Dokumen tersebut membahas kebijakan dan program Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016, termasuk sasaran, jenis program, anggaran, dan ketentuan pelaksanaannya."

1. Disampaikan pada kegiatan “Bimbingan Teknis Kelembagaan
untuk Persiapan Akreditasi PKBM”,
NTB, Tanggal 5 April 2016

2. Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:
diarahkan untuk memberikan kepastian
memperoleh layanan pendidikan nonformal
bagi masyarakat yang membutuhkannya
(khususnya pemuda dan orang dewasa)
1. Pendidikan Keaksaraan:
• Pendidikan Keaksaraan Dasar
• Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM)
• Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan
2. Pengembangan Budaya Baca:
• Perluasan Akses Bahan Bacaan Masyarakat
• Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat di Ruang Publik
• Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C):
• Pengembangan Kurikulum berbasis Vokasional
• Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
• Pengembangan Metodologi Pembelajaran
4. Pendidikan Berkelanjutan:
• Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
• Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal
• Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal
5. Kerjasama dan Kemitraan:
• Pengembangan Kerjasama dengan berbagai Lembaga/
Organisasi Mitra Penyelenggara Program
• Pengembangan Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan
6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi:
• Pengembangan Aplikasi Dapodik Keaksaraan dan Kesetaraan
• Pengembangan Layanan Informasi berbasis Website
7. Penataan Kelembagaan:
• Penataan Kelembagaan PKBM dan Satuan PNF lainnya
• Revitalisasi SKB sebagai Satuan PNF
• Pengembangan Satuan PNF Unggulan/Rujukan
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN DIKTARA

3. POSTUR ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
TAHUN 2016
No SatuanKerja/
Unit Kerja
Belanja Bantuan Sosial
(ma. 57)
Belanja Barang Lainnya
diserahkan Masy/Pemda
(ma. 52)
Belanja
Pegawai/Ba
rang/Modal
Jumlah
Sasaran Jumlah Sasaran Jumlah
DIT.BINDIKTARA 18 paket 1.800.000
35 komunitas
51 desa
422.170 orang
762 lembaga
151 paket
605.026.800 112.243.200 717.270.000
1.
Subdit Program dan
Evaluasi
18 paket 1.800.000
46 lembaga
35 komunitas
51 desa
14.545.000 15.784.897 30.329.897
2.
Subdit Keaksaraan
dan Budaya Baca
- -
172.870 orang
31 paket
108.197.000 31.470.804 139.667.804
3.
Subdit Kesetaraan
dan Diklanjut
- - 249.300 orang
20 paket
376.534.800 22.642.750 399.177.550
4.
Subdit Kelemba-
gaan dan Kemitraan
- - 716 lembaga
100 paket
105.750.000 20.682.652 126.432.652
5. Subag Tata Usaha - - - - 21.662.097 21.662.097
(dalam ribuan rupiah)
Keterangan: Jumlah Bantuan Penyelenggaraan Program dan Bantuan Sosial, sebesar Rp. 605.026.800.000
(84.35%)

4. DATA PENDUDUK INDONESIA
(Terkait Sasaran Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan)
• Data Penduduk:
237.641.326 org (BPS, 2014)
• Data Penduduk Miskin:
27.727.780 org
(TNP2K, 2014)
• Data Penduduk Tuna Aksara:
5.984.075 org (3,70%)
(PDSP, 2014)
• Data Anak usia sekolah tidak
sekolah: 4.406.858 org
(TNP2K, 2014)
• Data pengangguran:
7.150.000 org (TNP2K,2014)

5. 35
28
25.1
21.2
16.8
9.8
7.1
2.1
K
O
R
E
A
S
E
L
A
T
A
N
F
I
L
I
P
I
N
A
P
A
K
I
S
T
A
N
M
A
L
A
Y
S
I
A
S
R
I
L
A
N
K
A
I
N
D
I
A
I
N
D
O
N
E
S
I
A
K
A
M
B
O
J
A
Presentase Angkatan Kerja Lulusan Diploma ke atas
Sumber: World Development Indicators, World Bank Data (2014)

