Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan perspektif kehutanan Indonesia dalam konteks global dan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya adalah evolusi pengelolaan hutan, peran hutan terhadap lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis landscape.

1. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
GLOBAL/INTERNASIONAL
Oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc
Kuliah Umum disampaikan pada
Forestry Update Course (FUCo) untuk Mahasiswa Kehutanan Indonesia
Auditorium Dr. Soejarwo, 4 Oktober 2023
1

2. UUD 1945 Pasal 28 Huruf (H) Ayat
(1)
Setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup
sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, serta
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ini bermakna bahwa Pemerintah wajib menyiapkan
lingkungan hidup yang baik pada semua aspek.
I. EVOLUSI PERSPEKTIF
KEHUTANAN INDONESIA
2

3. UUD 1945 Pasal 28 Huruf (H) Ayat (1)
“Setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir
batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat. Ini bermakna bahwa Pemerintah wajib menyiapkan lingkungan
hidup yang baik pada semua aspek.”
3
UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di
kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional .

4. Penguasaan hutan oleh negara dalam hal :
(1)mengatur dan mengurus segala sesuatu yang
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan;
(2)menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan
hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan
hutan; dan
(3)mengatur dan menetapkan hubungan hukum
antara orang dengan hutan; serta mengatur perbuatan-
perbuatan hukum mengenai kehutanan.
UU Nomor 41 Tahun 1999
“Penyelenggaraan Kehutanan Berasaskan Manfaat
dan Lestari, Kerakyatan, Keadilan, Kebersamaan,
Keterbukaan, Dan Keterpaduan”
4

5. MEMAHAMI HUTAN INDONESIA ( sebagaimana diamanatkan dalam UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU NOMor 6 Tahun 2023)
HUTAN
(Kondisi Fisik)
Suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan
KAWASAN HUTAN
(Status Hukum)
Kawasan hutan adalah wilayah
tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap
Tutupan Lahan
• Berhutan (Lahan Kering, Rawa,
Mangrove, Tanaman)
• Tidak Berhutan
Kawasan Hutan
• Hutan Konservasi
• Hutan Lindung
• Hutan Produksi(Tetap, Terbatas,
Dapat Di-Konversi)
• Areal Penggunaan Lain (APL)
KH APL ∑
Hutan 47,1% 4,1% 51,2%
Non Hutan 15,9% 32,9% 48,8%
∑ 63,0% 37,0% 100%
HUTAN INDONESIA (2022)
(+ 187 Juta Ha Daratan)
5

6. BagaimanaKonsepLandscapesebagaiSuatuSistemSosio-Ekologi
Struktur landscape (LANDSCAPE
STRUCTURE):
pengaturan spasial berbagai penutupan lahan
dan penggunaan lahan (LULC) yang berbeda-
beda beserta berbagai norma dan tata Kelola
yang berkontribusi terhadap karakter
landscape
Batas landscape (LANDSCAPE BOUNDARIES):
Bergantung pada tujuan pengelolaan para pemangku
kepentingan, batas lanskap mungkin terpisah atau tidak jelas,
dan mungkin sesuai dengan batas daerah aliran sungai, fitur
lahan yang berbeda, dan / atau batas yurisdiksi, atau
memotong garis demarkasi tersebut
Luas Landscape (LANDSCAPE SIZE): Sebuah lanskap dapat mencakup area dari ratusan hingga puluhan ribu kilometer persegi
LANDSCAPE: Sistem Socio-Ekologi (A SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEM) yang mencakup mosaik ekosistem alami dan buatan,
dengan konfigurasi karakteristik topografi, vegetasi, penggunaan lahan, permukiman yang dipengaruhi oleh proses and
aktivitas ekologi, sejarah, ekonomi dan budaya dari suatu area. HUTAN bagian Tidak terpisahkan dari suatu Landscape
Composisi landscape
(LANDSCAPE COMPOSITION):
campuran penutupan lahan dan
penggunaan lahan seperti vegetasi
alami, lahan pertanian, permukiman,
area pedesaaan dan area perkotaan
HUTAN LINDUNG
EKOSISTEM
MANGROVE
HUTAN KONSERVASI
EKOSISTEM GAMBUT
PEMUKIMAN
INDUSTRI/
PENGOLAHAN
HUTAN PRODUKSI
KPHP
KPHL KPHK
PBPH
PBPH
PBPH
PBPH
PBPH
SUNGAI
MUARA LAUT
AGRIKULTUR
AGRIKULTUR
AGRIKULTUR
6 6

7. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN BENTANG LAHAN
Keterangan:
1. Pekerjaan Sipil, reklamasi, Penambangan.
2. Konstruksi Dam dan drainase
3. Pengendalian banjir, pengaturan sungai
4. Polusi air
5. Pengaruh dalam evolusi
6. Polusi Udara
7. Pengaruh dalam evolusi
8. Pemuliaan, migrasi
9. Penanaman, perusakan, konsumsi
10. Evaporasi , hujan
11. Pembaawa geografis
12. Air Penunjang Nutrisi
13. Organisasi, kegiatan perencanaan
14. Run-off
15. Erosi, sedimentasi
16. Aquifer
17. Reklamasi, tillage, konservasi, perusakan,
pemupukan
18. Bahan Organik
19. Pengendapan Organik
20. Pupuk alam
21. Makanan, perusakan
22. Perusakan, perlindungan, perburuan
23. Pemuliaan ternak dan ikan
24. Kemiringan, penyinaran, drainase
25. Sedimentasi, dislokasi, material
26. Sedimentasi
27. Sedimentasi
28. Bahan dasar
29. Serangga
30. Hewan/kuman air
31. Homogenisasi struktur, pelembaban organic
32. Mineral
1 2 4 9
6 7 8
10 13
11
12
15
23
26 27 28 29
27
25 26 27 28 29
Tanaman
Manusia
Bentuk
Lahan
Binatang
Tumbuhan
Tanah
Batuan
Iklim
Air Lahan
Lahan
3
14
16
17 18 20 21 22
30
waktu
31 32
24
25
Hubungan keterkaitan/ketergantungan
Saling ketergantungan antara lahan, manusia
dan hewan yang paling nyata
Gambar 3. Faktor-faktor Pembentukan Lahan (Sumber : ZONNEVELD, 1979)
7

8. Earth as a system
"Earth System Science" or simply "Earth System,"
acknowledges that changes in the solid earth (land -
lithosphere or geosphere) result from interactions
among the atmosphere (air), hydrosphere (water,
including oceans, rivers, ice), biosphere (life) and
the lithosphere.
“The past two decades have brought a fundamental change in
the world view of the sciences of the Earth. We have
become aware that global change cuts across all
components of the Earth System: solid earth, biosphere,
atmosphere and oceans.(2010)
8

9. New challenges: find new energy sources
• Geothermal?
• Biofuel??
• Biomass???
• Gas hydrates????
Preferably clean, renewable, and
Environmentally conscious
9

10. New thinking
The Earth is a complex system of systems, and to understand it, data is required from multiple
observation networks and systems. A Global Earth Observation System of Systems is required to meet
the challenge (– Jose Achache, President of GEO,2010)
10

11. Hutan:
• suatu kesatuan ekosistem
• berupa hamparan lahan
• berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi
pepohonan dalam
persekutuan alam
lingkungannya,
• satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan
Sumber: Pasal 1 angka 2 UU No. 41
Tahun 1999:
Satu kesatuan ekosistem dan lahan
mencakup:
1. Dimensi Horizontal
2. Dimensi vertikal
a. Ruang di atas tanah;
b. Ruang di dalam bumi 
Sampai kedalam berapa?
Ekosistem Hutan dan Keberlanjutan Landscape
HUTAN BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DARI
SUATU LANDSCAPE.
Status Kondisi Ekosistem
Hutan menjadi penobang
keberlanjutan Landscape:
1.Keberlanjutan Proses,
Fungsi dan Produktivitas
Lingkungan (Kualitas LH
yang baik dan sehat):
a. Udara/ Atmosfir;
b. Lahan
c. Air;
d. Laut; dan
e. Biodiversity.
2.Keselamatan, mutu hidup
dan kesejahteraan
masyarakat
11
11

12. HUTANDANKETERKAITANNYA DENGAN DAYA
DUKUNG DAYA TAMPUNG
• Penerapan konsep Kemampuan Lahan;
• Pemahaman keberadaan hutan dalam suatu
kesatuan bentang alam (landscape):
• Formasi lahan dan sistem lahan;
• Topografi;
• Jenis tanah;
• Keberadaan batas-batas alam;
• Daerah aliran sungai (DAS);
• Peran siklus hidrologi;
• Biodiversity;
• Keberadaan aktivitas manusia; dll
• Pemahaman sifat keruangan ekosistem hutan:
• Ecoregion;
• Tipe hutan;
• Habitat dan home-range; dll
12 12

13. FUNGSI LINGKUNGAN
(Menurut Van der Maarel dan Dauvellier (1978) dan Braat et al (1979)
Ada 4 FUNGSI LINGKUNGAN
1. FUNGSI REGULASI :
Terkait dengan kapasitas ekosistem untuk mengatur proses ekologis yang esensial
untuk menunjang sistem kehidupan dan sebaliknya juga mempertahankan kesehatan
lingkungan dengan menyediakan udara bersih, air dan tanah
2. FUNGSI PEMBAWA/CARRIER
Ekosistem alam menyediakan ruang dan bahan atau medium yang sesuai untuk
aktivitas manusia seperti kebiasaannya, rekreasi dan cocok tanam
3. FUNGSI PRODUKSI
Alam, menyediakan berbagai sumberdaya mulai dari pangan, bahan mentah untuk
industri, energi sampai kepada material genetik.
4. FUNGSI INFORMASI
Ekosistem alam memberi kontribusi kepada manusia kesehatan mental dengan
menyediakan kesempatan untuk refleksi, pencerahan spiritual, membangun kognitif
dan pengalaman estetika.
13

14. Hutan
Hutan merupakan sistem
penyangga kehidupan
(Sustainable Human
Security ) dengan
fungsi ekologi, ekonomi
dan sosial
Hutan merupakan komponen
penting dalam perubahan
iklim
Sumber penyedia ruang
untuk memenuhi dinamika
pembangunan
Hutan berperan
sebagai fungsi
sosial dan ekonomi
masyarakat
Hutan merupakan faktor
penting dalam siklus
tata air
Hutan merupakan
sumber plasma nutfah
yang kaya
keanekaragaman hayati
NILAI STRATEGIS HUTAN
14

