SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
JabatanHakim Konstitusi berjumlah9orang pejabatnegarayangditetapkanolehPresiden,
dimana3 orangdiajukanolehMahkamahAgung,3 orang olehDPR,dan 3 orang oleh
Presiden.
4. PejabatPengadilan
Pejabatpengadilandiaturdenganpasal 45 UU No.48 Tahun 2009 TentangKekuasaan
Kehakimanyangmenyatakanselainhakim,padaMA danBadan peradilandibawahnyadapat
diangkatpanitera,sekretaris,dan/ataujurusita.Tatacara pengangkatandiaturdi dalam:
a. UU No.2 Tahun2004 tentangperadilanumum;
b. UU No.8 Tahun 2004 tentangperubahanatasUU No.2Tahun 1986 tentangperadilan
umum(perubahanpertama;
c. UU No.49 Tahun 2009 tentangperubahankeduaUU No.2 Tahun1986 tentang
peradilanumum
Pejabat-pejabatdalamperadilanumumyaitu:
1. Panitera
Paniteramembantutugas hakimdalammemeriksa,mengadili danmemutuskan
perkara.Paniteramelakukantugas-tugasadministrasiprosespengadilan.Hal ini dinyatakan
dalampasal 27 UU No.2Tahun 1986 tentangperadilanumum, yaitu:
a. Pada setiappengadilanditetapkanadanyaKepaniteraanyangdipimpinolehseorang
Panitera.
b. DalammelaksanakantugsnyaPaniterapengadilannegeridibantuolehseorangwakil
panitera,beberapaorangpaniteramuda,beberapaorangpengganti,danbeberapaorang
jurusita.
c. Dalammelaksanakantugasnyapaniterapengadilantinggi dibantuolehseorangwakil
panitera,beberapaorangpaniteramuda,danbeberapaorangpaniterapengganti.
2. Juru sita
Jurusitabertugasuntukmelakukaneksekusi danmengawasi segalabentukputusan
terhadaosesuatuhal.JurusitaPengadilanNegeri diangkatdandiberhentikanolehMA atas
usul KetuaPengadilanNegeri.Jurusitapengganti diangkatdandiberhentikanolehKetua
Pengadilanbersangkutan.
3. Sekretaris
Pada setiappengadilanditetapkannyaadanyasekretarisyangdipimpinolehseorang
sekretarisdandibantuolehseorangwakilsekretaris.
D. Pengangkatandanpemberhentianhakimdanhakimkonstitusi
1. HakimMA
a. PengangkatanHakimagung
Pengangkatanhakimagungberasal dari hakimkarierdanhakimnonkarier.Calon
hakimyangberasal dari hakimkarieradalahcalonhakimagungyang berstatusaktif
sebagai hakimpadabadan peradilanyangberadadi bawahMA yang dicalonkanoleh
MA. Sedangkanyangberasalhdari nonkarieradalahcalonhakimagungyangberasal
dari luarlingkunganbadanperadilan.Calonhakimagungdiseleksi olehKYdandiajukan
unutkmendapatkanpersetujuanDPRdanselanjutnyaditetapkansebagai hakimagung
olehpresiden.
Syarat HakimKarier:
1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berijazah magister di bidanghukum dengan dasar sarjana hukumatau sarjanalain yang
mempunyai keahlian di bidanghukum;
4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. berpengalaman palingsedikit20 (dua puluh) tahun menjadi hakim,termasuk palingsedikit3 (tiga)
tahun menjadi hakimtinggi; dan
7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibatmelakukan pelanggaran kode etik
dan/atau pedoman perilaku hakim.
nonkarier:
1. memenuhi syaratsebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1,angka 2, angka 4, dan angka 5;
2. berpengalaman dalamprofesi hukum dan/atau akademisi hukumpalingsedi kit20 (dua puluh)
tahun;
3. berijazah doktor dan magister di bidanghukum dengan dasar sarjana hukumatau sarjanalain
yang mempunyai keahlian di bidanghukum; dan
4. tidak pernah dijatuhi pidanapenjaraberdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yangdiancamdengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.”
b. Pemberhentianhakimagung.
Hakimagung dan hakimdiberhentikansecarahormatsesuai denganPPNo.26
Tahun 1991, apabila:
1. Permintaansendirisecaratertulis
2. Sakitjasmani rohani terusmenerusberdasarkanSuratKeteranganTimPenguji
Kesehatan
3. Mencapai batas usiapensiun
4. Tidakcakap dalammenjalankantugas
5. Meninggal dunia
Dapat juga diberhentikansecaratidakhormatapabila:
1. Dipidanakarenabersalah
2. Berbuattercela
3. Terusmenerusmelalaikankewajiban
4. Melanggarsumpah/janji jabatan
5. Melanggarlaranganperangkapanjabatanhakimagung/hakim
2. HakimAd Hoc
a. PengangkatanHakimAdHoc
Hakimad hoc dapat diangkatpadapengadilankhusus untukmemeriksa,mengadili,dan
memutusperkarayangmembutuhkankeahliandanpengalamandi bidangtertentudalam
jangkawaktutertentu.Tujuandiangkatnyahakimadhocadalahuntukmembantu
penyelesaianperkarayangmembutuhkankeahliankhususmisalnyakejahatanperbankan,
pajak,korupsi,dll.
b. PemberhentianHakimAdHoc
Hakimad hoc diberhentikansecarahormatkarena:
1. Meninggal dunia
2. Permintaansendiri
3. Sakitjasmani rohani selama12 bulan
4. Telahberumur62 tahun(Hakimdi pengadilanhubunganindustrial) dan67 tahun
(hakimdi MA)
5. Tidakcakap dalammenjalankantugas
6. Ataspermintaanorganisasi pengusaha/pekerja/buruh
7. Telahselesai masajabatannya
Hakimad hoc juga bisadiberhentikansecaratidakhormatapabila:
1. Dipidana
2. Selama3 kali berturut-turutdalam1 bulanmelalaikankewajiban
3. Melanggarsumpah/janji jabatan
3.HakimMahkamah Konstitusi
a. Pengangkatanhakimkonstitusi

