pelatihan

2. PENILAIAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH
2020
Koordinasi Korwas Cabang
Provinsi Jawa Timur
TIM KORWAS
PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, 15 Oktober 2020
Tentang

3. PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6TAHUN 2018 TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALASEKOLAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan
mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK),
taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar
luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah
pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah
menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB),
atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

4. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALASEKOLAH
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH
BAB V
Pasal 12
(2) Periodisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap masa periode
dilaksanakan dalam kurun waktu 4
(empat) tahun.
(3) Setelah menyelesaikan tugas pada
periode pertama, Kepala Sekolah dapat
diperpanjang penugasannya paling
banyak 3 (tiga) kali masa periode atau
paling lama 12 (dua belas) tahun.
(5) Penugasan Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil penilaian prestasi
kerja setiap tahun dengan sebutan
paling rendah “Baik”.
(1) Penugasan Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah
daerah termasuk di daerah khusus
dilaksanakan dengan periodisasi.

5. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALASEKOLAH
BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 18
(1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah
(2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
(4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik
peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional
pendidikan.
(3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung
sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen
sebagai berikut:
dilakukan secara berkala setiap tahun.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku,
serta kehadiran.
a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
b. hasil pengembangan kewirausahaan;
c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga
kependidikan;
d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan; dan
e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

6. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALASEKOLAH
BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 18
(5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas Provinsi,
Kabupaten/Kota atau penyelenggara
pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat
dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

7. DASAR HUKUM
BAB X
PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 19 NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
(3) Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan
sebagai Kepala Sekolah pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah dan kembali menjalankan
tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus melalui program
orientasi.
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
(4) Pemberhentian Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian atau penyelenggara satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
(5) Program orientasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dalam peraturan
Direktur Jenderal.
KS SWASTA
KS NEGERI

8. DASAR HUKUM
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
Pasal 21 TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
akan dinilai prestasi kerjanya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
dimaksud dalam Pasal 18.
Pasal 22
Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku
bagi Kepala Sekolah yang bertugas pada
Satuan Pendidikan Kerja Sama.

9. DASAR HUKUM LAINNYA (PERGUB)
BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 5
(1) PKG, PKKS, dan PKPS dilakukan untuk menilai
pelaksanaan tugas utama Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
Bagian Ketiga
Pejabat Penilai Kinerja
Pasal 8
(1) Pejabat penilai kinerja merupakan atasan langsung Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang dinilai.
(2)Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur:
a. Kepala Sekolah;
b. Pengawas Sekolah; dan
c. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

10. DASAR HUKUM LAINNYA (PERGUB)
Pasal 9
(1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a melakukan penilaian
kinerja terhadap Guru.
(3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf b melakukan penilaian
kinerja terhadap Kepala Sekolah dan/atau Guru.
(7) Hasil kerja pejabat penilai kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Kepala
Dinas setiap tahun.
Pasal 12
PKG, PKKS, dan PKPS dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun mulai Januari sampai dengan Desember
pada tahun bersangkutan.

11. DASAR HUKUM LAINNYA (PERGUB)
(3) PKG terhadap Guru yang diperbantukan/
dipekerjakan sebagai Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat, dilakukan oleh Kepala Sekolah
Negeri yang menjadi satuan administrasi pangkal
Guru yang bersangkutan atas dasar
pertimbangan kepala satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) PKKS terhadap Kepala Sekolah yang diperbantukan/
dipekerjakan sebagai Kepala Sekolah pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,
dilakukan oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan.

12. IMPLEMENTASI DARI
PERATURAN TERSEBUT
12
APLIKASI PKKS SEDERHANA BERBASIS
EXCEL

13. TIM Korwas Jatim sudah menyediakan aplikasi
PKKS untuk jenjang SMA, SMK dan PK-PLK
2. Perilaku Kerja Kepala Sekolah
1. Peserta Didik (10 orang)
2. Guru (3 orang)
3. Tenaga Administrasi (1 orang)
4. Laboran (1 orang)
5. Komite Sekolah (1 orang)
6. Tenaga Perpustakaan (1 orang)
7. Orangtua PD (3 orang)
Penilaian berisi:
3. Sasaran Kerja Kepala Sekolah
1. Manajerial
2. Kewirausahaan
3. Supervisi Guru & Tenaga Kependidikan
4. Tugas Tambahan
5. PKB
6. Penunjang
1. Kehadiran Kepala Sekolah

14. Pelaporan
1. Cover
2. Identitas Lembaga dan Penilai
3. Berita Acara Pelaksanaan
4. Kehadiran Kepala Sekolah
5. Hasil Penilaian Perilaku Kerja oleh Warga Sekolah
6. Nilai Capaian Sasaran Kerja Kepala Sekolah
7. Nilai Kinerja Kepala Sekolah
8. Rekomendasi (Diketik sendiri oleh Penilai)
9. Lampiran (Hasil inputan Sasaran Kerja)
Hasil PKKS langsung dicetak setelah selesai
melaksanakan PKKS agar langsung bisa ditanda-
tangani oleh Kepala Sekolah ybs.
Laporan hasil PKKS berisi:

15. Cover Identitas Lembaga dan Penilai Berita Acara Pelaksanaan
Hasil Cetak Laporan PKKS

16. Kehadiran Kepala Sekolah Penilaian Perilaku Kerja Nilai Sasaran Kerja
Hasil Cetak Laporan PKKS

17. Nilai Kinerja Kepala Sekolah Hasil PKKS dalam Grafik Rekomendasi Tim Penilai
Hasil Cetak Laporan PKKS

18. Lanjutan Rekomendasi Lampiran Lampiran Lain
Hasil Cetak Laporan PKKS
Temu awal dengan warga sekolah
Verifikasi dan validasi data
Dapat ditambahkan foto kegiatan

19. Lain-lain:
1. Tim Penilai dapat menggunakan aplikasi sesuai
jenjang
2. Setiap file aplikasi, hanya untuk satu sekolah
Contoh:
Tim 1 mendapat tugas 5 sekolah jenjang SMA, 6
sekolah jenjang SMK dan 3 sekolah jenjang SLB
maka copylah dahulu file tersebut sebanyak tugas
sesuai jenjang dan langsung ganti nama file tersebut
sesuai dengan nama sekolah yang dinilai.
3. Warna Cover?
4. Ukuran Kertas untuk laporan: A4
5. Setelah dijilid rapi ditanda-tangankan kepada Kepala
Cabang Dinas masing-masing pada halaman Nilai
Kinerja Kepala Sekolah dan halaman Rekomendasi.

20. Terima Kasih!
Semoga bermanfaat dan Selamat
melaksanakan tugas