15. Perkembangan pengelolaan hutan
Pengelolaan Hutan Timber Management Based
• Inventarisasi hutan untuk pengelolaan
hutan yang fokus pada hasil hutan
kayu;
• Hanya dihitung dengan satuan luas
dan harga komoditas;
• Sektor kehutanan sebagai sektor yang
berdiri sendiri;
• Orientasi cenderung pada nilai
ekonomis.
Pengelolaan Hutan Landscape Management Based
• Inventarisasi hutan untuk pengelolaan hutan
(kayu , non-kayu jasa lingkungan ) serta aktivitas
dan faktor emisi;
• Dihitung juga dengan satuan CO2e;
• Sektor kehutanan terintegrasi dengan
Penggunaan Lahan Lain : Pertanian, Perkebunan,
Industri, Pariwisata dan lainnya seperti energi,
industri, limbah, dll
• Terlihat juga dari nilai jasa ekosistem dan
sosial, seperti menjadi solusi atas banyak
permasalahan.
15

16. potret sumberdaya sebagai aset ekonomi dan
daya dukung kehidupan
sumber
daya mi
neral (5)
2
sumber
daya lahan
1
sumber
daya laut dan
pesisir
sumber
daya hutan
3
bentang
alam/jasa
lingkungan
6
sumber
daya
air (4)
Kepastian pengelola
bentang alam
8
Perlindungan
kelembagaan
masyarakat adat dan
lokal lainnya
9
PENGENDALIAN ATAS DASAR DAYA DUKUNG EKOSISTEM
Kejelasan hubungan
penguasaan tanah dan
sumberdaya lain
7
SUMBER
SUMBER
AGRARIA
16

17. GEO’s Transverse Approach…
9 Societal Benefit Areas
1. Reduction and Prevention of Disasters
2. Human Health
3. Energy Management
4. Climate Change
5. Water Management
6. Weather Forecasting
7. Ecosystem
8. Agriculture
9. Biodiversity
17

18. • Perubahan kerapatan vegetasi dan spesies
berpengaruh nyata pada iklim regional/iklim
mikro (Dickinson dan Henderson Sellers 1988;
Shukla et al. 1990; Dale 1997; Avisarand Werth
2005);
• Kehilangan tutupan hutan secara besar-besaran
dapat secara langsung mengubah pantulan
permukaan bumi, menyebabkan pemanasan
(heating) atau pendinginan lokal, dan akhirnya
mengubah distribusi tekanan udara;
• Perubahan distribusi tekanan udara menggeser
pola sirkulasi global yang khas dan perubahan
distribusi curah hujan.
peranpentinghutandalammengaturiklim;
18

19. 19

20. ISU-ISUSTRATEGISDALAM
PENGELOLAANHUTAN
• Pengelolaan Berbasis Lanskap;
• Lingkungan Hidup;
• Perubahan Iklim;
• Pengelolaan Berbasis Spasial
(Keruangan);
• Deforestasi;
• Kebakaran Hutan Dan Lahan;
• Pengelolaan Gambut;
• Pengelolaan Mangrove;
• Green Economy.
20
HINTS KLHK
• KEBIJAKAN ALOKASI vs DEFORESTASI, dan
TATA LINGKUNGAN
• SDA untuk EKONOMI
• Infrastruktur dan public utilities
• SDA untuk basis pembangunan
(Pariwisata)
• Industri Kayu dan Jasa Lingkungan
• Peredaran TSL dan
• Menjaga SDGenetik
• Karbon
• Ekonomi Sirkuler
• SENSITIVITAS MASYARAKAT
• Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan
• Pelayanan dan Pengaduan Ancaman
Lingkungan
• Peran serta Masyarakat (inisiatif,
inovasi, dll)
• Pemulihan Lingkungan
• PENEGAKKAN HUKUM (Administratif,
Perdata dan Pidana)
• PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

21. Pembangunan LHK Berkelanjutan: Peluang & Tantangan
LANDSCAPE-SEASCAPE: SISTEM SOCIO-EKOLOGI (A SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEM)
yang mencakup mosaik ekosistem alami dan buatan, dengan konfigurasi karakteristik topografi, vegetasi, penggunaan
lahan, permukiman yang dipengaruhi oleh proses and aktivitas ekologi, sejarah, ekonomi dan budaya dari suatu area.
HUTAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI SUATU LANDSCAPE-SEASCAPE
Hutan Tropis Basah
• kesatuan ekosistem, hamparan
lahan, SDA Hayati, dominasi
pepohonan dalam persekutuan
alam & lingkungannya, satu
dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan;
• Ruang 3 Dimensi: Dimensi
Horizontal dan Vertikal (5 focal
areas); dan
• Karekteristik Bentang Alam (KVA)
dan Karakteristik Vegetasi Alami
(KVA)  Tipe Ekosistem
Landscape-Seascape:
Berbagai Pola Ruang, Pengelolaan SDA &
Penerapan Berbagai Instrumen LHK:
Indonesia’s FOLU NET Sink 2030
Enhanced NDC & NEK
3 (Tiga) Kompetensi:
1. Aspek Yuridis;
2. Aspek Teknis & Scientifik;
3. Aspek Manajemen/Tata Kelola i.e.
SFM, Environmental Governance
& Carbon Governance serta
Leadership)
Peluang &Tantangan Global:
1. THE TRIPLE PLANETARY CRISIS:
Perubahan Iklim, Biodiversity loss
& Pencemaran Lingkugan Hidup;
2. Global Risks;
3. Megatrend 2045;
4. SDGs (Ekologi, Sosial & Ekonomi);
5. VUCA (Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity)
KEBERLANJUTAN Landscape-Seascape
(Landscape-Seascape Sustainability)
1.Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH (5 Focal
areas: Udara-ATMOSFER, LAHAN, Air, Laut dan
BIODIVERSITY); dan
2.Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat;
EKOREGION TERESTRIAL - Landscape
EKOREGION LAUT - Seascape
21 21

