Tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama 2011

KEMENTERIAN AGAMARI
DITJEN BIMAS ISLAM TABUN
2011
TATA PERSURATAN DINAS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
Hanya dlgunalcan dlllngkungan
DltJan Bllll88ltlam

2011
DITJEN BIMAS ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TATA PERSURATAN OINAS
01 LINGKUNGAN OEPARTEMEN AGAMA

Semoga bukn ini dapat dipergnnakan sebagai acuan bagi pimpinan satuan
organisasi/kerja dalam melaksanakan tata persuratan dinas di lingkungan
Departemen Agama, .
Dalam tata persuratan dinas ini berisi tentang pengaturan sistim persuratan
di lingkungan Departemen Agama dimana secara substansi merupakan
penyempumwm dati materi tata persurataa dinas yang tertuang dalam peraturan-
peraturan sebelumnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.
Tata Persuratan Dinas di lingkungan Departemen Agama ini merupakan
penyempumaan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2003 Tentang
Tata Persuratan Dinas di lingkungan Departemen Agama, halini selaras dengan
telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swrTuhan Yang Maha Bsa, atas
perkenan-Nya penyempumaan buku Tata Persuratan Dinas di lingkungan
Departemen Agama dapat terwujud..
KATAPENGANTAR

111
BAB V PENANDATANGANAN SURAT................................................ 55
A. Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Statuter........ 55
B. Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat
Nonstatuter................. 59
BAB IV PROSES DAN CARA PEMBUATANSURAT 19
A. Proses dan Cara Pembuatan Surat Statuter 19
B. Proses dan Cara Pembuatan Surat Nonstatuter........................ 32
BAB III BAGIAN SURAT 15
A. Bagian Surat Statuter 15
B. Bagian SuratNonstatuter.......... 17
C. Penggunaan LambangILogo 18
BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS SURATDINAS 11
A. Penggolongan Surat Dinas....................................................... 11
B. Jenis Surat Dinas 11
BAB I PENDAHULUAN 6
A. Latar Belakang......................................................................... 6
B. Maksud dan Tujuan 6
C. Asas-Asas Tata Persuratan....................................................... 7
D. Pengertian Urnurn 8
E. Ruang Lingkup :....................................................... 9
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG TATAPERSURATANDINAS DI
LINGKUNGAN DEPARTEMENAGAMA................................................ 1
DAFTAR lSI : :.............................. 111
KATAPENGANTAR , 1
Halaman
DAFfARISI

IV
LAMPIRAN
BAB X KODE INDEKS SURAT-SURATDINAS DEPARTEMEN
AGAMA 89
A. Kode Indeks di LingkunganDepartemen Agama yang diatur
oleh Pusat 89
B. Kode Indeks di Lingkungan Departemen Agama yang diatur
oleh Daerah.............................................................................. 106
BAB IX PENGIRIMAN SURAT : 87
A. Tingkat Urgensi 87
B. Cara Pengiriman 87
BAB vm PENGGUNAAN KERTAS, AMPLOP DAN MESIN TIK ....... 81
A. Kertas ....... ,............................................................................... 81
B. Amplop.................................................................................... 81
C. Mesin Tik / Komputer 86
BAB VII JALUR SURAT 77
A. Jalur Surat Dari Atas Ke Bawah 77
B. Jalur Surat Dari Bawah KeAtas 78
C. Jalur Surat menyamping (Horisontal)...................................... 79
BAB VI' CAP DINAS :. ;................ 67
A. Bentuk Dan Tulisan 67
B. Penggunaan.............................................................................. 68

1
Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Agama Nomor 3 Tahun2006 tentang Organisasidan Tata Kerja
Departemen Agama, dipandang perlu menyempurnakan Tata
Per suratan Dinas di lingkungan Departernen Agarna.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1971Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
3. Keputusan PresidenNomor 49 Tahun2002 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi
VertikalDepartemenAgama yang telahdiubahdenganKeputusan
Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi danTataKerja Kementerian
Negara Republik Indonesia yang telah diubah dan disempuma-
kan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. PeraturanPresidenNomor 10Tahun2005tentangUnitOrganisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
yang telahdiubah dan disempurnakandengan PeraturanPresiden
Nomor 66 Tahun 2006;
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006
TEN TANG
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

2
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan TataKerja Madrasah IbtidaiyahNegeri
sebagaimana telabdiubah dan disempurnakandenganKeputusan
Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003;
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan
Keputusan Menteri Agama Nornor 471 Tahun 2003;
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri
sebagaimanatelah diubahdan disempurnakandengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003;
Lambang DepartemenAgama yang telahdisempumakan dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1982;
Atribut lnstitut Agama Islam Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387,388,390,391,392,
393, 394, 395, 396 dan 397 Tahun 1993 tentang Susunan
Organisasidan TataKerja Institut Agama IslamNegeri (lAIN);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 284,285,286,287,288,
289,291,292,293,294,295,297,299,300,301,302,303,
304,305,306,307,308,309,310,311,313,314,315 dan 316
Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN);
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama
Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung;
14. Keputusan Menteri Agarna Nomor 8.6Tahun 1999 tentang
Kristen Protestan Negeri .(STAKPN)Ambon;
IS. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 2000 tentang
Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani;

3
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Malikussaleh;
Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram;
Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
Pokok-Pokok Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 ten tang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agarna
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang
telah diubah teralchir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor
480 Tahun 2003;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 414_Tahun 2002 ten tang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 72IKEPIM.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas;
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keagamaan;
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama;
Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi di
lingkungan Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan;

4
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen
Protestan Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama
Kristen Protestan Negeri Toraja;
Organisasi danTata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN)
Malang;
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta;
29. Keputusan Menteri Agama Nomor 1Tahun 2005 tentang Sekolah
Tinggi Agama Islam Neger i Al-Palah Jayapura;
.30. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
Organisasi dan Tata Kerja InstitutAgama Islam Negeri (lAIN)
Mataram;
Organisasi dan Tata Kerja InstitutAgama Islam Negeri (lAIN)
Sultan Amai Gorontalo;
Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar;
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan
SyarifKasim Riau;
35. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip Dinamis di
lingkungan Departemen Agama;
Penyusunan Peraturan Perundang-undengan di lingkungan
Departemen Agama;

5
MUHAMMAD M. BASYUNI
AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2006
: Tata Persuratan Dinas di lingkungan Departemen Agama
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
Tata Persuratan Dinas ini merupakan petunjuk pelaksanaan bagi
para pejabat struktural dan fungsional dalam melaksanakan tata
persuratan dinas di lingkll:l1gansatuan organisasi/kerja masing-
masing.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan mengenai Tata
Persuratan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.
Hal-halyang belumdiaturdalam Peraturanini akan diaturkemudian
dengan Petunjuk Teknis oleh pimpinan satuan organisasilkerja
masing-rnasing.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Kelima
Keempat
Ketiga
Kedua
Pertama
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA
PERSURATAN DlNAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
AGAMA.
MEMUTUSKAN :
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha
Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

6
1. Maksud
Tata persuratan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembuatan
surat dinas, agar dapat diselaraskan dengan tata kearsipan di lingkungan
. Departemen Agama.
2. TujlUllf
a. Terwujudnya pedoman dalam pembuatan surat dinas;
b. Terciptanya kelancaran komunikasi koresponden kedinasan dan
kemudahan dalam pengendalian pelaksanaannya;
B. Maksud dan Tujuan
Dengan kecanggihan teknologi informasi, tata persuratan perIu diselaraskan,
guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Oleh karena itu
pengaturan tata persuratan dalam peraturan ini diupayakan untuk menampung
kemajuan teknologi, sistem teknologi informasi, dan sistem konvensional
sehingga diperlukan tata persuratan yang dituangkan dalam bentuk pedornan.
Tata persuratan dinas mengatur tata cara pembuatan surat sebagai sarana
komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Informasi surat berawal dari tahap penciptaan, berlanjut dengan tahap
penggunaan dan berakhir pada tahap pelestarian. Pengaturannya meliputi tata
persuratan, pengurusan surat dan penataan berkas, yang merupakan satu
kesatuan daur kearsipan. Pengaturan surat dinas mempunyai kaitan erat dengan
tata kearsipan, oleh karen a itu perlu diatur untuk ketertiban administrasi yang
berdayaguna dan berhasilguna.
A. Latar Belakang
PENDAHULUAN
BAB I
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG

7
Surat dinas hams menggambarkan rasionalitas antara hasil yang diperoleh
atau out put dengan kegiatan yang dilakukan serta sumber-sumber dan
waktu yang dipergunakan atau input;
5. Asas Efisiensi
Surat dinas harus dapat diselesaikan cepat,jelas, aman, ekonomis, tidak
berbelit-belit, dan tepat waktu guna mendukung kelancaran
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat,
4. Asas Pelayanan Prima
Surat dinas pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan tata kearsipan
dan administrasi perkantoran pada umumnya,
3. AsasKeterkaitan
Surat dinas harus dapat dipertanggungjawabkan, oleh penandatangan
surat baik dari segi isi, format maupun prosedurnya,
2. Asas Pertanggungjawaban (Akuntabilitas}
Surat dinas harus tertutup, sehingga kerahasiaan isinya tetap terjaga.
Pejabat dan pengelola surat tidak dibenarkan memberikan informasi
tcntang isi surat kepada yang tidak berkepentingan.
1. Asas Keamanan
C. Asas-AsasTata Persuratan
d. Diperolehnya keseragaman dalam penyelenggaraan, termasuk
keseragaman pol.albentuk dan tindakan dalam kegiatan surat menyurat
dinas di lingkungan Departemen Agarna;
c. Meningkatnya dayaguna dan hasilguna pengelolaan surat dinas dan
pengolahan arsip;

8
8. Surat nonstatuter adalah pemyataan tertulis y~g tidak bersifat J2".1~gaturan.
9. Forrnulir adalah lembaran yang memiliki desain/format kh~s untuk
memuat data kedinasan dalarn tugas tertentu dibuat dalam beIituk kartu _
atau lembaran tercetak yang telah ditetapkan dan mempunyai kolomllajur
dengan judul tertentu.
7, Surat statuter adalah pernyataan tertulis yang sifatnya mengatur yang
menimbulkan suatu kewajiban yang barns dilakukan oleh pejabat struktural
dan fungsional di lingkungan satuan organisasi/kerja.
6. Laporan adalahjenis surat yang berisi uraian tertulis yang bersifat resmi
tentang keadaan, peristiwa atau pengalaman dalam rangka pelaksanaan
tugas kedinasan.
5. Format surat dinas adalah susunan danbentuk surat yang menggambarkan
redaksional, tata letak, dan penggunaan lambang negara, logo serta cap
dinas.
4. Sifat surat dinas adalah tingkatan pentingnya surat dilihat dari berbagai
aspek.
3. Jenis surat dinas adalah macam surat yang dibedakan atas dasar isi dan
formatnya.
2. Surat adalah pemyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang
diatur dan digunakan sebagai sarana kornunikasi untuk menyampaikan
inforrnasi dari satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
1. Tata Persuratan Dinas adalah pengaturan penyelenggaraan korespondensi
dinas yang dilaksanakan di lingkungan Departemen Agama.
D•. Pengertian Umum
Surat dinas harus menggambarkan pelaksanaan kegiatan y~g dilakukan
secara berdayaguna dan berhasilguna.
6. Asas Efektif

9
Tata Persuratan Dinas ini mengatur seluruh komunikasi kedinasan yang
berbentuk surat meliputi penggolongan dan jenis surat dinas, bagian surat,
cara pembuatan surat, penandatanganan surat, cap dinas, jalur surat,
penggunaan kertas/amplop, mesin ketiklkomputer, pengiriman surat, dan
kode indeks surat dinas di lingkungan Departemen Agama.
E. Ruang Lingkup
15. Kode klasifikasi adalahbagian dari klasifikasisurat,tanda pengenal dari
isi surat atau masalah dalam bentuk huruf dan angka.
14. Kode indeks surat dinas adalah tanda pengenal surat dari satuan
organisasilkerja.
13. Lambang/logo adalah gambar/huruf sebagai identitas satuan
organisasilkerja pusat dan daerah.
12. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar
burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
11. Kewenanganpenandatanganansurat adalahkewenanganseorangpejabat
untuk menandatangani surat yang melekat pada jabatan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab kedinasannya.
10. Arsip adalah naskah - naskah yang dibuat dan diterima oleh Lernbaga-
lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak
apapun baikdalam keadaantunggal maupun berkelompok,dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

