pembinaan pengawasan

1. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang
ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
PERBUB No. 24 TAHUN 2019
MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
BANYUMAS

2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Kecamatan dan
Inspektorat;
1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala
Desa
2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan
aset Desa
4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat
Desa;
6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Permusyawarata Desa;
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat
Desa;
9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
dengan pembangunan Desa;
10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan
perdesaan;
11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban
Lembaga kemasyarakatan;
13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
14. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa
dengan pihak ketiga;
15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan
penegasan batas Desa;
16. asilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Desa;
17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan di wilayahnya.

3. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati menugaskan Perangkat
Daerah terkait untuk melakukan tindak lanjut atas hasil
pembinaan dan pengawasan Camat.
Terhadap laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati menugaskan Inspektorat untuk
melakukan pemantauan.
Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa;dan
c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.