SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2013
TENTANG
JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan
dinamisasi sistem kearsipan sesuai dengan prinsip,
kaidah, dan standar kearsipan, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang Jadual Retensi Arsip
Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian
Agama;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan …
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi
Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006
tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan
Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010
tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Agama;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
P.JRA/26/2011 tanggal 8 agustus 2011 tentang
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Agama;
11. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
62/s/II-X.6/09/2010 tanggal 27 September 2010
tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan
Kementerian Agama;
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-
30/V.224-7/15 tanggal 29 Juli 2010 tentang
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian
Kementerian Agama;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JADUAL
RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
KESATU : Menetapkan Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif
di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA …
KEDUA : Jadual Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Jadual Retensi Arsip Keuangan;
b. Jadual Retensi Arsip Kepegawaian; dan
c. Jadual Retensi Arsip Non Keuangan dan Kepegawaian.
KETIGA : Jadual Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan Jadual Retensi Arsip
yang memuat kegiatan Kementerian Agama yang bersifat
operasional.
KEEMPAT : Jadual Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat/pengelola
arsip dalam menetapkan suatu jenis arsip dan/atau
jangka waktu arsip dapat dimusnahkan, dinilai kembali,
atau dipermanenkan.
KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri
Agama Nomor 111 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan
Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun
1997 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2013
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMA ALI

More Related Content

Similar to kma 120 tahun 2013 JRA.pdf

Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar PenilaianPermendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
alvinnoor
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
Sofyan Nardi Saputra
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
Kang Thea
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
Hendrijanto Mazhend
 
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
Hendrijanto Mazhend
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
Sofyan Nardi Saputra
 
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MAPermendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
alvinnoor
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
Irma Muthiara Sari
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
Irma Muthiara Sari
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
Lisa SYP
 
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiahSyarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarifudin Amq
 

Similar to kma 120 tahun 2013 JRA.pdf (20)

Statuta uinsa
Statuta uinsaStatuta uinsa
Statuta uinsa
 
Statuta uinsa
Statuta uinsaStatuta uinsa
Statuta uinsa
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar PenilaianPermendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
04 a-salinan-permendikbud-no-66-th-2013-ttg-standar-penilaian
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
07 a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MAPermendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
 
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiahSyarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
Syarif, pedoman akreditasi majalah ilmiah
 
Salinan permendikbud rev
Salinan permendikbud revSalinan permendikbud rev
Salinan permendikbud rev
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Recently uploaded (20)

Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 

kma 120 tahun 2013 JRA.pdf

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2013 TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan dinamisasi sistem kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan …
  • 2. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian; 10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/26/2011 tanggal 8 agustus 2011 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Agama; 11. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 62/s/II-X.6/09/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Agama; 12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26- 30/V.224-7/15 tanggal 29 Juli 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. KESATU : Menetapkan Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA …
  • 3. KEDUA : Jadual Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: a. Jadual Retensi Arsip Keuangan; b. Jadual Retensi Arsip Kepegawaian; dan c. Jadual Retensi Arsip Non Keuangan dan Kepegawaian. KETIGA : Jadual Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Jadual Retensi Arsip yang memuat kegiatan Kementerian Agama yang bersifat operasional. KEEMPAT : Jadual Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat/pengelola arsip dalam menetapkan suatu jenis arsip dan/atau jangka waktu arsip dapat dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 1997 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI