2. Pemberontakan
DI/TII di
Indonesia
Gerakan ini bertujuan menjadikan
Indonesia sebagai negara teokrasi
dengan agama Islam sebagai dasar
negara. Dalam proklamasinya bahwa
"Hukum yang berlaku dalam Negara
Islam Indonesia adalah Hukum
3. Pemberontakan DI/TII di Jawa
Barat
Keinginan untuk membentuk negara Islam Jawa Barat
dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Awalnya, Kartosuwiryo memusatkan kegiatannya di
Malangbong dengan mendirikan Pesantren Sufah. Lalu,
dibentuklah Hizbullah dan Sabillah sebagai inti
kekuatan pasukan.
Pada masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi
kemerdekaan Indonesia, Kartosuwiryo bergabung
dengan partai Masyumi. Pada Februari 1948, dia
mengubah gerakannya dari bentuk kepartaian menjadi
kenegaraan
Pada 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo secara resmi
menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia.
Operasi militer untuk menumpas DI/TII dimulai
tanggal 27 Agustus 1949 dengan mempergunakan
taktik pagar betis dan Operasi Barathayuda.Pada
tanggal 4 Juni 1962 dia berhasil ditangkap di Gunung
4. Pemberontakan DI/TII di Jawa
Tengah
Gerakan DI/TII di Jawa Tengah muncul di Tegal, dan
Brebes yang disebut Gerakan Majelis Islam. Gerakan
Majelis Islam dipimpin oleh Amir Fatah.
Di Kebumen muncul pemberontakan, yang disebut
Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mohammad
Mahfudh Abdulrahman (Kiai Somalangu).
Untuk menumpas DI/TII di Jawa Tengah dibentuklah
Komando Operasi Gerakan Banteng Negara dan
Operasi Guntur.Operasi untuk menghancurkan DI/TII
di daerah GBN dibentuklah pasukan khusus yang
diberi nama Banteng Raiders.DI/TII di Jawa Tengah
dapat dipadamkan pada tahun 1954
5. Pemberontakan DI/TII di Aceh
Pemberontakan di Aceh dilatarbelakangi oleh soal
otonomi daerah, pertentangan antar golongan, dan
tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah.
Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud
Beureuh.
Daud Beureueh pernah memegang jabatan sebagai
"Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" sewaktu
agresi militer pertama Belanda pada pertengahan
tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer ia berkuasa
penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai
seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.
Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur
Militer, Daud Beureuh tidak sulit memperoleh
pengikut. Untuk beberapa waktu lamanya Daud
Beureuh dan pengikut-pengikutnya dapat mengusai
sebagian besar daerah Aceh termasuk sejumlah kota.
6. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh
memproklamasikan bahwa Aceh merupakan bagian
"Negara Islam Indonesia" dibawah pimpinan Imam
Kartosuwiryo. Sesudah bantuan datang dari Sumatera
Utara dan Sumatera Tengah, operasi pemulihan
keamanan TNI segera dimulai. Setelah didesak dari
kota-kota besar, Daud Beureuh meneruskan
perlawanannya di hutan-hutan.
Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureuh
ini dilakukan dengan suatu " Musyawarah Kerukunan
Rakyat Aceh" pada 17-28 Desember 1962 atas
prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.
Jassin.
7. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi
Selatan
Gerakan DI/TII di Sulawesi selatan dipimpin oleh
Kahar Muzakar.
Sebab utama pemberontakan Kahar Muzakkar adalah
keinginan untuk menduduki salah satu jabatan dalam
APRIS. Dia adalah pemimpin laskar geriliya yang
tergabung dalam Komando Geriliya Sulawesi
Selatan(KGSS). Sesuai perkembangan keadaan,
pemerintah akan merasionalisasi dan menstrukturisasi
TNI termasuk anggota KGSS dan yang memenuhi
syarat akan menjadi anggota APRIS. Namun Kahar
Muzakkar meminta agar semua anggota KGSS
dimasukkan APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin,
tetapi pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut,
sehingga Kahar Muzakkar bersama anggotanya
bergeriliya ke hutan.
8. Pada tahun 1952 Kahar Muzakkar menyatakan bahwa
Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII pimpinan
Kartosuwiryo.
Untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakkar
pemerintah melancarkan gerakan militer ke seluruh
Sulawesi Selatan. Pada bulan Februari 1965,
pemberontakan berhasil dipadamkan setelah Kahar
Muzakkar tertembak mati.
