Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, metodologi pendataan, dan hasil survei capaian SPM di Kota Malang."

1. BANTUANTEKNIS
PENDATAAN
STANDARPELAYANAN
MINIMAL BIDANG PUPR
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sekretariat Jenderal
Pusat Falisitasi Infrastruktur Daerah
PROVINSI BANGKA BELITUNG

2. OUTLINE PEMBAHASAN
Pengertian SPM, Landasaran Hukum
Lokasi, penentuan sampel dan cara
01
02
03
04
LATAR BELAKANG
METODOLOGI
TUJUAN PEKERJAAN
HASIL SURVEI DAN ANALISIS
05
Hasil komplilasi data dan analisis
Hal-hal yang perlu di tingkatkan dan resume
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3. 01
02
04
03
Penerapan Standar Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(SPM PUPR) bertujuan untuk pemenuhan
kebutuhan dasar warga negara secara
minimal, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu.
LATAR BELAKANG
01
Berdasarkan PP Nornor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah
daerah wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan SPM dalam laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah pada bulan
ketiga setelah tahun anggaran berakhir
Kementerian PUPR dalam penerapan
SPM memiliki peran melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap
penerapan SPM secara teknis kepada
pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota meliputi
tahapan: pengumpulan data;
penghitungan kebutuhan pemenuhan
pelayanan dasar; penyusunan rencana
pernenuhan pelayanan dasar; dan
pelaksanaan pemenuhan pelayanan
dasar.
Aplikasi Sistem Informasi Capaian Air Minum, Air Limbah,
Perumahan, dan Persampahan (SICALMERS) guna
mengontrol pelaksanaan penerapan SPM PUPR oleh
pemerintah daerah. dengan adanya aplikasi ini, maka
Kementerian PUPR mendorong kepada pemerintah daerah
untuk melakukan pendataan terhadap infrastruktur
terbangun dan rumah tangga yang telah terlayani.

4. PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM
01
PENGERTIAN
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM bidang PUPR, sesuai namanya, terbagi dalam kelompok/bidang pekerjaan umum dan
bidang perumahan rakyat. Bidang SPM secara teknis mencakup empat bidang
SPM Bidang Pekerjaan Umum
• Layanan Air Minum
• Layanan Air Limbah
SPM Bidang Perumahan Rakyat
• Layanan Rumah bencana
• Layanan Rumah Relokasi
Pelaksanaan SPM PUPR dilakukan dengan/secara bertahap dengan melakukan identifkasi
situasi (kondisi wilayah), melakukan penilaian kebutuhan, membuat perencanaan, dan
melaksanakan pemenuhan.
(T-1)
Identifikasi dan
pengumpulan data
(T-2)
Perhitungan
Kebutuhan
(T-3)
Penyusunan
Rencana
(T-4)
Pelaksanaan
Pemenuhan
Pengaturan dan layanan SPM PUPR mencakup :
a) Jenis Pelayanan Dasar
b) Mutu Pelayanan Dasar
c) Penerima Pelayanan Dasar
Cakupan Wilayah:
• Provinsi dengan pelayanan lintas kabupaten/kota
• Pelayanan skala kabupaten/kota
LANDASAN HUKUM

5. ACUAN SPM BIDANG PUPR
01
Air minum
Berdasarkan PermenPUPR No.29Tahun 2018

6. ACUAN SPM BIDANG PUPR
01
Air limbah
Berdasarkan PermenPUPR No.29Tahun 2018

7. ACUAN SPM BIDANG PUPR
01
Rumah bencana
Berdasarkan PermenPUPR No.29Tahun 2018

8. ACUAN SPM BIDANG PUPR
01
Rumah Relokasi
Berdasarkan PermenPUPR No.29Tahun 2018

9. SASARAN
MAKSUD
TUJUAN
MAKSUD,TUJUAN & SASARAN
02
• Memberikan rekomendasi/masukan terhadap kebijakan
SPM Bidang PUPR;
• Pengumpulan data yang efektif dan efisien yang dapat
menggambarkan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat di daerah.
• Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap
penerapan SPM Bidang PUPR oleh pemerintah daerah.
• Didapatkan metode pengumpulan data yang mudah,
efektif, dan efisien untuk dilaksanakan di daerah, serta
dapat menggambarkan capaian SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat di daerah tersebut.
• Terevaluasinya pelaksanaan penerapan SPMBidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
• Mendapatkan data capaian penerapan SPMBidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah
yang telah ditentukan;
• Tervalidasinya data dasar (baseline) SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat
digunakan sebagai data dasar dalam proses
perencanaan DAK tahun anggaran selanjutnya;
• Terevaluasinya kapasitas kelembagaan sebagai
salah satu upaya dalarn memaksimalkan
keberlanjutan infrastruktur terbangun.