11
a. Peraturan Menteri Agama, adalah jenis Peraturan.Perundang-
undangan yang materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang
bersifat normatif/mengatur tentang suatu kebijakan dan merupakan
tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang hirarkinya
lebih tinggi .
b. Keputusan Menteri Agama, adalah jenis peraturan Perundang-
undangan yang materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang
bersifat penetapan terhadap suatu subyek/obyek sebuah
penyelenggaraan kegiatan/pelaksanaan kebijakan Peraturan
Menteri.
c. Instruksi Menter; Agama, adalah perintah Menteri Agama untuk
melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.
d. Peraturan Pimpinan Satuan Organisasi, adalah ketentuan yang
memuatsuatukebijakantekniskhususuntukmelaksanakankebijakan
pokok Menteri Agama dalam lingkungan satuan organisasi.
e. Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi, adalah jenis peraturan
Perundang-undangan yang materi muatannya berisi ketentuan-
ketentuan yang bersifat penetapan terhadap suatu subyek/obyek
sebuah penyelenggaraan kegiatanipelaksanaan kebijakan Peraturan
Satuan Organisasi.
f. Instruksi Pimpinan Satuan Organisasi; adalah perintah pimpinan
satuan organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang digariskan
pimpinan satuan organisasi.
1. SuratStatuter;terdiridad :
B. Jenis Surat Dinas
1. Surat statuter.
2. Surat nonstatuter.
Surat dinas digolongkan menjadi :
A. PenggolonganSurat Dinas
PENGGOLONGAN DAN JENIS SURAT DINAS
BAB n

12
i. Undangan, adalah suratyang isinya mengundang agar yang diundang
datang pada hari, tanggal, jam, tempat dan acara yang telah ditentukan.
Dalam undangan khusus dapat dicantwnkan :
* pakaian yang harus dipergunakan;
* RSVP (harap dijawab).
h. Pengumuman, adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang
sesuatu hal yang ditujukan kepada para karyawan atau masyarakat
umum.
g. Memo, adalah surat yang bersifat informal/tidak resmi isinya ringkas
jeLas yang digunakan antar pejabat dalam lingkungan satuan
organisasi.
f. Surat Kawai, adalah surat yang disusun secara singkat yang
disampaikan/ diterima olehldari pihak lain untuk diselesaikan dengan
cepat dan penyampaiaonya melalui pos.
e. Telegram, adalah surat singkat dan padat yang perlu segera disampai-
kan dengan cepat melalui kantor telegraf.
d. Laporan, adalah surat yang berisi pertanggungjawaban kepada atasan
tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
c. Edaran, adalah surat yang ditujukan kepada pejabat tertentu yang
isinya memberikan penjelasan atau petunjuk yang dianggap perlu
tentang hal-hal yang telah diatur dalam keputusan, atau instruksi.
b. Nota Dinas, adalah surat yang sifatnya formal isinya ringkas dan
jelas yang digunakan antar pejabat dalarn lingkungan satuan
organisasi.
a. Surat Dinas, adalah surat yang menyangkut kedinasan yang
digunakan antar satuan organisasi yang berisi pemberitahuan,
pemyataan, anjuran, saran, pennintaan, tanggapan danjawaban atas
pertanyaanlpennintaan.
2. Surat Nonstatuter, terdiri dari :

13
o. www (Word Wide Web) atau Website adalah fasilitas tayangan
informasi yang biasa disebut homepage yang juga memiliki alamat-
alamat khusus (URL=UniformResourceLocator) berdasarkan nama
kelompoknya (domain name).
n. ElectronikMail (e-mail) adalah fasilitas pengiriman dan penerimaan
surat elektronik yang dilengkapi dengan fasilitas "copy carbon"
(tembusan), sehingga memungkinkan mengirimkan isi surat yang
sarna ke beberapa alarnat pemakai Internet.
m. Faksimile (Fax), adalah copy surat yang disampaikan dengan
peralatan Faksimile dari jarak jauh.
* Surat asli hams dikirim melalui pos.
1. Teleks,adalah informasi yang dikomunikasikan melalui pesawat
teleks yang pada dasarnya mempunyai ciri yang sarna dengan
telegram.
k, Telepon, alat yang digunakan untuk menyarnpaikan informasi
tercepat.
[. Surat Pengantar, adalah surat yang isinya merupakan pengantar
pengiriman baik surat maupun barang dan lain-lain yang disertai
penjelasan singkat,

15
1) Tempat penetapan;
2) Tanggal, bulan dan tahun penetapan;
3) Namajabatan;
2) Konsiderans (Menimbang);
3) Dasar huknm (Mengingat);
4) Memperhatikan (apabila perlu)
5) Diktum (Memutuskan, Menetapkan, Nama
PeraturanlKeputusan)
c. Batang tubuh, terdiri dari Bab, Pasal dan Ayat.
d. Penutup, terdiri atas :
b. Pembukaan, terdiri atas, :
1) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Kalimat
"Menteri Agama Republik Indonesia/Pimpinan Satuan
Organisasi");
3) Nama Peraruran/Keputusan.
1) Kalimat "Peraturan/Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia/Pimpinan Satuan Organisasi";
2) Nomor dan Tahun;
a. Judul, terdiri atas :
1. Peraturan/Keputusan MenteriAgamalPimpinan Satuan Organisasi
Surat Statuter yang terdiri dari PeraturaniKeputusan Menteri Agama, Peraturanl
Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi dan Instruksi Menteri AgamalPitnpinan
Satuan Organisasi menggunakan pola penulisan bagian surat sebagai berikut:
A. Bagian Surat Statuter:
BAGIAN SURAT
BAB III

16
1) Tempat penetapan;
2) Tanggal, bulan dan tahun penetapan;
3) Namajabatan;
4) Tandatangan pejabat;
5) Nama pejabat/Pemangku jabatan;
6) Cap jabatanlcap dinas.
d. Penutup, terdiri atas :
c. Batang tubuh (Kepada Untuk : Pertama, Kedua, dst.).
b. Pembukaan, terdiri atas :
1) Kalimat "Menteri Agama Republik IndonesiaJPimpinan Satuan
Organisasi"
2) Konsiderans (Menimbang);
3) Dasar hukum (Mengingat);
4) Memperhatikan (apabila perIu);
5) Diktum (Menginstruksikan);
1) Kalimat "Instruksi Menteri Agama Republik IndonesiaIPirnpinan
Satuan Organisasi";
2) Nomor dan Tahun;
3) Nama Instruksi.
a. Judul, terdiri atas :
2. lnstruksi Menteri Agama/Pimpinan Satuan Organisasi adalak :
6) Cap jabatanlcap dinas.
5) Nama terang pejabat;
4) Tanda tangan pejabat;

17
c) Pengamanan informasi:
(1) Sangat rahasia,
(2) Rahasia.
(3) Terbatas.
(4) Biasa.
Untuk penanganan surat sangat rahasia/rahasia diberlakukan
secara khusus dengan rnemperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
(1) Proses pembuatan surat
(2) Penomoran surat.
(3) Penyampulan surat.
(4) Penyampaian/pengiriman surat.
b) Bobot informasi:
(1) Surat penting.
(2) Surat biasa.
B. Bagian Surat Non statuter :
Surat Nonstatuter menggunakan pola penulisan bagian surat sebagai berikut:
1. Kepala Sural, terdiri atas :
a. Kop Surat.
b. Nomor, Sifat, Larnpiran dan Hal.
1) Penomoran surat dilengkapi dengan kode indeks, kode
klasifikasi dan tahun. (lihat bab X)
2) Sifat surat ditulis dibawah nomor, dengan memperhatikan
aspek keamanan dan legalitas yang dibedakan sebagai berikut:
a) Keaslian surat:
(1) AsH.
(2) Tembusan.
(3) Salinan.
(4) Petikan.

18
C. Penggunaan LambanglLogo
1. Untuk surat statuter yang ditandatangani oleh atau a.n. Menteri Agama
menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia yang terletak di
tengah atas.
2. Untuk surat Non statuter yang ditandatangani oleh Menteri Agama,
menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia dan tulisan
Menteri Agama Republik Indonesia yang terletak di tengah atas.
3. Surat dinas yang ditandatangani oleh selain Menteri Agama menggunakan
logo Departemen Agama.
4. Surat UINflA1NIillDN/STAIN/STAKN/STAHN/STABN menggunakan
logo masing-masing.
5. Surat dinas Instansi Vertikal dan UPT selain tersebut butir 4, menggunakan
logo Departemen Agama.
3. Kaki Sural, terdiri atas :
a. Nama jabatan (Titelatur),
b. Tanda tangan,
c. Nama pejabat (Pemangkujabatan).
d. NIP.
e. Cap jabatan/cap dinas.
2. lsi Surat,terdiri atas :
a. Pembukaan.
b. lsipokok.
c. Penutup,
c. Tempat, tanggal, bulan dan tahun.
d. Alamat surat,
d) Penyampaian/pengiriman surat (lihat bab IX)
3) Lampiran ditulis dibawah sifat surat yang menerangkanjurnlah
lampiran surat.
4) Hal ditulis dibawah lampiran yang menerangkan maksud /isi
surat.

19
d. Surat asli yangtelah ditandatangani berikut konsepnya wajib disimpan
oleh unit yang menangani tugas dan fungsi bidang hukum.
3) Selain tersebut pada point 1 dan 2, pengajuan kepada pejabat
yang berwenang melalui pejabat yang bertanggungjawab di
bidang pembinaan administrasi.
2) Sekretaris untuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh
Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan,
1) Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri untuk Peraturan,
Keputusan, dan Instruksi Menteri yang ditandatangani oleh
Menteril Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
c. Net Surat Statuter diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui:
b. Jika materi surat menyangkut lebih dari satu unit kerja, konsep
terlebih dahulu diedarkan dan dlbabas dengan pejabatlunit kerja
terkait,
a. Konsep diajukan secara hirarkis sesuai prosedur dalam unit
kerja/organisasi, kemudian diteliti dan diparaf oleh pejabat yang
terkait sebagai pertanggungjawaban.
2. Pengajuan Konsep
Penyiapan konsep dilakukan dengan tepat, jelas, dan singkat, serta
menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar.
1. Penyiapan Konsep
A. Proses d-anCara Pembuatan Surat Statuter
PROSES DAN CARA PEMBUATAN SURAT
DAB IV

20
Jarak
setiap
baris
1Spasi
PERATURAN MENTERl AOAMA REPUBLIK.INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DEPARTEMENAGAMA
Judul diketik sebagaimana contoh dibawah ini.
3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan
ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
1) Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan
mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan
dan nama peraturan perundang-undangan.
2) Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat,
dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan,
4. PengetikanSurat
a. Judui
d. Penomoran surat untuk instansi vertikal dan UPT dilakukan oleh
pejabat yang berwenang di bidang pembinaan administrasi.
c. Khususpenomoran suratyang berkaitandengan kepegawaiandiatur
oleh unit yang menangani tugas dan fungsi bidang kepegawaian.
h. Penomoran surat dilaksanakan oleh unit yang menangani tugas dan
fungsi bidang hukum.
a. Penomoran surat dilaksanakan setelah surat ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang, untuk menjaga agar tanggal dan
pemberlakuan surat tidak ada selisih waktu yang terlalu lama.
3. Penomoran Surat

21
Pada Judul Peraturan Perundang-undangan pencabutan disisipkan kata
PENCABUTAN didepan nama Peraturan Perundang-undangan yang dicabut,
Cara pengetikannya sebagairnana contoh dibawah ini.
Jarak setiap
baris 1 Spasi
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN MENTER! AGAMA
NOMOR 1TAHUN 2006
TENTANG
TATA PERSURATAN DlNAS
,DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
Jika Peraturan dan Keputusan telah diubah lebih dari 1(satu) kali, di antara
kata PERUBAHAN dankata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan
beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan
sebelumnya. Cara pengetikannya -sebagaimana contoh dibawah ini.
Jarak setiap
baris 1 Spasi
KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 393 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERlAGAMA
NOMOR 168 TAHUN 2003 TENTANG TATAPERSURATAN DINAS
DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
Padajudul Peraturan Perundang-undangan perubahan, ditambah d.engan frase
PERUBAHAN ATAS di depan nama Peraturan Perundang-undangan yang
diubah. Cara pengetikannya sebagaimana contoh dibawah ini,

22
a) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
b) Konsinderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran
yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan
perundang-undangan. Memuat unsur filosofis, yuridis,dan sosiologis
yang menjadi lata! belakang pembuatannya.
c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan
perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang
tepat karena tidak mencenninkan tentang latar belakang dan alasan
dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. .
2) Konsiderans
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, }
3 Spasi
1) Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya
dengan buruf kapital yan~ diletakkan di tengah dan diakhiri dengan
tanda baca koma (,) . Cara pengetikannya sebagaimana contoh dibawah
ini. } 2 Spasi
b. Pembukaan
Jarak: setiap
baris 1 Spasi
PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN .
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTER! AGAMA
NOMOR 168 TAHUN 2003 TENTANG TATAPERSURATAN
UINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

23
......................................................... ,
b. bahwa ~.., ' ..
...................................................................... ,
}
Jarak setiap
baris 1 Spasi
} 1,5 Spasi
}
Jarak setiap
bans 1 Spasi
} 1,5 Spasi
a. bahwa . ..Menimbang
} 1,5 Spasi
b. bahwa .. . } Jarak setiap
.......... ' , baris 1 Spasi
} 1,5Spasi
Jikakonsiderans memuat Iebih dari satu pertimbaagan, rumusan butir pertimbangan
sebagaimana contoh dibawah ini.
} 3 Spasi
a. bahwa } ~~~ 1S~pti:
....... ", ~
Menimbang
Cara pengetikannya sebagaimana contob dibawah ini.
~), Setiap pokok pikiran diberi nomor dan diawali dengan huruf
abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan
kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
d) Jika konsiderans memuat lebih darisatu pokok pikiran, tiap-
tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang
merupakan kesatuan pengertian.

