SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
OVERVIEW
PENILAIAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2019
2
Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan:
A. Tugas manajerial,
B. Pengembangan kewirausahaan, dan
C. Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagai kepala satuan
pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk
memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.
Pasal I Angka 24 PP 19/2017 tentang Perubahan Atas PP 74/2008
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
3
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebuyaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
Pengertian
Penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap
kepala sekolah pada organisasi/unit sesuai SKP dan
Perilaku Kerja
TUJUAN
PKKS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan kepala
sekolah yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier
6
PRINSIP
PENILAIAN
• Tenaga
Kependidikan
OBJEKTIF
• Sesuai dengan keadaan sebenarnya
TERUKUR
• Dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif
AKUNTABEL
• dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang
PARTISIPATIF
Terlibat secara aktif antara penilaian dan yang dinilai
TRANSPARAN
Terbuka dan tidak bersifat rahasia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
Waktu PKKS
Jawal Jan
Penyusunan dan
Penetapan SKP
Pelaksanaan Sasaran Kinerja Penilaian SKP dan
Perilaku
Jan - Des Akhir Des
8
Kepala Sekolah Penilai Delegasi Penilai
Kepala SD
Kepala SMP
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kab/Kota
Tim Penilai: Pengawas
Sekolah dan/atau
pihak yang ditunjuk
tingkat
Kabupaten/Kota
Kepala SMA
Kepala SMK
Kepala SLB
Kepala Dinas Pendidikan
dan kebudayaan Propinsi
Tim Penilai: Pengawas
Sekolah dan/atau
pihak yang ditunjuk
tingkat Provinsi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
SKP
Perilaku Kerja
Ruang Lingkup Penilaian
RASIONAL
PP No 19 Tahun 2017
Tentang Guru
Permendikbud No 6 Tahun
2018 Tentang Penugasan
Guru Sebagai Kepala Sekolah
Beban kerja
kepala satuan
pendidikan
sepenuhnya
untuk
melaksanakan
tugas
manajerial,
pengembangan
kewirausahaan,
dan
supervisi
kepada Guru dan
tenaga
kependidikan
Penilaian Kinerja :
Hasil pelaksanaan
tugas manajerial; Hasil
pelaksanaan
pengembangan Jiwa
kewirausahaan ; Hasil
pelaksanaan tugas
supervisi kepada guru
dan tenaga
kependidikan;. Berbasis
bukti fisik
peningkat
an mutu 8
SNP
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ata Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Permendikbud No.6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pelaksanaan
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan
Kinerja
KS
SKP
Perilaku
Kerja
Orientasi pelayanan,
Komitmen, Inisiatif
Kerja, Kerjasama ,
Kepemimpinan
Permendikbud No. 15 Tahun 2018
Pemenuhan Beban Kerja Guru, KS,
PS
Tugas tambahan
di luar tugas
pokok
PP No. 30 Tahun 2019
Ttg. Penilaian Kinerja PNS
11
KEPALA DINAS/TIM PENILAI
Tenaga
Perpustakaan
Pengawas Sekolah
Komite
Sekolah
Tenaga
Laboratorium
Tenaga
Administrasi
Sekolah
Peserta
Didik
Guru
CAPAIAN SKP
(60%)
Permendikbud No.
6 Tahun 2018
BEBAN KERJA KS:
A . UTAMA
1. Tugas manajerial
2. Pengembangan
Kewirausahaan
3. Supervisi GTK
4. Pembelajaran
5. PKB
B . PENUNJANG
PERILAKU
KERJA (40%)
Pengukur (3600)
Pengukur & Penilai
Dampak kinerja
Keterangan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
12
Capaian SKP
Komponen ini dinilai oleh kepala dinas/atasan langsung/delegasi penilai
Hasil pelaksanaan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Berbasis bukti fisik peningkatan
mutu 8 SNP
Nilai Perilaku Kerja
Manajerial : Perencanaan Program,
Pengelolaan Standar Nasional
Pendidikan, Pengawasan dan
Evaluasi, Kepemimpinan Sekolah
Pengembangan Kewirausahaan
Supervisi GTK
Pelaksanaan Tugas Tambahan:
Pembelajaran Melaksanakan
tugas Pembelajaran
Instrumen
Melaksanakan pengembangan diri
berupa kegiatan kolektif kepala satuan
pendidikan yang meningkatkan
kompetensi dan /atau keprofesian kepala
satuan pendidikan.
Mengikuti diklat fungsional dan/atau
diklat teknis.
Melaksanakan Karya inovatif.
Melaksanakan Publikasi Ilmiah.
Instrumen Instrumen
Orientasi Pelayanan
Komitmen
Inisiatif Kerja
Kerjasama
Kepemimpinan
Perilaku Kerja
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 2
1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam
dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)
minggu terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
13
Beban Kerja Kepala Sekolah Efektif 37,5 Jam Kerja
Manajerial
Pengembangan
Kewirausahaan
Supervisi Kepada
Guru dan Tenaga
Kependidikan
Lampiran 2: Rincian Ekuivalensi Beban Kerja
Kepala Sekolah (Permendikbud No. 5 /2018)
.
Manajerial (18-24 Jam Kerja)
• Merencanakan Program Sekolah
• Mengelola Standar Nasional
Pendidikan
• Melaksanakan Pengawasan dan
Evaluasi
• Melaksanakan Kepemimpinan
Sekolah
• Mengelola Sistem Informasi
Manajemen Sekolah
Pengembangan
Kewirausahaan
(4-6 Jam kerja)
• Merencanakan program
• Melaksanakan program (program
pengembangan jiwa kewirausahaan:
inovasi, kerjakeras, pantang
menyerah, dan motivasi untuk
sukses)
• Melaksanakan pengembangan
program unit produksi; dan
• Melaksanakan program
pemagangan,
• Melaksanakan Evaluasi Program
Pengembangan Kewirausahaan
Supervisi kepada Guru dan
Tenaga Kependidikan
(6-10 Jam Kerja)
• Merencanakan program supervisi
• Melaksanakan supervisi terhadap
Guru
• Melaksanakan Supervisi Terhadap
Tenaga Kependidikan
• Menindaklanjuti hasil supervisi
• Melaksanakan Evaluasi Supervisi
guru dan Tendik
• Merencanakan dan menindaklanjuti
hasil evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas supervisi
16
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
KISI-KISI PENILAIAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH
PERILAKU KERJA
Perilaku Kerja
Penilaian perilaku kerja meliputi Sub-Komponen
orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja
sama, dan kepemimpinan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 17
Deskripsi Sub-Komponen
Orientasi pelayanan
adalah adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan,
rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
Komitmen
adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan
tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan
mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri,
seseorang, dan/atau golongan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 18
Deskripsi Sub-Komponen
Inisiatif kerja
adalah kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru
untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang
membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman,
kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat
dan antusiasme. Aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh
PNS.
Kerjasama
adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan
suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna
dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 19
Deskripsi Sub-Komponen
Kepemimpinan
adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan
mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan
bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan
yang memiliki karakter sebagai panutan (Role Model), penyemangat
(Motivator), pemberdaya (Enabler).
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 20
21
PENILAIAN PERILAKU
Instrumen :
1. Penilaian Perilaku Oleh Pengawas Sekolah (1 Orang)
2. Penilaian Perilaku Oleh Guru (3 Orang)
3. Penilaian Perilaku Oleh Peserta Tenaga Perpustakaan (1 Orang)
4. Penilaian Perilaku Oleh Tenaga Laboratorium (1 Orang)
5. Penilaian Perilaku Oleh Tenaga Administrasi Sekolah (1 0rang)
6. Penilaian Perilaku Oleh Komite Sekolah (1 0rang)
7. Penilaian Perilaku Oleh Peserta Didik (10 0rang)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
22
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
DETAIL PENILAIAN PERILAKU
Komponen penilaian perilaku kerja ini dinilai dan diukur oleh kepala dinas/delegasi
penilai (pengawas sekolah) dan responden yang dipilih oleh penilai, terdiri dari:
1. tiga guru,
2. sepuluh peserta didik (untuk SD kelas 4, 5, dan atau 6), SMP, SMA, SMK dan untuk
SLB ditiadakan ,
3. satu orang pengurus komite,
4. satu tenaga administrasi sekolah untuk SMP, SMA, SMK, dan SLB . Untuk SD jika
tersedia tenaga administrasi sekolah,
5. satu tenaga laboratorium/bengkel untuk jenjang SMP,SMA, SMK DAN SLB,
6. satu tenaga perpustakaan untuk SMP,SMA,SMK, dan SLB.
CONTOH INSTRUMEN
PENILAIAN
SKP
CONTOH BENTUK INSTRUMENT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 24
CONTOH BENTUK INSTRUMENT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 25
CONTOH BENTUK INSTRUMENT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 26