10. LOKASI PENGUMPULAN DATA
03
Bangka Belitung
03 Jawa Timur
01
Bali
02
Kabupaten/kota Jenis Pelayanan
Kab.Lumajang Air minum, air limbah, perumahan
rakyat (bencana)
Kota Malang Air minum, air limbah, perumahan
rakyat
Kabupaten/kota Jenis Pelayanan
Kota Denpasar Air minum, air limbah, perumahan
rakyat
Kab.Klungkung Air minum, air limbah, perumahan
rakyat (bencana)
Kabupaten Jenis Pelayanan
Kab.Bangka Air minum, air limbah,
perumahan rakyat
(Relokasi)
Kab. Bangka
Selatan
Air minum, air limbah,
perumahan rakyat
(Relokasi)

11. METODOLOGI
03
PENENTUAN JUMLAH SAMPEL
Pendekatan survei digunakan pada pelaksanaan pekerjaan
Pendataan SPM Bidang PUPR. Pendataan dilakukan melalui
penyebaran kuesioner dengan penentuan jumlah sampel
diambil mengikuti rumus Slovin :
PENENTUAN WILAYAH SAMPEL
Dasar Perhitungan:
1. Air Minum
a. Dilakukan identifikasi kecamatan yang telah terlayani Jaringan
Perpipaan dan Bukan jaringan perpipan berdasarkan dokumen
RISPAM yang terbaru
b. Penentuan pemilihan kecamatan sampel secara acak
proporsional
c. pengambilan unit sampel, dipilih kelurahan di kecamatan
terpilih secara acak proporisonal, demikian seterusnya hingga ke
unit sampel
2. Air Limbah:
a. Dilakukan identifikasi kecamatan berdasarkan kepadatan
penduduk dengan klasifikasi < 25 jiwa/ha dan > 25 jiwa/ha
b. Dilakukan identifikasi status kecamatan berdasarkan perdesaan
dan perkotaan
c. Penentuan pemilihan kecamatan sampel secara acak
proporsional
d. pengambilan unit sampel, dipilih kelurahan di kecamatan
terpilih secara acak proporisonal, demikian seterusnya hingga ke
unit sampel
3. Rumah Bencana: Telah ditetapkan sebagai penanganan korban
bencana yang tertuang dalam SK Bupati/Walikota
4. Rumah relokasi; telah ditetapkan sebagai terkena dampak lokasi
berpotensi menimbulkan bahaya, rumah diatas lahan bukan fungsi
permukiman dan Kawasan kumuh yang tertuang dalam SK
Bupati/Walikota
Dimana :
n = jumlah sampel
N = jumalh populasi
e = derajat kesalahan sebesar (margin of error)
Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut :
1. Berusia di atas 17 tahun;
2. Berstatus anggota keluarga yang berdomisili di rumah
tersebut dan mengetahui dengan jelas kondisi infrastruktur
dan layanan yang diterima;
3. Hanya diambil 1 responden pada tiap rumah.
n =
!
"#!(%!)

12. METODOLOGI
03
TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Pada survei ini teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah Multi Stage Random Sampling (sampel
acak bertahap) :
1. Stage 1 : menentukan cluster/kelompok yang terdiri
dari kecamatan dengan type yang sama (homogen),
disini digunakan cluster Jaringan Perpipaan dan
Bukan Jaringan Perpipaan untuk layanan air minum
dan cluster kepadatan penduduk untuk layanan air
limbah
2. Stage 2 : menentukan secara random kecamatan yang
akan menjadi sampel
3. Stage 3 : menentukan secara random
kelurahan/desa, RW/RT hingga unit sampel terkecil
yang akan dijadikan responden
a. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada survei ini adalah dengan
metode wawancara terstruktur dan observasi yang dilakukan
oleh TFL daerah masing-masing. Selain melakukan
wawancara dengan instrument kuesioner, data juga
dikumpulkan dengan melihat bukti layanan infrastruktur
secara langsung dan melakukan dokumentasi.
b. Pengolahan Data
Data hasil wawancara diolah dengan analisis deskriptif
menggunakan cros tab

13. PENAMBAHAN KUESIONER
03
Jumlah Kuesioner tahap 1 Jumlah Kuesioner tahap 2 Alasan
100 kuesioner 56 kuesioner • Penambahan kuesioner
dilakukan untuk memperkecil
margin of error dari 10%
menjadi 8%
• Tujuan penambahan untuk
menguji hasil revisi kuesioner
pada tahap 1 dan memperkuat
analisis
• Menguji tingkat akurasi data