22. UUD 1945 Pasal 28 Huruf (H) Ayat
(1)
Setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup
sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, serta
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ini bermakna bahwa Pemerintah wajib menyiapkan
lingkungan hidup yang baik pada semua aspek.
II. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030
22

23. 23
President of RI Joko Widodo
COP21/CMP11, Paris-France, 2015
Minister of Environment and Forestry.
High-level Signature Ceremony of the
Paris Agreement. New York, USA, 2016.
2016
Ratification of the Paris Agreement
(UU No. 16/2016)
The First NDC (Nov, 2016)
NDC Roadmaps (2019)
The Updated NDC (July, 2021)
The LTS-LCCR 2050 (July, 2021)
The Enhanced NDC (Sept, 2022)
PARIS AGREEMENT DAN TINDAK LANJUTNYA
Komitmen Indonesia terkait Perubahan Iklim
23

24. ENHANCE NDC
UPDATED NDC
NDC ROADMAP:
1. Division of Sector, Sub-Sector and Sub-Sub-Sector (baseline and GHG emission
reduction targets
2. Basis for sharing the burden of emission reduction targets
3. The basis for the preparation of the relevant Minister's Carbon Trading Roadmap
ANNUAL NATIONAL IGRK AND MPV REPORT: Emission level,
Projection and Achievement of GHG Emission reduction
NDC IMPLEMENTATION STRATEGY : 9 PROGRAM
24
As mandated by Decision 1/CMA 3 (Glasgow Climate Pact), Parties are requested to revisit and strengthen their NDC- 2030 target, to align
with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022. Responding to this mandate, Indonesia submits Enhanced NDC to the UNFCCC
Secretariat by 23 September 2022 with increased emission reduction target from 29% in First NDC and Updated NDC to 31.89%
unconditionally and from 41% in the Updated NDC to 43.20% conditionally. This Enhanced NDC is the transition towards Indonesia’s Second
NDC.
Sektor Kehutanan memiliki porsi TERBESAR di
dalam target penurunan emisi gas rumah kaca: ≈60%
MENGAPA URUSAN PERUBAHAN IKLIM SANGAT TERKAIT URUSAN KEHUTANAN????
24

25. Indonesia’s Long-Term Strategy for Low Carbon
and Climate Resilience (LTS-LCCR)
25
 Merupakanstrategijangkapanjangrendah
karbondan ketahananiklim;
 Berisiarahanvisi jangka panjang sebagai
pemandu peningkatanambisi mitigasiiklim
dalamNDC hinggatahun2050;
 IndonesiamenyampaikanLTSpada bulan Juli
2021,dengan3 scenario;
 CPOSadalahscenariokelanjutankomitmen
NDC, dimanasektorFOLUmasih diposisikan
sebagainetemitter;
 VisijangkaPanjangdalamLTSmenuju NZE,
menggunakanLCCPdimanaemisi FOLU
ditargetkansudahmencapainetsinkpada
tahun2030dan selanjutnyaberfungsi
sebagaipenyerapdarisektor lain.
KOMITMEN AMBISI INDONESIA
Peaking
pada 2030
1 2 3
25

26. INDONESIA’S FOLU NET SINK
2030
Dasar:
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
Pengurangan Emisi GRK Nasional utamanya
didukung oleh “Indonesia’s Forestry and Other
Land Use (FOLU) Net Sink 2030”
Pendekatannya “Carbon Net Sink ”
Karena sektor FoLU adalah satu-satunya sektor
yang merupakan sumber emisi sekaligus penyerap
emisi;
Tindak lanjut:
Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022, 24 Februari
2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land
Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian
Perubahan Iklim.
1. Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink
2030
2. Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030
26 26

27. STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA FOLU NET SINK
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022
27