CONTOH BENTUK INSTRUMENT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 27
CONTOH INSTRUMEN
PENILAIAN
PERILAKU
Metode Penilaian
Observasi
Wawancara
STUDI DOKUMEN
Dokumen Program
Dokumen Laporan
Instrumen
Daftar Hadir
Surat Keterangan
Dokumen Pendukung Lain
BUKTI FISIK
36
LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN
Pengumpulan data/fakta setiap
butir penilaian
Penentuan Skor setiaf indikator
berdasarkan analisis data/fakta
Penentuan Nilai Butir berdasarkan
perolehan skor
Penentuan Nilai SKP
Pengumpulan data/fakta setiap butir
penilaian perilaku kerja
Penentuan Skor Indikator untuk setiap
Aspek Penilaian Perilaku Kerja
Penentuan Nilai Aspek berdasarkan
perolehan skor
Penentuan Nilai PERILAKU KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
No Penilai Perilaku Nilai
1 Orientasi Pelayanan R1
2 Komitmen R2
3 Inisiatif Kerja R3
4 Kerjasama R4
5 Kepemimpinan R5
R
Nilai Perilaku Kerja
R1 = Rerata nilai orientasi pelayanan dari semua penilai
R2 = Rerata nilai Komitmen dari semua penilai
R3 = Rerata nilai Inisiatif Kerja dari semua penilai
R4 = Rerata nilai Kerjasama dari semua penilai
R5 = Rerata nilai Kepemimpinan dari semua penilai
R = Nilai Perilaku Kinerja
Angka dan Sebutan/Pedrikat
No Nilai Sebutan Keterangan
1 110 ≤ X ≤ 120 Sangat Baik
menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah
binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan
rekomendasi dari kepala dinas pendidikan
2 90 ≤ X ≤ 120 Baik
tidak menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam
peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah
binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan
rekomendasi dari kepala dinas pendidikan
3 70 ≤ X < 90 Cukup
4 50 ≤ X < 70 Kurang
5 X < 50 Sangat Kurang
40
Tugas Pihak Terkait
Tugas Kepala Sekolah :
Menginventarisasi dokumen bukti (satuan hasil) pelaksanaan tugas kepala
sekolah
Melakukan evaluasi diri
Melaksanakan penilaian kinerja, melalui tahapan :
Mempersiapkan : bukti fisik, responden wawancara,
Menerima Asesor (Tim Penilai)
Merespon wawancara
Merespon yang mengobervasi (mengamati)
Merespon hasil penilaian.
Menerima/mengecek hasil penilaian
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
41
Tugas Pengawas Sekolah
 Tugas Pengawas sekolah dalam PKKS sebagai berikut:
 Memberikan pengenalan dan pendalaman tentang PKKS kepada kepala
sekolah
 Melaksanakan PKKS
 Mengolah nilai kinerja kepala sekolah pada aplikasi PKKS
 Melaporkan Hasil PKKS kepada Kepala Dinas Pendidikan berupa Surat
Rekomendasi Nilai Kinerja Kepala Sekolah (NKKS)
 Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil PKKS dengan melaksanakn
pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan professional kepala sekolah baik di
MKKS maupun di setiap individu sekolah.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
42
Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/
Kabupaten/Kota
 Koordinasi dengan Kemdikbud terkait kebijakan PKKS.
 Sosialisasi Kebijakan PKKS.
 Bimbingan Teknis PKKS.
 Koordinasi dengan Kemdikbud terkait penguatan kompetensi
pengawas sekolah dalam PKKS
 Menetapkan Nilai Kinerja Kepala Sekolah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
43
Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan tentang PKKS;
 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
sekaitan PKKS,
 Penyusunan Perangkat PKKS pendidikan dasar dan menengah
dengan moda online dan offline dan.
 Bimbingan Teknis PKKS
 Supervisi PKKS Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam bentuk
pendampingan, FGD, dll)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
No NILAI Sebutan Keterangan
1 110 ≤ N ≤ 120 Sangat
Baik
menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi sekolah binaan, dinas pendidikan atau negara setelah
mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas pendidikan.
2 90 ≤ N ≤ 120 Baik Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 90 (sembilan puluh)
sampai dengan 120 (seratus dua puluh).
3 70 ≤ N < 90 Cukup Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 70 (tujuh puluh) sampai
kurang dari 90 (sembilan puluh).
4 50 ≤ N < 70 Kurang Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 50 (lima puluh) sampai
kurang dari 70 (tujuh puluh).
5 < 50 Sangat
Kurang
Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja dengan angka kurang dari sampai
kurang dari 50 (lima puluh).