9. Pemberontakan DI/TII di
Kalimantan
Pemberontakan di Kalimantan disebabkan karena rasa
tidak puas terhadap pemerintah. Yang dihimpun oleh
Letnan Dua Ibnu Hajar dalam kesatuan yang disebut
Kesatuan Rakyat yang Tertindas.
Ibnu Hajar dan pasukannya melakukan pemberontakan
terhadap pemerintah dan menyatakan gerakannya
sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo.
Gerakan pemberontakan DI/TII di Kalimantan
berhasil ditumpas oleh TNI pada tahun 1959.
11. Pemberontakan APRA di Jawa Barat
Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat di kalangan
KNIL timbul gerakan yang bernama Angkatan Perang
Ratu Adil(APRA) yang dipimpin oleh Kapten
Westerling.
Westerling adalah mantan tentara KNIL yang terlibat
dalam pembunuhan masal kurang lebih 40.000
penduduk sipil di Sulawesi Selatan. Akibat
perbuatannya Westerlin dipecat dari militer Belanda
dan menyelundup ke Jawa Barat.
Gerakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis
Belanda.
APRA berkeinginan untuk tetap mempertahankan
berdirinya Negara Pasundan dan adanya tentara pada
setiap negara RIS. Padahal, di dalam konferensi
Inter-Indonesia di Yogyakarta telah disetujui bahwa
APRIS adalah angkatan perang nasional.
12. Pasukan APRA berhasil ditumpas di luar kota dan
dilakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Negara
Pasundan. Ternyata dalang gerakan APRA adalah
Sultan Hamid II,dia menteri negara tanpa portofolio
di Kabinet RIS. Dia ditangkap pada bulan April 1950.
13. Pemberontakan
Andy Azis
Andy Azis adalah bekas kapten
KNIL yang menentang kehadiran
TNI di Makasar dan
menginginkan agar Negara
Indonesia Timur tetap berdiri
yang mana Makasar termasuk di
dalamnya.
14. Pemberontakan Andi Azis
Kapten Andi Azis sebelumnya adalah Letnan Ajudan
Wali Negara “Negara Indonesia Timur”. Pada tanggal
30 Maret 1950 telah bergabung ke dalam APRIS.
Sekitar tahun 1950-an di Makassar terjadi
demonstrasi menuntut pembubaran Negara Indonesia
Timur dan meminta agar wilayah tsb. kembali
bergabung dengan RIS. Pemerintah RIS sendiri
segera mengirim pasukan dari Jawa yang dipimpin
Mayor Worang untuk mengatasi keadaan.
Pada 5 April 1950 pasukan Andi Azis menyerbu dan
menduduki Markas APRIS di Makassar. Akibatnya.
Pada 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam
waktu 4 x 24 jam, Andi Azis harus melaporkan diri ke
Jakarta. Namun Andi Azis terlambat melapor ke
Jakarta sehingga dia ditangkap dan diadili.
15. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan Mayor Worang
bergerak ke Makassar tanpa ada perlawanan disusul
oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E.
Kawilarang pada April 1950
16. Pemberontakan PRRI/Permesta
Pada15 Februari 1958 Letnan Kolonel Achmad Husein
memproklamasikanberdirinya Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafrudin
Prawiranegara sebagai perdana menteri. Pusat PRRI
berada di Bukittinggi.
Karena usaha penyelesaian secara damai tidak berhasil
maka terpaksa menggunakan operasi militer untuk
menyelesaikannya. Maka dibentuklah Operasi 17
Agustus untuk menumpas Pemberontakan PRRI yang
dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani.
Pada tanggal 4 Mei 1958 pusat pertahanan para
pemberontak di Bukittinggi dapat direbut dan sisa-
sisa pasukannya dapat dihancurkan.
17. Pada tanggal 17 Februari 1958 Letkol D.J.Somba
memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan
menyatakn berdirinya gerakan Perjuangan Rakyat
Semesta (Permesta).Dalam menghadapi Permesta
pemerintah bertindak tegas. Letkol D.J.Somba
dipecat.
Pemerintah akan melancarkan operasi militer yang
bernama Operasi Sapta Marga dan Operasi Merdeka
yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
Operasi militer tsb.berhasil menghancurkan para
pemberontak permesta.