More Related Content

What's hot

Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Ilham Mustafa
 
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umumKurniawan Sukawangi
 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanPenyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanabd_
 
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiMahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiAdwara Dhyatma
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009khairu_zikri
 
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
 
Xii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppknXii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppknOko Balay
 
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah KonstitusiLatar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah KonstitusiLestari Moerdijat
 
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
 
Peraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraPeraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraannatasyamaryana
 
Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009khairu_zikri
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989khairu_zikri
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIAAldy Arfan Nugraha
 
Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapatHak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapatHandrini Full
 

What's hot (20)

Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13
 
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakimanPenyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Uu mk no 8 tahun 2011
Uu mk no 8 tahun 2011Uu mk no 8 tahun 2011
Uu mk no 8 tahun 2011
 
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiMahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
 
Ryan(PKN X)
Ryan(PKN X)Ryan(PKN X)
Ryan(PKN X)
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009
 
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...
 
Uu 05 2004
Uu 05 2004Uu 05 2004
Uu 05 2004
 
Xii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppknXii tkrb tugas ppkn
Xii tkrb tugas ppkn
 
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah KonstitusiLatar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi
 
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
 
Peraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraPeraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracara
 
Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
 
Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapatHak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat
 
Lembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemenLembaga peradilan sebelum amandemen
Lembaga peradilan sebelum amandemen
 

Similar to Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Pejabat Peradilan

2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agamaKurniawan Sukawangi
 
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdfUU Nomor 50 Tahun 2009.pdf
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdfbocil9
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009khairu_zikri
 
peradilan di indonesia.pptx
peradilan di indonesia.pptxperadilan di indonesia.pptx
peradilan di indonesia.pptxNurulFitriyani27
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negaraKurniawan Sukawangi
 
Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006khairu_zikri
 
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...Hendie Cahya Maladewa
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...Hendie Cahya Maladewa
 
Sejarah mahkamah agung
Sejarah mahkamah agungSejarah mahkamah agung
Sejarah mahkamah agungheris91
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013moliiceman
 
ASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-NegaraASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-NegaraSkupnuRaknu
 
Kuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuKuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuSei Enim
 

Similar to Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Pejabat Peradilan (20)

2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
2009 50 perubahan kedua tentang peradilan agama
 
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdfUU Nomor 50 Tahun 2009.pdf
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
 
peradilan di indonesia.pptx
peradilan di indonesia.pptxperadilan di indonesia.pptx
peradilan di indonesia.pptx
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
 
2009 46 pengadilan tipikor
2009 46 pengadilan tipikor2009 46 pengadilan tipikor
2009 46 pengadilan tipikor
 
Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006
 
Uu 07 1989
Uu 07 1989Uu 07 1989
Uu 07 1989
 
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
 
Uu 01 1950
Uu 01 1950Uu 01 1950
Uu 01 1950
 
1989 07 peradilan agama
1989 07 peradilan agama1989 07 peradilan agama
1989 07 peradilan agama
 
Sejarah mahkamah agung
Sejarah mahkamah agungSejarah mahkamah agung
Sejarah mahkamah agung
 
Uu 08 2004
Uu 08 2004Uu 08 2004
Uu 08 2004
 
ppt ririn.pptx
ppt ririn.pptxppt ririn.pptx
ppt ririn.pptx
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
 
ASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-NegaraASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-Negara
 
Kuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuKuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatu
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Pejabat Peradilan

