan
konten baru atau yang dimodifikasi berikut ini:
o klarifikasi persyaratan kantong jenazah;
o klarifikasi persyaratan alat pelindung diri (APD) selama otopsi;
o persyaratan ventilasi yang diperbarui selama otopsi; dan
o pedoman tambahan untuk penguburan atau kremasi di komunitas, termasuk di rumah.
• Pada 03 September, WHO berpartisipasi dalam pertemuan seluruh UN agencies yg keenam di Indonesia secara virtual yang
menghubungkan hampir 600 kolega dari organisasi PBB di Indonesia. Perwakilan WHO untuk Indonesia memberikan informasi
terbaru tentang situasi COVID-19 global dan nasional; analisis kriteria sistem kesehatan di Jakarta, dengan fokus pada rawat
inap; dan status penelitian tentang rejimen pengobatan eksperimental dan uji coba vaksin. Penekanan juga dilakukan untuk
langkah-langkah perlindungan dasar pada'normal baru' dan menjawab pertanyaan.
13
(Periode 07 - 11 Sep 2020)

Laporan
Baru:
• Pada 04 September, WHO mengadakan pertemuan ketujuh belas dgn mitra pembangunan utama untuk membahas dan
mengoordinasikan respons COVID-19. Bank Pembangunan Asia (ADB), Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
(DFAT), Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Kanada, Uni Eropa (UE), Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), UNICEF,
Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC AS),
Bank Dunia (WB), dan Program Pangan Dunia (WFP) berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. WHO memperbarui mitra
tentang situasi epidemiologi dan sistem kesehatan saat ini di Indonesia, dengan fokus khusus di Jakarta, dan menginformasikan
tentang dukungan teknis yang diberikan kepada mitra nasional. Dalam sepekan, DFAT akan menyerahkan APD yang diterima
baru-baru ini kepada Satgas. UNICEF telah meluncurkan survei tentang persepsi masyarakat tentang imunisasi minggu lalu dan
minggu ini Satgas akan melakukan SMS blast ke 120 juta ponsel.
• Pada 10 dan 11 September, WHO bergabung dalam pertemuan dengan Center for Health Crisis Management, Subdirektorat
Emerging Infectious Disease dan pemangku kepentingan utama untuk membahas revisi rencana respons operasional COVID-19.
Dalam pertemuan tersebut, WHO mempresentasikan rekomendasi Tinjauan Intra-Aksi untuk setiap pilar dan mendiskusikan
bagaimana menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kegiatan prioritas dalam revisi rencana respons nasional dan
provinsi.
13
(Periode 07 - 11 Sep 2020)

Laporan
Baru:
• Pada tanggal 07 September, WHO berpartisipasi dalam pertemuan pelibatan komunitas mingguan untuk diskusi putaran kedua
tentang 'Pendekatan efektif untuk perubahan perilaku di Indonesia'. Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 berbagi kerangka kerja
intervensi perubahan perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan
utama seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik untuk mengurangi penularan COVID-19 . Kerangka kerja
tersebut terdiri dari kegiatan advokasi, peningkatan kapasitas, jejaring dan pemberdayaan untuk setiap protokol.
• WHO secara teratur membagikan pesan kesehatan penting di situs web dan platform media sosial - Twitter dan Instagram - dan
baru-baru ini diterbitkan
• Infografis tentang COVID-19 dan Disabilitas
• Panduan tentang:
o Pertimbangan untuk karantina individu dalam rangka mengatasi COVID-19
o Mengatasi kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19
13
(Periode 07 - 11 Sep 2020)