24
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Cara pengetikannya sebagaimana contoh dibawah ini.
6) Dasar hukum yang diambil dati pasal (- pasal) dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d¢msd.engan menyebutkan
pasal atau beberapa pasal yang berkaitan. F~dang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tabun 1945 ditulis sesudah penyebutan
pasal terakhir dan dua huruf U ditulis dengan huruf kapital.
5) Jikajurnlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum
Iebih dari satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan
Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun
secara kronologis berdasarkan saat pengundangan dan penetapannya.
4) Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut tidak dicantumkan
sebagai dasar hukum .
3) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum
hanya Peraturan Perundang-undanganyang tingkatannya sama, lebih
tinggi dan sesuai dengan permasalahannya. .
2) Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan
Perundang-undangan dan memuat peraturan perundang-undangan yang
memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
1) Dasar hukum diawali dengan kata Menglngat yang diawali dengan
hurufkapital dan seterusnya hurufbiasa.
c. Dasar Hukum
} 1,5 Spasi
................)
}
Jarak setiap
baris 1Spasi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
hurufb di atas perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama/Keputusan Direktur
Jenderallinspektur Jenderal tentang

25
Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap
dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3, dan seterusnya, dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (r).
Cara penulisan sebagaimana dimaksud diatas berlaku juga untuk pencabutan
Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan 27 Desember
1949.
2 ;
Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van
Koophandel, Staatsblad 1847 : 23 ).
Dasar hukum yang berasa1 dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia
Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan
tanggal 27 - 12 - 1949, ditulis dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan
kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nom or
Staatsblad yang dicetak miring diantara tanda baca kurung.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4222)
Mengingat ~ 1. . ;
Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, cukup mencantnmkan nama judnl
Peraturan Perundang-undangan. Penulisan Undang-Undang, kedua hurufU
ditulis dengan hurufkapital. Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Repub1ik
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan
diantara tanda baca kurung ( ).

26
2} Kata Menetapkan
Kata Menetapkan dicantumkan dengan kata Memutuskaa yang
disejajarkan kebawah dengan kata Menimbang, Mengingat dan
Memperhatikan, huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf
Kapital <ian diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
} 2 Spasi
MEMUTUSKAN :
} 2 Spasi
Kata "MEMUTUSKAN" diketik dengan hurufkapital tanpa spasi
diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta
diletakkan ditengah marjin;
1) Kata Memutuskan
d. Diktum
...... 0 ~ eo "
} 1,5 SpasiMemperhatikan : 1.
Sesudah kata "Memperbatikan" Diketik tanda titik dua (:) yang diselaraskan
dengan titik dua di atasnya, setelah satu ketukan diketik apa yang menjadi
perhatian dalam surat keputusan dimaksud ditulis dengan huruf awal kapital,
seterusnya huruf biasa.
3.
Mengingat : I. } Jarak setiap
......................................................................... ; bans 1 Spasi
} 1,5 Spasi
2. ..' ~ '..................} Jarak setiap
.......................................................................... ; baris 1 Spasi
} 1,5 Spasi
• H ••••••••• } Jarak setiap
...................................................... "." ; baris 1 Spasi
1-- 1,5 Spasi,..;
Cara pengetikannya sebagaimana contoh dibawah ini,

27
Kedua
Pertama
1) dalam bentuk diktum
· '}· 1,5 Spasi
· ... . , ,
Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua substansi
Peraturan Pernndang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal, Cara
.pengetikannya sebagaimana contoh dibawah ini,
Jarak setiap
baris 1Spasi
e. Batang TulJuh
PERATURAN MENTER!
AGAMA TENTANG
TATA PERSURATAN
DINAS DI LING-
KUNGAN DEPAR-
TEMEN AGAMA.
Menetapkan
Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-
undangan dicantumkan lagi setelaa kata Menetapkan dan didahului dengan
pencantuman jenis Peraturan Perundang-undangan tanpa frase Republ'ik
Indonesia. serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca titik (.). Cara pengetikannya sebagaimana contoh dibawah ini.
Jarak setiap
baris 1Spasi
3) Nama Peraturan Perundang - undangan
Menetapkan: PER A T U RAN
MENTERI AGAMA
TENTANG TATA
PERSURATAN DINAS
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN
AGAMA.

28
b) Lurus dengan kata "Ditetapkan", dengan hurufkecil, tanggal dan
tahun ditetapkan diketik dengan angka Arab, nama bulan diketik
dengan huruf awal kapital.
a) Diketik satu spasi dari kata ditetapkan;
.2) Kata "Pada tanggal" :
Diketik denganjarak 4 spasi daribaris terakhir, diketik disebelah kanan
bawah dengan menggunakan huruf awal kapital selanjutnya huruf biasa;
1) Kata "Ditetapkan" di ......(Nama kota)
d. Penutup
Jarak setiap
baris 1Spasi
(1) : :
a ; (dan atau)
b :
1. ; (dan atau)
2 :
a) ; (dan atau)
b) :
1) ; (dan atau)
2) .
Pasa12
} 1 Spasi
} 1,5 Spasi
BAB II
Judul Bab
.............................................................................. } 1 Spasi
.......................... '" " ._ ~ ..
Pasal l
} 1 Spasi
} 1,5 Spasi
BABI
Judul Bab
2) dalam bentuk Pasal-Pasal

29
} 4Spasi
NAMA LENGKAP
5 SpasiTanda tangan dan Cap jabatan
} 4 Spasi
Ditetapkan di Jakarta
} 1 Spasi
pada tanggal } .
1,5 Spasi
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
b) Dengan huruf kapital, tanpa mengunakan gelar dan pangkat
5) Dibubuhi cap jabatan/dinas.
a) Diketik denganjarak lima spasi lurus dibawah nama jabatan;
4) Nama pejabat yang berhak menandatangani :
b) Menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca
koma (,).
a) Diketik dengan jarak satu setengah spasi lurus di bawah kata
"pada tanggal; .
3) Nama labatan :

30
1. ;. } 1,5 Spasi
2 .
dst. } 1,5 Spasi
Mengingat
dst. } 1,5 Spasi
PERATURAN _MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA }
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG Jar~ seti~
TATA PERSURATAN DINAS bans 1Spasi
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA }
2 Spasi
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,}
3 Spasi
Menimbang a. bahwa ; } .
b. bahwa ; 1,5 Spasi
Contoh Pengetikan Surat Statuter.
.NAMA LENGKAP
5 Spasi
Tanda tangan dan Cap dinas
Ditetapkan di Jakarta }
1 Spasi
pada tanggal } i.s Spasi
. A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL

31
NAMA LENGKAP
5 Spasi
Tandatangan dan cap jabatan
} 4 Spasi
Ditetapkan di Jakarta } 1 S -past
pada tanggal
} 1,5 Spasi
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
},1,5 Spasi
........................................................... } 1,5 Spasi
................................................................................................
} ISpasj
} 2Spasi
PERATURAN· MENTERI AGAMA
TENfANG TATA PER- SURATAN DINAS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
AGAMA.
} 2Spasi
MEMUTUSKAN:
.............. ,
Kedua
Pertama
Menetaplc I
Memperhatikan

32
1) Kepala Surat
0) Menter; Agama
(1) Kop Suratterdiri dati Lambang Negara menggunakan
tinta emas danjudul diketik dengan hurufkapital yang
diletakan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca; .
(2) Nomor diketik 10ketukan dari tepi kiri kertas;
(3) Sifatdiketiklurusdengannomor,dantitikdua diselaras-
kan dengan titik dua di atasnya;
(4) Lampiran diketik lurus dengan nomor, dan titik dua
diselaraskan dengan titik dua di atasnya;
4. Pengetikan Surat
II. . Su,Gt Dinas
a. Penomoran suratdUaksanakansetelahdibubuhitandatangan pejabat
yang berwenang, untuk menjaga agar tanggal surat dan
pemberlakuan tidak ada selisih waktu yang terlalu lama.
b. Penomoran surat sesuai dengan kode indeks-surat dinas yang telah
ditetapkan.
c. Penomoran surat untuk instansi vertikaldan UPT.dilakukan oleh
pejabat yang berwenang di bidang pembinaan administrasi.
B. Proses dan Cara Pembuatan Surat Nenstatuter
1. Penyiapan Kensep
Penyiapan konsep dilakukan dengan tepat, jelas, dan .singkat, serta .
menggunakan bahasa Indonesia yang-1Jala4 baik dan benar.
2. Pengajuan Kons~~
a. Konsep diajukan secara hirarkis pejabat sesuaiprosedur dalam unit
kerja/organisasi, kemudian diteliti dan diparaf sebagai
pertanggungjawaban. .
b. Jika materi surat menyangkut lebih dari satu unit kerja, konsep
terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pejabat/unit keIja terkait.
3. Penomoran Surat

33
(2) Pengetikan nama satuan organisasi sebagai berikut :
- Diketik dengan hurufkapital.
- Dilengkapi dengan alamat lengkap, nomor telepon dao faksimile
Ditulis dengan hurufkapital setiap awal kata font 12.
- Nama kota kedudukan instansi bersangkutan diberi huruf kapital
foot 12.
b) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Badan Litbang dan DUe/at.
(1) Kop Suratterdiri dari Lambang Departemen Agama danjudul diketik
dengan hurufkapital yang diletakan ditengah marjin tanpa diakhiri
tanda baca.
............. }.. . .. .. .. . Jarak setia
~ ~..- .: bans 1 spaft
} 2 Spasi
Kepada }
Yth, Jarak setiap
.. ... .. .. ..... .. . baris 1Spasi
.....- ~ .
MENTERIAGAMA
REPUBLIK INDONESIA }
3 Spasi
Jakarta, .Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
(7) Alamat surat diketik lurus dengan hUIUf pertama isi Hal.
(6) Tempat, tanggal, bulan dan tahun diketik sejajar dengan
nomor;
(5) Hal diketik lurus dengan nomor, dan titik dua diselaraskan
dengan titik dua di atasnya;

34
- Kata "Nomor" diketik 10 ketukan dari tepikiri kertas,
- Sifat surat diketik lurus dengan nomor, dan titik dna diselaraskan
dengan titik dua di atasnya.
- Lampiran diketik lurus dengan nomor, dantitik dua diselaraskan
dengan titik dua di atasnya.
- Hal diketiklUTUS dengan nomor, dan titik dua diselaraskan dengan
titik dna di atasnya,
(5) Nomar, Sifat, Lampiran, dan Hal Surat
- Tempat kedudukan, diketik dengan huruf awal kapital, kemudian
diberi tanda baca kama (,).
- Tanggal diketik dengan angka arab (1,2 dst).
- Nama bulan diketik dengan huruf awalkapital (Januari-dst).
- Tahun diketik dengan angka arab dan tidak perlu diberi tanda baca
apapun,
- Tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun diletakkan sebelah
kanan atas.
(4) Tempat kedudukan, Tanggal, Bulan dan Tahun
(3) Sebelum nama satuan organisasi, ditulis DEPARTEMEN
A GAMA R1 memakai huruf kapital yang lebih besar dari nama
satuan organisasi.
- Diakhir nama instansi tidak perlu diberi tanda baca apapun.
- Diberi garis pembatas.

35
(2) Pengetikan yang lainnya sarna dengan pengetikan pada surat
satuan organisasi.
(1) Kop Surat terdiri dari Lambang Departernen Agama dan judul
diketik dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin
tanpa diakhiri tanda baca.
c) Instansi Vertikal.
. } 1.5 Spasi
Jakarta, .............. }....... ... .... J arak setiap
~'''.:'''::::::''.: baris 1 Spasi
} 2Spasi
Kepada }
Yth. ....... Jarak setiap
.. .. .... ..... .•.. baris 1 Spasi
6 ~ ..
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
DEPARTEMEN AGAMARI
Eselon I Pusat
Alamat dan Nomor Telepon ..... -..... ,....
Jakarta

(2) Pengetikan yang lainnya sama dengan pengetikan pada surat
satuan organisasi.
(1) Kop Surat terdiri dari LambangILogo masing-masing kecuali
Balai, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Madrasah
menggunakan Lambang DepartemenAgama danjudul diketik
dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin tanpa
diakhiri tanda baca.
d) UnitPelaksana Teknis (UPT).
} 1.5Spasi
Jakarta, .
'::~~.'.'.'.'.'.':'.'.'.} Jarak setiap
:': :: • .: ...: baris I Spasi
} 2 Spasi
~~a~~ } Jarak setiap
. . .. .. .. . . ... . .. .. .. baris 1 Spasi
............~ .
36
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI .
Jalan No Telepon .

