2. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta
tugas pokok kepala sekolah
tugas pokok kepala sekolah
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
PP Nomor 74 ttg Guru
Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010
Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010
3. TUJUAN
Memberikan informasi akurat kepada pihak yang
terkait tentang kualitas kinerja kepala sekolah berdasar
standar kompetensi dan tupoksi
HASIL PENILAIAN KINERJA DIGUNAKAN UNTUK
1. Memberikan acuan untuk penetapan angka kredit kumulatif yang bisa
diperoleh seorang guru yg memiliki tugas tambahan
2.Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan
(PKB)
3. Menentukan tingkat kinerja seorang kepala sekolah dalam kurun waktu
tertentu
4. TUJUAN PENILAIAN KINERJA
Mendapatkan informasi yang
sahih, obyektif, dan andal tentang
kinerja kepala sekolah berdasarkan
standar kompetensi kepala sekolah
sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang
berlaku
5. KEGUNAAN
Memberikan balikan yang dapat digunakan sebagai bahan
refleksi oleh kepala sekolah
Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional
berkelanjutan.
Sebagai dasar penentuan angka kredit jabatan guru yang
mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah,
Sebagai dasar penentuan perpanjangan pemberian tugas
tambahan sebagai kepala sekolah, dan
Sebagai dasar penentuan promosi ke jabatan-jabatan lain
yang terkait dengan tugas-tugas kependidikan.
6. Bagaimana mensosialisasikan dan mengembangkan
persepsi positif terhadap Kinerja Kepala Sekolah ?
Bagaimana teknik pelaksanaan Kinerja KS ?
Indikator apa yang diprioritaskan dalam
pelaksanaan Kinerja KS ?
Bagaimana pelaksanaan Kinerja KS berbasis mutu ?
8. Prinsip Penilaian
• Komprehensif Penilaian
(1) usaha pengembangan sekolah/madrasah
(2) peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional
pendidikan
(3) usaha pengembangan profesionalisme
• Valid, reliabel, dan obyektif.
Penilaian menggunakan instrumen yang valid dan reliabel
• Berbasis bukti (evidence-based).
Keputusan nilai yang diberikan harus didukung bukti-bukti yang relevan dan
meyakinkan yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian,
pengamatan, dan penggalian informasi
• Transparan.
Penilai dan pihak yang dinilai dapat memperoleh informasi terkait dengan standar,
kriteria, dan hasil penilaian serta pertimbangan yang digunakan penilai
• Berkelanjutan.
Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun dan setiap empat
tahun.
• Kompeten.
Penilaian dilaksanakan oleh penilai yang telah memiliki kompetensi dan
kewenangan
9. Penilaian kinerja Kepala sekolah dilakukan oleh tim penilai
pengawas sekolah dan warga sekolah ( dalam penggalian
informasi)
2. Penilaian kinerja kepala sekolah terdiri dari komponen:
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Komponen 1 (K11) Kepribadian dan Sosial
Komponen 2 (K22) Kepemimpinan
Komponen 3 (K3) Pengembangan Sekolah/Madrasah
3)
Komponen 4 (K44) Pengelolaan Sumber Daya
Komponen 5 (K55) Kewirausahaan
Komponen 6 (K6) Supervisi
Penilaian kinerja dilakukan satu kali dalam satu tahun dan
kumulatif 4 tahun (masa jabatan).
4. Langkah-langkah penilaian kinerja Kepala Sekolah meliputi:
persiapan,pelaksanaan penilaian, dan penentuan nilai akhir.
3.
10. ASPEK YANG DINILAI
• Kepribadian dan Sosial ( 7 kriteria)
• Kepemimpinan Pembelajaran ( 10 kriteria)
• Pengembangan Sekolah ( 7 kriteria)
• Manajemen Sumber Daya ( 8 kriteria)
• Kewirausahaan ( 5 kriteria)
• Supervisi Pembelajaran ( 3 kriteria)
11. Kepribadian dan Sosial (PKKS
1)
Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi
akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi
komunitas di sekolah/madrasah.
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala
sekolah dengan penuh kejujuran, ketulusan,
komitmen, dan integritas.
12. Lanjutan ...
Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sebagai kepala sekolah/madrasah.
Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan
tantangan sebagai kepala sekolah/madrasah.
Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Lanjutan ...
Tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau
kelompok lain
Mengembangkan dan mengelola hubungan
sekolah/madrasah dengan pihak lain di luar sekolah
dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber
belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
14. Kriteria Nilai kinerja Guru yang memiliki tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah dikonversikan ke dalam angka kredit
yang harus dicapai
No.
Nilai
Keterangan
Angka
Kredit
1
91 s.d. 100
amat baik
125%
2
76 s.d. 90
Baik
100%
3
61 s.d. 75
Cukup
75%
4
51 s.d. 60
Sedang
50%
5
0 s.d. 50
kurang
25%
15. Periode Penilaian
Penilaian Tahunan dilaksanakan untuk menilai kinerja
dalam kurun waktu satu tahun. Penilaian ini dilaksanakan
pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dari
masa tugas seorang kepala sekolah. Penilaian tahunan
dilaksanakan setelah kepala sekolah bertugas selama 1
(satu) tahun pada sekolah tertentu.
Penilaian Empat-tahunan dilaksanakan untuk menilai
kinerja kumulatif selama empat tahun seorang kepala
sekolah
melaksanakan
tugas
pada
suatu
sekolah/madrasah.
Penilaian
Empat-tahunan
dilaksanakan pada tahun keempat atau saat menjelang
akhir masa jabatan seorang kepala sekolah di sekolah
tertentu
16. Prosedur Umum Penilaian
Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian
Lampiran 1 (untuk Penilaian Tahunan)
Lampiran 2 (untuk Penilaian Empat-tahunan).
Penilaian dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang diidentifikasi oleh penilai
Bukti fisik seperti:
Dokumen-dokumen tertulis
Kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software) dan lingkungan
sekolah
Foto, gambar, slide, video.
Produk-produk siswa
Bukti nonfisik dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan
stakeholder (guru, komite, siswa, DU/DI mitra).
Sikap dan perilaku kepala sekolah
Budaya dan iklim sekolah
17. Komponen Penilaian
Kepemimpinan dalam Rangka Pengembangan Sekolah/Madrasah:
Kepribadian dan aktivitas sosial
Manajemen sekolah
Kewirausahaan
Supervisi
Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB):
Perencanaan PKB
Pelaksanaan PKB
Penerapan hasil PKB
Peningkatan kualitas sekolah/madrasah
Kualitas pembelajaran, yang meliputi: standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, dan standar penilaian.
Kualitas manajemen dan sumber daya, yang meliputi: standar pengelolaan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
dan standar pembiayaan.
18. Penilaian Tahunan
Penilai
Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh satu orang
pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya. Namun demikian, sesuai dengan prinsip Penilaian
360° maka penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah hendaknya dilakukan
dengan menggali informasi dari unsur-unsur pemangku kepentingan
(stakeholders) yang meliputi komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan
siswa bila diperlukan.
Instrumen Penilaian
Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan dengan menggunakan
Instrumen yang terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahunan Kepala Sekolah atau LKTKS (Format PKT-1)
Instrumen Penilaian Kualitatif Kinerja Kepala Sekolah (Format PKT-2)
Instrumen Penilaian Kuantitatif Kinerja Kepala Sekolah (Format PKT-3)
19. Langkah-Langkah Penilaian
Penilaian seorang Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan oleh
pengawas dengan menggali informasi dari pihak-pihak
(bawahan; guru dan tenaga kependidikan, mitra kerja; komite
sekolah, dan atasan; pengawas sekolah/madrasah) yang
mengetahui perilaku dan kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan dalam
periode satu tahunan (Penilaian Tahunan). Penilaian pertama
dilaksanakan setelah Kepala Sekolah/Madrasah bertugas selama
1 (satu) tahun pada sekolah/madrasah tertentu.
Langkah-langkah penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
meliputi persiapan, pelaksanaan penilaian, dan penentuan nilai
akhir.
20. Tahapan Persiapan
Pemberitahuan secara tertulis oleh Pengawas kepada
Kepala Sekolah/Madrasah yang akan dinilai;
Kepala sekolah/madrasah yang dinilai membuat laporan
kinerja secara tertulis dengan menggunakan Format
Laporan Kinerja Tahunan (Format PKT-1) yang dilengkapi
dengan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja
kepada Pengawas Penilai.