Isu dan Rekomendasi dari Klaster Kesehatan – dari INTRA ACTION REVIEW pada respons COVID-19
(Periode 07 - 11 Sep 2020)
13
No Isu Solusi Target
1 Komando dan koordinasi penanggulangan Covid-19
belum optimal karena ego sektoral, perubahan
struktur komando, dll. Belum ada jadwal sistematis
rapat koordinasi rutin antara berbagai sektor di tingkat
pusat dan antara pemerintah pusat dan daerah untuk
memantau indikator rencana respons COVID-19.
• Mengkaji rencana respon sektor kesehatan dengan struktur
koordinasi, komando dan koordinasi (Incident Management Team)
dan penjabaran yang lebih jelas mengenai focal point, tugas dan
fungsi tim respon COVID-19 (untuk fungsi operasional dan
strategis) sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan Dekrit.
• Rapat koordinasi berkala untuk memantau indikator rencana
respon di tingkat pusat (koordinasi multi sektoral) dan antara
pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan penggunaan
platform mitra untuk memantau indikator respon COVID-19.
• Aktivasi klaster kesehatan di tingkat pusat dan daerah untuk
merespon COVID-19
• 10-11 September, WHO mengikuti pertemuan dengan Center for
Health Crisis Management, Subdirektorat Emerging Infectious
Disease dan pemangku kepentingan utama untuk membahas
revisi rencana respons operasional COVID-19. Rekomendasi Kajian
Intra-Aksi untuk setiap pilar dipresentasikan dan didiskusikan
tentang bagaimana menerjemahkan rekomendasi menjadi
kegiatan prioritas dalam revisi rencana respon nasional dan
provinsi.
• Jangka
pendek
2 Kendala dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana operasional karena tumpang tindih tugas
operasional dan strategis bagi staf yang bertugas;
kualitas data yang kurang optimal (keterlambatan data
/ ketidaksesuaian data di lapangan) dan kurangnya
data membuat kesulitan dalam penggunaan data
untuk pengambilan keputusan dan perencanaan
strategis.
3 Klaster kesehatan belum dimanfaatkan secara optimal
untuk penanggulangan COVID-19 karena belum ada
pengaktifan klaster kesehatan dan pertemuan klaster
kesehatan rutin untuk penanggulangan COVID-19
tidak berlangsung.
4 Edarkan ke provinsi untuk menyiapkan / meninjau
rencana respons COVID-19 dan memantau indikator
respons COVID-19 diperlukan.

Isu dan Rekomendasi dari Klaster Kesehatan – dari INTRA ACTION REVIEW pada respons COVID-19
(Periode 07 – 11 Sep 2020)
13
No Isu Solusi Target
1 • Pengembangan modul pelatihan berjenjang untuk
kesiapsiagaan dan respons pandemi berdasarkan
pembelajaran dari pandemi COVID-19
• Menerapkan After Action Review (AAR) untuk COVID-19
• Penyusunan Dasbor database untuk pengambilan keputusan
perintah dan koordinasi respons pandemi.
• Jangka Menengah dan
Panjang

Klaster Kesehatan : Sub Klaster Kesehatan Reproduksi
Progress: • Advokasi keberlanjutan layanan esensial kesehatan reproduksi (Kemenkes, IBI, IDI, BKKBN, IAC, PKBI, UNFPA, WHO):
1. Ketersediaan darah aman (Bank Darah di Rumah Sakit, Unit Transfusi Darah/PMI),
2. Layanan Ibu hamil beresiko tinggi dan melahirkan,
3. ketersediaan APD untuk bidan2 dalam mendukung layanan Kesehatan Reproduksi dan KB,
4. ketersediaan alat kontrasepsi,
5. ketersediaan ARV bagi ODHA,
6. Mekanisme rujukan Ibu melahirkan pada saat pandemi Covid19)
• Ketersediaan pedoman2 Kesehatan Keluarga (Kespro) dan sesitisasi/webinar2 yang diperlukan pada masa COVID19
(Kemenkes)
• Pelaksanaan programme rutin PPAM dengan adaptasi protocol COVID19 (Kemenkes)
• Fasilitasi Rapat Koordinasi Sub Klaster Kespro untuk komponen (Ibu hamil, KB, HIV, Balita, Lansia, Remaja, KBG)
• Finalisasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelayanan dan Ketersediaan Kontrasepsi pada situasi krisis (BKKBN, UNFPA)
• Finalisasi Paket Pelayanan Awal Minimum untuk Layanan Kesehatan Reproduksi Lansia (Kemenkes)
• Dukungan bantuan APD untuk Praktek Bidan Mandiri dalam mendukung pelayanan kesehatan reproduksi termasuk
Keluarga Berencana/ Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (IBI, BKKBN, DOCTORSHARE, UNFPA)
• Dukungan bantuan 600 Kit individu (Kit Ibu hamil, Kit ibu melahirkan, Kit bayi baru lahir) untuk Ibu yang paling
membutuhkan (IBI, UNFPA)
• Supervisi pelaksanaan kewaspadaan standar, layanan ANC online dan kelahiran, pelatihan online (IBI, DOCTORSHARE)
• Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi esensial (PKBI)
• Edukasi, pelaksanaan pelayanan KB, telemedicine, Distribusi APD di Batang dan Brebes (JHPIEGO)
• Monitoring ketersediaan ARV, dan memastikan pasien untuk terapi ARV (IAC)
• Penguatan pengumpulan data di 412 klinik bidan mandiri (IBI, UNFPA)
• Finalisasi Pedoman Tatalaksana Klinis Korban Kekerasan Seksual dalam situasi Krisis (Kemenkes, UNFPA anggota sub
klaster kespro)
14
Progres Sub-klaster Kesehatan Reproduksi terkait Penanganan Covid-19