37
} 1.5 Spasi
Jakarta, .............. }.. ... . .. .. Jarak setiap
: : baris 1Spasi
} 2 Spasi
Kepada }
Yth. Jarak setiap
:::::::::::::::::::: baris 1Spasi
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ...:.. (NamaUIN ybs)
FAKULTAS (Nama UIN ybs)
Jalan No Telepon .
} 1.5 Spasi
Jakarta, ............... }. .... ... Jarak setiap
: : : : baris l Spasi
} 2 Spasi
Kepada }
Yth. Jarak setiap
:::::::::::::::::::: baris 1 Spasi
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

38
c) Untuk surat yang panjang sehingga harus disambung dengan
halaman berikutnya, halaman berikutnya menggunakan kertas biasa
tanpa kop surat dan sudut kanan atas dibubuhi nomor halaman.
d) Pengetikan isi surat dimulai dengan indent lima ketukan dari margin
kiri, begitu juga huruf awal dari setiap alinea baru.
e) Jarak antara baris yang satu dengan lainnya satu setengah spasi.
f) Untuk membedakan alinea yang satu dengan alinea berikutnya diberi
jarak dua spasi.
b). Untuk surat yang sangat singkat pengetikannya diserasikan dengan
ukuran kertas.
a). lsi surat mulai diketik 4 spasi setelah nama kota pada obyek surat.
2). lsi Surat
} 1.S Spas
Jakarta, ............... }.............. Jarak setiap
..........................: baris 1 Spasi
} 2 Spasi
~~.a~~ } Jarak setiap
... .. .. .. .. .. ... . bans1 Spasi
..- ~ .
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ..
Jalan No Telepon ..

39
Nama Lengkap
NIP .
tanda tangan
- a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal
Nama Lengkap
tanda tangan
- Menteri Agama
a) Kaki Sural Menteri Agama :
Contoh kaki surat dan penandatanganannya.
(5) Jabatan si pengirim dan nama pejabat disusun tegak lurus
dengan tempat kedudukan surat.
(4) Di bawah nama pejabat diketik NIP yang bersangkutan. Pengetikan
NIP tidak boleh diberi antara satu angka dengan angka lainnya.
(3) Nama pejabat diketik dengan huruf awal kapital, tidak perlu diberi
garis bawah, dan tanda baca. Pencantuman gelar kesarjanaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Yang dicantumkan adalah jabatan pengirim (Kepala, Direktur,
Rektor dan sebagainya) dan tidak perlu menyebutkan kembali
nama instansi (bila sudah ada pada kop surat),
(1) Diketik di sebelah kanan bawah dengan jarak tiga spasi dari
kalimat terakhir bagian isi surat, menggunakan huruf awal kapital.
a} Nama Jabatan
3). Kaki Surat

40
NIP .
Nama Lengkap
tanda tangan
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro/Pusat
u.b.
Kepala Bagian/Bidang ...
tanda tangan
Nama Lengkap
NIP .
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala BirolPusat
Nama Lengkap -
NIP .
tanda tangan
b) Kaki Surat Satuan Organisasi:
Sekretaris Jenderal
a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal
u.b.
Kepala Biro/Pusat ...
tanda tangan
Nama Lengkap
NIP .

41
Nama Lengkap
NIP .
tanda tangan
a.n. Rektor/KetuaIKepala
Dekan/Kepala BagiaolKasubbag
Nama Lengkap
NIP .
tanda tangan
d) Kaki Surat UnitPelaksana Teknis (UPT):
Rektor/Ketua/Kepala
Nama Lengkap
NIP .
tanda tangan
a.n. Kepala
Kepala Bagian/Bidang
Nama Lengkap
NIP .
tanda tangan
Kepala
c) Kaki Surat Instansi Vertikal:

42
- Tembusan:
1. Menteri Agama.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Menteri Keuangan.
dst.
- Tembusan
Menteri Agama
Contoh tembusan surat.
(6) Tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan sebagai laporan, anip
atau pertinggal.
(5) Tembusan tidak dibenarkan menggunakan kata Kepada yang
terhormat atau Ytho
(4) Urutan obyek tembusan dimulai dari pejabat yang tertinggi tingkat
eselonnya.
(3) Pengetikan tembusan ditetapkan pakai nomor urut, lurus dengan
hurufT pada kata tembusan.
(2) Apabila tembusan surat ditujukan kepada lebih dari satu instansi
dibelakang kata "Tembusan" dibubuhkan titik dua (:).
(1) Kata tembusan diketik dengan huruf awal kapital, lurus dengan
nomor di atas, tanpa diberi garis bawah.
b). Tembusan Surat