28. SASARAN KERJA INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030
1. Pengurangan emisi dari
DEFORESTASI LAHAN MINERAL dan
GAMBUT, Termasuk
penanggulangan KARHUTLA
2. RESTORASI dan PERBAIKAN TATA
AIR GAMBUT
3. Peningkatan kapasitas hutan alam
dalam penyerapan karbon (melalui
pengurangan DEGRADASI dan
meningkatkan REGENERASI);
4. REHABILITASI HUTAN dan
AFFORESTASI/REFORESTASI (dalam
bentuk pengayaan tanaman/
peningkatan serapan karbon);
5. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI;
6. OPTIMASI LAHAN TIDAK
PRODUKTIF untuk pembangunan
Hutan Tanaman dan Tanaman
Perkebunan.
7. Mempertahankan Tutupan Hutan
yang ada, Contohnya Area Hutan
Konservasi
Aksi Pengurangan
Emisi
Aksi Peningkatan
Serapan
Aksi Mempertahankan
Serapan
Dan Pengembangan:
• Berbagai instrumen kebijakan baru,
• Pengendalian system monitoring,
• Evaluasi dan pelaksanaan komunikasi
publik.
Aktivitas pendukung
yang melengkapi
Tercapainya tingkat emisi gas
rumah kaca sebesar - 140 juta ton
CO2e pada tahun 2030
28 28

29. Potensi Sektor Lahan untuk Penyerap GRK
Memahami peran sektor pertanian dalam emisi sektor lahan
 Menjadi kunci utama suksesnya netral karbon/net-zero emission
Emisi sektor pertanian saat ini hanya dilaporkan untuk:
emisi ternak (sendawa dan kotoran), metana dari budidaya padi,
penggunaan pupuk (organic dan buatan), penggunaan dolomite/kapur
dan emisi akibat pengolahan tanah.
FORESTRY +OLU (Agri)
APL (± 67 juta Ha)
Kawasan Hutan (± 120,6 juta Ha)
Non Hutan (nH)
(± 61,9 juta Ha)
nH
(± 31 juta Ha)
Berpenutupan Hutan
(± 95 juta Ha)
29

30. SPASIAL INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030
• Informasi spasial Indek Biogeofisik yang menggambarkan tingkat risiko emisi
dan serapan gas rumah kaca yang dapat menjadi landasan dalam penentuan lokasi
prioritas pelaksanaan program dan kegiatan secara signifikan akan menurunkan
emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan serta
peningkatan serapan gas rumah kaca sejalan dengan komitmen NDC – Peta Indek
Biogeofisik (IBGF);
• Informasi spasial tentang arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan
berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJL) atau IJE diperlukan dalam
membantu perencanaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan
daya tampung – Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan
IJL/IJE;
• Informasi spasial tipologi kelembagaan pada tingkat tapak memberikan
gambaran tentang kemampuan modal sosial dan kelembagaan pada tingkat tapak
untuk menyusun strategi pelaksanaan program dan kegiatan melalui pelibatan
peran serta masyarakat dan pihak lain untuk menjamin keberlanjutan dan
berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs – Peta Tipologi Kelembagaan.
TIGA INFORMASI SPASIAL UNTUK
MENDUKUNG PERENCANAAN
OPERASIONAL MENUJU NET SINK
SAMPAI TINGKAT TAPAK
(TEMPLATE)
Peta Indek Biogeofisik (IBGF);
Peta Tipologi Kelembagaan.
Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan
IJL/IJE;
30

31. KRITERIA PENYUSUNAN PETA
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI
MITIGASI INDONESIA’S FOLU
NET SINK 2030
Indeks Prioritas Lokasi
(IPL)
Indeks Jasa Lingkungan
(IJL/E)
Peta Tematik
(Data Spasial Pendukung)
Indeks Kelembagaan
(IK/TK)
Peta Arahan
Pelaksanaan
Aksi Mitigasi
Strategi
Implementasi Aksi
Peta Tematik
(Data Spasial Pendukung)
1. Pencegahan Deforestasi Mineral
2. Pencegahan Deforestasi Gambut
3. Pencegahan Degradasi Konsesi
4. Pembangunan Hutan Tanaman
5. Penerapan Pengayaan Alami
6. Penerapan RIL-C
7. Peningkatan Cadangan Karbon dengan
Rotasi
8. Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa
Rotasi
9. Pengelolaan Tata Air Gambut
10. Pelaksanaan Restorasi Gambut
11. Perlindungan areal Konservasi Tinggi
12. Pengelolaan Mangrove
31

32. Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia sektor FOLU
(Indonesia’s FOLU NET SINK 2030)
32

33. RUANG LINGKUP
FOLU Net Sink 2030
Pengurangan Laju
Deforestasi Lahan
Mineral
1
Rehabilitasi mangrove
dan aforestasi pada
kawasan bekas tambang
10
Konservasi
Keanekaragaman
Hayati
11
Pembangunan Hutan
Tanaman
5
Pengurangan Laju
Degradasi Hutan Lahan
Gambut dan Mangrove
4
Pengelolaan Hutan
Lestari
6
Rehabilitasi Non
Rotasi
8
Rehabilitasi Dengan
Rotasi
7
Restorasi Gambut
dan Perbaikan Tata
Air Gambut
9
Pengurangan Laju
Deforestasi Lahan
Gambut dan Mangrove
2
Pengurangan Laju
Degradasi Hutan
Lahan Mineral
3
Pengembangan dan
Pemantapan Hutan
Adat
Introduksi Replikasi
Ekosistem, Ruang
Terbuka Hijau dan
Ekoriparian
14
Perhutanan
Sosial
12
13
Bahwa Penurunan Emisi bukanlah
semata kontribusi single action,
tapi sangat terkait dengan
kolaborasi dan koordinasi antara
beragam action
Pengawasan dan law enforcement
dalam mendukung perlindungan dan
pengamanan kawasan hutan
14
33

