2. POKOK BAHASAN
1. Surat Edaran dari Dirjen Pendis 26-2-2019
2. Juknis Nomor 1111 tahun 2019 tentang
PKKM
3. Instrumen Penilaian Kinerja Kepala
Madrasah (PKKM)
4. Identifikasi Bukti Fisik Instrumen PKKM
5. Aplikasi instrumen PKKM
6. Aplikasi Agregasi hasil PKKM
2
3. Bagaimana dengan PKKM 2018 ?
3
PELAKSANAAN PKKM
TAHUN 2018
( 10.980 Kepala
Madrasah)
- Kurangnya sosialisasi tentang
regulasi Kepala Madrasah
- Belum ada juknis yg jelas
- Instrumen PKKM belum baku dan
indikator bias
- Sulitnya merekap kebutuhan PKB
kamad dari tingkat KKM, Kab/ Ko
sampai Provinsi
- Sikap apriori kepala madrasah
tentang PKB Kepala Madrasah
- Minimnya pendampingan tentang
PKKM oleh pengawas
7. Bagaimana dengan PKKM 2018 ?
7
PELAKSANAAN PKKM
TAHUN 2018
( 10.980 Kepala Madrasah)
- Kurangnya sosialisasi tentang
regulasi tentang Kepala Madrasah
- Belum ada juknis yg jelas
- Instrumen PKKM belum baku dan
bias
- Sulitnya merekap kebutuhan PKB
kamad dari tingkat Kab/ Ko sampai
Provinsi
- Sikap apriori kepala madrasah
tentang PKB Kepala Madrasah
8. KEPDIRJEN PENDIS No. 1111/2019 Apa Yang Diatur?
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Ruang Lingkup
II. KONSEP PENILAIAN KINERJA KEPALA MADRASAH
A. Pengertian PKKM
B. Tujuan PKKM
C. Manfaat PKKM
D. Komponen PKKM
E. Jenis PKKM
F. Tim Penilai Kinerja Kepala Madrasah
G. Prinsip PKKM
H. Penanggung Jawab PKKM
III. RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA KEPALA MADRASAH
A. Usaha Pengembangan Madrasah
B. Pelaksanaan Tugas Manajerial
C. Pengembangan Kewirausahaan
D. Supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan
E. Hasil Kinerja Kepala Madrasah
IV. PERANGKAT PENILAIAN KINERJA KEPALA MADRASAH
A. Petunjuk Teknis PKKM
B. Perangkat Administrasi PKKM
8
9. KEPDIRJEN PENDIS No. 1111/2019 Apa Yang Diatur?
V. PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KEPALA MADRASAH
A. Persiapan
B. Pelaksanaan Penilaian
C. Penentuan Nilai Kinerja
D. Pelaporan Hasil PKKM
VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pengendalian
B. Pengawasan
C. Evaluasi dan Pelaporan
D. Sanksi
E. Layanan Informasi
VII. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DAN UJI KOMPETENSI
A. Pelaksanaan Penilaian kINERJA
B. Uji Kompetensi Kepala Madrasah
VIII. PENUTUP
9
10. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
A.Pengertian
Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) : proses pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang dikerjakan oleh
kepala madrasah pada setiap indikator pemenuhan standar.
10
B.Tujuan
1. Menghimpun informasi sebagai dasar untuk Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
2. Menjaring informasi bahan pengambilan keputusan dalam penetapan
efektif atau kurang efektifnya kinerja kepala madrasah;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kepala madrasah;
4. Menjamin objektivitas pembinaan kepala madrasah melalui sistem
pengukuran dan pemetaan kinerja kepala madrasah;
5. Menyediakan informasi sebagai dasar dalam sistem peningkatan
promosi dan karier kepala madrasah serta bentuk penghargaan lainnya.
11. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
11
C.Manfaat
1. Kepala Madrasah dapat rnengetahui kelebihan dan
kekurangan berdasarkan hasil nilai kinerjanya.
2. Kepala Madrasah menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai acuan
untuk meningkatkan keprofesiannya.(ps.18)
3. Kanwil Kemenag Provinsi dan/ atau Kab/Kota dapat menggunakan
hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah sebagai dasar untuk
menghimpun informasi, menentukan kebutuhan peningkatan
kompetensi, data profil kinerja Kepala Madrasah, dan bahan
pertimbangan penugasan Kepala Madrasah sesuai kewenangannya.
4. Yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan dapat menggunakan
hasil penilaian Kinerja Kepala Madrasah sebagai dasar
untuk menghimpun informasi, menentukan kebutuhan
peningkatan kompetensi, data profil kinerja Kepala Madrasah,
dan bahan pertimbangan penugasan Kepala Madrasah di
yayasan/lembaga tersebut.
5. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memperoleh
data dan pemetaan mutu kinerja Kepala Madrasah secara nasional.
12. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
12
D.Komponen Penilaian Tahunan
a. Penilaian tahunan merupakan penilaian yang dilaksanakan secara
periodik setiap tahun;
b. Penilaian dilakukan oleh pengawas pembina dan 1 pengawas yang
ditunjuk oleh Kanwil Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab./Kota.
c. Komponen penilaian tahunan
No Komponen
Jml. Tugas
Utama
Jml. Indikator
Kinerja
1 Usaha Pengembangan Madrasah 7 25
2 Pelaksanaan Manajerial 10 41
3 Pengembangan Kewirausahaan 5 19
4 Supervisi Tendik 3 10
Jumlah 25 96
13. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
13
a. Komponen Penilaian Kinerja empat Tahunan
No Komponen
Jml. Tugas
Utama
Jml. Indikator
Kinerja
1 Usaha Pengembangan Madrasah 7 25
2 Pelaksanaan Manajerial 10 41
3 Pengembangan Kewirausahaan 5 19
4 Supervisi Tendik 3 9
5 Hasil Kinerja Kepala Madrasah 4 13
Jumlah 29 109
Komponen Penilaian Empat Tahunan
14. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
14
b. Uraian Hasil Kinerja Kepala Madrasah
Komponen Penilaian Empat Tahunan
No Komponen Jml. Kriteria Jml. Indikator
1 Prestasi Peserta Didik 1 2
2 Prestasi Pendidik dan tenaga
kependidikan
1 2
3 Prestasi Madrasah 1 2
4 Prestasi Kepala Madrasah 1 7
Jumlah 4 13
15. Penilaian yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. terdiri atas
penilaian kinerja awal tahun yg dilakukan Kamad sendiri untuk mengetahui
kekuatan dan kelemahan yg dilakukan 4-6 minggu pertama diawal masa
jabatan pertama kali menjabat dan penilaian kinerja akhir tahun yg
dilaksanakan minimal 6 bln stlh menjabat dan 4-6 minggu di akhir tahun
anggaran
15
E. Jenis Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
Penilaian Kinerja Tahunan
Penilaian Kinerja Empat Tahunan
a. Penilaian kinerja 4 tahunan atau penilaian kinerja akhir periode
jabatan kepala madrasah merupakan akumulasi penilaian kinerja
tahunan ditambah dengan penilaian hasil kinerja kepala
madrasah dalam melaksanakan tugasnya selama 4 tahun.
b. Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan 4 sampai
dengan 6 minggu sebelum masa periode jabatan kepala madrasah
berakhir.
c. Kompone penilaian kinerja empat tahunan adalah: (1) usaha
pengembangan madrasah, (2) pelaksanaan tugas manajerial, (3)
pengembangan kewirausahaan, (4) supervisi kepada guru dan
tenaga kependidikan, dan (5) hasil kinerja kepala madrasah dalarn
mengembangkan dirinya dan rnadrasah yang dipimpinnya.