43
1 Spasi
Namaterang
tanda tanganCap
} 3 Spasi
Menteri Agama RI
} 1.5 Spasi
1. } .
2. 1 Spasi
........:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.}
}
Jarak setiap
bans 1 Spasi
} 1.5 Spasi
Kepada
~~~".::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::: } 1 Spasi
....................................................... }..~..~.~~~~ .
} 2 Spasi
Jakarta, "
} 2 Spasi
Jarak setiap
baris 1Spasi
...................... }: -_ .
.......... , .
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Tembusan :
1
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
a. Contoh Surat Menteri

44
} 1,5 Spasi
1. .. } 1Spasi
2. . .
Tembusan:
Nama terang
NIP ..
Cap Tanda tangan
Jabatan pengirim
} 5 Spasi
-
~ .: ::~~::..:::::..:::::~::..:..::::·.::·d~~:"·· .
J } 1,5 Spasi
S Atas perhatian } '~a:1s;~:~
....................................dst. } 3 Spasi
"fr ~ ..... }
Jarak setiap
baris 1Spasi
} 2 Spasi5KETUKAN
} 1,5 Spasi
Jakarta, ..Nomor
~U6D :::::.: .: :.: •. :::. } 1 Spasi
}2Spasi
~~adt }2. 1 Spasi
3 .
- di lingkungan Departemen Agama
DEPARTEMEN AGAMA Rl
SEKRETARlAT JENDERAL
Jl. lapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 3811244,3811342,3811658,811679,811779,3812216
(Bunting) 34833004 - 34833005
b. Contoh Surat Dinas

45
Tembusan : 1)
Keterangan :
a. Logo Departemen Agama dan nama instansi (kop surat)
b. NomorNota
c. Tempat, tanggal, bulan dan tahun
d. Alamat yang dituju
e. Asal nota
f. Hal
g. lsi nota
h. Jabatan penandatanganan nota
i. Tanda tangan
j. Nama pejabat
k.NIP
1. Tembusan (bila diperlukan)
5 ketukan (1 tab) } 2 Spasi
~ .
..::..=:': :..::::::...:..:..::...i:':..:::.::::_...:.:._.::'.g) } 1Spasi
.............................................. } L5 Spasi
........................................... ; dst } 3 Spasi
.................................... h) }
................................... , i)
5 Spasi
.................................... j)
..................................... h)
: d)
: e)
: f)
Kepada
Dari
Hal
} 1.5 Spasi
N~2!~.~~~~~)} 1 Spasi .
Jakarta, c)
DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telepon .
Jakarta
c. Contoh Nota Dinas

46
Tembusan: }
ItS Spasi
1 } 1 Spasi
2 ..
2. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'d~'t:'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' } 1 Spasi
}3 Spasi
Sekretaris Jenderal }
Tanda tangan Cap Dinas 5 Spasi
Namaterang
}2 Spasi
I. Latar Belakang }
1.5 Spasi
1 } I Spasi
........... , dst. } 1.S Spasi
2. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·d;i."·"·""··""""""··"·"···"····""} 1 Spasi
} 1.5 Spasi
II. Pelaksanaan }
. 1.5 Spasi
1. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.&1: } 1Spasi
Kepada } 1Spasi
ytb. 1. }
2. Jarak setiap
3. . bans 1Spasi
di lingkungan Departemen AgaII!a
}2 Spasi
SURATEDARAN
Nomor: ..
TENTANG
Jakarta, } 1.5 Spasi
} 1.5 Spasi
DEPARTEMEN AGAMA RI
JI.lapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 3811244, 3811342, 3811658, 811679, 811779, 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005
d. Contoh Surat Edaran .

47
}2 Spasi
TUGAS YANGHARUS nll..AKSANAKAN}
. 1,5 Spasi
:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::= ::::::::::: ..::::::~::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: } 1 Spasi
..................................................................................... dst } 2 Spasi
} 1 Spasi
}2 Spasi
2. Ruang Lingkup
} 1,5 Spasi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: } 1 Spasi
}2 Spasi
3. Dasar
} 1,5 Spasi .
} 1 Spasi
PENDAHULUAN
Umum } 2 Spasi
} 1.5 Spasi .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::} 1 Spasi
}2 Spasi
1. Maksud
} 1~5Spasi
Jakarta, .
LAPORAN } 1.5 Spasi
Nomor ~ENTANG........·..· } Jarak setial?
bans 1 Spasi
............. , ·.··t•.·.· ·.
}2Spasi
DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKRETARJATJENDERAL
JI. lapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta 10710
Telepon !3811244, 3811342, 3811658, 811679,811779, 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005
e. Contoh Laporan.

48
............................................ .- •••••••••• •• .. •••••••••••••• .. ••••••• ••• 1 •• , ••••••••••• '0 }
..................................................................................... dst, 1 Spasi
} 3 Spasi
Pejabat yang berwenang }
Tanda tangan dan cap dinas 5 Spasi
Nama Lengkap
KESIMPULAN DAN SARAN
} 1.5 Spasi
:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::} 1 Spasi
..................................................................................... dst,
} 2 Spasi
PENUTUP
} 1,5 Spasi
RASIL YANG DIeAPAl
} 1,5 Spasi
........................................................................................................................ }..................................................... 00 '.......................................... 1 Spasi
, •• , ••••••••••••••••••••••• , , ••• , ,••• " t •••• dst . ~.,-,

49
Nama terang
NIP .
5 SpasiCap. Tanda tangan
Setelah selesai melaksanakan tugas ini, segera roelaporkan kepada pimpinan.
Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
} 3 Spasi
a.n. Sekretariat Jenderal
Kepala .
.SURAT TUGAS } 1.5 Spasi
Nomor : } 1Spasi
} 1.5 Spasi
Jakarta .
(asal, tg1dan tahun surat)
}2Spasi
Menunjuk surat , nomor '" }
~angg:l ·..···· b..U· ~~ ..:.t;: ,.be~samaini kami Jarak setiap
ugas an peJa a pegawai an IrO , yaitu . baris 1Spasi
. }2 Spasi
Nama : }
NIP : .
Jarak setiap
PangkatiGolongan : baris 1Spasi
Jabatan : .
} 2 Spasi
Untuk mengikuti/menghadiri
DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKRETARlAT JENDERAL
Jl. lapangan Banteng Barat No, 34 Jakarta 10710
Telepon : 3811244,3811342,3811658,811679,811779,3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005
f. Contoh Sur at Tugas.
~

50
Keterangan :
a. Logo Departemen Agama dan nama instansi (kop surat)
b. Tempat, tanggal, bulan dan tahun
c. Alamat yang dituju
d. Asal memo
e. Hal
f lsi memo
g. Jabatan penandatanganan memo
h. Tanda tangan
i. Nama pejabat
............................................................ }......................................................... f) Jarak setiap.
....... .... ...... .. ... .. ..... ... .. ....... ..... ....... .. .. ... baris1 Spasi
} 3 Spasi
............................ g) }
............................ g) 5 Spasi
............................ h)
............................ i}
} 1.5 Spasi
Jakarta, b)........... ., c) }
............. d) Jarak setiap
............. e) bans 1Spasi
Kepada
Dari
Hal
} 1.S Spasi
MEMO
g. Contoh Memo
DEPARTEMEN AGAMA RI
JalanLap!!~t;~a!;N~3~fr~:n~ .Jakarta

51
} 3 Spasi
Pejabat yang berwenang }
Tanda tan.gan dan cap dinas 5 Spasi
Nama Lengkap
......................................." -.- . } 1 Spasi
....................................................................... , , .
}
Jarak setiap
baris 1 Spasi
PENGUMUMAN
Nomor: ..
TENTANG
Jakarta, : } 1.5 Spasi
••••••• 4 ~ _ •• _ •••• _ .
}2 Spasi
...................... 4- _ •••••••••••• ~ •• }
................................................................................................................. 1Spasi
........}..;:~.~;:~ .
............................................ ~ }................................................................................................................. 1 Spasi
.......}..~:~.~~~~~ .
DEPARTEMEN AGAMA RI
Jl.lapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 3811244,3811342,3811658,811679,811779,3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005
h. Contob Pengumuman.

52
Tenbusan ;
}·1.5Spasi
1. ;}
2. . ; Jarak setiap
3. .. ; baris 1 Spasi
Cap Tanda tangan
Nama terang
NIP ..
} 2 Spasi
} 5S~i
Jabatan pengirim
5 Ketukan } 2 Spasi
L. Sebagai tindak lanjut dst. , kami } .
Mengharap kehadiran BapakiSaudara dalam rapat , 1 Spaai
Yang akan dilaksanakan pada :
. } 1.5Spasi
hari/Tanggal : }
waktu : Jarak setiap
tempat : baris I Spasi
acara : .
} 1.5 Spasi
Atas perhatian Bapak/Saudara, kami mengucapkan terima kasih
} 1.5Spasi
Jakarta, .
}
Jarak setiap
baris 1 Spasi
: Undangan
}2 Spasi
K.epada
yth. . } 1 Spasi
..................... ~ .
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
DEPARTEMEN AGAMA RI
Jllapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 3811244, 3811342, 3811658, 811679, 811779. 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005
i. Contob Surat Undangan
~

53
} 2 Spasi
Penerima }
CapTanda tangan
5 Spasi
=~.~~~~..
Gunting di sini (Kembali untk si pengirimlpengantar )
~ ----------------------------------------------------------------------------------------
TANDATERIMA
Telah terima suratlbuku " .
} 2 Spasi
Kepala
CapTanda tangan }
5 S asi
~~.~.~~~.~~.. p
lSI SURATIBARANG BANYAKNYA 'KETERANGANNO
} 2 Spasi
} 2 Spasi
~~~?:::::::::::::::::::::::::::}I Spas;
} 1.5 Spasi
~~~r...:'~.~~~~~~}1 Spasi }
1.5 Spasi
Jakarta .
DEPARTEMENAGAMA RI
SEKRET~TJENDERAL
JI.lapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 3811244,3811342,3811658,811679,811779,3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005
j. Contoh Surat Pengantar

55
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal adalah yang
menyangkut pelaksanaan operasional sesuai dengan bidang tugas
masing-masing sebagai pelaksanaan Kebijakan Menteri Agama,
atau Keputusan Direktur Jenderal.
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal adalah
suratkeputusanmengenaikebijakanteknisoperasionalsesuaidengan
bidang tugasnya masing-masing atau sebagai tindak lanjutl
keputusan/instruksi Menteri;
3. DirektoratJenderal
b. Surat Keputusan, Instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal atas namanya sendiri adalah yang menyangkut kebijakan
pelayanandi bidang administrasi,organisasi,ketatalaksanaansebagai
pelaksanaan kebijakan Menteri Agama.
a. Peraturan/Keputusan, Surat Keputusan, dan Instruksi mengenai
kebijakan pelayanan dibidang administrasi, organisasi dan
ketatalaksanaan, kerukunan umat beragamadan informasikeagamaan
dan kehumasan ditandatangani oleh Sekjen a.n. Menteri Agama
yang menyangkut keseluruhan unit di lingkungan Departemen
Agama.
2. Sekretaria.tJenderal
PeraturanlKeputusan Menteri, Surat Keputusan Menteri dan Instruksi
Menteri yang menyangkut kebijakan umum Menteri Agama,
ditandatangani sendiri oleh Menteri Agama.
1. PimpinanDepartemenAgama
A. Pejabat yang berwenang menandatangani surat statuter.
Pejabat yang berwenang menandatangani surat statuter diatur
sebagai berikut:
BAB.V
PENANDATANGANANSURAT

56
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayab
adalah Surat Keputusan mengenai kebijakan teknis di lingknngan
daerah Provinsi yang bersangkutan, atau sebagai tindak lanjut
Peraturan/Keputusan/Instruksi MenterilSekjenIDirjen.
8. Kantor Wi/ayah Departeltlen Agaltltl.Provinsi
7. Autentifikasi penandatanganan surat statuter di bidang kepegawaian
akan diatur Iebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal,
6. Khusus mengenai surat-surat statuter di bidang kepegawaian diatur
tersendiri dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 1993.
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan adalah yang
menyangkut teknis penelitian, pengembangan, pendidikan dan
pelatihan sebagai pelaksanaan kebijakan Menteri Agama, atau
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan ..
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan adalah surat
keputusan mengenai kebijakan teknis penelitian, pengembangan,
pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas atau sebagai tindak
lanjut PeraturaolKeputusanl Instruksi Menteri.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal adalah yang
menyangkut teknis operasional di bidang pengawasan sebagai
pelaksanaan kebijakan Menteri Agama, atau PeraturanIKeputusan
Inspektur Jenderal.
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal adalah
Surat Keputusan mengenai kebijakan pengawasan dan kebijakan
teknis di lingkungan intern Inspektorat Jenderal atau sebagai tindak
lanjut Peraturanl Keputusan/Instruksi Menteri;
4. Inspektorat Jenderal

57
b. lnstruksi yang ditandatangani oleh Rektor lAIN adalah yang
menyangkut operasional sebagai pelaksanaan kebijakan Menteri
atau Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.
a. SuratKeputusan yang ditandatangani oleh Rektor lAIN adalah Surat
Keputusan mengenai pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi
bersangkutanberdasarkankebijakan teknis DirjenPendidikan Islam,
atau sebagai tindak lanjut kebijakan Menteri.
11. Institut Agama Islam Negeri (lAIN)
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Rektor UIN adalah yang
a. Surat Keputusan yang ditandatangant oleh Rektor UIN adalah Surat
Keputusan mengenai pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi
bersangkutanberdasarkan kebijakan teknis Dirjen Pendidikan Islam,
10. UniversitasIslam Negeri (UIN)
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen
AgamaKabupatenlK.otaadalah yang menyangkutoperasionalsebagai
pelaksanaan Surat Keputusan/Instruksi Sekjen/Kakanwil.
a. SuratKeputusanyang ditandatanganioleh KepalaKantorDepartemen
Agama Kabupaten/Kota adalah surat keputusan mengenai kebijakan
umum di lingkungan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
atau sebagai tindak lanjut Keputusan/Instruksi SekjenIKakanwil.