Pengawas penilai mereviu laporan kinerja dan mengamati
kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti yang disertakan.
21. Pelaksanaan Penilaian Kualitatif
Penilaian kinerja tahunan Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan dalam Rapat Penilaian yg
dihadiri oleh Kepala Sekolah/Madrasah yg dinilai dan pengawas penilai.
Rapat penilaian dilaksanakan di sekolah tempat Kepala Sekolah/Madrasah yg dinilai bertugas.
Rapat penilaian diawali dengan pemaparan laporan kinerja oleh Kepala Sekolah/Madrasah yg
dinilai. Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen penilaian dan bukti-bukti yg relevan.
Pengawas penilai dapat melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan atas laporan kinerja
tertulis maupun lisan yg disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah yg dinilai.
Pengawas penilai melakukan pengamatan dan pencatatan bukti-bukti lain yg ada di lingkungan
sekolah yg belum atau tidak dapat disertakan dalam laporan tertulis.
Bukti-bukti tersebut dapat diidentifikasi melalui pengamatan terhadap kondisi fisik yg ada di
lingkungan sekolah atau meminta informasi dari orang-orang yg relevan yg ada di lingkungan
sekolah seperti guru, karyawan sekolah, komite sekolah atau siswa.
Pengawas penilai melakukan penilaian kualitatif berdasarkan bukti-bukti yg teridentifikasi dengan
menggunakan Format Penilaian Kualitatif (Format PKT-2);
Pengawas penilai menyampaikan hasil penilaian kualitatif dan membahasnya dengan kepada
Kepala Sekolah/ Madrasah yg bersangkutan untuk dipelajari.
Kepala sekolah menyatakan persetujuan atau pertidak-setujuan atas hasil penilaian kualitatif
dengan cara memberikan tanda pada tempat yg disediakan.
Kepala sekolah/madrasah membubuhkan tanda tangan pada berita acara penilaian kualitatif.
22. Pelaksanaan Penilaian Kuantitatif
Pengawas penilai melakukan penilaian kuantitatif terhadap masing-masing kriteria penilaian berdasarkan
laporan kinerja, kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti yg dapat diidentifikasi, dan hasil penilaian kualitatif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Pengawas Penilai mencermati semua bukti yg tercatat dan mencocokkannya dengan masing-masing
kriteria dari aspek yg dinilai.
Berdasarkan hasil pencermatan kelengkapan, keabsahan, dan ketepatan bukti yg teridentifikasi,
Pengawas Penilai menetapkan skor masing-masing kriteria penilaian yg bersangkutan.
Skor masing-masing kriteria dinyatakan dengan angka 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
Skor 4 diberikan apabila kepala sekolah mampu menunjukkan bukti-bukti yg lengkap dan sangat
meyakinkan bahwa kepala sekolah yg bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria
komponen yg dinilai.
Skor 3 diberikan apabila kepala sekolah mampu menunjukkan bukti-bukti yg lengkap dan cukup
meyakinkan bahwa kepala sekolah yg bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria
komponen yg dinilai.
Skor 2 diberikan apabila kepala sekolah menunjukkan bukti-bukti yg kurang lengkap dan cukup
meyakinkan bahwa yg bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yg
dinilai.
Skor 1 diberikan apabila ditemukan bukti yg sangat terbatas dan kurang meyakinkan atau tidak
ditemukan bukti bahwa kepala sekolah yg bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing
kriteria komponen yg dinilai.
Pengawas penilai merekap semua nilai aspek ke dalam Format Penilaian Kuantitatif (Format PKT-3) yg
ditetapkan.
23. Penentuan
Nilai Kinerja Tahunan Kepala Sekolah (NKTKS/M)
Nilai Kinerja Tahunan Kepala Sekolah dinyatakan dalam skala 1-100.
Kategori
91 – 100 Amat Baik
76 – 90
61 – 75
51 – 60
≤ 50
Baik
Cukup
Sedang
Kurang
Pengawas penilai menetapkan nilai kinerja dengan cara merekap
semua nilai komponen ke dalam Format Penilaian Kuantitatif (Format
PKT-3) yang ditetapkan.