More Related Content

Similar to Overview PKKS 2.pptx

Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdfSalinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdfJonSutanto1
 
1 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-2013
1 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-20131 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-2013
1 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-2013Vimz SpecialOps
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )Drs. HM. Yunus
 
Anjab pengawas
Anjab pengawasAnjab pengawas
Anjab pengawasKg Cahyadi
 
Juknis Penilaian Kepala Madrasah.pptx
Juknis Penilaian Kepala Madrasah.pptxJuknis Penilaian Kepala Madrasah.pptx
Juknis Penilaian Kepala Madrasah.pptxabdou hamadah
 
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH NASuprawoto Sunardjo
 
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptx
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptxIMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptx
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptxHeriSantoso49
 
H 2 m 2 gambaran umum pkps
H 2 m 2 gambaran umum pkpsH 2 m 2 gambaran umum pkps
H 2 m 2 gambaran umum pkpsZo Ri
 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilAmin Herwansyah
 
Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depan
Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depanKemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depan
Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depanDarmai Sutri
 
Pk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassarPk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassarH Safir Rewa
 
5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisii5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisiiMulyati Rahman
 
Materi day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptx
Materi day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptxMateri day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptx
Materi day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptxAnzilkarnainMuchtar
 
Panduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptx
Panduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptxPanduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptx
Panduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptxirwannugrahariansyah1
 

Similar to Overview PKKS 2.pptx (20)

Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdfSalinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
 
1 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-2013
1 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-20131 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-2013
1 pelaksanaan-supervisi-manajerial-implementasi-kurikulum-2013
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PKG dan PKKS 2018
PKG dan PKKS 2018PKG dan PKKS 2018
PKG dan PKKS 2018
 
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )
 
Instrumen pkks
Instrumen pkksInstrumen pkks
Instrumen pkks
 
Anjab pengawas
Anjab pengawasAnjab pengawas
Anjab pengawas
 
Juknis Penilaian Kepala Madrasah.pptx
Juknis Penilaian Kepala Madrasah.pptxJuknis Penilaian Kepala Madrasah.pptx
Juknis Penilaian Kepala Madrasah.pptx
 
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
GAMBARAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
 
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptx
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptxIMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptx
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2023.pptx
 
Program supervisi isi 2019
Program supervisi isi 2019Program supervisi isi 2019
Program supervisi isi 2019
 