Klaster Kesehatan : Sub Klaster Kesehatan Reproduksi
Progress: • 9,067 orang muda mendapatan inforkasi kesehatan reproduksi melalui platform social media (Yayasan Siklus Indonesia, UNFPA)
• Layanan kesehatan reprodusi dan konsultasi online oleh tenaga kesehatan terlatih di Yogyakarta (Yayasan Siklus Indonesia, UNFPA)
• Dukungan 20,000 APD kepada bidan-bidan (Praktek Bidan Mandiri) oleh BKKBN/BNPB/IBI
• Launching kampanye kesehatan melalui ‘community of practice (COP)’melibatkan 26 influencers dan digital content producers anak
muda.(UNFPA)
• Pengembangan dan diseminasi infografik dan video terkait HIV, Kesehatan Jiwa, COVID19 oleh organisasi berbasis komunitas melalui
sosial media dalam pengurangan resiko COVID19 untuk kelompok rentan.
• 60,000 populasi kunci terjangkau dan mendapatkan informasi dan edukasi terkait HIV, AIDS dan COVID19 (Organisasi berbasis
komunitas, pengelola programme HIV, UNFPA)
• Sensitisasi Pedoman Layanan Kontrasepsi pada situasi Krisis Kesehatan kepada seluruh mitra terkait di seluruh Provinsi (228-30 Juli
2020 BKKBN/UNFPA)
• Bantuan respon bencana di Kabupaten Luwu Utara. Distribusi bantuan 890 Kit Individu untuk Ibu hamil, perempuan usia subur, ibu
bersalin, bayi baru lahir, lansia (Kemenkes, UNFPA, DFAT)
• Aktivasi dan Koordinasi rutin dengan sub klaster kesehatan reproduksi di Kabupaten Luwu Utara dibawah koordinasi Dinas Kesehatan
dan Kementerian Kesehatan.
• Distribusi 1 tenda kesehatan reproduksi untuk pelayanan Ibu bersalin, ANC, KB di lokasi terdampak Kabupaten Luw Utara, Desa Melih.
Akand dioperasikan oleh puskemase terdekat.
• Diskusi dengan FKM UI (penjejakan kerjasama dengan organisasi profesi) terkait kemungkinan pelatihan penguatan kapasitas bidan
(DKI Jakarta dan Jawa Timur) dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi disituasi COVID19 (FKM UI, IBI, UNFPA)
• Penyusunan rencana kerja penguatan kapasitas bidan dan dukungan psikososial serta rujukan kesehatan jiwa (jika diperlukan) (Yayasan
Pulih)
14 Progres Sub-klaster Kesehatan Reproduksi terkait Penanganan Covid-19

1 Pelaksanaan prokokol layanan ibu hamil dan melahirkan yang
tidak dipahami sepenuhnya oleh tenaga kesehatan dan fasilitas
kesehatan yang dapat mempengaruhi penyelamatan jiwa
Sensitisasi dan diskusi untuk
penerapan protocol penanganan
pelayanan ibu hamil dan ibu
bersalin dengan benar
Berlanjut
2 Koordinasi yang belum terlalu intens dibawah sub klaster
kesehatan reproduksi, pelibatan Non pemerintah dalam
memastikan pelayanan yang terintegrasi, tidak tumpeng tindih
sangat diperlukan
Memperkuat koordinasi sub
Klaster kesehatan reproduksi
dilevel pusat dan daerah
Berlanjut
3 Keterbatasan APD untuk tenaga2 bidan dalam masa transisi
COVID19 dan masa new normal. Saat ini IBI melaporkan 18
bidan yang meninggal karena terinfeksi COVID19 positif
Advokasi dan dukungan APD untuk
tenaga2 bidan
Berlanjut
4 Data Ibu hamil yang positif COVID19 tidak tersedia di
dashboard gugus tugas, yang tersedia hanya data berdasarkan
jenis kelamin dan usia
Advokasi ketersediaan data
COVID19 untuk kelompok rentan
(Ibu hamil, orang dengan disabitas)
Berlanjut
5 Penurunan jumlah pengguna alat kontrasepsi yang menurun
drastic (perkiraan hamper 40% antara Maret – akhir april),
potensi untuk meningkatnya jumlah ibu hamil secara cepat
dalam masa pandemic COVID19; kehamilan yang tidak
direncanakan/diinginkan
Memperkuat strategi pelayanan KB
dalam masa COVID19, dengan
mengikuti SOP, membatasi layanan
tatap wajah dan mekanisme
distribusi alat kontrasepsi
Berlanjut
51
14