9. Kantor Departemen Agam« KahupateniKota
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Departemen
Agama Provinsi adalah yang menyangkut operasional sebagai
pelaksanaan kebijakan Menteri/ Sekjen/Dirjen/Surat Keputusan
Kakanwil.

58
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua STAHN adalah
Surat Keputusan mengenai pelaksanaan pembinaan sekolah tinggi
bersangkutan berdasarkan kebijakan teknis Dirjen Bimas Hindu,
atau sebagai tindak Ianjut kebijakan Menteri.
15. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STARN)
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Ketua STAKN adalah yang
Agama atau Keputusan Dirjen Bimas Kris.ten.
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua STAKN adalah
bersangkutan berdasarkan kebijakan teknis Dirjen Bimas Kristen,
14. Sekolah Tingg!Agama Kristen Negerl (STAKlV)
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Ketua STAIN adalah yang
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua STAIN adalah
Surat Keputusan rnengenai pelaksanaan pernbinaan sekolah tinggi
bersangkutanberdasarkan kebijakan teknis Dirjen Pendidikan Islam,
13. Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN)
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Rektor IHDN adalah yang
atau Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu.
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor IHDN adalah
Surat Keputusan mengenai pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi
bersangkutan berdasarkan kebijakan teknis Dirjen Bimbingan
Masyarakat Hindu, atau sebagai tindak lanjut kebijakan Menteri.
12. Institu: Hindu Dharma Negeri (IHDN)

59
Suratyang isinya penetapan,keputusan dan surat dinasyang menyangkut
k.ebijakanumum ditandatangani sendiri oleh Menteri.
1. Menter; Agama
B. Pejabat yang berwenang menandatangani surat nonstatuter.
Pejabat yang berwenang menandatangani surat nonstatuter diatur
sebagai berikut :
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Kepala Balai adalah yang
menyangkut operasional sebagai pelaksanaan surat
keputusanlinstruksi Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan.
a. Surat Keputusan yang ditandatanganioleh Kepala Balai adalah surat
keputusanmengenai.kebijakan'PembinaaoenelitianKeagamaanlDiklat
Keagamaan di lingkungan Balai yang bersangkutan atau sebagai
tindak "lanjut surat keputusanl instruksi Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
17. BIlIIl;Pendidikan dun Peiatihan Kellglllnlllln, dan Balai Penelitian
don Pengembangan Agama
b.' Instruksi yang ditandatangani oleh Ketua STABN adalah yang
atau Keputusan Dirjen Bimas Buddha.
a. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua STABN adalah
.bersangkutan berdasarkan kebijakan teknis Dirjen Bimas Buddha,
16: Sekolah TinggiAgllmu Buddhll Negeri (STABN)
b. Instruksi yang ditandatangani oleh Ketua STAHN adalah yang
atau Keputusan Dirjen Bimas Hindu. "

60
b. Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas namanya
sendiri adalah surat-surat yang menyangkut kebijakan umum dan
kebijakan pelaksanaan operasional sesuai dengan bidang masing-
masing di lingkungan intern Direktorat Jenderal.
a. Suratyang ditandatanganioleh DirekturJenderalatas nama Menteri
Agama adalah surat mengenai kebijakan operasional sesuai dengan
bidang masing-masing, dan menyangkutke seluruh unit eli lingkungan
Departemen Agama.
3. Direktorat Jenderal
d. Kepala Biro dan Kepala Pusat dapat menandatangani surat a.n.
Sekretaris Jenderal yang isinya mengenai pelaksanaan sebagian
tugas Sek:retaris Jenderal yang menjadi tanggungjawab KepalaBiro
dan Kepala Pusat bersangkutan untuk lingkurigan Sekretaris Jenderal
yang bersifat rutin dan tidak rahasia,
c. Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
dapat menandatanganisurat a.n. Menteri Agama, Sekretaris Jenderal
u.b. Karo/Kapus yang isinya mengenai pelaksanaan sebagian tugas
Sekretariat Jenderalyang menjadi tanggungjawab Kepala Biro dan
Kepala Pusat bersangkutan dan menyangkut ke seluruh unit di
lingkungan Departemen Agama yang bersifat rutin dan tidak rahasia,
b. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas namanya
sendiri adalah surat yang menyangkut kebijakan pelaksanaan di
bidang - administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, kebijakan
Kerukunan Umat Beragama dan Informasi Keagamaan dan
Kehumasan di Iingkungan intern Sekretaris lenderal.
a. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Agama adalah surat mengenai kebijakan pelayanan di bidang
Administrasi, Organisasi, Ketatalaksanaan, Kerukunan Umat
Beragama dan Informasi Keagamaan dan Kehumasan yang
menyangkut seluruh unit di lingkungan Departemen Agama
2. Sekretariat Jenderal

61
d. Sekretaris Itjen atau Inspektur dapat menandatangani surat a.n
Inspektur Jenderal yang isinya menyangkut pelaksanaan sebagian
tugas pokok Inspektorat lenderal yang menjadi tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan untuk lingkungan intern Inspektorat
Jenderal.
c. Sekretaris Itjen atau Inspektur Regional dapatmenandatangani surat
a.nMenteriAgama, Inspektur Jenderalu.b. SekretarisItjenlInspektur
Regional yang isinya mengenai pelaksanaan pengawasan yang
menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan dan menyangkut
keseluruh unit di lingkungan Departemen Agama.
b. Surat-suratyang ditandatanganiolehInspekturJenderalatasnamanya
sendiri adalah surat yang menyangkut kebijakan pengawasan dan
kebijakan umum elilingkungan Inspektorat Jenderal.
a. Surat-surat yang ditandatangani oleh InspekturJenderal a.n. Menteri
Agama adalah surat mengenai kebijakan pengawasan terhadap
kegiatan semua unsur departemen dan menyangkut keseluruh unit
di lingkungan Departemen Agama.
4. InspektoratJenderal .
d. Sekretaris Ditjen atau Direktur dapat menandatangani surat a.n
Direktur Jenderal yang isinya menyangkut pelaksanaan operasional
sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal yang menjadi tanggung
jawab pejabat yang bersangkutan untuk lingkunganintern Direktorat
Jenderal.
c. Sekretaris Ditjen atau Direktur dapat menandatangani surat a.n
Menteri Agama u.b. Direktur Jenderal yang isinya mengenai
pelaksanaan operasional sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal
yang menjaelitanggungjawab pejabat bersangkutan dan menyangkut
ke seluruh unit di lingkungan Departemen Agama.

62
a. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah adalahsurat
yang menyangkut kebijakan umum di lingkungan daerah Provinsi
yang bersangkutan;
6. Kantor Wilayah Departemen Agama.Provinsi
d. Sekretaris atau Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan dapat menandatangani
surat a.n, Kepala Badan Penelitian dan Peagembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan yang isinya menyangkut pelaksanaan
sebagian tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi tanggung jawab pejabat
yang bersangkutan untuk Iingkungan intern Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
c. Sekretaris atau Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan dapat rnenandatanganisurat a.n, Menteri
Agama, Kepala Badan Penelitian danPengembangan sertaPendidikan
dan Pelatihan u.b. Sekretaris/ Kepala Pusat yang isinya mengenai
tanggung jawab pejabat bersangkutan yang menyangkut keseluruh
unit di lingkungan Departemen Agama.
b. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan atas namanya sendiri
adalah surat yang menyangkut kebijakan penelitian dan
pengembangan, dan kebijakan umum di lingkungan intern Badan
Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan,
a. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan a.n. Menteri Agama
adalah surat mengenai kebijakan penelitian dan pengembangan yang
menyangkut ke seluruh unit di lingkungan Departemen Agama.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidilum dan PelaJihan

63
a. Surat yang ditandatangani oleh Rektor IHDN adalah surat yang
menyangkut pelaksanaan pembinaan perguruan tinggi berdasarkan
kebijakan teknis Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu.
9. Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN)
b. Kepala Biro IAIN, Dekan Fakultas atau pimpinan lembaga dapat
menandatangani surat a.n Rektor lAIN yang isinya menyangkut
pelaksanaan sebagian tugas pokok institut yang menjadi tanggung
jawab pejabat bersangkutan.
a. Surat yang ditandatangani oleh Rektor lAIN adalah surat yang
kebijakan teknis Dirjen Kelembagaan Agama Islam;
8. Institut Agama Islam Negeri (lAIN)
b. Kepala Biro UIN, Dekan Fakultas atau pimpinan lembaga dapat
menandatangani surat a.n Rektor UIN yang isinya menyangkut
pelaksanaansebagiantugaspokok universitasyangmenjadi tanggung
a. Surat yang ditandatangani oleh Rektor UIN adalah surat yang
kebijakan teknis Dirjen Pendidikan Islam.
7. Universitas Islam Negerl (UIN)
b. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang dan pembimbing
masyarakat dapat menandatangani surat a.n Kepala Kantor Wilayah
yang isinya menyangkut pelaksanaan sebagian tugas pokok Kantor
Wilayah yang menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan dengan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

64
a. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupatenl Kota adalah surat yang menyangkut pelaksanaan tugas
Kantor Wilayah didaerah KabupatenIK.ota dibidang penyelenggaraan
dan pembinaan masing-masing.
14. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
Surat yang ditandatangani oleh Ketua STABN adalah surat yang
menyangkut pelaksanaan pembinaan sekolah tinggiberdasarkan kebijakan
teknis Dirjen Bimas Buddha.
13. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN)
Surat yang ditandatangani oleh Ketua STARN adalah surat yang
menyangkut pelaksanaan pembinaan sekolah tinggi berdasarkan kebijakan
teknis Dirjen Bimas Hindu.
12. Sekolah Tingg;Agama Hindu Negeri (STAHN)
Surat yang ditandatangani oleh Ketua STAKN adalah surat yang
menyangkut pelaksanaan pembinaan sekolah tinggi berdasarkan kebijakan
teknis Dirjen Bimas Kristen.
11. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN)
Surat yang ditandatangani oleh Ketua STAIN adalah surat yang
menyangkut pelaksanaan pembina an sekolah tinggi berdasarkan kebijakan
teknis Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
10. Sekolah TinggiAgamaIslamNegeri (STAIN)
b. Kepala Biro IHDN, Dekan Fakultas atau pimpinan lembaga dapat
menandatangani surat a.n Rektor IHDN yang isinya menyangkut
pelaksanaan sebagian tugas pokok institut yang menjadi tanggung

65
Surat yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan adalah surat
yang menyangkut pelaksanaantugas operasionaldalamdaerah kecamatan
yang bersangkutan.
17. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
b. Pejabat yang ditunjuk serta diberi kuasa oleh Kepala dapat
menandatanganisurata.nkepalaunitpemberikuasauntuk lingkungan
intern Unit Pelaksana Teknis (UP!).
a. Surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala adalah surat yang
menyangkut tugas operasional penyelenggaraan dan pembinaan
wewenang masing-masing,
16. Madrasah AliJ'ahNegeri (MAN),iYadrasah TsanawiyahNegeri (MTsN)
dan Mad,.asahIbtidaiyah Negeri (MIN)
b. Kasubbag Tata Usaha atau Kasi dapat menandatangani surat a.n
Kepala Balai yang isinya menyangkut pelaksanaan sebagian tugas
pokok di lingkungan intern Balai,
a. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Balai adalah surat yang
menyangkut pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan dan
pembinaan wewenang masing-masing.
15. Balai
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dan Penyelenggara
Bimas dapat menandatangani sutat a.n Kepala Kantor Departernen
Agama Kabupaten/ Kota yang isinya menyangkut pelaksanaan
sebagian tugas pokok Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
yang menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan.

66
b. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala
Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan,
dapat memberikan kuasa menandatangani surat-surat yang
menyangkut hal-hal tertentu yang dianggap perlu, kepada pejabat-
pejabat Kepala Bagian, Kepala Bidang atau pejabateselonilllainnya
u.b Sekretaris/Direktur/Kepala Pusat. Pemberian kuasa tersebut
dilakukan dengan surat kuasa,
a. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspekfur Jenderal, Kepala
Badan Penelitian Pengernbangan Agama dan Diklat Keagamaan,
dan pejabat-pejabat eli bawahnya,dapat menandatangani surat dinas
tanpaatasnama (a,n) MenteriAgama, atau atasnama (a.n.)atasannya
masing-masing dalam hal:
1) Nota Dinas dan Memo.
2) Surat Dinas kepada atasannya langsung.

67
9. Cap dibubuhkan setelah surat ditandatangani, menindih seper tiga di
sebelah kiri dari tanda tangan.
8. Bentuk, ukuran dan susunan teks cap dinas satuan organisasilkerja di
lingkunganDepartemen Agama sebagaimana contoh terlampir. Khusus
penggunaan cap dinas yang dipakai pada kartu tanda pengenal paspor
haji dan akte nikah, ukurannya disesuaikan dengan kartu dan buku
tersebut.
7. Cap Dinas STAIN, STAKN, STAHN dan STABN menggunakan logo
dari Sekolah Tinggi yang bersangkutan.
6. Cap. Dinas IHDN/Fakultas menggunakan logo dari IHDN yang
bersangkutan.
5. Cap Dinas IAIN/Fakultas menggunakan logo dari lAIN yang
bersangkutan.