H 2 m 2 gambaran umum pkps
H 2 m 2 gambaran umum pkpsH 2 m 2 gambaran umum pkps
H 2 m 2 gambaran umum pkps
 
3. bab i
3. bab i3. bab i
3. bab i
 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
 
Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depan
Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depanKemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depan
Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun depan
 
Pk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassarPk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassar
 
5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisii5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisii
 
Materi day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptx
Materi day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptxMateri day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptx
Materi day 1Kebijakan Pengelolaan Kinerja_Era Belajar Digital.pptx
 
Paparan
PaparanPaparan
Paparan
 
Panduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptx
Panduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptxPanduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptx
Panduan Substansi PMM panduan bagi pengelolaan kinerja dalam PMM.pptx
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Overview PKKS 2.pptx

  • 1. OVERVIEW PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2019
  • 2. 2 Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan: A. Tugas manajerial, B. Pengembangan kewirausahaan, dan C. Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagai kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan. Pasal I Angka 24 PP 19/2017 tentang Perubahan Atas PP 74/2008 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 3. 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebuyaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 4. Pengertian Penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap kepala sekolah pada organisasi/unit sesuai SKP dan Perilaku Kerja
  • 5. TUJUAN PKKS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan kepala sekolah yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier
  • 6. 6 PRINSIP PENILAIAN • Tenaga Kependidikan OBJEKTIF • Sesuai dengan keadaan sebenarnya TERUKUR • Dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif AKUNTABEL • dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang PARTISIPATIF Terlibat secara aktif antara penilaian dan yang dinilai TRANSPARAN Terbuka dan tidak bersifat rahasia KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 7. Waktu PKKS Jawal Jan Penyusunan dan Penetapan SKP Pelaksanaan Sasaran Kinerja Penilaian SKP dan Perilaku Jan - Des Akhir Des
  • 8. 8 Kepala Sekolah Penilai Delegasi Penilai Kepala SD Kepala SMP Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tim Penilai: Pengawas Sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk tingkat Kabupaten/Kota Kepala SMA Kepala SMK Kepala SLB Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Tim Penilai: Pengawas Sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk tingkat Provinsi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 10. RASIONAL PP No 19 Tahun 2017 Tentang Guru Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan Penilaian Kinerja : Hasil pelaksanaan tugas manajerial; Hasil pelaksanaan pengembangan Jiwa kewirausahaan ; Hasil pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;. Berbasis bukti fisik peningkat an mutu 8 SNP Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ata Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Permendikbud No.6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kinerja KS SKP Perilaku Kerja Orientasi pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja, Kerjasama , Kepemimpinan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 Pemenuhan Beban Kerja Guru, KS, PS Tugas tambahan di luar tugas pokok PP No. 30 Tahun 2019 Ttg. Penilaian Kinerja PNS