18. Pemberontakan
Republik Maluku
Selatan
Republik Maluku Selatan adalah
negara yang didirikan dengan maksud
untuk memisahkan diri dari NKRI.
Didirikan di sebelah selatan kepulauan
Maluku, Indonesia pada tanggal 25
April 1950
19. Pemberontakan Republik Maluku
Selatan
Republik Maluku Selatan diproklamasikan oleh Mr. Dr.
Ch. R.S. Soumokil, mantan jaksa agung Negara
Indonesia Timur.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, RIS mengirim misi
perdamaian ke Ambon yang dipimpin oleh Dr. Leimena.
Karena tidak berhasil, akhirnya pemerintah terpaksa
menggunakan kekuatan militer untuk menumpas
pemberontak.
Kota Ambon, dikepung oleh tentara APRIS di bawah
komando Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dan Letkol
Slamet Riyadi gugur ketika bertempur merebut
Benteng New Victoria.
Pada bulan November 1963 Dr. sumokil berhasil
ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan
militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu,
20. Organisasi Papua
Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM)
adalah sebuah gerakan nasionalis
yang didirikan tahun 1965 yang
bertujuan untuk mewujudkan
kemerdekaan bagian barat pulau
21. Organisasi Papua Merdeka
Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969
merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan
Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah
tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas
jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian
tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui
dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu
penjajah kepada yang lain.
Pada 1 Juli 1971, Oom Nicolas Jouwe dan dua
komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan
Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar
dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua
Barat. Namun republik ini berumur pendek karena
segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah
perintah Presiden Suharto.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM untuk
menggalang dukungan masyarakat internasional untuk
22. Gerakan Aceh
Merdeka
Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM
adalah sebuah organisasi (yang
dianggap separatis) yang memiliki
tujuan supaya daerah Aceh atau yang
sekarang secara resmi disebut
Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Gerakan Aceh Merdeka
Konflik antara kedua pihak diakibatkan oleh
perbedaan keinginan telah berlangsung sejak1976 dan
menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.
Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra
National Liberation Front (ASNLF).
GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang
bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.
Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25
hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai
kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki,
Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai
dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.
24. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah
tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM)
yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa
negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara
poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia
akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik
lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota
GAM.
Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai
diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada
27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud,
menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara
formal.
26. KABINET NATSIR (September
1950-Maret 1951)
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa
demokrasi liberal. Kabinet Natsir terbentuk pada 6
September 1950. Kabinet Natsir dilantik pada l 7
September 1950. Moh. Natsir terpilih sebagai
perdana menteri.
Di antara program-programnya yang penting, ialah:
- Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman
- Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang
- Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat sece
- Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi
rakyat untuk melaksanakan ekonomi nasional yang
sehat.
Kabinet ini jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5
bulan. Jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan
kebijaksanaan Natsir dalam rangka pembentukan
DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak
27. KABINET SUKIMAN (April 1951-
Februari 1952)
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi Masyumi-PNI,
duduk di dalamnya. Dr. Sukiman dari Masyumi terpilih
menjadi perdana menteri dan Suwiryo dari PNI
sebagai wakilnya. Kabinet Sukiman terbentuk pada
tanggal 26 April 1951.
Program Kabinet ini antara lain sebagai berikut :
- Meningkatkan usaha-usaha mencapai keamanan dan
ketenteraman
- Meningkatkan perlindungan terhadap kaum buruh
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan
Umum
- Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan
yang menuju perdamaian dunia;
- Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik
Indonesia secepatnya.
28. Kabinet ini juga tidak mampu bertahan lama. Kabinet
Sukiman jatuh pada bulan Februari 1952 karena
diserang oleh kelompoknya sendiri akibat
kebijaksanaan politik luar negeri yang dinilai terlalu
condong ke Barat atau pro Amerika Serikat dan
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan
persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia
atas dasar Mutual Security ACT (MSA). Persetujuan
itu menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah
memasuki blok Barat (AS) dan meninggalkan politik
bebas aktif.
29. KABINET WILOPO ( April 1952 –
April 1953 )
Kabinet ini dibentuk pada 30 Maret 1952.