4. Cap Dinas UINlFakultasmenggunakanlogodariUIN yang bersangkutan.
3. Cap Dinas jabatan lainnya di lingkungan Departemen Agama tidak
menggunakan Lambang Negara RI.
2. Cap Dinas Departemen Agama menggunakan Lambang Negara RI.
1. Cap jabatan Menteri Agama menggunakan Lambang Negara RI.
A. Bentuk dan Tulisan
CAPDINAS
BABVI

68
4. Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Direktur-Direktur
Direktorat menggunakan Cap Dinas Direktorat Jenderalnya masing-
masing.
3. Inspektur Jenderal,SekretarisInspektoratJenderaldan Inspektur-Inspektur,.
menggunakan cap dinas Inspektorat Jenderal.
2. SekretarisJenderal,KepalaBiro,KepalaPusatKerukunanUmatBeragama
dan Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan menggunakan
Cap Dinas Departemen Agama.
1. Menteri Agama menggunakan cap jabatan Menteri Agama Republik
Indonesia.:
B. Penggunaan
b. ApabilaNama kota/tempatkedudukan Madrasah tidak sama dengan
sebutan sekolahtersebutberdomisili,maka dipakaiNama kota/tempat
kedudukan yang sudah-berlaku.
a. Apabila dalam satu kota terdapat lebih dari satu Madrasah maka
setelah penulisan Nama kota/tempat kedudukan ditambah dengan
angkaArab.
11. Untuk cap dinas MAN, MTsN dan MIN
d. Nama kota, tempat kedudukan pada cap UlNIIAIN/IHDN Fakultas
ditulis melingkar sejajar dengan garis lingkar.
c. Nama Kecarnatan pada cap KUA.
b. Nama KabupatenIKota pada Cap Kandepag.
a. Nama Provinsilsetingkat pada Cap Kanwil.
10. Untuk Penulisan

69
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan Cap Dinas Unit Pelaksana
Teknis rnasing-masing.
11. Dekan Fakultas (termasuk program Pasca Sarjana), Kepala Bagian TV
menggunakan Cap Dinas Fakultas masing-masing.
10. Ketua STAIN, STAKN, STAHN dan STABN menggunakan Cap Dinas
STAIN, STAKN, STAHN dan STABN yang bersangkutan.
9. Rektor lAIN, UIN, IHDN dan Kepala Biro menggunakan Cap Dinas
lAIN, UIN, dan IHDN yang bersangkutan.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menggunakan Cap Dinas
Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-rnasing.
7. Kepala Kantor DepartemenAgama Kabupaten!K.ota,Kepala Sub Bagian
Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Penyelenggara menggunakan cap dinas
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata UsahalKepala Bidang dan
Pernbimbing menggunakancapdinas KantorWilayahDepartemenAgama
Provinsi masing-masing.
5. Kepala, Sekretaris, dan Pusat-Pusat pada Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan rnenggunakan Cap Dinas
Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk Direktorat
Jenderal
Bimbingan
Masyarakat Islam.
Untuk Direktorat
JendemfPendidikan
Islam.
Untuk Sekretariat
Jenderal. .
Untuk'Menten
Agama.
5
KETERANGAN
70
CONTOR CAP DINAS
NO BENTUK& lSI CONTOH
UKURAN
1 2 3 4
1 2 (dua) Llngkaran, a. Tulisan Menter!
Agama.
Garis tengah : b. GambarLambangNe-
4 em dan 2,80 em garaRI.
Rl :2cm c. TulisanRepublik In-
R2 : 1,4em donesia,
d. Dua gambarbintang
(sebagai pemb~tas).
3. Tulisan Departe-h 2 (dua) Lingkaran.
men Agama.
Garis tengah : h. GambarLambangNe-
4 em dan 2,80em garaRl
RI :2cm c. Tulisan Repnblik In-
R2 : 1,4 em donesia.
d. Dua gambar bintang
(sebagai pembatas).
3 2 (dua) Lingkaran. 3. Tulisan Departe-
men Agama.
Garis tengah : h. Tulisan Direktorat
4 em dan 2,80 em Jenderal Pendidikan
RI :2em Islam.
R2 : 1,4crn c. Tulisan Republik
R3-R4 : 0,75 em Indonesia.
(sebagai pembatas).
4 2 (dua) Lingkaran, a. ThHsan Departe-
men Agama.
Garis tengah : b. Tulisan Direktorat
4 em dan 2,80 em Jenderal Bimbingan
Rl :2em Masyarakat Islam.
R2 : 1,4 em c. Tulisan Repubik In-
R3-R4 : 0,75 em donesia.
d. Dua gambarbintang
(sebagai pembatas),

71
NO
BENTUK& lSI CONTOH KETERANGAN
UKURAN
1 Z 4 S
5 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Direktorat
men Agama. Jenderal Bimbing-
Garis tengab : b. .TuIisanDirektolat Jen- anMasyarakatKris-
4 em dan 2,80em deral Bimbingan Ma- ten.
Rl :2em syarakat Kristen.
R2 : l,4cm e. Tulisan Republik
(sebagai pembatas).
6 2 (dua) Lingkaran. B, Tulisan Departe- Untuk Direk10rat
men Agama. JeOOemlBimbiDgan
Garis tengab : b, Tu1isanDirelaomtJen- MasyarakatKatolik.
4 em dan 2,80 em deral BimbinganMa-
Rl :2cm syarakat Katolik.
R2 : 1,4cm c. Tulisan Republik
(sebagai pembatas).
7 2 (dua) Lingkaran. a.Tulisan Departe- Untuk Direktorat
men Agama. JenderalBimbingan
Garis tengah : b. TuIisan Direktornt Jen- MasyarakatHindu.
4 em dan 2,80 em deral BimbinganMa-
Rl :2em syarakatHindu.
R2 : 1,4 em e.Tulisan Republik In-
R3-R4 : 0,75 em donesia.
(sebagai pembatas).
8 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Direktorat
men Agama. Jenderal.Bimbingan
Garis tengah : b.TulisanDirektornt Jen- MasyarnkatBIxkIIR
4 em dan 2,80 em daal BimbinganMa-
Rl :2cm syarakat Buddha.
R2 : l,4cm c. Tulisan Republikln-
R3-R4 : 0,75 em donesia,
(sebagai pernbatas).

72
NO
BENTUK&
lSI CONTOH KETERANGANUKURAN
1 2 3 4 S
9 2 (dua) Lingkaran. a. Tullsan D@part~- Untuk Direktorat
men Agama. Jenderal Penye-
Garis tengah : b. Tulisan Direktorat lenggaraan Hajidan
4 em dan 2,80 cm Jendera! Penyeleng- Umrah.
RI :2cm garaan Haji dan
R2 : 1,4 em Umrah,
R3·R4 : O,75cm c. Tulisan Republik
Indonesia.
(sebagai pembatas).
10 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Inspektorat
meoAgama. Jenderal. -
Garis tengall : b. TulisanInspektorat
4 em dan 2,80 em Jenderal.
Rl :2cm c. Tulisan Republik
R2 : 1,4cm Indonesia.
R3-R4 : 0,75 em d, Dua gambar bintang
(sebagai pembatas).
11 2 (dua) Lingkaran. a. Tu.lisan Departe- Untuk Badan
men Agama. Penelitian dan
Garis tengah : b. Tu1isanBadan Peneli- J>eagetnhlngan9<rtl
4 em dan 2,80 em tiandan Pecgem- Pendidikan dan
Rl :2cm bangan sertaPendidi- Pelatihan .
R2 : 1,4 em kandan latihan.
R3-R4 : 0,75 em e. Tulisan Republik
Indonesia.
(sebagai pembatas).
12 2 (dua) Llngkaraa, a. TuUsan Departe- UotukKantor
men Agama. Wdayah
Garis tengah : b. Tulisaa Kantor Wi- Depwremen~
4 cm dan 2,80 em layah. Provinsi.
Rl :2cm c. Nama Provinsi
R2 : 1,4cm d. Dua gambar bintang
R3·R4 : 0,75 om (sebagai pembatas).

73
NO
BENTUK&
lSI CONTon KETERANGAN
UKURAN
1 2 3 4 5
13 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untilk. Kantor
men Agama. DepartemenAgama
Garis tengah : b. Kantor Departemen Kabupaten!KOIll.
4 em dan 2,80 em ' Agama Kabepaten I
Rl :2em Kola.
R1 : 1,4 em c. Nama Kabupaten/
R3·R4 :0,75 em Kota.
(sebagai pembatas).
14 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Kantor
men Agama. Urusan Agama
Garis .tengah : b. Tulisan Kantor Uru- Kecamatan.
4 em dan 2,80 em san Agama Kecama-
RI :2em tan.
R2 : 1,4 CIn c. Nama Kecamatan
R3·R4 : 0,75 em yang bersangkutan.
(sebagai pembatas).
15 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Institut
men Agama. Agama Islam
Garis tengah : b GambarlogoJnstitut Negeri,
3.50em dan 2,30em Agama Islam Negeri
RI ; 1,75 em yang bet'sangkulml.
R2 : 1,15 em c. Nama kotaltempat
kedudukan.
d Nama lAlNyang
bersangkutan.
e. Dua garnbar bintang
(sebagai pembatas).
16 2 (dua) Lingkaran. a. TuUSIlDDeparte- Untuk Fakultas
men Agama. pada InstitutAga-
Garis tengab : b. Gambar logopacta rna Islam Negeri.
3.50em dan 2,30 em Institut Agarna Islam
RI : 1,75em Neg.:ri Y"aIlg
R2 ; 1,15em bersangkutan.
c. Nama kotaltempat
1<edudukan.
d. NamaFakullas yang
bersangkntan,
e. Dua gambar bintang
(sebagai pembatas).

74
NO BENTUK& lSI CONTOH KETERANGANUKURAN
1 2 3 4 5
17 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Depute- Untuk Universitas
men Agama. Islam Negeri.
Garis tengah : h Gambarlogo Univers-
3.50em dan2,30em nas IslamNegeri yang
Rl : 1.75em beIsangkutan.
R2 : l,1S em c. Nama kotaltempat
kedudukao.
d Nama Universitas
Islam Negeri yang
bersangkutaa,
. e. Dua garnbar bintang
(sebagai pembatas),
18 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Fakultas
men Agama. pads Universitas
Garis tengah : b. Gambar logopada Islam Negeri.
3.50em dan 2,3(l em Univmi!asl<ltlmNeg.eri
RI : 1,75 em yangbersangkutan.
R2 ~t.lScm c. Nama kotaItempat
kedudukan.
d Nama Fakultaspada
UniversitasIslam
Negeri yang ber-
sangkutan,
e. Dua garnbar bintang
(sebagai pembatas),
19 2 (dna) Lingkaran. a. Tulisan Dep arte- Untuk lnstitut
men Agama Hindu Dharma
Garis tengah : b. Gamba!'logo Institut Negeri.
3.50em dan 2,30 em HinduDbaona Negeri
Rl : 1,75 em yang bersaogaJ1an.
R2 : 1,15 em Co Nama kotaItempat
kedudukan.
d NamaInstitu1HiIW
Dharma Negeri yang
becsangkutan.
(sebagai pembatas).

75
NO
BENTUK&
lSI CONTOH KETERANGANUKURAN
1 2 3 4 5
20 2 (dua) Llngkaran, I. Tulisan Departe- Untuk Fakultas
men Agama. . pada Institut
Garis tengah : h. Garnbar logo pada Hindu Dharma
3.50 em dan 2,30em lnstitut HinduDhanna Negeri.
Rl : ],75 em Neg-eli yang
R2 : 1,15 em betsangkutim.
c Nama kota/tempat
kedOOukan.
d N3iIaFakultas pada
lnstitutHinduDhaIma
Negeri yang ber-
sanglru~
(sebagai pembatas):
>
21 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Sekolah
men Agama. Tinggi Agama
Garis tengah : h Gamber logo S'DlNl Islam/Kristea dan
3,.50 em dan 2,30 em STAXN'STAHNI Hindu/Buddha
Rl : 1,7S,cm STABN yang bet- Negerir
R2 : 1,15 em sang!rutm.
c. Nama kotaItempat
kedudukan.
(sebagai pembatas),
22 2 (dua) Lingkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Balai Pendi-
men Agama. dikan danPeJatihan
Garis tengah : b. Tulisan BaJai Pen- Kesgamaan,
3.50 em dan 2,30 em didikan dan Pelatiban
Rl : 1,75 em Keagamaan
Rl : 1,15 em Co Nama kota!tempatke-
R3-R4 ; 0,60 em duduklm.
(sebagai pembatas).

76
NO
BENTUK&
lSI CONTOB KETERANGAN
UKURAN
1 2 3 4 5
23 2 (dua) Lingkaran. a. TuJisan Departe- Unlllk Balai Perle-
men Agama. lit.iandan Pengem-
Garis tengah : b. TulisanBalaiPerelitian bangan Agama.
3.50 em dan 2,30 em dan Pengembangan
RI : 1,75 em Agama.
R1 : 1,15 em c. Nama kotaltempatke-
R3-R4 : 0,60 em dudukan.
(sebagai pembatas).
24 2 (dua) Lingkaran. a. Tullsan Departe- Untuk Madrasah
men Agama. Aliyah Negeri.
Garis tengah : b. Tulisan Madrasah
3.50 em dan 2,30 em Aliyah Negeri.
Rl : 1,75 em e. Nama kota/tempat
R2 : 1,15 em kedudukan.
R3-R4 : 0,60 em d.Dua gambar bintang
(sebagai pembatas).
25 2 (dua) Lingkaran. a. Tullsan Departe- Untuk Madrasah
men Agama. TsanawiyahNegeri.
Garis tengab : b. Tulisan Madrasah
3.50 em dan 2,30 em Tsanawiyah Nege-
Rl : 1,75 em rio
R1 : 1,15 em C. Nama kota/tempat
R3-R4 : 0,60 em kedudukan.
(sebagai pembatas),
26 2 (dua) Llngkaran. a. Tulisan Departe- Untuk Madrasab
men Agama. Ibtidaiyah Negeri.
Garis tengah : b. TulisanMadrasah
3.50 em dan 2,30 em Ibtidaiyah Negeri.
RI : 1,75 em e.Nama kota/tempat
R2 : 1,15 em kedudukan.
R3-R4 : 0,60 em d.Dua gambar bintang
(sebagai pembatas).

77
7. Dalam hal pengiriman surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah
maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota apabila
diperlukan dapat diberi atau dikirim tembusan,
6. Inspektur Jenderal karena tugas dan fungsinya dapat mengirim surat
kepada unit manapun dalam rangka pengawasan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
4. Surat dad Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang
dikirim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, MTsN dan MIN dalam
lingkungan w.ilayahnya dialamatkan kepada Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan, Kepala MTsN dan Kepala MIN.
5. Tidakdibenarkanmengirimsuratyang ditujukanlangsungkepada Kepala
Bidang/ Pembimbing pada KantorWilayah DepartemenAgama Provinsi
atau Kepala Seksi/ Penyelenggara Bimbingan pada Kantor Departemen
Agama KabupatenIKota.
Jalur surat dari atas ke bawah diatur sebagaiberikut :
1. Surat dari Menteri, SekretarisJenderal, Direktur Jenderal,Kepala Badan
Litbang dan Diklat, yang dikirim ke instansi vertikal dan UPT di
lingkungan Departemen Agama dialamatkan kepada Kepala Kantor
Wilayah,Rektor lAIN, Rektor UIN, Rektor IHDN, Ketua STAIN,Ketua
STAKN, Ketua STAHN, Ketua STABN dan Kepala Balai.
2. Suratdad Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, dikirim kepada
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala
Madrasah Aliyah Negeri.
3. Kepala Balai, Rektor lAIN, Rektor UIN, Rektor IHDN Ketua STAIN,
Ketua STAKN, Ketua STAHN, Ketua STARN kepada Kepala Kandepag
KabupatenIKota dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri melalui Kepala
Kanwil Departemen Agama Provinsi.
A. Jalur sur at dari atas ke bawah.
BABVII
JALURSURAT

78
6. Dekan pada IAIN, UIN, atau IHDN yang mengirim suratjalur ke atas
hanya boleh ditujukan kepada Rektor IAIN, Rektor UIN" atau Rektor
IHDN masing-masing,
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang mengirim
suratjalur keatasditujukankepadaMenteriAgamaatau DirekturJenderal,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan
Pelatihanuntukurusan operasionalsesuaidengan bidangnya atau kepada
Inspektur Jenderal untuk urusan pengawasan atau kepada Sekretaris
Jenderal untuk urusan administratif.
4. Khusus mengenai surat tentang pengurusan pensiun danpemberhentian
pegawai di lingkungan Departemen Agama berlaku jalur/prosedur
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun
1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pensiun dan
Pemberhentian Pegawai eli lingkungan Departemen Agama.
3. Khusus untuk surat mengenai kenaikan pangkat (kepegawaian) di
lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah TsanawiyahNegeri
dan Madrasah Aliyah Negeri maka berlakujalur/prosedur sebagaimana
