Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan peran berbagai pihak dalam pelaksanaannya. SPMP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara sistematis dan terkoordinasi melalui peningkatan pencapaian Standar Pendidikan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berbagai pihak seperti satuan pendidikan, pemerintah daerah, Kemendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan ber

1. OLEH:
MUSTABIRIN ALAM, MT. & ATY MUYASSAROH, S.Si, M.ED

2. Nama : Aty Muyassaroh, S.Si, M.Ed.
NIP : 197011092003122001
Jabatan : Fungsional Umum Seksi FPMP
Pkt/Gol : Penata/ III c
Kantor : LPMP Prov. Kalteng
Rumah : Jln Yos Sudarso
Komp.Kehutanan C/2 P. Raya
HP : 081352930830
E-mail :
aty_muyassaroh2000@yahoo.com

3. Nama : Mustabirin Alam, MT
NIP : 197702172003121002
Jabatan : Widyaiswara
Pkt/Gol : Penata/ III c
Kantor : LPMP Prov. Kalteng
Rumah : Jl. T. Tilung XVIII P. Raya
HP : 081392073495
E-mail : mmsb7@yahoo.co.id

4. SPMP... aku siap
Kreatif ....budaya kerjaku
Kualitas , berkelanjutan tujuan ku
Ayo kawan... gali potensi....
Kerja cerdas... profesional
Peningkatan mutu .... Aku Siap....Yes!

6.  Curah Pendapat
 Diskusi
 Kerja Kelompok
 Presentasi
 Sharing Pengetahuan

7. BAHAN DISKUSI
1. Apa SPMP itu?
2. Mengapa SPMP diperlukan?
3. Apa tujuan SPMP?
4. Standar mutu manakah yang menjadi acuan SPMP?
5. Strategi seperti apa yang perlu dilakukan agar SPMP
dapat berjalan secara efektif?
6. Siklus pentahapan program/kegiatan seperti apa yang
terdapat dalam SPMP?
7. Bagaimana penerapan siklus pentahapan
program/kegiatan di satuan pendidikan?
8. Bagaimana SPMP menindak lanjuti hasil ujian
nasional?
9. Siapakah yang berperan dalam SPMP?

8. 1. Mutu pendidikan di Indonesia perlu
ditingkatkan melalui suatu sistem, yaitu SPMP
2. SPMP harus sistematis, diintegrasikan dan
terkoordinasi.
3. SPMP mendukung pencapaian Pilar
Strategis RENSTRA.
4. Mutu pendidikan sebagai tanggung jawab
semua orang.
5. SPMP harus didasarkan pada benchmarks
dan standar
8

9.  Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan
kehidupan bangsa yang dapat diraih dari
penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

10. Permendiknas 63/’09 pasal 1 ayat 2
Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan
sistemik dan terpadu oleh satuan atau
program pendidikan, penyelenggara satuan
atau program pendidikan, pemerintah daerah,
Pemerintah, dan masyarakat untuk
menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan
bangsa melalui pendidikan.

11. Penjaminan mutu adalah serangkaian
proses dan sistem yang terkait untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan
melaporkan data mutu tentang
kinerja staf, program, dan lembaga.
PENGERTIAN OPERASIONAL

12. 1. Mutu adalah urusan/tanggung jawab setiap
orang
2. Muara penjaminan mutu adalah “peningkatan
mutu sekolah”
3. Peningkatan mutu adalah dorongan dari dalam
(quality assurance), bukan dari luar (quality
control).
4. Penjaminan mutu akan menumbuhkan budaya
peningkatan mutu berkelanjutan.

13. PERUBAHAN KONSEP/PARADIGMA
Pengendalian mutu
Konsep utama adalah
ujian, inspeksi, dan
pengawasan
eksternal
Tujuan utama adalah
laporan eksternal dan
penerapan
sanksi/hadiah
Penjaminan dan peningkatan
mutu
Konsep utama adalah
perencanaan, kajian internal,
dan manajemen satuan kerja
Tujuan utama adalah
laporan internal dan
pengambilan keputusan
berbasis data
BARU
LAMA

14. PERUBAHAN KONSEP/PARADIGMA
Proses dilakukan oleh
eksternal dan
pengendalian dari atas
ke bawah
Kualitas menjadi
tanggung jawab
sebagian orang
Budaya pemeriksaan
eksternal
Proses dilakukan oleh
internal dan pengendalian
dari bawah ke atas
Kualitas menjadi tanggung
jawab semua pihak
Budaya peningkatan
kualitas berkelanjutan
BARU
LAMA

