2. 2
Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan:
A. Tugas manajerial,
B. Pengembangan kewirausahaan, dan
C. Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagai kepala satuan
pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk
memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.
Pasal I Angka 24 PP 19/2017 tentang Perubahan Atas PP 74/2008
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
3. 3
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebuyaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
5. TUJUAN
PKKS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan kepala
sekolah yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier
6. 6
PRINSIP
PENILAIAN
• Tenaga
Kependidikan
OBJEKTIF
• Sesuai dengan keadaan sebenarnya
TERUKUR
• Dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif
AKUNTABEL
• dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang
PARTISIPATIF
Terlibat secara aktif antara penilaian dan yang dinilai
TRANSPARAN
Terbuka dan tidak bersifat rahasia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
8. 8
Kepala Sekolah Penilai Delegasi Penilai
Kepala SD
Kepala SMP
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kab/Kota
Tim Penilai: Pengawas
Sekolah dan/atau
pihak yang ditunjuk
tingkat
Kabupaten/Kota
Kepala SMA
Kepala SMK
Kepala SLB
Kepala Dinas Pendidikan
dan kebudayaan Propinsi
Tim Penilai: Pengawas
Sekolah dan/atau
pihak yang ditunjuk
tingkat Provinsi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
10. RASIONAL
PP No 19 Tahun 2017
Tentang Guru
Permendikbud No 6 Tahun
2018 Tentang Penugasan
Guru Sebagai Kepala Sekolah
Beban kerja
kepala satuan
pendidikan
sepenuhnya
untuk
melaksanakan
tugas
manajerial,
pengembangan
kewirausahaan,
dan
supervisi
kepada Guru dan
tenaga
kependidikan
Penilaian Kinerja :
Hasil pelaksanaan
tugas manajerial; Hasil
pelaksanaan
pengembangan Jiwa
kewirausahaan ; Hasil
pelaksanaan tugas
supervisi kepada guru
dan tenaga
kependidikan;. Berbasis
bukti fisik
peningkat
an mutu 8
SNP
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ata Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Permendikbud No.6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pelaksanaan
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan
Kinerja
KS
SKP
Perilaku
Kerja
Orientasi pelayanan,
Komitmen, Inisiatif
Kerja, Kerjasama ,
Kepemimpinan
Permendikbud No. 15 Tahun 2018
Pemenuhan Beban Kerja Guru, KS,
PS
Tugas tambahan
di luar tugas
pokok
PP No. 30 Tahun 2019
Ttg. Penilaian Kinerja PNS
11. 11
KEPALA DINAS/TIM PENILAI
Tenaga
Perpustakaan
Pengawas Sekolah
Komite
Sekolah
Tenaga
Laboratorium
Tenaga
Administrasi
Sekolah
Peserta
Didik
Guru
CAPAIAN SKP
(60%)
Permendikbud No.
6 Tahun 2018
BEBAN KERJA KS:
A . UTAMA
1. Tugas manajerial
2. Pengembangan
Kewirausahaan
3. Supervisi GTK
4. Pembelajaran
5. PKB
B . PENUNJANG
PERILAKU
KERJA (40%)
Pengukur (3600)
Pengukur & Penilai
Dampak kinerja
Keterangan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
12. 12
Capaian SKP
Komponen ini dinilai oleh kepala dinas/atasan langsung/delegasi penilai
Hasil pelaksanaan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Berbasis bukti fisik peningkatan
mutu 8 SNP
Nilai Perilaku Kerja
Manajerial : Perencanaan Program,
Pengelolaan Standar Nasional
Pendidikan, Pengawasan dan
Evaluasi, Kepemimpinan Sekolah
Pengembangan Kewirausahaan
Supervisi GTK
Pelaksanaan Tugas Tambahan:
Pembelajaran Melaksanakan
tugas Pembelajaran
Instrumen
Melaksanakan pengembangan diri
berupa kegiatan kolektif kepala satuan
pendidikan yang meningkatkan
kompetensi dan /atau keprofesian kepala
satuan pendidikan.
Mengikuti diklat fungsional dan/atau
diklat teknis.
Melaksanakan Karya inovatif.
Melaksanakan Publikasi Ilmiah.