diatur dalam Keputusan MenteriAgama Nomor 27 Tabun 1971 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kenaikan Pangkat di lingkungan
Departemen Agama.
2. KepalaKantorDepartemenAgamaKabupaten/Kotadan KepalaMadrasah
Aliyah Negeri (MAN) yang mengirim suratjalur ke atas hanya boleh
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
Jalur surat dati bawah ke atas diatur sebagai berikut :
1. Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatati(KUA),MadrasahTsanawiyah
Negeri (MTsN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang mengirim
suratjalur keatashanyabolehditujukankepadaKepalaKantorDepartemen
Agama KabupatenIKota.
B. Jalur surat dari bawali ke atas diatur.

79
2. Surat dari pejabat eselon II yang ditandatangani atas nama pejabat
eselon I ditujukan kepadapejabat eselon I yang bersangkutan u.p. pejabat
eselon IIyang dituju.
1. Surat dari eselon I kepada pejabat eselon I lainnya ditujukan
langsung kepada pejabat eselon I yang bersangkutan,
c. Jalur surat menyamping (Horisontal)
Tembusan surat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan 9 hanya
dibuat apabila dipandang sangat perlu sesuai dengan urgensinya surat yang
harus diketahui oleh yang bersangkutan.
10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dan Balai Penelitian
Pengembangan Keagamaan, yang mengirim surat jalur keatas hanya
ditujukan kepada Kepala Badan Penelirian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan tembusannya dikirim kepada Kepala Kantor
Wilayah Depertemen Agama setempat.
9. Ketua STAIN, STAKN,STAHNdan STABNmengirim suratjalur surat
keatas ditujukan kepada Direktur Jenderal masing-masing.
8.· Rektor IHDN mengirim suratjalur ke atas ditujukan kepada Menteri
Agama atau kepada Direktur Jenderal Bi1llbin~anMasyarakat Hindu
untuk urusan teknis operasional atau kepada lnspektur Jenderal untuk
urusan pengawasari atau kepada Sekretaris Jenderal untuk urusan
administratif.
7. Rektor lAIN dan Rektor UIN mengirim surat jalur keatas ditujukan
kepada Menteri Agama atau kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam
. untuk urusan teknis operasional atau kepada Inspektur Jenderal untuk
urusan pengawasan atau kepada Sekretaris Jenderal untuk urusan
administratif.

80
Hal - hal sebagairnana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 huruf C ini harus
selalu berpedoman pada kewenangan penandatanganan surat dinas yang
diatur dalam Bab V.
3. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DepartemenAgama Provinsi, Rektor
IAIN, Rektor UIN, Rektor IHDN, Ketua STAIN,Ketua STAKN,Ketua
STAHN, Ketua STABN dan Kepala Balai yang ditujukan antar satuan
organisasi bersangkutan harus dialamatkan kepada pimpinan masing-
masing satuan organisasi yang bersangkutan.

81
Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama surat yang
mempunyai ruang lingkup ekstern, sedangkan surat yang mempunyai ruang
Iingkup intern sesuai dengan pertimbangan segi efesiensi.
B. Amplop
3. Tingkat Keasaman Kertas
Untuk jenis surat yang dirancang berjangka simpan permanen,
dipergunakan kertas yang bebas asam dan bebas lignin. Apabila
kemuogkinan diatas tidak dapat dilaksanakan, kertas yang dipergunakan
hendaknya yang memiliki PH 6,5 - 8,5
c. Surat berharga ataubernilai
Segala jenis yang mengundang kecenderungan untuk pemalsuan
dan manipulasi, menggunakan jenis kertas yang mengacu kepada
keputusan Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
Nomor: KEP.IO/BKl171/1/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencetakan Dokumen Security.
b. Laporan dan Surat Statuter
Untuk laporan dan produk hukum digunakan kertas kwartofF4 HVS
putih 80 gram.
2. Jenis Kertas
a. Surat
Untuk surat dinas digunakan kertas kwartoIF4 HVS putih 75 gram.
1. Ukuran Kertas
Untuk keseragaman pola tata persuratan digunakan kertas kwartolF4.
A. Kertas
Standarisasi kertas merupakan faktor penting dalam tata persuratan dan tata
kearsipan.
PENGGUNAAN KERTAS, AMPLOP DAN MESIN TIKlKOMPUTER
BAB VIII

82
1) Lambang Negara berwarna emas dan tulisan Menteri Agama Republik
Indonesia dicantumkan di sebelah kiri atas;
p. Penulisan dan pencantuman lambang/logo:
1) Surat biasa pada umumnya: lOS x 227 mm, sedang untuk surat yang
bersifat rahasia untuk amp lop luar: 115 x 245 mm dengan ketebalan
35,5 - 100 g/m2;
2) Surat yang dilipat dua: 176 x 250 mm;
3} Surat dengan kertas A.4 tanpa dilipat : 229 x 324 mm;
4) Surat dengan kertas C.4 tanpa dilipat: 250 x 353 rom
a. Ukuran .
Demi efisiensi pengamanan surat, instansi pemerintah menggunakan amp lop
dengan standar sebagai berikut :
1. 90 125
2. 100 160
3. 110 220
4. 114 162
5. 125 176
6. 105 227
7. 115 245
8. 120 270
9. 176 250
10. 229 324
11. 250 253
12. 270 400
PANJANG (mm)LEBARNO.
-------_ ..._------------_ ......-... _----_.._----_ ..._------- .....---...------------~------------ ..-
Ukuran sampul surat dan bentuk sampul surat sebagai berikut :
Ukuran amp lop yang dapat digunakan menurut Keputusan Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi Nomor: 43IDIRJENJ 1987 tentang Penerapan Standar
Kertas Sampul Surat.

83
Kode Pos 00000
Kepada
Yth .
Nomor : .
DEPARTEMEN AGAMA RI
Jalan Lapangan Banteng Darat No 3-4
Telepon : ~ .
Jakarta 10710
Contoh amplop surat Satuan Organlsasi
2) Lambang Departemen Agama untuk satuan organisasi dicantumkan di
sebelah kiri atas, nama satuan organisasidicetak Iengkap dengan alamat,
nomor telepon, faksimile dan kode pas. Untuk nomor surat diletakan
di bawah lambang. Alamat tujuan dicetak disebelah kanan bawah dan
dicantumkan kode pos.
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Contoh amplop surat Menteri Agama Republik Indonesia

84
Kode Pos 00000
Kepada
Yth _ , .
Nomor: ..
DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Nama lAIN ybs
Jalan Telepon : .
(Nama Kota dan IKode Pos)
a) Contob Amplop surat Institut Agama Islam Negeri
Kode Pos DOODD
Kepada
Yth " .
Nomor: ...
4) Logo Unit Pelaksana Teknisdicantumkandi sebelahkiri atas, nama Unit
PelaksanaTeknisdicetaklengkapdenganalamat,nomortelepon,faksimile
dan kode pos. Untuk nomor surat diletakan di bawah lambang. Alamat
tujuan dicetak disebelah kanan bawah dan dicantumkan kode pos.
Kecuali Balai, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Madrasah.
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI .
Jalan No Telepon .
(Nama Kota dan Kode Pos
Contob amplop surat Instansl Vertikal
3) Lambang Departemen Agama untuk Instansi Vertikal dicantumkan di
sebelah kiri atas, nama InstansiVertikal dicetak lengkap dengan alamat,
nomor telepon, faksimile dan kode pos. Untuk nomor surat diletakan
di bawah lambang. Alamat tujuan dicetak di sebelah kanan bawah dan
dicantumkan kode pos. .

85
Kode Pos 00000
Kepada
Yth ..
Nomor: .
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ..
Jalan No Telepon "
(Nama Kota dan Kode pos)
c) Contoh Amplop surat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kode Pos 00000
Kepada
Yth ..
Nomor: ..
DEPARTEMEN AGAMi
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Nama lAIN ybs.
Fakultas " .
Jalan No Telepon .
(Nama Kota dan Kode pos)
b) Contoh Amplop surat Fakultas pada InstitutAgama Islam
Negeri .

86
Untuk keseragaman tata persuratan dinas, sernua jenis surat yang pengetikannya
menggunakan mesin tik hams menggunakan huruf yang mendekati tipe PICA
yaitu huruf dalam satu inci mendatar/horizontal sarna dengan 10 huruf, dan
satu inci tegak lurus/vertikal sarna dengan 6 baris. Untuk dokumen-dokumen
teknis tertentu, karena kekhususannya dapat menggunakan tipe huruf ELITE
yaitu huruf dalam satu inci mendatar sarna dengan 12 huruf dan satu inci
tegak lurus sarna dengan 6 baris, penggunaannya ditentukan dalarn petunjuk
teknis tersendiri. Sedangkan pengetikan menggunakan komputer menggunakan
hurufTime New Roman dengan ukuran 12.
Untuk pembuatan surat dapat mcnggunakan :
1. Mesin tik manuallelektrik;
2. Komputer.
c. Mesin TiklKomputer
Kepada
Vth ,
Nomor : .
Kode Pos 00000
d) Contoh Amplop surat Madrasah Aliyab Negeri

87
Pengiriman kelnar kota atau kelnar Negara dilakukan melalui Pos atau
Telegram. Pengiriman dengan Pos atau Telegram-harus disesuaikan
dengan peraturan Pos dan Telegramyang berlakudengan memperhatikan
tingkat urgensinya.
3. .DenganPas/Telegram
Untuk pengiriman dalam kota.
2. Dikirimdengan Ca.,ak~(Kurir)
a. Surat berkualifikasi sangat rahasia.
b. Dikehendaki tanggapan segera.
c. Bermaksud rnemberi penjelasan lebih lanjut tentang isi surat.
1. Dibawa sendiri oleh pejabat yang bertugas menyelesaikan persoalan
dalam surat tersebut/pejabat yang ditunjuk, cara ini dilakukan bila:
B. Cara Pengiriman
3. Biasa
Dikirim menurut urutan penerimaan di bagian pengurusan surat dan
dikirim menurut jadwal perjalanan Caraka (Kurir).
2. Seger«
Harus dikirim selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah
surat ditandatangani.
',1. Kilat
Harus dikirim seketika seielah surat tersebut ditandatangani.
A. Tingkat Urgensi
PENGIRIMAN SURAT
BAB IX

88
a. Biasa, untuk surat biasa.
b. Tercatat untuk surat penting yang memerlukan jaminan akan
sampainya pada alamaf yang dituju.
c. Kilat KhususlKilat, untuk surat yang perlu secepatnya sampai pada
alamatyang dituju:
l) Telegram kilat, untuk:telegram dengan tingkat urgensi "KUat".
2) Telegram penting, untuk telegram dengan tingkat urgensi
"Segera".
3) Telegram biasa untuk telegram dengan tingkat urgensi "Biasa".
d. Pos Udara, untuk pengiriman surat keluar Negara.
e. Pos Udara tercatat, untuk surat penting keluar Negara yang
memerlukan jaminan akan sampainya ke a1amat yang dituju.
f. Pos Patas
g. Faksimile.
Untuk membedakan tingkat urgensi pengiriman surat perlu diberi
stcmpel sifat surat pada amplop.

89
a. Menteri Agama MAl
b. Sekretariat Jenderal SJ/
1). Biro Perencanaan B.I1
a) Bagian Data Perencanaan B.I1l!
b) Bagian Penyusunan Rencana dan
Anggaran Wilayah I B.I12/
c) Bagian Penyusunan Rencana dan
Anggaran Wilayah II B.I13/
d) Bagian Pengendalian dan
Pelaporan Program B.I14/
2). Biro Kepegawaian B.II
a) Bagian Perencanaan dan Perundang-
undangan Kepegawaian B.II/1/
b) Bagian Pengembangan Pegawai B.W2/
c) Bagian Mutasi Pegawai B.l1I31
d) Bagian Data dan Informasi Kepegawaian B.III41
3). Biro Keuangan dan Barang Milik Negara B.lIII
a) Bagian Pembiayaan Penerimaan Negara
BukanPajak B.III1I/
b) Bagian Perbendaharaan B.IIII2/
c) Bagian Pengelola Barang Milik Negara B.IIII3/
d) Bagian Akutansi dan Laporan B.IIII4/
1. Departemen Agama Tingkat Pusat sebagai berikut:
A. Kode Indeks di lingkungan Departemen Agama yang diatur oleh pusat
(termasuk pengerobangannya).
KODE INDEKS SURAT DINAS DEPARTEMEN AGAMA
DAB X

B.VIlIl3/
B.VIIII2/
B.VIIII
B.VIII/I/
B.VIIllI
B.VIIl2!
B.VII/
B.VII
B.VIII/
B.VIl2!
B.VII3!
B.VIl4/
B.VI2/
B.V/3/
B.V/ll
B.V/
B.IV/
B.IV/II
B.IV/2/
B.IV/31
B.IV/4/
90
8). Pusat Informasi Keagamaan dan
Kehumasan
a) Bidang Kehumasan
b) Bidang Pengembangan & Analisis Data
Keagamaan
c) Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan
danAplikasi
7). Pusat Kerukunan Umat Beragama
a) Bidang Pengembangan Kebijakan
Kerukunan
b) Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan
6). Biro Umum
a) Bagian Tata Persuratan
b) Bagian Tata Usaha Pimpinan
c) BagianPerlengkapan
d) Bagian Rumah Tangga
5). Biro Hukum dan Kerjasama Luar Neger;
-a) Bagian Penelaahan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Penmdang-
undangan
b) Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan
Hukum .-
c) Bagian Kerjasama Luar Negeri
4). Biro Organisasi dan Tatalaksana
1) Bagian Analisis Kebijakan
2) Bagian Pembinaan Kelembagaan
3) Bagian Ketatalaksanaan
4) Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi

91
9). Staf Ahli Menteri SAl
a) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar
Umat Beragama SNII
b) Staf Abli Bidang Pendidikan SAl2I
c) Staf Abli Bidang Hukum dan
Hak Asasi Manusia SN31
d) Staf Abli Bidang Pemikiran dan Faham
Keagamaan SAl41
e) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Umat SAl5/
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam DJ.I1
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Set.I1
a) Bagian Perencanaan dan Data Set.I1II
b) Bagian Keuangan Set.l/2/
c) Bagian Ortala dan Kepegawaian Set.I131
d) Bagian Umum Set.1.141
2. Direktorat Pendidikan Madrasah Dt.I.I1
a) Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Dt.I.I/ll
b) Subdirektorat Ketenagaan Dt.I.I12/
c) Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa Dt.LII3/
d) Subdirektorat Kelembagaan dan
Kerjasama Dt.I.I/41
e) Subdirektorat Kesiswaan Dt.I.I1S/
3. Direktorat Pendldikan Agama Islam
pada Sekolah Dt.I.III
a) Subdirektorat Kurik:ulumdan Evaluasi Dt.I.III11
b) Subdirektorat Ketenagaan Dt.I.H/21
c) Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa Dt.I.lII31
d) Subdirektorat Kelembagaan dan
Kerjasama DtJ.III41

Tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama 2011

Tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama 2011

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to Tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama 2011

Similar to Tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama 2011 (20)

More from Tn Jussuv

More from Tn Jussuv (16)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama 2011