16. 1. Penilaian Tahunan (dilaksanakan pada tahun pertama s.d. tahun
ketiga masa jabatan dan dilaksanakan di akhir tahun anggaran)
Dilakukan oleh 1 Pengawas Pembina sebagai ketua Tim dan 1
Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kanwil
2. Penilaian Empat Tahunan (Penilaian Akhir Periode Jabatan)
Dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri:
a. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis Kanwil Kemenag,
sebagai ketua Tim
b. Kasi Pendidikan Madrasah/Pendis Kankemenag Kab./Kota
c. 1 Pengawas pembina dan 1 pengawas yang ditunjuk
d. 2 orang Guru
e. 2 orang Tenaga Kependidikan
f. 2 orang Komite Madrasah
16
PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilai Kinerja Kepala Madrasah
F. Tim Penilai PK Kepala Madrasah Negeri
17. 1. Penilaian Tahunan (dilaksanakan pada tahun pertama s.d. tahun
ketiga masa jabatan dan dilaksanakan di akhir tahun anggaran)
Dilakukan oleh 1 orang Pengawas pembina dan 1 orang
pengawas yg ditunjuk dan ditetapkan oleh direktorat GTK
2. Penilaian Empat Tahunan (Penilaian Akhir Periode Jabatan)
Dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri:
a. Direktorat GTK Madrasah sebagai ketua Tim
b. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis Kanwil Kemenag
c. 1 Pengawas pembina dan 1 pengawas yang ditunjuk
d. 2 Guru
e. 2 Tenaga Kependidikan
f. 2 Komite Madrasah 17
Tim Penilai Penilaian Kinerja Kepala MAN IC
PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilai Kinerja Kepala Madrasah
18. 1. Penilaian Tahunan (dilaksanakan pada tahun pertama s.d. tahun ketiga
masa jabatan dan dilaksanakan di akhir tahun anggaran)
Dilakukan oleh 1 Pengawas Pembina sebagai ketua Tim dan 1
Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kemenag
Kab/ kota
2. Penilaian Empat Tahunan (Penilaian Akhir Periode Jabatan)
Dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri:
a. Kepala Seksi Pendma/Pendis Kemenag Kab/Ko sebagai ketua
Tim
b. 1 orang pengurus yayasan
c. 1 Pengawas pembina dan 1 pengawas yang ditunjuk
d. 2 orang Guru
e. 2 orang Tenaga Kependidikan 18
Tim Penilai PKKM yg diselenggarakan Masyarakat
PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilai Kinerja Kepala Madrasah
19. 1. Sahih, data mencerminkan kinerja yang diukur.
2. Objekiif, berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, tidak menguntungkan atau merugikan kepala madrasah karena
perbedaan latar belakangsuku, budaya, adat istiadat, status sosial
ekonomi dan gender.
4. Terpadu, merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari
hasil kinerja kepala rnadrasah.
5. Terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan
keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, meliputi seluruh komponen yang
dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus-menerus secara
periodik.
7. Sistematis, dilakukan secara berencana dan bertahap dengan
mengikuti langkah-langkah baku.
8. Beracuan kriteria, didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi kepala
madrasah yang telah ditetapkan.
9. Akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
prosedur, maupun hasilnya. 19
G. Prinsip PKKM
PMA Nomor 58 Tahun 2017 Penilai Kinerja Kepala Madrasah
27. 1. Kepala madrasah yang pada tahun 2019 menjabat kurang dari 1 (satu)
tahun, maka pada tahun 2020 akan dilaksanakan penilaian kinerja
tahunan.
27
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
2. Kepala madrasah yang pada tahun 2019 menjabat minimal 1 (satu) tahun
dan kurang dari 4 (empat) tahun, maka diberlakukan ketentuan
sebagai berikut:
a. Tahun 2019 dilaksanakan penilaian kinerja tahunan.
b. Jika hasil penilaian kinerja tahunan tersebut berpredikat minimal "baik" maka
kepala madrasah tersebut dapat melanjutkan masa jabatannya, dan akan
dinilai kinerja tahunan pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan
penilaian kinerja empat tahunan di akhir masajabatan periode pertama
atau 4 (empat) tahun.
c. Jika hasil penilaian kinerja tahunan tersebut berpredikat
"kurang" a tau "sedang" a tau "cukup", maka kepala madrasah
terse but diberhentikan dari jabatannya.
3. Kepala madrasah yang pada tahun 2019 menjabat selama 4 (empat) tahun,
maka tahun 2019 dilaksanakan penilaian kinerja empat tahunan tanpa
memperhatikan penilaian kinerja tahunan pada tahun-tahun
sebelumnya. Hasil penilaian kinerja empat tahunan tersebut menjadi
bahan pertimbangan untuk penugasan kepala madrasah pada periode kedua
28. 4. Kepala MAN Insan Cendekia yang pada tahun 2019 menjabat lebih
dari 4 (empat) tahun, maka tahun 2019 dilaksanakan penilaian
kinerja empat tahunan tanpa memperhatikan penilaian kinerja
tahunan pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penilaian kinerja
empat tahunan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk
penugasan kepala madrasah pada periode kedua.