15. 1. Memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab
yang proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan
pada satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
pemerintah daerah, dan Pemerintah;
2. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan
yang terpadu untuk pengambilan keputusan dan
pengelolaan penjaminan mutu pendidikan;
3. Memberikan acuan dasar dalam pelaksanaan,
pengembangan, dan pembinaan untuk mencapai dan
melampaui standar nasional pendidikan; dan
4. Mendorong satuan pendidikan, penyelenggara
pendidikan, pemerintah daerah, dan Pemerintah dalam
upaya membangun budaya mutu berkelanjutan.
TUJUAN SPMP

16. HAKIKAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

17. Tahapan PM oleh Satuan Pendidikan (pasal 20)
 Pencapaian SPM
 Pencapaian 8 SNP
 Pencapaian > SNP
SPMP adalah subsistem dari Sisdiknas yg fungsi
utamanya meningkatkan mutu pendidikan (pasal 1
ayat 3)
SPMP merupakan sistem terbuka yang terus
disempurnakan secara berkelanjutan (pasal 3, ayat 2)
TAHAPAN PM OLEH SATUAN
PENDIDIKAN

18. STRATEGI IMPLEMENTASI
SPMP
1. Sosialisasi ke pemangku kepentingan
2. Membangun sinergis antar pemangku
kepentingan
3. Pemenuhan pencapaian standar mutu
secara bertahap mulai dari
pemenuhan SPM, SNP, dan di atas
SNP.

19. 19
SPM DAN SNP
PENINGKATAN
MUTU
PENDIDIKAN
EVALUASI DIRI
SEKOLAH)
(Tahunan)
MONITORING
SEKOLAH OLEH
PEMERINTAH
DAERAH (MSPD)
(Tahunan)
KEMENDIKNAS
PADATI
KEMENAG EMIS
(Tahunan)
AKREDITASI
SEKOLAH
(Lima tahun)
SERTIFIKASI -
CPD
(Tahunan)
UJIAN NASIONAL
(Tahunan)

20. Satuan Pendidikan
Penyelenggara Pendidikan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Nasional

21. 9/22/2022 ar270509 21
Perencanaan dan
Implementasi
Program
Rancangan
Penjaminan Mutu &
Monitoring Program
Penulisan/pemilihan
instrumen
pengumpulan data
Pengumpulan &
pencatatan data
Verifikasi (internal &
eksternal) dan
analisa data
Laporan temuan
Identifikasi
pencapaian & aspek
pengembangan
Perumusan dan
implementasi
program
peningkatan mutu
Monitor & kajian hasil
pelaksanaan program
peningkatan mutu
SIKLUS TAHAPAN
PENINGKATAN
MUTU

22. PERENCANAAN & IMPLEMENTASI PROGRAM
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
RKS
Kepala Sekolah
Guru
Komite Sekolah

23. PENGUMPULAN DAN PENCATATAN DATA
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
EDS
Kepala Sekolah
Guru
Komite Sekolah

24. VERIFIKASI (INTERNAL & EKSTERNAL) & ANALISIS
DATA
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
EDS
Kepala Sekolah
Guru
Komite Sekolah

25. LAPORAN TEMUAN
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
DATA
Kepala Sekolah
Guru
Komite Sekolah
Dinas

26. IDENTIFIKASI PENCAPAIAN DAN ASPEK
PENGEMBANGAN
Standar Isi
Capaian
SPM/SNP
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
Kepala Sekolah
Guru
Komite Sekolah

27. MONITOR DAN KAJIAN HASIL PELAKSANAAN
PENINGKATAN
Standar Isi
Capaian
SPM/SNP
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
Kepala Sekolah
Guru
Komite Sekolah

28. -Nasional/Provinsi:
- LPMP
- P4TK
- Dinas
- Depag
Kabupaten/Kota:
- Dinas
- Depag
Satuan Pendidikan
- Penyelenggara
- Sekolah
- Madrasah
Keputusan:
• Kategori
Sekolah
• Rekomendasi
Develop
programs
Implement
programs
Assessment
to 8NES
8
SNP
BAN S/M
LPMP
Principal & Teacher
School Commitee
S3E
Annual School
Assessment
5-Tahun
Akreditasi
Sekolah
AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL REPORT

29. SISTEM PENDATAAN SPMP
External Quality
Assurance System
(IQAS)
Internal Quality
Assurance System
(IQAS)
Database Pendidikan Nasional (PSP)
SPMP