14. KuesionerTahap 1 KuesionerTahap 2 Keterangan
Pendapatan (perbula
a. Di bawah Rp 1 juta
b. Diatas 4 juta-Rp 6 juta
c. Rp 1 juta-2 juta
d. Diatas Rp 6 juta-Rp 8 juta
e. Diatas 2 juta-Rp 4 juta
f. Diatas 8 juta-10 juta
g. Diatas 10 juta
Pendapatan (perbulan) :
a. Di bawah UMK
b. Di atas UMK
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No.35 tahun 2021 Tentang
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, Pasal 6 ayat (7) menyebutkan penerima
manfaat yang merupakan pekerja mandiri
berpenghasilan di bawah upah minimum, artinya
bahwa MBR bisa dikatakan dengan
berpenghasilan di bawah UMK
Apa sumber air yang digunakan untuk minum?
a. Air kemasan bermerk
b. Air isi ulang
c. Penjual air keliling
d. Ledeng (PAM/perpipaan lainnya)
e. Ledeng PAM tetangga
f. Sumur bor/pompa
g. Sumur terlindungi (sumur dinding tembok)
h. Sumur tak terlindungi
i. Mata air terlindungi
j. Mata air tak terlindungi
k. Air permukaan (sungai/danau/ waduk/kolam/irigasi
l. Air hujan yang ditampung
m. Lainnya…………………
Apa sumber air yang digunakan untuk sehari-hari
dan dominan?
a. Air ledeng tersambung rumah sendiri
b. Air ledeng tersambung tetangga
c. Sumur terlindungi (sumur dinding tembok)
d. Sumur bor/pompa
e. Penjual air keliling
f. Mata air terlindungi
g. Mata air tak terlindungi
h. Sumur tak terlindungi
i. Air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam,
irigasi
j. Air hujan yang ditampung
k. Air kemasan bermerek dan air isi ulang
Air minum merupakan satu kesatuan untuk
kebutuhan sehari-hari, minum, masak, mencuci
dll sebagai air domestik
Berapa pemakaian air setiap hari di rumah (untuk minum,
masak dll)
a. < dari 60 liter (+/- 4 galon air)
b. 60 liter (+/- 4 galon air)
c. > dari 60 liter (+/- 4 galon air)
d. Lainnya…………
Berapa pemakaian air per orang/hari (untuk
minum, masak dll)?
a. < 60 liter/orang/hari
b. > 60 liter/orang/hari
(khusus pengguna air PAM……..m3/bulan ( foto
tagihan PAM dalam 2 bulan terakhir)
Untuk memudahkan perhitungan kebutuhan air
di tiap unit sampel sehingga pendekatan lebih
terukur
REVISI KUESIONER &TEKNIS
03

15. KOTA
MALANG

16. Peta Sebaran Kuesioner
Kota Malang

17. HASIL SURVEI CAPAIAN SPM KOTA MALANG
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Jumlah
Kuesioner
MOE
Capaian SPM Air Minum
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Malang 11.006 168.986
100 10% 100% 100% 9.00% 91.00%
56 100% 100% 53.57% 46.43%
156 8% 100% 100% 53.57% 46.43%
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Jumlah
Kuesioner
MOE
Capaian SPM Air Limbah
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Malang 11.006 168.986
100 10% 89.00% 89.00% 12.00% 88.00%
56 82.14% 82.14% 76.79% 23.21%
156 8%
86.54% 86.54% 60.26% 39.74%

18. ANALISIS
Perbandingan
HasilCapaianSPM
KOTA MALANG
DengandataLain
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
100% - 99,9%
Air Minum
Capaian SPM
dengan
Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
86,5% - 87,1%
Air Limbah

19. KABUPATEN
LUMAJANG

20. Peta Sebaran Kuesioner
Kabupaten Lumajang

21. HASIL SURVEI CAPAIAN SPM KABUPATEN LUMAJANG
Kab./Kota Luas (km2)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Minum
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Lumajang 179.09 218.558
100 10% 100% 79% 55% 45%
56 91.07% 94.64% 83.93% 16.07%
156 8% 96.79% 93.59% 93.59 6.41%
Kab./Kota Luas (km2)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Limbah
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Lumajang 179.09 218.558
100 10% 88% 88% 100% 0%
56 87.59% 87.59% 100% 0%
156 8% 87.82% 87.82% 100% 0.00%

22. ANALISIS
Perbandingan
HasilCapaianSPM
KAB.LUMAJANG
DengandataLain
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
84,6% 100% 95,7%
Air Minum
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
87,8% 100% 83,2%
Air Limbah