  • 11. 11 KEPALA DINAS/TIM PENILAI Tenaga Perpustakaan Pengawas Sekolah Komite Sekolah Tenaga Laboratorium Tenaga Administrasi Sekolah Peserta Didik Guru CAPAIAN SKP (60%) Permendikbud No. 6 Tahun 2018 BEBAN KERJA KS: A . UTAMA 1. Tugas manajerial 2. Pengembangan Kewirausahaan 3. Supervisi GTK 4. Pembelajaran 5. PKB B . PENUNJANG PERILAKU KERJA (40%) Pengukur (3600) Pengukur & Penilai Dampak kinerja Keterangan: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 12. 12 Capaian SKP Komponen ini dinilai oleh kepala dinas/atasan langsung/delegasi penilai Hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 SNP Nilai Perilaku Kerja Manajerial : Perencanaan Program, Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan, Pengawasan dan Evaluasi, Kepemimpinan Sekolah Pengembangan Kewirausahaan Supervisi GTK Pelaksanaan Tugas Tambahan: Pembelajaran Melaksanakan tugas Pembelajaran Instrumen Melaksanakan pengembangan diri berupa kegiatan kolektif kepala satuan pendidikan yang meningkatkan kompetensi dan /atau keprofesian kepala satuan pendidikan. Mengikuti diklat fungsional dan/atau diklat teknis. Melaksanakan Karya inovatif. Melaksanakan Publikasi Ilmiah. Instrumen Instrumen Orientasi Pelayanan Komitmen Inisiatif Kerja Kerjasama Kepemimpinan Perilaku Kerja KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 13. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 2 1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. 2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. 13
  • 14. Beban Kerja Kepala Sekolah Efektif 37,5 Jam Kerja Manajerial Pengembangan Kewirausahaan Supervisi Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan
  • 15. Lampiran 2: Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Kepala Sekolah (Permendikbud No. 5 /2018) . Manajerial (18-24 Jam Kerja) • Merencanakan Program Sekolah • Mengelola Standar Nasional Pendidikan • Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi • Melaksanakan Kepemimpinan Sekolah • Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah Pengembangan Kewirausahaan (4-6 Jam kerja) • Merencanakan program • Melaksanakan program (program pengembangan jiwa kewirausahaan: inovasi, kerjakeras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses) • Melaksanakan pengembangan program unit produksi; dan • Melaksanakan program pemagangan, • Melaksanakan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan Supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan (6-10 Jam Kerja) • Merencanakan program supervisi • Melaksanakan supervisi terhadap Guru • Melaksanakan Supervisi Terhadap Tenaga Kependidikan • Menindaklanjuti hasil supervisi • Melaksanakan Evaluasi Supervisi guru dan Tendik • Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi
  • 16. 16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019 KISI-KISI PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
  • 17. PERILAKU KERJA Perilaku Kerja Penilaian perilaku kerja meliputi Sub-Komponen orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 17
  • 18. Deskripsi Sub-Komponen Orientasi pelayanan adalah adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 18
  • 19. Deskripsi Sub-Komponen Inisiatif kerja adalah kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme. Aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh PNS. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 19
  • 20. Deskripsi Sub-Komponen Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan yang memiliki karakter sebagai panutan (Role Model), penyemangat (Motivator), pemberdaya (Enabler). KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 20
  • 21. 21 PENILAIAN PERILAKU Instrumen : 1. Penilaian Perilaku Oleh Pengawas Sekolah (1 Orang) 2. Penilaian Perilaku Oleh Guru (3 Orang) 3. Penilaian Perilaku Oleh Peserta Tenaga Perpustakaan (1 Orang) 4. Penilaian Perilaku Oleh Tenaga Laboratorium (1 Orang) 5. Penilaian Perilaku Oleh Tenaga Administrasi Sekolah (1 0rang) 6. Penilaian Perilaku Oleh Komite Sekolah (1 0rang) 7. Penilaian Perilaku Oleh Peserta Didik (10 0rang) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 22. 22 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019 DETAIL PENILAIAN PERILAKU Komponen penilaian perilaku kerja ini dinilai dan diukur oleh kepala dinas/delegasi penilai (pengawas sekolah) dan responden yang dipilih oleh penilai, terdiri dari: 1. tiga guru, 2. sepuluh peserta didik (untuk SD kelas 4, 5, dan atau 6), SMP, SMA, SMK dan untuk SLB ditiadakan , 3. satu orang pengurus komite, 4. satu tenaga administrasi sekolah untuk SMP, SMA, SMK, dan SLB . Untuk SD jika tersedia tenaga administrasi sekolah, 5. satu tenaga laboratorium/bengkel untuk jenjang SMP,SMA, SMK DAN SLB, 6. satu tenaga perpustakaan untuk SMP,SMA,SMK, dan SLB.