Instrumen Instrumen
Orientasi Pelayanan
Komitmen
Inisiatif Kerja
Kerjasama
Kepemimpinan
Perilaku Kerja
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
13. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 2
1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam
dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)
minggu terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
13
14. Beban Kerja Kepala Sekolah Efektif 37,5 Jam Kerja
Manajerial
Pengembangan
Kewirausahaan
Supervisi Kepada
Guru dan Tenaga
Kependidikan
15. Lampiran 2: Rincian Ekuivalensi Beban Kerja
Kepala Sekolah (Permendikbud No. 5 /2018)
.
Manajerial (18-24 Jam Kerja)
• Merencanakan Program Sekolah
• Mengelola Standar Nasional
Pendidikan
• Melaksanakan Pengawasan dan
Evaluasi
• Melaksanakan Kepemimpinan
Sekolah
• Mengelola Sistem Informasi
Manajemen Sekolah
Pengembangan
Kewirausahaan
(4-6 Jam kerja)
• Merencanakan program
• Melaksanakan program (program
pengembangan jiwa kewirausahaan:
inovasi, kerjakeras, pantang
menyerah, dan motivasi untuk
sukses)
• Melaksanakan pengembangan
program unit produksi; dan
• Melaksanakan program
pemagangan,
• Melaksanakan Evaluasi Program
Pengembangan Kewirausahaan
Supervisi kepada Guru dan
Tenaga Kependidikan
(6-10 Jam Kerja)
• Merencanakan program supervisi
• Melaksanakan supervisi terhadap
Guru
• Melaksanakan Supervisi Terhadap
Tenaga Kependidikan
• Menindaklanjuti hasil supervisi
• Melaksanakan Evaluasi Supervisi
guru dan Tendik
• Merencanakan dan menindaklanjuti
hasil evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas supervisi
17. PERILAKU KERJA
Perilaku Kerja
Penilaian perilaku kerja meliputi Sub-Komponen
orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja
sama, dan kepemimpinan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 17
18. Deskripsi Sub-Komponen
Orientasi pelayanan
adalah adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan,
rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
Komitmen
adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan
tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan
mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri,
seseorang, dan/atau golongan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 18
19. Deskripsi Sub-Komponen
Inisiatif kerja
adalah kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru
untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang
membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman,
kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat
dan antusiasme. Aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh
PNS.
Kerjasama
adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan
suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna
dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 19
20. Deskripsi Sub-Komponen
Kepemimpinan
adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan
mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan
bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan
yang memiliki karakter sebagai panutan (Role Model), penyemangat
(Motivator), pemberdaya (Enabler).
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 20
21. 21
PENILAIAN PERILAKU
Instrumen :
1. Penilaian Perilaku Oleh Pengawas Sekolah (1 Orang)
2. Penilaian Perilaku Oleh Guru (3 Orang)
3. Penilaian Perilaku Oleh Peserta Tenaga Perpustakaan (1 Orang)
4. Penilaian Perilaku Oleh Tenaga Laboratorium (1 Orang)
5. Penilaian Perilaku Oleh Tenaga Administrasi Sekolah (1 0rang)
6. Penilaian Perilaku Oleh Komite Sekolah (1 0rang)
7. Penilaian Perilaku Oleh Peserta Didik (10 0rang)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
22. 22
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
DETAIL PENILAIAN PERILAKU
Komponen penilaian perilaku kerja ini dinilai dan diukur oleh kepala dinas/delegasi
penilai (pengawas sekolah) dan responden yang dipilih oleh penilai, terdiri dari:
1. tiga guru,
2. sepuluh peserta didik (untuk SD kelas 4, 5, dan atau 6), SMP, SMA, SMK dan untuk
SLB ditiadakan ,
3. satu orang pengurus komite,
4. satu tenaga administrasi sekolah untuk SMP, SMA, SMK, dan SLB . Untuk SD jika
tersedia tenaga administrasi sekolah,
5. satu tenaga laboratorium/bengkel untuk jenjang SMP,SMA, SMK DAN SLB,
6. satu tenaga perpustakaan untuk SMP,SMA,SMK, dan SLB.