34. DEFORESTASI
PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN 1990-2022
MODALITASUTAMAPENGELOLAANHUTAN
34

35. PERKEMBANGAN ANGKA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 1990 – 2022 (JUTA HA/TH)
Indikator penting INDONESIA di dunia internasional :
Tantangan : metodologi, outreach.
Introduksi secara global mengenai pendekatan analisis dan metodologi
Melalui berbagai forum internasional (FAO/SOIFO; COP-UNFCCC,AALCO
35

36. 1. Pengelolaan Hutan berbasisLanskap;
2. Moratorium permanen (penghentian)
pemberian izinhutan alam primer dan
lahan gambut (PIPPIB);
3. Penerapan prinsipdaya dukung dan
daya tampung lingkunganhidup;
4. Penyelarasan arah kebijakanLHK;
5. Pembangunan ketahanan iklim;
6. Pengendaliankebakaranhutan dan
lahan;
7. Pengendaliandeforestasi;
8. Kemitraan Pemerintah Swasta
(Public-PrivatePartnership);
9. Konservasi Keanekaragaman Hayati;
10. Penguatan aksespengelolaan hutan
oleh masyarakat;
11. AktualisasiHutanAdat
12. Kehutanan multi-bisnis;
13. Silvikulturintensifdan RIL;
14. Penguatan pemanfaatanjasa
lingkungan;
15. Penataan Daerah;
16. Keseimbangan ekonomi dan
lingkungan;
17. Mendukung kesetaraan komunitas;
18. Penyelesaiankonflik tenurial;
19. Penegakan hukum;
20. Penguatan data dan informasi,
terutama yang bersifatkeruangan
(geospasial).
21. Eksplorasi terus menerus
(Bioprospeksi)
22. National Pride , Lead by Example
C O R R E C T I V E A C T I O N S L I N G K U P K L H K
36

37. UUD 1945 Pasal 28 Huruf (H) Ayat
(1)
Setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup
sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, serta
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ini bermakna bahwa Pemerintah wajib menyiapkan
lingkungan hidup yang baik pada semua aspek.
III. Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
37

38. 38

39. NDC
MITIGASI ADAPTASI
PENYELENGGARAN NEK
PERDAGANGAN KARBON RBP
PUNGUTAN ATAS
KARBON
MEKANISME LAINNYA SESUAI
PERKEMBANGAN IPTEK
Setiap Pelaku Usaha
wajib mencatatkan dan
melaporkan
pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan
Iklim, Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim,
penyelenggaraan NEK,
dan sumber daya
perubahan iklim pada
SRN PPI (Ps. 69)
Perdagangan Emisi
Persetujuan
Teknis Batas Atas
Emisi (PTBAE)
Offset Emisi GRK
Sertifikat
Pengurangan
Emisi (SPE)
M R V (Measurement, Reporting, Verification)
MEKANISME NEK (PERPRES 98 TAHUN 2021)
1. Dalam - Luar Negeri
2. Langsung – Melalui Bursa
39

40. Green economy
(NILAI EKONOMI KARBON)
40

41. Mekanisme Penyelenggaraan NEK
a. Perdagangan Emisi
3. Pungutan atas Karbon
oleh Menkeu
b. Offset Emisi
2. Pembayaran Berbasis Kinerja
4. Mekanisme lainnya sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi yang ditetapkan oleh
Menteri
1. Perdagangan Karbon
(Pelaku Usaha, Pemda dg
BUMD) (Perpres 98 Pasal 48)
dalam dan/atau luar
negeri
mekanisme pasar
karbon melalui bursa
karbon
perdagangan langsung
bertempat
di
INDONESIA
Mekanisme
dan prosedur
Offset emisi
GRK
Pedoman
Umum
PBK
mekanisme
pembagian
manfaat
Penyelenggaraan
NEK
dilaksanakan
oleh:
a. kementerian/
lembaga;
b. pemerintah
daerah;
c. pelaku
usaha;
dan
d. masyarakat.
baseline
Target
pengurangan
Emisi GRK
hasil
capaian
pengurangan
emisi
Dapat
dilakuka
n lintas
sektor
Mekanisme dan
Prosedur Perdagangan
Emisi
Penetapan PT BAE
Penerbitn PT BAE-PU
Emisi actual
di bawah
atau di atas
PT BAE-PU
1. Internasional ke Pemerintah
2. Internasional ke Provinsi
3. Nasional ke Sub nasional
4. Provinsi ke Kab/Kota, Swasta
dan Masy
PENYELENGGARAAN NEK (Permen LHK Nomor 21 Tahun 2021: Pasal 3 sampai 37
Peran Pemda
telah diatur
Permen 21/22
dan Permen
70/17
Peran Pemda dalam
Perdag Karbon LN
melalui Kerjasama
Investasi belum diatur
41