6 Gangguan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan
Petugas kesehatan sibuk dengan respons COVID-19
Fasilitas kesehatan tutup atau membatasi layanan
Kurangnya ketersediaan APD
Perlunya koordinasi untuk
keberlanjutan dan pemerataan
bantuan APD bagi penguatan
layanan kesehatan reproduksi dan
KB di fasilitas kesehatan
Berlanjut
7 Masyarakat (termasuk ibu hamil) menahan diri dari
mengunjungi fasilitas kesehatan karena kekhawatiran tentang
paparan COVID-19 atau karena pembatasan mobilitas
Perlunya edukasi yang sederhana
terkait protocol COVID19 pada ibu
hamil
Berlanjut
28 Gangguan distribusi yang mengakibatkan ketersediaan obat,
BHP, alokon terbatas
Koordinasi terkait distribusi
ketersediaan obat, BHP dan alokin
Berlanjut
9 Pelatihan bagi provider berhenti atau tidak berjalan dengan
optimal
Perlunya mengembangkan
mekanisme inovatif online bagi
tenaga2 kesehatan dengan Bahasa
yang sederhana dan mudah
dimengerti
Berlanjut
10 228% Puskesmas tidak berjalan sesuai jam operasional dan
284% Puskesmas mengalami penurunan jumlah kunjungan hal
ini dapat mengakibatkan terganggunya layanan kesehatan
reproduksi dan keluarga berencana (sumber : Hasil awal
penilaian cepat, Kemenkes, Juni 2020)
Perlunya koordinasi, monitoring
dan penguatan pelaksanaan
layanan kespro dan KB dengan
menggunakan SOP COVID19
Berlanjut
52
14

11 Stok kecukupan ARV di pusat dan daerah perlu mendapat
perhatian. Dalam setahun terakhir banyak pasien dari berbagai
daerah mengeluhkan kekosongan obat.
Rekomendasi: perlu upaya
memperkuat Pengadaan dan
Supply Chain Management di
Kementerian Kesehatan
Berlanjut
53
14

Klaster Kesehatan: Sub Klaster Gizi
• Progress: • Komunikasi resiko- pembuatan dan diseminasi KIE gizi untuk masyarakat, dan spesifik untuk remaja, ibu hamil, ibu
menyusui, bayi dan balita ke 34 provinsi
• Diseminasi pedoman teknis layanan gizi pada masa pandemi Covid-19
• Pemberian Makanan Tambahan- Biskuit MT untuk Ibu hamil dan balita, dengan prioritas pada ibu hamil KEK (Kurang
Energi Kronis) dan Balita gizi kurang
• Webinair isu gizi oleh Pemerintah, Profesi, Mitra Pembangunan, LSM. Webinar dengan tema peran dapur umum dalam
pemenuhan gizi untuk TAGANA (tahap 2) telah dilaksanakan. Rangkaian webinar terkait penanganan dan dukungan gizi
dalam masa pandemi dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan pekan menyusui sedunia
• Koordinasi Rutin Sub Klaster Gizi setiap dua minggu. Telah terlaksananya pertemuan Sub Klaster Gizi sebanyak 3 kali.
• Terbentuknya Pokja Pemberian Makan Bayi dan Anak dengan rencana membuat himbauan bantuan pangan ramah gizi,
pemantauan distribusi susu formula, pernyataan bersama terkait dukungan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
pada 1000 HPK, pembuatan protokol/SoP konseling PMBA secara daring dan perencanaan survey dampak covid
terhadap PMBA.
• Telah terlaksananya pertemuan koordinasi POKJA PMBA sebanyak 3 kali.
• Telah dikumpulkannya data-data penyaluran bantuan susu formula yang tidak terkontrol.
• Pengembangan sistim manajemen informasi gizi bencana (kerentanan gizi dan 3W) telah dimulai.
• Survey dampak COVID-19 terhadap Pemberian Makan Bayi an Anak sedang dalam pada tahap analisa
• Uji Baca Panduan Pelaksanaan Respon Gizi pada masa tanggap darurat telah dilakukan melibatkan Dinas Kesehatan dan
Mitra Sub Klaster Gizi
15
Progres Sub Klaster Gizi terkait Penanganan Covid-19
(dihimpun dari pertemuan sampai 9 September 2020)

Progres Sekretariat Jaringan-Antar-Jaringan OMS-LSM (SEJAJAR)
per tanggal 1-11 September 2020
Progres: Kerjasama dan dukungan eksternal
• Prospek kerja sama untuk pendokumentasian isu strategis dari seminar daring ke dalam publikasi populer.
Aktivitas sekretariat dan organisasi warga di lingkup nasional dan provinsi
• Sekretariat nasional menjaring dokumentasi praktik baik OMS-LSM dan local heroes dari anggota jejaring untuk dihimpun ke
dalam website SEJAJAR; pertemuan koordinasi jaringan nasional SEJAJAR; melaksanakan survey evaluasi SEJAJAR.
• SEJAJAR Sumbar: Semidaring pemberdayaan desa dan pembelajaran silang Kepala Desa Jawa Sumbar bekerja sama dengan
Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat.
• Menyiapkan semidaring internasional dengan topik response COVID-19 inklusif disabilitas di wilayah ASEAN; berkolaborasi
dengan Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia dan ASEAN Disability Forum.
Pelatihan dan pengembangan kapasitas OMS-LSM
• Bersama dengan KSI menyelenggarakan Konsultasi tentang optimalisasi pendanaan dengan skema Swakelola Tipe III bagi
OMS-LSM dan mitra pemerintah.
• Bersama dengan AtmaConnect dan AJI menyelenggarakan pelatihan Narawarta Warga bagi OMS-LSM.
• Bersama dengan SEJAJAR Sulawesi Tengah menyiapkan pelatihan teknis bagi OMS-LSM lokal di Sulawesi Tengah dengan topik:
Core Humanitarian Standard; Sphere Standards; Humanitarian Code of Conduct; Safeguarding; Safe Programming; Data
Management; Contingency Planning; Post-Disaster Needs Assessment; dan Psychosocial Support.
• Semidaring ke-25 (1 September 2020) dengan tema ‘Agenda Pelokalan Bantuan Kemanusiaan pada Masa dan Pascapandemi’
dengan total peserta 130 orang dari unsur OMS-LSM, pemerintah, dan akademisi.
• Semidaring ke-26 (8 September 2020) dengan tema ‘Tantangan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia di masa Pandemi
COVID-19’ dengan total peserta 150 orang dari unsur OMS-LSM, pemerintah, dan akademisi.

Permasalahan dan Usulan Solusi (per tanggal 1-11 September 2020)
Permasalahan Solusi Target
• Sektor home industry dan pertanian
mengalami masalah pemasaran.
• Penguatan BUMDES dalam penghimpunan dan
pemasaran hasil produksi masyarakat serta melakukan
pembelajaran silang antar daerah.
● SEJAJAR Sumatera Barat mengorganisasi
pembahasan tataran provinsi (SUDAH
TERLAKSANA)
• OMS-LSM kurang mendapatkan
dukungan dari pemerintah daerah
dalam hal pendanaan
Menjalin kerja sama dengan KSI:
• Memberikan peningkatan kapasitas OMS-LSM dalam
memanfaatkan mekanisme pendanaan Swakelola Tipe III
• Menjembatani pemerintah daerah dan OMS-LSM untuk
bermitra
● Survey Kesiapan Menggunakan Swakelola Tipe
III: selesai pada minggu ke-3 Agustus (SUDAH
TERLAKSANA)
● Konsultasi tentang Swakelola Tipe III bagi
OMS-LSM dan mitra pemerintahnya: minggu
ke-4 Agustus (SUDAH TERLAKSANA)
• Jurnalisme warga di masa pandemi
COVID-19 menghadapi berbagai
tantangan dan kesenjangan.
• Pengembangan kapasitas bagi OMS-LSM dalam
menjalankan jurnalisme warga.
• Melakukan advokasi kepada dewan pers dan pemerintah
untuk melindungi dan mendukung inisiatif jurnalisme
warga.
● SUDAH TERLAKSANA
• Semua rumah sakit difokuskan untuk
pandemi COVID-19, lanjut usia tidak
bisa melakukan kontrol kesehatan ke
fasilitas kesehatan.
• Perlu diajukan pengadaan layanan e-counseling untuk
para lanjut usia agar dapat mengakses layanan
kesehatan di masa pandemi COVID-19

Laporan KPD

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laporan KPD

Similar to Laporan KPD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Laporan KPD