30. HASILAWAL
HASIL PERBAIKAN 1
HASIL PERBAIKAN 2
PERBAIKAN
PERBAIKAN
A P
D
C
Koreksi
3 SNP
Rumuskan
Program
Perbaikan
pada RPP/S
Laksanaan
Program
Koreksi
Evaluasi
Pencapaian
Program
Koreksi, misal
Baru 5
A P
C
A P
C D
KoreksI
2 SNP
Rumuskan
Program
Perbaikan
Pada RPP/S
Laksanaan
Program
Koreksi
Evaluasi
Pencapaian
Program
Koreksi, misal
Baru 6
A P
C D
Peningkatan
Standar dari
8 SNP
Rumuskan
Program
Perbaikan
RPP/S
Laksanaan
Program
Koreksi
Evaluasi
Pencapaian
Program
Koreksi, misal
Sudah 8
CONTINUOUS
QUALITY IMPROVEMENT
“KAIZEN”

31. TINDAK LANJUT HASIL UJIAN NASIONAL DALAM SPMP
1. Hasil Ujian Nasional dipakai sebagai
tingkat capaian kompetensi siswa yang
perlu dibandingkan dengan Standar
Kelulusan dan Standar Isi sebagaimana
dijelsakan di Permendiknas.
2. Data hasil Ujian Nasional perlu dianalisis
oleh LPMP dan Dinas Pendidikan
Kab/Kota untuk merumuskan program
peningkatan mutu sebagai salah satu
tahapan dalam siklus SPMP.

32. Peran & Tanggung Jawab
BSNP
1. Mengembangkan SNP
2. Mensosialisasikan SNP
3. Memonitor SNP
4. Mengkajiulang & Memperbaiki
SNP
5. Melaporkan kepada MenDiknas
PIHAK YANG BERPERAN DALAM
SPMP

33. Peran & Tanggung Jawab
KemenDikbud & KemenAg
1. Mengembangkan Kebijakan & Regulasi SPMP
2. Mensosialisasikan SPMP
3. Mengatur Pelaksanaan SPMP secara nasional
4. Menyediakan Sistem Manajemen Data
Pendidikan
5. Memonitor Pelaksanaan SPMP secara Nasional
6. Merancang Kebijakan Peningkatan Mutu
Berkelanjutan
7. Menganalisa Data Nasional SPMP
8. Melaporkan Pencapaian Kepada Pemerintah
dengan

34. Peran & Tanggung Jawab
BAN S/M, BAN PT, BAN PNFI
1. Mengembangkan Instrumen dan
2. Menggunakan SNP untuk Akreditasi
Sekolah Terpadu dengan SPMP
3. Mengelola Pelaksanaan Akreditasi
Sekolah Secara Nasional
4. Memberikan Laporan Hasil
Akreditasi Sekolah Kepada Menteri

35. Peran & Tanggung Jawab
Dinas/Kanwil/Kandepag
1. Menggunakan Data SPMP
untuk
mengkaji ulang kinerja
sekolah
2. Memasukkan data SPMP
kedalam EMIS

36. Peran & Tanggung Jawab
LPMP
1. Memetakan mutu pendidikan di
provinsi
2. Memberikan supervisi, bimbingan,
arahan, saran, dan bantuan teknis
kepada stakeholder pendidikan

37. PERAN SATUAN PENDIDIKAN (PASAL 40)
1) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan menjadi
tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib
didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau program
pendidikan.
2) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan dipimpin
oleh pemimpin satuan atau program pendidikan.
3) Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya,
pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya
terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.
4) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai
prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya
budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan
akuntabilitas.
5) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai
prinsip otonomi keilmuan.
6) Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional
standar (POS) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan.

38. PASAL 41
Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan
ditujukan untuk:
a. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/
pembukaan dan operasi satuan atau program
pendidikan;
b. secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang
ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program
pendidikan memenuhi SNP;
c. secara bertahap satuan atau program pendidikan yang
telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka
menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis
satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP
yang dipilihnya.

39. A L U R P E L A K S A N A A N
PEMBENTUKAN
TPS
MELAKUKAN
EDS
PROFIL MUTU
SEKOLAH
PENENTUAN
REKOMENDASI
PENENTUAN SKALA
PRIORITAS
PROGRAM
PENYUSUNAN
RKS-RKAS
RENSTRA
DINAS