42. PERMENLHK NO. 7/2023
TENTANG TATA CARA
PERDAGANGAN KARBON
AKSI MITIGASI
TUJUAN PERMENLHK NO. 7/2023
Untuk mengatur Perdagangan Karbon
sektor Kehutanan dalam rangka
pencapaian target NDC sektor Kehutanan
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
Perdagangan Karbon
meliputi kegiatan:
a.pengurangan Emisi GRK; dan
b.penyimpanan &/ penyerapan karbon hutan.
a. pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
b. pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove;
c. pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral; d.
pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan
mangrove;
e. pembangunan hutan tanaman;
f. pengelolaan hutan lestari;
g. rehabilitasi dengan rotasi;
h. rehabilitasi nonrotasi;
i. restorasi gambut;
j. perbaikan tata air gambut;
k. rehabilitasi mangrove;
l. aforestasi pada kawasan bekas tambang;
m. pembangunan persemaian permanen;
n. rehabilitasi tanaman di bawah 5 (lima) tahun;
o. konservasi keanekaragaman hayati;
p. perhutanan sosial;
q. pendampingan pada hutan adat;
r. introduksi replikasi ekosistem;
s. pembangunan ruang terbuka hijau;
t. ekoriparian;
u. pengawasan dan penegakan hukum untuk mendukung
perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan; dan/atau
v. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. 42

43. 43

44. 44

45. BPDLH vehicle Pengelolaan Dana LINGKUNGAN
Dana yang sekarang ada dalam pengelolaan BPDLH (diluar skema APBN atau mekanisme pembahasan APBN) meliputi sebesar
968,6 Juta US atau sekitar 14,52 triliun rupiah:
1) Dana Bergulir – Reboisasi USD 144 Juta (Rp.2,01T)
2) Project REDD+ RBP (untuk penurunan emisi di sektor kehutanan) untuk enabling management 10 Juta USD dan 93 Juta
USD untuk Pemda (Provinsi dan Kabupaten)
3) Sustainable Energy Fund – Insentif PLTS Atap Global Environment Facility (GEF) USD 1,6 Juta (Rp.23M) untuk insentif bagi
pengguna solar panel
4) Community Based Program Dana TERRA – Ford Foundation USD 1 Juta (Rp.14.4M) untuk mendukung kesejahteraan
masyarakat adat dan kerentanan masyarakat sekitar hutan
5) Pooling Fund Bencana , diproyeksikan dari APBN: 25 T (s/d 2030) dan dari Grant WB: USD 10 Juta (Rp145M), Dana telah
diterima BPDLH sebesar Rp.3T
6) Dana Mangrove , dengan Rencana 2 skema: Loan = USD 400 juta (Rp5,8T) Grant = USD 19 Juta. (Rp. 273M).
7) Debt Nature Swap USD 4 Juta (Rp. 58M) berupa Sisa kesepakatan debt swap Indonesia-Jerman ke-3 (brown program) th
2007.
8) Dana Bilateral Pemerintah Norwegia sebesar USD 56 Juta (Rp812M) untuk pemulihan lingkungan penanaman pohon dan
mangrove dalam agenda Folu Netsink 2030.
9) FCPF-Forest Carbon Fasility Partnership, Result Based Payment REDD+ dari World Bank +USD 110 Juta(Rp. 1,5T) di Provinsi
Kalimantan Timur.
10) Bio-CF for Initiative For Sustainable Forest Landscape Result based payment REDD+ dari World Bank +USD 70 Juta (Rp.1T)
di Jambi.
11) Dana Bilateral USAID untuk program PRIMATA
Pendanaan akan dimanfaatkan bagi kegiatan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap
memperhatikan aspek kelestarian.
Pengelolaan dana oleh BDPLH dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. BPDLH ini
melengkapi upaya dan langkah dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang
menekankan pentingnya perlindungan dan pembangunan lingkungan. 45

46. KERANGKA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN DANA LH
Sejalan dengan target SDGs, NDCs dan komitmen lainnya
Instrumen Pendanaan
Windows BPDLH
(Sumber Pendanaan)
Nilai Komitmen
Sub Total
Total 46

47. SUDAH ADA BURSA KARBON RESMI TANGGAL 26 SEPT
2023 dan SUDAH SIAP Rumah Kolaborasi dan Konsultasi
Iklim dan Karbon (RKKIK)
Fasilitas yang disiapkan: ruang pertemuan, ruang konsultasi,
ruang bekerja Bersama (co-working space) dan command room
yang akan memonitor secara langsung perkembangan Sistem
Registri Nasional (SRN), perdagangan karbon, termasuk
didalamnya prosedur untuk penerbitan SPE.
NDC
Mitigasi
Perubahan
Iklim
Nilai
Ekonomi
Karbon
(NEK)
Sistem Registri
Nasional (SRN
PPI)
Adaptasi
Perubahan
Iklim
Bidang layanan :
Lokasi RK3 :
Gedung Manggala Wanabakti
KLHK, Blok IV, Lantai 2
MAKSUD & TUJUAN RKKIK
Rumah Karbon merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka
mengefektifkan pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon di lndonesia. Rumah
Karbon bertujuan untuk memberikan layanan dalam bentuk pemberian
informasi, edukasi dan peningkatan kapasitas, advokasi, layanan
teknis, kerja sama, kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha, dan masyarakat.
47

48. UUD 1945 Pasal 28 Huruf (H) Ayat
(1)
Setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup
sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, serta
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ini bermakna bahwa Pemerintah wajib menyiapkan
lingkungan hidup yang baik pada semua aspek.
IV. SPATIAL SUPPORTING SYSTEM
48