28
5. Kepala madrasah yang pada tahun 2019 menjabat lebih dari 4
(empat) tahun dan kurang dari 8 (delapan) tahun, maka
diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahun 2019 dilaksanakan penilaian kinerja tahunan
b. Jika hasil penilaian kinerja tahunan tersebut berpredikat minimal "baik"
maka kepala madrasah tersebut dapat melanjutkan masa
jabatannya, dan akan dinilai kinerja tahunan pada tahun-tahun
berikutnya sampai dengan penilaian kinerja empat tahunan di akhir
masa jabatan periode kedua atau 8 (delapan) tahun.
c. Jika hasil penilaian kinerja tahunan tersebut berpredikat
"kurang'' a tau "sedang" atau "cukup", maka kepala madrasah
terse but diberhentikan dari jabatannya
29. 6. Kepala madrasah yang pada tahun 2019 menjabat selama 8
(delapan) tahun, maka tahun 2019 dilaksanakan penilaian kinerja
empat tahunan tanpa memperhatikan penilaian kinerja tahun-tahun
sebelumnya. Hasil penilaian kinerja empat tahunan tersebut menjadi
bahan pertimbangan untuk penugasan kepala madrasah pada
periode ketiga.
29
7. Kepala madrasah yang pada tahun 2019 menjabat lebih dari 8
(delapan) tahun dan kurang dari 12 (dua belas) tahun, maka
diberlakukan ketentuan sebagai berikut.
a. Tahun 2019 dilaksanakan penilaian kinerja tahunan.
b. Jika hasil penilaian kinerja tahunan tersebut berpredikat minimal "baik"
maka kepala madrasah tersebut dapat melanjutkan masa jabatannya,
dan akan dinilai kinerja tahunan pada tahun-tahun berikutnyasampai
dengan penilaian kinerja empat tahunan di akhir masa jabatan
periode ketiga atau 12 (dua belas) tahun.
c. Jika hasil penilaian kinerja tahunan tersebut berpredikat
"kurang" atau "sedang'' atau "cukup", maka kepala madrasah
tersebut diberhentikan darijabatannya.
30. 30
8. Kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah pada
tahun 2019 menjabat minimal 12 (dua belas) tahun, maka tahun 2019
dilaksanakan penilaian kinerja empat tahunan tanpa memperhatikan penilaian
kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hasil penilaian kinerja empat tahunan
tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk penugasan kepala madrasah
pada periode keempat dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Jika hasil penilaian kinerja empat tahunan tersebut berpredikat
"amatbaik" maka kepala madrasah tersebut dapat melanjutkan
masa jabatannya pada periode kempat.
b. Jika hasil penilaian kinerja empat tahunan tersebut berpredikat
"baik" maka kepala madrasah tersebut jika ingin melanjutkan
jabatan pada periode keempat, maka wajib mengikuti uji
kompetensi.
c. Jika hasil penilaian kinerja empat tahunan tersebut berpredikat
"kurang" a tau "sedang" a tau "cukup", maka kepala madrasah
terse but diberhentikan dari jabatannya.
32. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan
32
Uji Kompetensi
1. Setelah menyelesiakan tugas pada periode ketiga, Kepala Madrasah
dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah
melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Syarat kepala madrasah mengikuti uji kompetensi adalah memiliki
penilaian kinerja empat tahunan pada akhir jabatan periode ketiga
berpredikat “Baik”.
3. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi
bekerja sama dengan pihak yang kompeten
4. Materi uji kompetensi adalah:
a. Wawasan keislaman dan kebangsaan;
b. Pemahaman kompetensi kepala madrasah;
c. Portofolio kepala madrasah; dan
d. Materi substansi yaitu: (1) kepemimpinan, (2) kemampuan
pemecahan masalah, dan (3) kemampuan pengambilan
keputusan.
33. PMA Nomor 58 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan
33
5. Metode Uji Kompetensi:
a. Tes Tertulis
b. presentasi
c. Wawancara
d. Dinamika Kelompok
6. Pembobotan Skor Uji Kompetensi
Masing-masing materi tes kompetensi memiliki skor maskimal 100.
Skor akhir uji kompetensi adalah rata-rata terbobot dengan ketentuan:
a. Wawasan Keislaman dan Kebangsaan : 25%
b. Kompetensi Kepala Madrasah : 25%
c. Portopolio : 25 %
d. Materi Substansi : 25%
7. Kriteria Kelulusan Uji Kompetensi
Kriteria kelulusan uji komptensi minimal memiliki skor akhir minimal
90.
8. Kepala madrasah yang tidak lulus uji kompetensi diberhentikan dari
jabatan kepala madrasah.