24. Perhitungan Perolehan Angka Kredit Berdasarkan Hasil
Penilaian Tahunan
Perolehan angka kredit unsur pembelajaran/ bimbingan guru yang mendapat
tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ditentukan berdasarkan hasil
penilaian yang bersangkutan sebagai guru dengan menggunakan IPKG dan
sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dengan menggunakan IPKKS/M dengan
pembobotan masing-masing 25% dan 75%. Perhitungan perolehan angka kredit
dilakukan dengan menggunakan persamaan :
AK =
(0, 25× ( AKK − AKPKB − AKP ) × ( JM JWM ) × NPK ) + (0,75× ( AKK − AKPKB − AKP ) × NKTKS )
AK
AKK
AKPKB
AKP
JM
JWM
NPK
NKTKS/M
4
= Perolehan angka kredit per tahun
= Angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan
= Angka kredit unsur pengembangan profesional berkelanjutan
= Angka kredit unsur penunjang
= Jumlah jam mengajar per minggu
= Jumlah wajib mengajar per minggu (6 jam)
= Nilai perolehan hasil kinerja sebagai guru
= Nilai perolehan hasil kinerja sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
25. Penilaian Kinerja Tahun Keempat (Akhir Masa Jabatan)
Penilaian empat tahunan menerapkan metode penilaian 360°
Pembentukan tim penilai empat-tahunan dilaksanakan oleh Pengawas
atas nama Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor
Wilayah/Kabupaten/Kota Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
Tim penilai empat-tahunan beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 7
(tujuh) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
Pengawas sebagai ketua merangkap anggota;
Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perwakilan guru yang dipilih secara
acak oleh Pengawas;
1 (satu) orang perwakilan tenaga kependidikan sekolah/madrasah
(khusus untuk SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK);
1 (satu) orang perwakilan komite sekolah/madrasah.
26. Instrumen Penilaian dan langkah-langkah penilaian
Instrumen Penilaian
Penilaian kinerja tahun keempat seorang Kepala Sekolah/Madrasah
dilakukan dengan menggunakan Instrumen sebagai berikut:
Instrumen penilaian oleh Pengawas (Format PKA-2).
Instrumen penilaian oleh guru (Format PKA-3).
Instrumen penilaian oleh tenaga administrasi (Format PKA-4).
Instrumen penilaian oleh komite sekolah/madrasah (Format PKA5).
Langkah-langkah penilaian
Langkah-langkah penilaian kinerja kepala sekolah meliputi persiapan,
pelaksanaan penilaian, dan penentuan nilai akhir.
27. Persiapan Penilaian Kinerja
Pemberitahuan secara tertulis oleh Pengawas kepada Kepala
Sekolah/Madrasah yang akan dinilai;
Identifikasi dan penunjukan anggota tim oleh Pengawas;
Pelaporan susunan tim penilai oleh pengawas kepada Kepala
Dinas atau Kakanmenag;
Kepala sekolah yang dinilai membuat laporan Laporan Kinerja
Akhir Jabatan Kepala Sekolah (LKAJKS) dengan menggunakan
Format PKA-1 yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang
dibutuhkan untuk penilaian.
Tim penilai mempelajari LKAJKS dan mengamati kelengkapan
dan keabsahan bukti-bukti yang disertakan pada LKAJKS
maupun yang ada di lingkungan sekolah.
28. Pelaksanaan Penilaian (1)
Penilaian dilaksanakan di sekolah dimana kepala sekolah yang dinilai bertugas.
Penilaian kinerja diawali dengan pertemuan-pertemuan sebagai berikut:
Pertemuan pengawas dengan kepala sekolah dalam rangka pemapaparan LKAJKS.
Pertemuan tim penilai yang dipimpin oleh Pengawas sebagai Ketua Tim Penilai
Pertemuan pengawas dengan kepala sekolah bertujuan untuk pemaparan LKAJKS oleh kepala
sekolah yang dinilai. Pemaparan difokuskan pada komponen penilaian dan bukti-bukti yang
relevan.
Pengawas dapat melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan atas laporan kinerja tertulis
maupun lisan yang disampaikan oleh sekolah yang dinilai.