  • 24. CONTOH BENTUK INSTRUMENT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 24
  • 25. CONTOH BENTUK INSTRUMENT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 25
  • 26. CONTOH BENTUK INSTRUMENT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 26
  • 27. CONTOH BENTUK INSTRUMENT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2018 27
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 35. Dokumen Program Dokumen Laporan Instrumen Daftar Hadir Surat Keterangan Dokumen Pendukung Lain BUKTI FISIK
  • 36. 36 LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN Pengumpulan data/fakta setiap butir penilaian Penentuan Skor setiaf indikator berdasarkan analisis data/fakta Penentuan Nilai Butir berdasarkan perolehan skor Penentuan Nilai SKP Pengumpulan data/fakta setiap butir penilaian perilaku kerja Penentuan Skor Indikator untuk setiap Aspek Penilaian Perilaku Kerja Penentuan Nilai Aspek berdasarkan perolehan skor Penentuan Nilai PERILAKU KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 37.
  • 38. No Penilai Perilaku Nilai 1 Orientasi Pelayanan R1 2 Komitmen R2 3 Inisiatif Kerja R3 4 Kerjasama R4 5 Kepemimpinan R5 R Nilai Perilaku Kerja R1 = Rerata nilai orientasi pelayanan dari semua penilai R2 = Rerata nilai Komitmen dari semua penilai R3 = Rerata nilai Inisiatif Kerja dari semua penilai R4 = Rerata nilai Kerjasama dari semua penilai R5 = Rerata nilai Kepemimpinan dari semua penilai R = Nilai Perilaku Kinerja
  • 39. Angka dan Sebutan/Pedrikat No Nilai Sebutan Keterangan 1 110 ≤ X ≤ 120 Sangat Baik menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas pendidikan 2 90 ≤ X ≤ 120 Baik tidak menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas pendidikan 3 70 ≤ X < 90 Cukup 4 50 ≤ X < 70 Kurang 5 X < 50 Sangat Kurang
  • 40. 40 Tugas Pihak Terkait Tugas Kepala Sekolah : Menginventarisasi dokumen bukti (satuan hasil) pelaksanaan tugas kepala sekolah Melakukan evaluasi diri Melaksanakan penilaian kinerja, melalui tahapan : Mempersiapkan : bukti fisik, responden wawancara, Menerima Asesor (Tim Penilai) Merespon wawancara Merespon yang mengobervasi (mengamati) Merespon hasil penilaian. Menerima/mengecek hasil penilaian KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 41. 41 Tugas Pengawas Sekolah  Tugas Pengawas sekolah dalam PKKS sebagai berikut:  Memberikan pengenalan dan pendalaman tentang PKKS kepada kepala sekolah  Melaksanakan PKKS  Mengolah nilai kinerja kepala sekolah pada aplikasi PKKS  Melaporkan Hasil PKKS kepada Kepala Dinas Pendidikan berupa Surat Rekomendasi Nilai Kinerja Kepala Sekolah (NKKS)  Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil PKKS dengan melaksanakn pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan professional kepala sekolah baik di MKKS maupun di setiap individu sekolah. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 42. 42 Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/ Kabupaten/Kota  Koordinasi dengan Kemdikbud terkait kebijakan PKKS.  Sosialisasi Kebijakan PKKS.  Bimbingan Teknis PKKS.  Koordinasi dengan Kemdikbud terkait penguatan kompetensi pengawas sekolah dalam PKKS  Menetapkan Nilai Kinerja Kepala Sekolah KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 43. 43 Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan tentang PKKS;  Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sekaitan PKKS,  Penyusunan Perangkat PKKS pendidikan dasar dan menengah dengan moda online dan offline dan.  Bimbingan Teknis PKKS  Supervisi PKKS Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam bentuk pendampingan, FGD, dll) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
  • 44. No NILAI Sebutan Keterangan 1 110 ≤ N ≤ 120 Sangat Baik menciptakan ide baru dan/ atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi sekolah binaan, dinas pendidikan atau negara setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas pendidikan. 2 90 ≤ N ≤ 120 Baik Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh). 3 70 ≤ N < 90 Cukup Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 70 (tujuh puluh) sampai kurang dari 90 (sembilan puluh). 4 50 ≤ N < 70 Kurang Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja di angka 50 (lima puluh) sampai kurang dari 70 (tujuh puluh). 5 < 50 Sangat Kurang Jika gabungan nilai SKP dan perilaku kerja dengan angka kurang dari sampai kurang dari 50 (lima puluh).