23. Desa Bulurejo;
12 kuesioner
DesaTegalrejo;
11 kuesioner
PETA
Sebaran
Responden
KAB.LUMAJANG
RUMAHBENCANA

24. HASIL SURVEI RUMAH BENCANA KAB. LUMAJANG
Karakteristik Penerima Manfaat Layanan
Relokasi Rumah bencana:
1. Merupakan masyarakat
berpenghasilan rendah < 1 juta
rupiah per bulan
2. Memiliki sertifikat kepemilikan
rumah yang terdampak bencana
berupa SHM
3. Rumah rusak sedang dan berat
terdampak bencana alam abrasi
pantai
4. Tercantum dalam SK Bupati
Lumajang No.
188.45/460/427.12/2021 tentang
Bansos Relokasi Korban bencana TA
2021
Dari 23 penerima manfaat :
• 48% kualitas layanan di Desa
Tegalrejo Kec. Tempursari tidak
memenuhi syarat kualitas, karena
masih belum ada akses air minum di
rumah yang dibangun, sehingga
penghuni tidak bersedia menempati
rumah yang disediakan
• 52% kualitas sudah memenuhi
syarat, di desa Bulurejo Kec.
Tempursari
Syarat kualitas yang dimaksud adalah :
- Rumah sudah layak huni sesuai NSPK
- Luas lantai minimal 36m2
- Luas tanah minimal 60m2

25. KOTA
DENPASAR

26. Peta Sebaran Kuesioner
Kota Denpasar

27. HASIL SURVEI CAPAIAN SPM KOTA DENPASAR
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Minum
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Denpasar 12,778 145,311
100 10% 100% 78.00% 55.00% 45.00%
56 100% 64.29% 42.86% 57.14%
156 8% 100% 78.00% 55.00% 45.00%
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Limbah
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Denpasar 12,778 145,311
100 10% 99% 99.00% 1.00% 99.00%
56 98.21% 98.21% 26.79% 73.21%
156 8%
98.21% 98.21% 26.79% 73.21%

28. ANALISIS
Perbandingan
HasilCapaianSPM
KOTA DENPASAR
DengandataLain
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
78% 100% 100%
Air Minum
Capaian SPM
dengan
Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
78% - 99,9%
Air Limbah

29. KABUPATEN
KLUNGKUNG

30. Peta Sebaran Kuesioner
Kabupaten Klungkung

31. HASIL SURVEI CAPAIAN SPM KABUPATEN KLUNGKUNG
Kab./Kota
Luas
(km2)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Minum
Kualitas
Kuantita
s
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Klungkung 31,500 42,024
100 10% 100% 81.00% 40.00% 60.00%
56 100% 62.59% 80.36% 19.64%
156 8% 100% 86.54% 51.92% 48.08%
Kab./Kota
Luas
(km2)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Limbah
Kualitas
Kuantita
s
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Klungkung 31,500 42,024
100 10% 100% 100% 100% 0.00%
56 100% 100% 16.07% 83.93%
156 8% 100% 100% 47.44% 52.56%

32. ANALISIS
Perbandingan
HasilCapaianSPM
KAB.KLUNGKUNG
DengandataLain
Capaian SPM
dengan
Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data Susenas
2021
86,5% 62,9% 99,9%
Air Minum
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data Susenas
2021
100% 97,5% 95,9%
Air Limbah

33. • Rumah relokasi di dasarkan pada
Surat pernyataan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Klungkung No. 260/030/BPBD
tahun 2022 akibat bencana cuaca
ekstrim
Metode
Penentuan
Responden
RUMAHRELOKASI
KAB.KLUNGKUNG

34. Ini yang menjadi target penanganan
yang telah setelah dan memenuhi SPM
rumah relokasi
No Nama Alamat Uraian Keterangan
1 I Dewa Putu
Sekar
Dusun Peken , Ds.
Aan, Kab.
Banjarangkan
Kebakaran Mendapat bantuan,
Tidak disurvey dan
tidak dilaporkan di
Sicalmers
2 I Made Suryana Dusun Metulis, Ds.
Dawan , Kec.
Dawan
Cuaca ekstrim Mendapat bantuan,
pengerjaan sudah
selesai,dilakukan
survey dan
dilaporkan ke
Sicalmers
3 Desa AdatB Bakas D. Bakas, Kec.
Banjarangkan
Cuaca ekstrim Fasum, mendapat
bantuan, tidak
dilakukan survey dan
tidak dilaporkan ke
Sicalmers
4 I Ketut Darma
Susila
Dusun Peken, Ds.
Bakas, Kec.
Banjarangkan
Cuaca ekstrim Dana bantuan baru
turun di bulan Juli
sekarang masih
proses pengerjaan,
tidak di survey dan
akan dilaporkan
tahun depan
5 I Wayan Widia Dusun Peken, Ds.
Bakas, Kec.
Banjarangkan
Cuaca Ekstrim Mendapat bantuan,
namun tdk untuk
dilaporkan ke
Sicalmers karena
berupa bangunan
“bale dangin” bukan
bangunan tempat
tinggal tapi
bangunan untuk
pelaksanaan upacara
Manusia Yadnya

35. KABUPATEN
BANGKA

36. Peta Sebaran Kuesioner
Kabupaten Bangka

37. HASIL SURVEI CAPAIAN SPM KABUPATEN BANGKA
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Minum
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Bangka 336,279 65,982
100 10% 87.00% 84.00% 22.00% 78.00%
56 96.43% 80.36% 78.57% 21.43%
156 8% 90% 82.69% 82.67% 33.33%
Kab./Kota Luas (Ha)
Jumlah
Penduduk (KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Limbah
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima Non
MBR
Bangka 336,279 65,982
100 10% 97.00% 97.00% 26.00% 74.00%
56 98.21% 98.21% 73.21% 26.79%
156 8%
98.72% 98.72% 68.59% 31.41%

38. ANALISIS
Perbandingan
HasilCapaianSPM
KAB.BANGKA
DengandataLain
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
82,7% 87,6% 64,2%
Air Minum
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
98,7% 95,3% 95,7%
Air Limbah

39. § Latar belakang adanya permukiman illegal di sepanjang pantai di
Kabupaten Bangka dengan kondisi rumah tidak layak huni
§ Lokasi di Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat
§ Relokasi dengan memberikan gratis sewa selama 3 bulan di rumah susun
§ Responden adalah penerima layanan bantuan rumah relokasi penyediaan
rumah layak huni berdasarkan SK Bupati Bangka No.
188.45/994/DINPERKPP/2021 tentang Pembentukan Tim Relokasi dan
pembongkaran Bangunan warga terdampak Proyek (WTP) kegiatan
peningkatan kualitas permukiman kumuh skala Kawasan di lingkungan
Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
Metode
Penentuan
Responden
RUMAHRELOKASI
KAB.BANGKA

40. PETA
Sebaran
Responden
KAB.BANGKA
RUMAHRELOKASI
Sungailiat;

41. HASIL SURVEI RUMAH BENCANA
Karakteristik Penerima Layanan
Relokasi Rumah Tidak Layak Huni :
1. 25% penerima layanan merupakan
masyarakat berpenghasilan rendah <
1 juta rupiah per bulan dan 75%
merupakan masyarakat
berpenghasilan 2 juta-4 juta sebulan
2. Rumah merupakan bangunan liar
dan tidak layak huni
Dari 4 penerima layanan :
• 100% kualitas rumah layanan telah
memenuhi syarat kualitas,
merupakan rumah susun dengan luas
bangunan 6 x 6 m
Syarat kualitas yang dimaksud adalah :
- Rumah sudah layak huni sesuai NSPK
- Luas lantai minimal 36m2
- Luas tanah minimal 60m2

42. KABUPATEN
BANGKA
SELATAN

43. Peta Sebaran Kuesioner
Kabupaten Bangka Selatan

44. HASIL SURVEI CAPAIAN SPM KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Minum
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Bangka
Selatan
360,708 40,010
100 10% 87.00% 89.00% 20.00% 80.00%
56 91.07% 67.86% 33.93% 66.07%
156 8%
96.79% 71.79% 61.54% 38.46%
Kab./Kota
Luas
(Ha)
Jumlah
Penduduk
(KK)
Kuesioner MOE
Capaian SPM Air Limbah
Kualitas Kuantitas
Penerima
MBR
Penerima
Non MBR
Bangka
Selatan
360,708 40,010
100 10% 77.00% 77.00% 23.00% 77.00%
56 80.36% 80.36% 57.14% 42.86%
156 8%
77.56% 77.56% 73.72% 26.28%

45. ANALISIS
Perbandingan
HasilCapaianSPM
KAB.BANGKA
SELATAN
DengandataLain
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
71,7% 81,4% 69,2%
Air Minum
Capaian SPM
dengan Metode
sampel Slovin
Data
Sicalmers
Data
Susenas
2021
77,5% - 83,4%
Air Limbah

46. KESIMPULAN
No Deskripsi
1 Dari perbandingan capaian SPM Air Minum berdasarkanTeknik sampling
dengan margin of error 8% terhadap data SICALMERS dan data SUSENAS
2021, terlihat perbedaan capaian berkisar antara 0.1% - 12%.
2 Dari perbandingan capaian SPM Air Minum berdasarkanTeknik sampling
dengan margin of error 8% terhadap data SICALMERS dan data SUSENAS
2021, terlihat perbedaan capaian berkisar antara 0.1% - 6%.
3 Dalam perhitungan capaian SPM Rumah Bencana dan rumah relokasi
terdapat beberapa kendala, antara lain tidak tersedianya data BNBA rumah
tangga yang terletak di Kawasan bencana dan belum tersedianya surat
keputusan (SK) Bupati/ Walikota terkait penganganan rumah bencana atau
relokasi.

47. REKOMENDASI
No Deskripsi
1 Dalam pelaksanaan pengumpulan data air minum dan air limbah dengan menggunakan
Metode Sampling, untuk kebutuhan penentuan cluster dan jumlah sampel yang diambil
menggunakan rumus Slovin, perlu didukung dengan beberapa data, antara lain :
- Jumlah penduduk hingga desa/kelurahan
- Jumlah/prosentase daerah layanan JP atau BJP
- Jumlah/prosentase daerah rawan air
- Besaran UMK di tiap Kabupaten/Kota
2 Perlu disusun bagan/alur untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data yang
akurat.
3 Dalam pelaksanaan pengumpulan data rumah bencana dan relokasi, perlu didukung
dengan :
- SK penetapan Kawasan kumuh/program relokasi dampak program/kegiatan
- SK penetapan BNBA rumah tangga/penduduk terdampak
4 Perlu disusun bagan/alur untuk memudahkan identifikasi data BNBA rumah
tangga/penduduk terdampak bencana atau relokasi.
5 Dalam melakukan pendataan guna perhitungan capaian SPM di tiap Kabupaten/kota
menggunakan metode sampling, direkomendasikan menggunakan margin of error
seminimal mungkin karena hasil yang diperoleh dapat mewakili populasi dengan tingkat
kesalahan yang semakin kecil, namun hal ini tetap harus mempertimbangan biaya, waktu
dan tenaga/SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah survei.

48. No PERMENPUPR NO. 29 TAHUN 2008 PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2021 REKOMENDASI
1 Pengumpulan Data
Belum diatur di Batang Tubuh, tetapi
penjelasan terkait Tahap Pengumpulan
Data sudah dijelaskan pada Lampiran 1
dan 2.
Dalam pelaksanaan Pengumpulan Data
beberapa hal yang perlu diperhatikan
antara lain Indikator, Perangkat
Pendukung Pelaksanaan Pengumpulan
Data (Pelaksana dan Jenis Data), Metode
Pengumpulan Data, Instrumen
Pengumpulan Data, Langkah Pelaksanaan
Pengumpulan Data, dan Komponen
perhitungan Pembiayaan Pengumpulan
Data.
(1)Sesuai, pengumpulan data dilakukan
untuk Data BNBA (sama dengan poin a)
dan Data Infrastruktur eksisting (sama
dengan poin b), penjelasan terkait hal
ini sudah dijelaskan pada Lampiran 1
dan 2
(3)Sesuai.
(4)Tidak membahas Sistem Indormasi
Pemerintahan Daerah.
Pasal 5
(1)Perangkat Daerah melakukan pengumpulan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a meliputi:
a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara
yang berhak memperoleh barang dan/atau
jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara
minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar
dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang
tersedia, termasuk jumlah sarana dan
prasarana yang tersedia.
(3)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar
Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100%
(seratus persen) dari Target dan Indikator
Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
(4)Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5)Ketentuan mengenai Target dan Indikator
Kinerja pencapaian SPM setiap tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pengumpulan data dilakukan menggunakan
metode sampling :
1. Penentuan jumlah sampel
menggunakan rumus Slovin dengan
margin of error sesuai kebutuhan
2. Teknik sampling yang digunakan adalah
Multistage Random Sampling (sampling
acak bertahap) :
- Menentukan cluster JP dan BJP
untuk air minum dan cluster
kepadatan penduduk dan daerah
beresiko sanitasi untuk air limbah
- Menentukan Kecamatan
berdasarkan cluster secara acak
- Dari tiap kecamatan terpilih
ditentukan desa/kelurahan secara
acak
- Dari tiap desa/kelurahan terpilih
ditentukan RW dan RT secara acak
- Dan dari RT terpilih ditentukan unit
sampel RT secara acak

49. No PERMENPUPR NO. 29 TAHUN 2008 PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2021 REKOMENDASI
2 Penerima Pelayanan Dasar
(1)Sesuai.
(2)Sesuai, tetapi belum diatur secara
spesifik pada Batang Tubuh, Lampiran
1, dan Lampiran 2.
(3)Belum diatur pada Batang Tubuh,
Lampiran 1, dan Lampiran 2.
Pasal 7
(1)Perangkat Daerah menghitung Warga Negara
yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang
tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa
Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasarnya.
(2)Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi
prioritas SPM.
(3)Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan
Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikarenakan:
a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat
diakses atau dijangkau sendiri;
c. kondisi bencana; dan/atau
d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk
dapat dipenuhi sendiri.
Memperjelas kriteria miskin atau tidak
mampu dengan menggunakan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No.35 tahun 2021 Tentang
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, Pasal 6 ayat (7) menyebutkan
penerima manfaat yang merupakan pekerja
mandiri berpenghasilan di bawah upah
minimum, artinya bahwa MBR bisa
dikatakan dengan berpenghasilan di bawah
UMK

50. ITEM PERTANYAAN KUESIONER AIR MINUM HASIL UJIVALIDITAS
Item 1 (Sumber Air) Valid
Item 2 (Kualitas Air) Valid
Item 3 (Jarak Sumur keTangki Septik) Valid
Item 4 (Pemakaian Air) Valid
ITEM PERTANYAAN KUESIONER AIR LIMBAH HASIL UJIVALIDITAS
Item 1 (kebiasaan mandi) Valid
Item 2 (saluran grey water) Valid
Item 3 (kebiasaan BAB) Valid
Item 4 (saluran black water) Valid
Item 5 (jenis penampungan tinja) Valid
Item 6 (letak tangki septik) Valid
Item 7 (jarak tangki septik) Valid
HASIL UJIVALIDITAS KUESIONER
Note : Setiap item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai signifikansi (α) < 0.01 (tingkat kepercayaan 90%)

51. HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER
Kuesioner Air MinumTiap Daerah Nilai Cronbach’s Alpha Hasil
Kota Malang 0.739 Reliable
Kabupaten Lumajang 0.790 Reliable
Kota Denpasar 0.852 Reliable
Kabupaten Klungkung 0.784 Reliable
Kabupaten Bangka 0.794 Reliable
Kabupaten Bangka Selatan 0.807 Reliable
Kuesioner Air LimbahTiap
Daerah
Nilai Cronbach’s Alpha Hasil
Kota Malang 0.820 Reliable
Kabupaten Lumajang 0.783 Reliable
Kota Denpasar 0.782 Reliable
Kabupaten Klungkung 0.884 Reliable
Kabupaten Bangka 0.795 Reliable
Kabupaten Bangka Selatan 0.767 Reliable
Note : Kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0.7

52. Kabupaten/Kota
Daerah terlayani
JP(40%) dan BJP
(60%)
DokumenRISPAM
atau Bussinessplan
PAM
Daerah RawanAir
(60%) tidakrawan
air (40%)
Dokumen
Identifikasi Rawan
Air
Jumlahpenduduk
tiapdesa/kelurahan
PenentuanSampel
menggunakan
rumusSlovin
Metode
overlay/superimposes
Jumlahsampel tiap
desa/kelurahanyang
beradadi daerah
JP/BJPdanrawan
air/tidak
Menentukansecararandom
ditingkatRW/RTdidasarkan
pada kesepakatan
No Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa Daerah terlayani JP atau BJP yang dominan Daerah Rawan air (ya/tidak) Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Sampel
1 2 3 4 5 6 7 8
Bagan Alur Pengumpulan Data SPM Air Minum

53. No.
Kabupaten/Kota
Dokumen
Masterplan
Pengelolaan
JaringanSanitasi
Daerah
DokumenEHRA,
BukuPutihSanitasi
Jumlahpenduduk
tiapdesa/kelurahan
PenentuanSampel
menggunakan
rumusSlovin
Jumlahsampel tiap
desa/kelurahanyang
beradadi daerah
JP/BJPdanrawan
air/tidak
Menentukansecararandom
ditingkatRW/RTdidasarkan
pada kesepakatan
Daerah resiko
Sanitasi (60%) &
tidak40%
Kepadatan
Penduduk
berdasarkan< 25
jiwa/hadan> 25
jiwa/ha
No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa Daerah Rawan Sanitasi (ya/tidak) Luas wilayah (Ha) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) Jumlah Sampel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bagan Alur Pengumpulan Data SPM Air Limbah

54. Kabupaten/Kota
Pra Bencana
Pasca Bencana
1. DokumenKajianRisikoBencanadaerah
2. RTRW TerkaitPetaRawanBencana
3. Inarisk
4. Peta RawanbencanaBNPB/BPBD
5. Peta Rawangunungapi,sesar,gempa
bumi,ESDM
Petastatuslahan
atau dokumen
sertipikattanah
PendataanmelaluiDokumenRALAP
sederhana,berisikan:
1. Uraian kegiatan
2. PendataanWarga Terdampakdan aset
terdampak
3. penilaianasetdanskemakompensasi
4. Jadwal Pelaksanaan
Penerbitan
SKBupati/Walikota
penetapandan
penanganan
PelaksanaanPengumpulan DatacapaianSPM
RumahBencana
Pelaksanaan
Bagan Alur Pengumpulan Data SPM Rumah Bencana

55. Kabupaten/Kota
Perumahandi
lokasi berpotensi
menimbulkan
bahaya
Perumahandi
atas lahanyang
bukanfungsinya
1. DokumenKajianRisikoBencanadaerah
2. RTRW TerkaitPetaRawanBencana dan
kawasanlindung
3. Inarisk
4. Peta RawanbencanaBNPB/BPBD
5. Peta Rawangunungapi, sesar, gempa
bumi,ESDM
Petastatuslahan
atau dokumen
sertipikattanah
PendataanmelaluiDokumenRALAP
sederhana,berisikan:
1. Uraian kegiatan
2. PendataanWarga Terdampakdan aset
terdampak
3. penilaianasetdanskemakompensasi
4. Jadwal Pelaksanaan
Penerbitan
SKBupati/Walikota
penetapandan
penanganan
PelaksanaanPengumpulan DatacapaianSPM
RumahBencana
Pelaksanaan
dokumen RTRW,RP3KP
Perumahandi
Kawasankumuh
daerah
DokumenIdentifikasi
permukimankumuh
daerah(UU No.1/2011,
Pasal 96)
Programkegiatan
Bagan Alur Pengumpulan Data SPM Rumah
Relokasi

56. Dari hasil perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, diperoleh hasil sampel yang
harus diambil di tiap kabupaten/kota, sebagai berikut :
Kab./Kota Jumlah KK*
Jumlah Sampel (responden)
(berdasarkan rumus Slovin)
MoE 10% MoE 5% MoE 4% MoE 3%
Malang 168.986 100 400 625 1,110
Lumajang 218.558 100 399 623 1,104
Denpasar 145.311 100 400 624 1,109
Klungkung 42.024 100 399 623 1,105
Bangka 65.982 100 400 624 1,107
Bangka Selatan 40.010 100 399 623 1,105
* Asumsi 1 KK sebanyak 5 jiwa
Rekomendasi Jumlah Sampel

57. Jumlah Sampel (responden)
(berdasarkan rumus Slovin)
MoE 10% MoE 5% MoE 4% MoE 3%
100 400 625 1.110
Rp / kuesioner 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000
Margin of Error
Minimum Biaya (Rp)
Kepadatan Penduduk
<10 jiwa/ha 10-50 jiwa/ha 51-100 jiwa/ha 101-150 jiwa/ha 151-200 jiwa/ha > 200 jiwa/ha
MoE 10% Rp 17.500.000 Rp 15.000.000 Rp 12.500.000 Rp 10.000.000 Rp 7.500.000 Rp 5.000.000
MoE 5% Rp 70.000.000 Rp 60.000.000 Rp 50.000.000 Rp 40.000.000 Rp 30.000.000 Rp 20.000.000
MoE 4% Rp 109.375.000 Rp 93.750.000 Rp 78.125.000 Rp 62.500.000 Rp 46.875.000 Rp 31.250.000
MoE 3% Rp 194.250.000 Rp 166.500.000 Rp 138.750.000 Rp 111.000.000 Rp 83.250.000 Rp 55.500.000
Biaya transportasi berdasarkan topologi wilayah
Wilayah datar Wilayah berbukit Penyeberangan laut/sungai/danau
Rp 5.000/km
didasarkan pada
desa/kelurahan
terjauh
Rp.8.000/km
didasarkan pada
desa/kelurahan
terjauh
disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan
Ditambah biaya
transportasi
1 SDM
Penyebaran
kuesioner, input data
dan analisis
2 Transportasi
3
Diskusi, pengumpulan data
sekunder (5% dari biaya kegiatan)
Komponen PendanaanTahap Pengumpulan Data Berdasarkan Pendekatan Kepadatan Penduduk

58. Biaya per kuesioner Keterangan
3% dari UMK tiap
Kabupaten/Kota
untuk mengantisipasi inflasi
dan ikut pekembangan upah
diambil 3% untuk mendekati
pengalaman upah penyebaran
kuesioner saat ini
Biaya transportasi berdasarkan topologi wilayah
Wilayah datar Wilayah berbukit Penyeberangan laut/sungai/danau
Rp 5.000/km
didasarkan pada
desa/kelurahan
terjauh
Rp.8.000/km
didasarkan pada
desa/kelurahan
terjauh
disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan
Ditambah biaya
transportasi
1 SDM
Penyebaran
kuesioner, input data
dan analisis
2 Transportasi
3
Diskusi, pengumpulan data
sekunder (5% dari biaya kegiatan)
Komponen PendanaanTahap Pengumpulan Data Berdasarkan Pendekatan UMK

59. TERIMA KASIH