Pertemuan Tim Penilai dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Review LKAJKS
Review dan perekaman bukti-bukti lain yang ada di lingkungan sekolah yang belum atau
tidak dapat disertakan dalam LKAJKS. Bukti-bukti ini dapat diidentifikasi melalui
pengamatan terhadap lingkungan fisik sekolah atau meminta informasi dari orang-orang
yang relevan yang ada di lingkungan sekolah seperti guru, karyawan sekolah, atau siswa.
Penilaian oleh masing-masing anggota Tim Penilaian terhadap masing-masing komponen
penilaian berdasarkan LKAJKS, paparan laporan kinerja, dan hasil pengamatan
kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti yang teridentifikasi;
Pengawas menghitung rata-rata skor setiap aspek yang dinilai oleh guru;
29. Pelaksanaan Penilaian (2)
Pengawas merekap dari masing-masing anggota menggunakan Format PKA-6 dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
Menghitung rata-rata skor setiap aspek berdasarkan hasil penilaian semua unsur/anggota Tim
Penilai.
Menghitung jumlah skor dari keseluruhan aspek penilaian;
Mengkonversi skor penilaian menjadi Nilai Kinerja Tahun Kepala Sekolah/Madrasah
Keempat (NKTKS4) dengan menggunakan Rumus berikut
NKTKS4 = Skor Total/32 x 100
Keterangan:
NKTKS = Nilai Kinerja Tahunan Kepala Sekolah
Kategori
91 – 100 Amat Baik
76 – 90 Baik
61 – 75
Cukup
51 – 60
Sedang
≤ 50
Kurang
Pengawas penilai menetapkan nilai kinerja dengan cara merekap semua nilai komponen ke dalam
Format Penilaian Kuantitatif (Format PKT-3) yang ditetapkan.
30. Penentuan (NKKKS/M)
Nilai Kumulatif Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
Merupakan akumulasi dari rata-rata hasil penilaian tahunan dan hasil penilaian tahun keempat
penilaian tim penilai dengan pembobotan sebagai berikut:
Rata-rata nilai tahunan 60%
Nilai tim
40%
NKKKS/M ditetapkan berdasarkan NKTKS/M tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dan Nilai
Kinerja Akhir Kabatan Kepala Sekolaj (NKAJKS) dengan menggunakan Rumus 2 sebagai berikut.
6( NKTKS1 + NKTKS 2 + NKTKS 3) + 4 NKTKS 4
NKKKS / M =
10
Keterangan:
NKTKS
= Nilai Kinerja Tahunan Kepala Sekolah/Madrasah
NKTK
= Nilai Kinerja Tahun Keempat Kepala Sekolah/Madrasah
NKKKS/M = Nilai Kinerja Kumulatif Kepala Sekolah/Madrasah
Hasil penilaian kemudian dikonversikan ke dalam kategori :
91 – 100 Amat Baik
76 – 90 Baik
61 – 75
Cukup
51 – 60 Sedang
≤ 50
Kurang
31. 1. KETENTUAN UMUM
2. SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
3. PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH .
4. PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
5. MASA TUGAS
6. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
7. PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
8. MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
9. KETENTUAN PERALIHAN
10.KETENTUAN PENUTUP
32. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
1. PERMEN DIKNAS NO.28 TH 2010
2.SERTIFIKASI (IMPLEMENTASI SISTEM
LISENSI)
3.MENGIKUTI DINAMIKA PERKEMBANGAN
IPTEKS
4.PARTISIPASI DAN KONTRIBUSI DARI
UNSUR PEMERINTAH MAUPUN LEMBAGA
LAIN YANG TERKAIT
32
33. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
DUA HAL POKOK YANG MELATARBELAKANGI PERLUNYA
PROGRAM PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH & PENGAWAS SEKOLAH
2. TUNTUTAN PENINGKATAN
KUALITAS
MENGKAJI
KONDISI
KEPROFESIAN
GURU/KS
1. PROFIL KEPROFESIAN
GURU/KS/PS
a. KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
70% GURU RELATIF RENDAH
b. PENGUSAAN MATERI <50%
c. MISMATCH, KOMPETENSI KS/PS
MASIH PERLU DITINGKATKAN
LAKUKAN
PERBAIKAN
KUALITAS:
R-S-PP-L-UA
SISWA/
LULUSAN
SISWA/
SISWA/
creative
Innovative
Problem solving
Critical thinking
entrepreneurship
LULUSAN
LULUSAN
S: PENILAIAN
POTENSI
KEPEMIMPINAN
MAKALAH
KEPEMIMPINAN
PENILAIAN KINERJA
KUALITAS PENDIDIKAN
MENINGKAT
REKOMENDASI KS-PS
HDI MENINGKAT
33
34. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
BAB I PASAL 1
Sertifikat kepala sekolah/madrasah adalah bukti
formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru bahwa yang bersangkutan telah
memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk
mendapat tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/ madrasah
35. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
BAB III PASAL 5 (PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH)
Dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian
agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan SELEKSI ADMINISTRATIF DAN AKADEMIK.
Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon
kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan
umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2)
Seleksi akademik dilakukan melalui PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN
dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
LICENSING SYSTEM
PROSES REKRUTMEN & SELEKSI; PROGRAM PENYIAPAN;
DAN LISENSI KEPALA SEKOLAH & PENGAWAS SEKOLAH
1
2
3
4
5
6
7
REKRUTMEN
& SELEKSI
PROGRAM
PENYIAPAN
PROSES
LISENSI
FORMASI DI
TINGKAT
DAERAH
REKRUTMEN &
SELEKSI UNTUK
POSISI TERTENTU
UJI
PENEMPATAN
KAB/KOTA
& PROVINSI
KAB/KOTA;
PROVINSI &
LEARNING
PROVIDER
LEARNING
PROVIDER
DAN
KAB/KOTA &
PROVINSI
KAB/KOTA &
PROVINSI
KAB/KOTA &
PROVINSI
KAB/KOTA &
PROVINSI
LPPKS
AKSEPTABILITAS
LPPKS
36
38. ALUR PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
PROYEKSI
KEBUTUHAN
USULA
N
PESERT
A
GUGU
R
Distribus
i
Instrume
n AKPK
TIDAK LOLOS
TIDAK LOLOS
SELEKSI
ADMINISTR
ASI
GUGU
R
DIKLAT
LOLOS
Perencanaa
n Diklat
Calon KS
Pemberian
Sertifikat
LOLOS
Makalah Kepemimpinan
SELEKSI
AKADEMI
K
LOLOS
Semua
minimal
memuaska
n
Rekomendasi KS
dan PS
Penilaian Kinerja
Guru
Penilaian Potensi
Kepemimpinan
TIDAK LOLOS
Penempata
n di
Sekolah
LULUS
Menunggu
TIDAK
LULUS
TIDAK
LULUS
GUGU
R
Uji
Akseptabilita
s
Formasi
Rekrutme
n
Seleksi
LULUS
DIKEMBANGKAN OLEH: LPPKS – INDONESIA
39. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
PELAKSANAAN DIKLAT
On the
Job
Learning
In-Service
Learning 1
In-Service
Learning 2
70 JP/
200 JP
30 JP
7 hari
3 Bulan
3 hari
Materi (UIP dengan EPF)
Materi
Materi
-Manajerial
-Supervisi
-Kewirausahaan,
kepribadian dan
sosial (terpadu
dalam 1 paket
kegiatan In Door
dan Out-Door:
Pend Karakter)
-Rencana Tindakan
-Implementasi
Rencana Tindakan
Kepemimpinan
-Flexible Learning
-Penilaian
portfolio
-Presentasi
hasil OJL:
implementasi
Rencana
Kepemimpinan
40. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
M
MANAJERIAL
O
D
U
SUPERVISI
L
PENDIDIKAN
KARAKTER
MEMASUKKAN UNSUR
BERNUANSA
QUALITY
ASSURANCE
MENGOBSERVASI
SIKLUS TANPA
HENTI DARI
MEMBINA
P–D–C–A
(CONTINUOUS
QUALITY
IMPROVEMENT
SAMPAI TERCAPAI
KONDISI TERBAIK
YANG MUNGKIN)
MENGARAHKAN
LEADERSHIP
PENGAMBIL
KEPUTUSAN YANG
JITU (CEPAT DAN
TEPAT)
PANDAI
MEMPENGARUHI
ORANG LAIN
PIAWAI MEMBUAT
TEROBOSAN
(BERPIKIR KRITIS,
KREATIF, STRATEGIS)
KEPRIBADIAN, SOSIAL,
DAN KEWIRAUSAHAAN