  • 1. JabatanHakim Konstitusi berjumlah9orang pejabatnegarayangditetapkanolehPresiden, dimana3 orangdiajukanolehMahkamahAgung,3 orang olehDPR,dan 3 orang oleh Presiden. 4. PejabatPengadilan Pejabatpengadilandiaturdenganpasal 45 UU No.48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakimanyangmenyatakanselainhakim,padaMA danBadan peradilandibawahnyadapat diangkatpanitera,sekretaris,dan/ataujurusita.Tatacara pengangkatandiaturdi dalam: a. UU No.2 Tahun2004 tentangperadilanumum; b. UU No.8 Tahun 2004 tentangperubahanatasUU No.2Tahun 1986 tentangperadilan umum(perubahanpertama; c. UU No.49 Tahun 2009 tentangperubahankeduaUU No.2 Tahun1986 tentang peradilanumum Pejabat-pejabatdalamperadilanumumyaitu: 1. Panitera Paniteramembantutugas hakimdalammemeriksa,mengadili danmemutuskan perkara.Paniteramelakukantugas-tugasadministrasiprosespengadilan.Hal ini dinyatakan dalampasal 27 UU No.2Tahun 1986 tentangperadilanumum, yaitu: a. Pada setiappengadilanditetapkanadanyaKepaniteraanyangdipimpinolehseorang Panitera. b. DalammelaksanakantugsnyaPaniterapengadilannegeridibantuolehseorangwakil panitera,beberapaorangpaniteramuda,beberapaorangpengganti,danbeberapaorang jurusita. c. Dalammelaksanakantugasnyapaniterapengadilantinggi dibantuolehseorangwakil panitera,beberapaorangpaniteramuda,danbeberapaorangpaniterapengganti. 2. Juru sita Jurusitabertugasuntukmelakukaneksekusi danmengawasi segalabentukputusan terhadaosesuatuhal.JurusitaPengadilanNegeri diangkatdandiberhentikanolehMA atas usul KetuaPengadilanNegeri.Jurusitapengganti diangkatdandiberhentikanolehKetua Pengadilanbersangkutan. 3. Sekretaris Pada setiappengadilanditetapkannyaadanyasekretarisyangdipimpinolehseorang sekretarisdandibantuolehseorangwakilsekretaris. D. Pengangkatandanpemberhentianhakimdanhakimkonstitusi
  • 2. 1. HakimMA a. PengangkatanHakimagung Pengangkatanhakimagungberasal dari hakimkarierdanhakimnonkarier.Calon hakimyangberasal dari hakimkarieradalahcalonhakimagungyang berstatusaktif sebagai hakimpadabadan peradilanyangberadadi bawahMA yang dicalonkanoleh MA. Sedangkanyangberasalhdari nonkarieradalahcalonhakimagungyangberasal dari luarlingkunganbadanperadilan.Calonhakimagungdiseleksi olehKYdandiajukan unutkmendapatkanpersetujuanDPRdanselanjutnyaditetapkansebagai hakimagung olehpresiden. Syarat HakimKarier: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. berijazah magister di bidanghukum dengan dasar sarjana hukumatau sarjanalain yang mempunyai keahlian di bidanghukum; 4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 6. berpengalaman palingsedikit20 (dua puluh) tahun menjadi hakim,termasuk palingsedikit3 (tiga) tahun menjadi hakimtinggi; dan 7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibatmelakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. nonkarier: 1. memenuhi syaratsebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1,angka 2, angka 4, dan angka 5; 2. berpengalaman dalamprofesi hukum dan/atau akademisi hukumpalingsedi kit20 (dua puluh) tahun; 3. berijazah doktor dan magister di bidanghukum dengan dasar sarjana hukumatau sarjanalain yang mempunyai keahlian di bidanghukum; dan 4. tidak pernah dijatuhi pidanapenjaraberdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yangdiancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” b. Pemberhentianhakimagung. Hakimagung dan hakimdiberhentikansecarahormatsesuai denganPPNo.26 Tahun 1991, apabila: 1. Permintaansendirisecaratertulis 2. Sakitjasmani rohani terusmenerusberdasarkanSuratKeteranganTimPenguji Kesehatan
  • 3. 3. Mencapai batas usiapensiun 4. Tidakcakap dalammenjalankantugas 5. Meninggal dunia Dapat juga diberhentikansecaratidakhormatapabila: 1. Dipidanakarenabersalah 2. Berbuattercela 3. Terusmenerusmelalaikankewajiban 4. Melanggarsumpah/janji jabatan 5. Melanggarlaranganperangkapanjabatanhakimagung/hakim 2. HakimAd Hoc a. PengangkatanHakimAdHoc Hakimad hoc dapat diangkatpadapengadilankhusus untukmemeriksa,mengadili,dan memutusperkarayangmembutuhkankeahliandanpengalamandi bidangtertentudalam jangkawaktutertentu.Tujuandiangkatnyahakimadhocadalahuntukmembantu penyelesaianperkarayangmembutuhkankeahliankhususmisalnyakejahatanperbankan, pajak,korupsi,dll. b. PemberhentianHakimAdHoc Hakimad hoc diberhentikansecarahormatkarena: 1. Meninggal dunia 2. Permintaansendiri 3. Sakitjasmani rohani selama12 bulan 4. Telahberumur62 tahun(Hakimdi pengadilanhubunganindustrial) dan67 tahun (hakimdi MA) 5. Tidakcakap dalammenjalankantugas 6. Ataspermintaanorganisasi pengusaha/pekerja/buruh 7. Telahselesai masajabatannya Hakimad hoc juga bisadiberhentikansecaratidakhormatapabila: 1. Dipidana 2. Selama3 kali berturut-turutdalam1 bulanmelalaikankewajiban 3. Melanggarsumpah/janji jabatan