6. Proyeksi Penduduk Indonesia Usia 3 -18 Tahun, 2010-2019
Sumber: Bappenas, BPS, dan UNDP
*) dalam juta
6

7. Status Pekerjaan Utama
<=SD/
sederajat
SMP/
sederajat
SMA/
sederajat
D1/2/3/
Akademi
Universitas Jumlah
Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain 11,5 4,0 4,4 0,2 0,4 20,5
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh
tak dibayar
13,3 2,9 2,7 0,1 0,2 19,3
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 1,6 0,7 1,3 0,2 0,4 4,2
Buruh/Karyawan/Pegawai 9,3 7,0 16,7 2,3 7,1 42,4
Pekerja bebas di pertanian 4,2 0,6 0,3 0,0 0,0 5,1
Pekerja bebas di nonpertanian 3,8 1,6 1,0 0,0 0,0 6,4
Pekerja keluarga/tak dibayar 10,3 3,4 2,7 0,1 0,2 16,8
Jumlah/Total 54,0 20,4 29,1 3,0 8,3 114,6
Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia
Sumber: BPS, 2014
(dalam juta)

8. Catatan:
 Data PDSP 2014:
terdapat 1,6 juta
anak/tahun DO dan tidak
melanjutkan (37.43%)
 Data dari TNP2K 2015:
terdapat 4 juta anak usia
sekolah 6-21 tahun tidak
sekolah.
Cohort Pendidikan Dasar dan Menengah

9. Warga
belajar:
- Usia 15-
59 th
- Tidak
dapat
baca tulis
hitung
Belajar keaksaraan
dasar:
- Belajar baca
tulis hitung
- Pendekatan isi
pembelajaran
(fungsional)
disesuaikan
dengan kondisi,
masalah dan
kebutuhan
warga
Evaluasi:
Kemampuan
baca tulis
hitung
SUKMA
(sertifik
at)
Usaha
Mandiri
Peran
dalam
masyarak
at
GRAND DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
(MENUJU PENDIDIKAN KESETARAAN)
Mengikuti ketentuan yang
diatur dalam Permendikbud No.
86 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan Dasar
Akan menerbitkan
Permendikbud ttg
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan (Paket A,
B, C)
Setara
Paket A
kelas 1-3
Paket A setara
Kls. 4
Paket B
Paket C
Keaksaraan
Usaha Mandiri
(KUM)
Multi
Keaksaraan
Placement
test
Permendikbud No. 86/2014 dan No. 42/2005, dapat
diunduh di: www.ditdikmas.kemdikbud.go.id
Mengikuti ketentuan yang
diatur dalam Permendikbud No.
42 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Keaksaraan Lanjutan

10. Setiap program Pendidikan Keaksaraan
dan Kesetaraan, harus:
• Jelas komponen dan standar
program
• Memiliki izin penyelenggaraan
program
• Melaksanakan SKL dan kurikulum
sesuai Permendikbud
• Memenuhi standar nasional
pendidikan
• Siap diakreditasi oleh BAN PNF
• Administrasi pengelolaan program
harus dilakukan secara tertib dan
teratur
Kebijakan Pengembangan Program

11. Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan
• Pendataan warga belajar “by name by adress” untuk diberi
NIS (Nomor Induk Siswa)
• Menyusun kurikulum berbasis vokasi (hanya memuat
kompetensi akademik yang esensial saja)
• Pengembangan bahan belajar yang adaptif dengan sistem
kredit per modul/buku paket mata pelajaran (tidak ada
lagi raport)
• Pengembangan model pembelajaran dengan pendekatan
orang dewasa
• Menyusun acuan pengelolaan program dan acuan
pembelajaran
• Memperkuat kompetensi pendidik dan pengelola program
• Pemetaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan
pendidikan sebagai penyelenggara program sesuai SPM
• Seleksi ketat kelayakan satuan pendidikan sebagai
penyelenggaran program pendidikan kesetaraan
• Penerapan sangsi berat bagi satuan pendidikan yang
melakukan kecurangan
• Penerapan “placement test” atau RPL (pengakuan belajar
lampau) untuk menentukan pemeringkatan kelas
• Menyiapkan satuan pendidikan yang terakreditasi
(berkinerja A dan B) sebagai “testing centre” (sebagai
pengganti UN ?)

12. Setiap satuan PNF sebagai
penyelenggara program harus:
• Jelas komponen standar
satuan pendidikannya
• Memiliki izin pendirian
• Memiliki nomor induk
lembaga
• Memenuhi standar minimal
nasional
• Siap diakreditasi oleh BAN PNF
• Siap dinilai kinerjanya
• Siap menerima konsekuensi
apabila melanggar aturan
Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Satuan PNF

13. Kebijakan Sistem Pendataan dan Informasi
• Pengembangan aplikasi
persuratan
• Pengembangan aplikasi
kelembagaan satuan PNF
• Pengembangan sistem layanan
informasi berbasis website
• Pengembangan aplikasi dapodik
pendidikan keaksaraan dan
kesetaraan
• Pengumpulan data berbasis by
name by adress (melalui aplikasi
data online)

14. Catatan Khusus dalam setiap Juknis Penyelenggaraan
Program Ditbindiktara Tahun 2016
1. Lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang tidak
menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai
sangsi berupa:
a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara;
b. tidak diperkenankan mengakses dana bantuan pada tahun tahun berikutnya;
c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan.
2. Direktorat Bindiktara tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima
pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan
yang akan dan telah ditetapkan.
3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya
menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program.
4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang
diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib
memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Ditbindiktara.

15. Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan
(Pakta Integritas)
1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan
yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun;
3. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

16. JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN TAHUN 2016
No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp)
1.
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat
tuna aksara)
64.500 org 450.000 29.025.000.000
2. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T 30.000 org 750.000 22.500.000.000
3.
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
1.000 org 2.500.000 2.500.000.000
4. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 77.370 org 600.000 46.422.000.000
5. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A 12.640 org 970.000 12.260.800.000
6. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B 123.160 org 1.400.000 172.424.000.000
7. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C 92.500 org 1.700.000 157.250.000.000
8. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional 11.000 org 2.000.000 22.000.000.000
9. Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marjinal 10.000 org 1.000.000 10.000.000.000
10.
Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan
Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM)
20 pkt 130.000.000 2.600.000.000
11.
Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca
(GIM)
31 pkt 250.000.000 7.750.000.000

17. No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp)
12.
Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Mitra
51 lbg 50.000.000 2.550.000.000
13.
Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM
dan Rumpin)
470 lbg 85.000.000 39.950.000.000
14. Bantuan Sarana bagi TBM 155 lbg 50.000.000 7.750.000.000
15. Bantuan TBM di SKB 40 lbg 50.000.000 2.000.000.000
16. Bantuan Sarana bagi SKB 100 pkt 100.000.000 10.000.000.000
17. Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB 20 lbg 2.175.000.000 43.500.000.000
18. Bantuan POKJA PUG 20 lbg 50.000.000 1.000.000.000
19. Bantuan PTPPO 26 lbg 60.000.000 1.560.000.000
20.
Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar
(homeschooling)
35 kom 35.000.000 1.225.000.000
21. Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi 20 desa 200.000.000 4.000.000.000
22. Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi 31 desa 160.000.000 4.960.000.000
23. Bantuan Tanggap Darurat Bencana 18 paket 100.000.000 1.800.000.000
Jumlah 605.026.800.000
JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN TAHUN 2016

18. Ayo, Semangat Belajar dan Bekerja
Terima kasih