36. 36
LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN
Pengumpulan data/fakta setiap
butir penilaian
Penentuan Skor setiaf indikator
berdasarkan analisis data/fakta
Penentuan Nilai Butir berdasarkan
perolehan skor
Penentuan Nilai SKP
Pengumpulan data/fakta setiap butir
penilaian perilaku kerja
Penentuan Skor Indikator untuk setiap
Aspek Penilaian Perilaku Kerja
Penentuan Nilai Aspek berdasarkan
perolehan skor
Penentuan Nilai PERILAKU KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
37.
38. No Penilai Perilaku Nilai
1 Orientasi Pelayanan R1
2 Komitmen R2
3 Inisiatif Kerja R3
4 Kerjasama R4
5 Kepemimpinan R5
R
Nilai Perilaku Kerja
R1 = Rerata nilai orientasi pelayanan dari semua penilai
R2 = Rerata nilai Komitmen dari semua penilai
R3 = Rerata nilai Inisiatif Kerja dari semua penilai
R4 = Rerata nilai Kerjasama dari semua penilai
R5 = Rerata nilai Kepemimpinan dari semua penilai
R = Nilai Perilaku Kinerja
39. Angka dan Sebutan/Pedrikat
No Nilai Sebutan Keterangan
1 110 ≤ X ≤ 120 Sangat Baik
menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah
binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan
rekomendasi dari kepala dinas pendidikan
2 90 ≤ X ≤ 120 Baik
tidak menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah
binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan
rekomendasi dari kepala dinas pendidikan
3 70 ≤ X < 90 Cukup
4 50 ≤ X < 70 Kurang
5 X < 50 Sangat Kurang
40. 40
Tugas Pihak Terkait
Tugas Kepala Sekolah :
Menginventarisasi dokumen bukti (satuan hasil) pelaksanaan tugas kepala
sekolah
Melakukan evaluasi diri
Melaksanakan penilaian kinerja, melalui tahapan :
Mempersiapkan : bukti fisik, responden wawancara,
Menerima Asesor (Tim Penilai)
Merespon wawancara
Merespon yang mengobervasi (mengamati)
Merespon hasil penilaian.
Menerima/mengecek hasil penilaian
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
41. 41
Tugas Pengawas Sekolah
Tugas Pengawas sekolah dalam PKKS sebagai berikut:
Memberikan pengenalan dan pendalaman tentang PKKS kepada kepala
sekolah
Melaksanakan PKKS
Mengolah nilai kinerja kepala sekolah pada aplikasi PKKS
Melaporkan Hasil PKKS kepada Kepala Dinas Pendidikan berupa Surat
Rekomendasi Nilai Kinerja Kepala Sekolah (NKKS)
Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil PKKS dengan melaksanakn
pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan professional kepala sekolah baik di
MKKS maupun di setiap individu sekolah.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
42. 42
Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/
Kabupaten/Kota
Koordinasi dengan Kemdikbud terkait kebijakan PKKS.
Sosialisasi Kebijakan PKKS.
Bimbingan Teknis PKKS.
Koordinasi dengan Kemdikbud terkait penguatan kompetensi
pengawas sekolah dalam PKKS
Menetapkan Nilai Kinerja Kepala Sekolah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
43. 43
Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan tentang PKKS;
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
sekaitan PKKS,
Penyusunan Perangkat PKKS pendidikan dasar dan menengah
dengan moda online dan offline dan.
Bimbingan Teknis PKKS
Supervisi PKKS Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam bentuk
pendampingan, FGD, dll)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
44. No NILAI Sebutan Keterangan
1 110 ≤ N ≤ 120 Sangat
Baik
menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi sekolah binaan, dinas pendidikan atau negara setelah
mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas pendidikan.
2 90 ≤ N ≤ 120 Baik Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 90 (sembilan puluh)
sampai dengan 120 (seratus dua puluh).
3 70 ≤ N < 90 Cukup Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 70 (tujuh puluh) sampai
kurang dari 90 (sembilan puluh).
4 50 ≤ N < 70 Kurang Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 50 (lima puluh) sampai
kurang dari 70 (tujuh puluh).
5 < 50 Sangat
Kurang
Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja dengan angka kurang dari sampai
kurang dari 50 (lima puluh).