Dokumen tersebut membahas konsep dasar perpajakan di Indonesia. Secara singkat, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai jenis pajak, asas-asas pemungutan pajak, serta sistem dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

1. Konsep Dasar Perpajakan
Administrasi Perpajakan
XI Akuntansi Keuangan dan Lembaga
By: Najmatu Rahmah Ali

2. Apa Pengertian
Pajak?

3. Definisi Pajak UU No.16 tahun 2009
Kontriibusi wajib
kepada negara
Bersifat memaksa
Berdasarkan
Undang-Undang
Tidak mendapatkan
imbalan secara langsung
Untuk keperluan
negara

4. Pungutan Selain Pajak
Bea Masuk &
Keluar
Bea Materai Bea Cukai
Retribusi

5. Stelsel Nyata
Pengenaan pajak yang
didasarkan pada objek yang
sesungguhnya
Pengenaan pajak yang
didasarkan pada penetapan
besaran angsuran di awal tahun
dengan anggapan bahwa
pendapatan tahun ini sama
dengan tahun lalu
Pada awal tahun
menggunakan stelsel
anggaran, setelah akhir tahun
menggunakan stelsel nyata.
Stelsel Anggaran Stelsel Campuran
Dasar Pengenaan Pajak

6. Official Assesment
System
Besarnya pajak ditentukan
oleh fiskus. Wajib Pajak aktif
hanya ketika melakukan
pembayaran pajak.
Wajib Pajak diberikan
kepercayaan untuk
menghitung, membayar, dan
melaporkan pajaknya
sendiri.
Pemungutan dan
pemotongan yang dilakukan
oleh pihak ketiga
Self Assesment
System
Witholding Tax
System
Sistem Pemungutan Pajak

7. Asas Domisili/
Kependudukan
Asas Sumber
Pengenaan PPh adalah
penduduk yang berdomisili
di negara itu.
Pengenaan PPh adalah
berdasarkan objek pajak
yang timbul dari negara
itu.
Asas Pemungutan Pajak di Indonesia
Asas Kebangsaan
Pembebanan pajak didasarkan
status kewarganegaraannya
dilakukan dengan
menggabungkan asas
nasionalitas dengan konsep
worldwide income.

8. Tarif Tetap Tarif Degresif
Tarif Pajak
Tarif berupa jumlah atau
angka yang tetap
Contoh :
Materai
Tarif dengan persentase
semakin menurun jika
dasar pengenaan
pajaknya semakin besar.
Rp 0 Sampai Rp 50 Jt 30%
Rp 50 Jt Sampai Rp 250 Jt 25%
Rp 250 Jt Sampai Rp 500 Jt 15%
Lebih dari 500 Jt 5%

9. Tarif Progresif
Tarif Proporsional
Tarif Pajak
Tarif dengan persentase
yang sifatnya tetap, semakin
besar DPP, semakin besar
juga utang pajak
Contoh : Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)
Tarif dengan persentase
semakin besar jika dasar
pengenaan pajaknya
semakin besar.
Rp 0 Sampai Rp 50 Jt 5%
Rp 50 Jt Sampai Rp 250 Jt 15%
Rp 250 Jt Sampai Rp 500 Jt 25%
Lebih dari 500 Jt 30%