49. “Rampungnya satu peta nasional
nantinya akan memberikan
kemudahan atas permasalahan
tumpang tindih informasi-informasi
geospasial yang ada di berbagai
daerah. Satu peta ini juga diyakini
dapat menjadi solusi untuk
menjawab berbagai tantangan dan
hambatan selama proses
pembangunan yang sering
menyebabkan terjadinya tumpang
tindih penggunaan lahan”
Presiden Joko Widodo (Ratas
Percepatan Kebijakan Satu Peta – 6
Februari 2020) Sumber Foto: https://www.presidenri.go
ARAHANPRESIDENterkaitDimensiKeruangan
49

50. “Geospatial data is one of the most
promising data sources. It can be applied for
monitoring progress in achieving the SDGs”
– R. Avtar
Sumber : Avtar. R., et al. (2020). Utilizing geospatial information to implement SDGs and monitor
their Progress. Journal of Environ Monit Assess (2020) 192:1-21, DOI 10.1007/s10661-019-7996-9
Perlunyamemahamipentingnyaperandatadan
informasikeruanganuntukurusankehutanan
• “Data is the new oil.” — Clive Humby
• “Without big data, you are blind and deaf and in the middle
of a freeway.” — Geoffrey Moore
• “Where there is data smoke, there is business fire.” —
Thomas Redman
• “There’s a digital revolution taking place both in and
out of government in favor of open-sourced data,
innovation, and collaboration.”
• Kathleen Sebelius, former U.S. secretary of health and
human services.
• The King of data is Geospatial Data” – Ordnance Survey of
UK
50

51. Penyajian data
spasial yang
memberikan fasilitas
interaksi antara
pengguna dan peta
Peta Interaktif
Peta digital dalam
format jpg dan pd
f.
Peta Cetak
Penyajian hasil
overlay data spasial
dengan output berupa
peta atau tabel dalam
format jpg atau pdf.
Analisis Spasial
berita, peraturan, buku,
kamus data, mapservice
,metadata dan informasi
lainya terkait penyeleng
garaan
IGT
Publikasi
Dapat melakukan overlay dan
cetak hasil pdf dengan cara:
Menambah data shp (zip), titik
koordinat, nama kab, alamat URL
Peta Interaktif: Analisi Spasial:
FITUR GEOPORTAL SIGAP
KLHK
http://sigap.menlhk.go.i.d
Query wilayah (prov/kab/kota) dan
pilihan layer IGT, shg pengguna da
pat menganalisis sesuai wilayah da
n tema yang dipilihnya, dengan ou
tput peta dan tabel/grafik (pdf)
Pintu Utama basis data keruan
gan
(data geospasial) KLHK
51

52. FITUR SIMONTANA
http://nfms.menlhk.go.id
Sistem Monitoring Hutan Nasional
(SIMONTANA) menyajikan data hasil pemant
auan hutan di seluruh Indonesia sehingga p
ublik dapat mengetahui informasi dan kond
isi hutan terkini
Dapat melakukan cetak peta
penutupan lahan hasil pdf
dengan cara: Menambah data
shp, titik koordinat, alamat URL
Peta Statistik (Series PL & Trayektori)
Query wilayah (prov/kab/kota), kelas
Penutupan Lahan & tahun, shg penggu
na dapat menganalisis sesuai wilayah y
ang
52

53. UUD 1945 Pasal 28 Huruf (H) Ayat
(1)
Setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup
sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, serta
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ini bermakna bahwa Pemerintah wajib menyiapkan
lingkungan hidup yang baik pada semua aspek.
V. TAKE HOME MESSAGES
53

54. V. Take Home Messages
Hal-hal penting terkait Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Indonesia berkelanjutan:
1. Hutan harus dipandang sebagai satu kesatuan
bentang alam (lanskap);
2. Hutan hampir merefleksikan secara utuh kebumian
(earth) dan lingkungan, perlu eksplorasi lanjut
3. Memahami ekologi hutan Indonesia secara benar,
khususnya untuk ekosistem rentan (gambut,
mangrove, karts);
4. Optimalisasi sifat-sifat keruangan ekosistem hutan;
5. Penerapan manajemen hutan lestari, hingga
pemahaman supply chain nya;
6. Green economy dan monetizing sumber daya hutan;
7. Penguatan pengawasan, pemantauan sumber daya
hutan, serta penegakan hukum;
8. Pentingnya informasi sumber daya hutan berkualitas
(spasial dan non spasial) yang bersifat series;
9. Penguatan literasi digital serta kolaborasi dan
kemitraan.
10. Aktualisasi dan lead by example kepada global
dengan pijakan dasar regulasi nasional
54

55. ASPECTS OF
GOVERNANCE
55
• Voice and Accountability
• Political Stability and
absence of violence
• Government effectiveness
• Regulatory Quality
• Rule of Law
• Control of Corruption
( Sumber : de Ferranti, 2009).
Governance is the process of controling the
operation of organization and their relationships
with their internal and external stakeholders.
(Sumber : David E Mcnabb, 2009)

56. STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA FOLU NET SINK
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022
56

57. KEMENTERIANLINGKUNGANHIDUP
DANKEHUTANAN
57
TERIMA KASIH