Kabinet ini mempunyai program sebagai berikut :
- Meningkatkan kemakmuran rakyat
- Meningkatkan keamanan
- Menyelesaikan masalah Irian Barat
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Pada 2 Juni 1953, kabinet Wilopo jatuh, hal ini
disebabkan karena :
- Terjadi persengketaan dalam tubuh perang
- Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa (Sumatera
Utara), yang berhubungan dengan pembagian tanah
yang menimbulkan rasa tidak puas terhadap
30. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I
Kabinet ini dibentuk pada 31 Juli 1953 yang dipimpin
oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari PNI.
Program-program Kabinet Ali Sastroamijoyo adalah :
- Menyelesaikan masalah Irian Barat
- Meningkatkan keamanan dalam negeri terutama
dalam menghadapi DI/TII
- Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika
Di antara program tsb. Yang berhasil dilaksanakan
dengan sukses adalah Konferensi Asia-Afrika pada18-
25 April 1955 di Bandung dan menghasilkan Dasasila
Bandung
Kabinet Ali jatuh pada bulan Juli 1955, karena
perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah
31. KABINET BURHANUDIN HARAHAP
Kabint ini terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955
yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari
Masyumi.
Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai program
kerja mengembalikan kewibawaan moral pemerintah
dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat. Selain itu, juga akan dilaksanakan
pemilihan umum, desentralisasi, masalah inflasi,
pemberantasan korupsi, dan perjuangan pengembalian
Irian Barat ke pangkuan RI.
Kabinet ini jatuh disebabkan karena ketidaksediaan
presiden menandatangani UU Pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.
Pada 3 Maret 1956, Burhanudin menyerahkan kembali
mandatnya kepada presiden.
32. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II
Kabinet initerbentuk pada 24 Maret 1956 dipimpin
oleh Ali Sastroamijoyo yang disebut Kabinet Ali II.
Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil
pemilihan umum.
Program kerja kabinet ini adalah :
- Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Lima
tahun
- Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu
tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda.
33. KABINET JUANDA
Ir. Juanda diambil sumpahnya sebagai perdana
menteri pada 9 April 1957.
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya dengan
program karya meliputi lima pasal yang disebut
Pancakarya . Meliputi :
- Membentuk dewan nasional
- Normalisasi keadaan Republik
- Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
- Menyelesaikan masalah Irian Barat
- Menggiatkan pembangunan
Pada masa pemerintahan Kabinet Juanda terjadi krisis
politik yang berakhir dengan keluarnya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.
35. Kehidupan dan pemerintahan
setelah dekrit presiden
Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah setelah dekrit
presiden dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI-
AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Pada
tanggal 9 Januari 1959 kabinet Djuanda dibubarkan diganti
dengan kabinet kerja.
Soekarno membentuk ajaran untuk mempersatukan antara
golongan Nasionalisme, golongan agama dan golongan komunis
yang disebut dengan ajaran NASAKOM. NASAKOM ini mewakili
partai-partai yang menang dalam pemilu pertama pada tahun
1955.
Majelis Permusyawaratan Rayat Sementara [MPRS] membentuk
TAP Presiden No. 2 Tahun 1959 yang keanggotaanya ditunjuk
dengan syarat, yaitu
a. Setuju kembali kepada UUD 1945
b. Setia kepada perjuangan RI, dan
c. Setuju dengan Manifesto Politik
36. Keanggotaan MPRS disusun dengan komposisi gotong
royong sebagai perwujudan demokrasi terpimpin.
Jumlah MPRS pada saat itu 555 orang, terdiri atas
261anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 orang
dari wakil golongan karya.
Sebagai tindak lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959
dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara
[DPAS]. DPAS di bentuk berdasarkan Penetapan
Presiden No. 3 Tahun 1959 dan diketuai oleh
Soekarno. Jumlah anggotanya 45 orang yang berasal
dari 12 wakil golongan karya. Tugas DPAS adalah
memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan
berhak mengajukan usul kepada pemerintah.
37. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan pada tanggal 5
Maret 1960.pembubaran itu di sebabkan DPR
berselisih dengan pemerintah tentang RAPBN tahun
1961. DPR yang baru tersebut dinamakan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong [DPRGR]. Hal
inibertujuan agar bisa menjalin kerjasama antara
pemerintah dengan DPR. Semua anggotanya di pilih,
diangkat, dan diberhentikan olehPresiden Soekarno.
Tugas DPRGR yang dibentuk oleh Presiden Soekarno:
a. Melaksanakan Manifesto Politik
b. Mewujudkan amanat penderitaan rekyat
c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin